cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Mimbar Hukum
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in Civil Law, Criminal Law, Civil Procedural Law,Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, International Law, State Administrative Law, Adat Law, Islamic Law, Agrarian Law, Environmental Law,etc
Arjuna Subject : -
Articles 837 Documents
KONSEP HAK SESEORANG ATAS TUBUH DALAM TRANSPLANTASI ORGAN BERDASARKAN NILAI KEMANUSIAAN Christianto, Hwian
Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1.795 KB)

Abstract

The idea of right to body autonomy grows more important as people are able to donate their organs. However, the two conceptions of rights currently applicable, i.e. ‘ownership’ and ‘possession’, are highly inappropriate to be applied to this case because human body is not a property. In this light, humanity purposes constitute stronger concept of bodyautonomy. Pemahaman akan hak atas tubuh menjadi semakin penting ketika seseorang dapat mendonorkan organ tubuhnya. Kedua konsep hak yang selama ini berlaku, yaitu konsep “ownership” dan “possession” ternyata jika diterapkan ke hak atas tubuh sangat tidak sesuai karena tubuh manusia bukanlah barang. Dalam kondisi inilah konsep hak dengan tujuan kemanusiaan memberikan dasar yang kuat tentang hak atas tubuh.
IMPLEMENTING TREATIES IN MUNICIPAL COURTS Dewanto, Wisnu Aryo
Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1.795 KB)

Abstract

In regard to the implementation of treaties in municipal courts, treaty is divided into self-executing and non-self-executing. A self-executing treaty is defined as a treaty that its implementation does not need an implementing legislation. However, a nonself- executing treaty needs an implementing legislation to have it enforced in national courts.Terkait dengan implementasinya di pengadilan nasional suatu negara, perjanjian internasional digolongkan menjadi perjanjian internasional self-executing dan non-self-executing. Perjanjian internasional self-executing adalah perjanjian internasional yang dapat diimplementasikan secara langsung di pengadilan tanpa implementing legislation, dan perjanjian non-self-executing adalah perjanjian internasional yang tidak dapat langsung dimplementasikan di pengadilan tanpa adanya implementing legislation.
PARADIGMA KOMUNIKATIF: SEBUAH TAWARAN MODEL DALAM PEMBANGUNAN HUKUM Hermansyah, Mr.
Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 2 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1.795 KB)

Abstract

The rise of legal positivism paradigm places state law as the truest law. Nevertheless, there are other legal systems, such as religious and customary laws that have different cultural and political systems. Therefore, development in the field of law shall attempt to connect to the various existing legal systems. Menguatnya paradigma positivisme hukum menempatkan hukum negara sebagai hukum yang paling benar. Namun kenyataannya ada sistem hukum lain, seperti hukum adat dan agama, yang memiliki perbedaan sistem budaya, politik, serta kepercayaan. Karenanya, pembangunan di bidang hukum seharusnya merupakan upaya untuk mengkomunikasikan berbagai sistem hukum yang ada tersebut.
LIMITED LIABILITY DALAM LIMITED LIABILITY PADA KONSTRUKSI PERUSAHAAN KELOMPOK PIRAMIDA Sulistiowati, Ms.
Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 2 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1.795 KB)

Abstract

Applicability of limited liability in corporate groups with pyramid construction creates a legal loophole in the form of a limited liability within a limited liability. To prevent moral hazard, it is necessary to stipulate new law that limits the number of levels in a corporate group. Berlakunya limited liability pada perusahaan kelompok dengan konstruksi piramida menciptakan celah hukum berupa limited liability dalam limited liability. Untuk mencegah munculnya moral hazard dari pemegang akhir atau induk perbuatan, perlu dilakukan terobosan hukum pembatasan jumlah lapisan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan kelompok.
HAK ATAS PROPERTI WANITA DALAM HUKUM KOMUNITAS KULIT PUTIH AMERIKA SERIKAT BAGIAN SELATAN Hariyanti, Tatit
Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 2 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1.795 KB)

Abstract

This article aims at exploring the dynamics of women’s property right in southern US culture, which is interwoven with and embroided by loss and victories, as well as accomodation and resistance. This study demonstrates that women’s property right is greatly influenced by the masculinity and patriarchial power of southernmen. Tulisan ini bertujuan menelaah dinamika perkembangan hak wanita atas properti di AS bagian selatan yang dihiasi sulaman kemenangan dan kekalahan serta akomodasi dan resistensi. Tulisan ini menunjukkan bahwa hak wanita atas properti sangat dipengaruhi oleh maskulinitas dan kekuasaan patriarkal suami-suami di daerah Selatan.
DESIGNING CULTURALLY CONSCIOUS ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION TO FOSTER ASIAN ECONOMIC DEVELOPMENT Herliana, Mrs.
Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 2 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1.795 KB)

Abstract

Creating an Asian model of alternative dispute resolution which considers Asian cultures is important. A mere adoption of western standard will less likely accommodate Asian’s unique way of handling disputes. Culture-related problems can be avoided if international commercial mediation or arbitration is tuned in to cultural needs and expectations. Penyusunan model alternatif penyelesaian sengketa gaya Asia yang mengakomodasi budaya setempat penting untuk dilakukan. Penerapan standar barat tidak selamanya cocok dengan cara unik orang Asia dalam memandang suatu sengketa. Konflik kultural dapat dihindari apabila mediasi atau arbitrase bisnis internasional disesuaikan dengan kebutuhan budaya setempat.
TANAH DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU HUKUM Sembiring, Julius
Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 2 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1.795 KB)

Abstract

This article overviews the values that underlie land control and ownership regulations. There are three value systems: communal, individual and Islam. Indonesia develops communal system by still accommodating individual system perspective. However, Indonesia is trapped into liberalism/capitalism idea in which land is seen as commodity. Tulisan ini mengkaji tata nilai yang melandasi sistem pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah. Secara universal, terdapat tiga sistem tata nilai yaitu komunalistik, individualistik dan Islam. Indonesia mengembangkan tata nilai berbasis komunalistik namun memberi tempat pada individualistik. Meskipun demikian, ternyata saat ini Indonesia terjebak dalam sistem liberalisme/kapitalisme.
TAHAPAN UNDANG-UNDANG RESPONSIF Hattu, Hendrik
Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 2 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1.795 KB)

Abstract

Law-making in Indonesia is generally based on formal-legal aspects and legislator’s political will, thus resulting in legislations that do not conform to society’s aspirations nor answer their needs. This paper discusses a responsive model legislation hence it could meet community needs, provide legal certainty, and ensure justice and welfare. Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang biasanya ditentukan oleh aturan hukum formil dan kemauan politik pembentuk undang-undang membuat produk perundang-undangan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak menjawab kebutuhan mereka. Tulisan ini membahas model undang-undang yang responsif sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, memberikan kepastian hukum, dan menjamin keadilan dan kesejahteraan.
DOES THE CURRENT REGIONAL AUTONOMY SUPPORT LEGAL PLURALISM IN INDONESIA? Omara, Andy
Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 2 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1.795 KB)

Abstract

This article attempts to analyse Indonesia’s legal system. We will discuss how the dynamics of constitutional arrangement affect regional authorities. The correlation between regional autonomy and legal pluralism, for instance the unique implementation of sharia law in Aceh province, will also be discussed. Tulisan ini membahas sistem hukum Indonesia. Dalam tulisan ini akan dianalisis bagaimana dinamika aturan konstitusi mempengaruhi kewenangan daerah. Hubungan antara otonomi daerah dengan pluralisme sistem hukum, misalnya penerapan hukum syariah di provinsi Aceh, juga akan dibahas di sini.
KEBEBASAN HAKIM PERDATA DALAM PENEMUAN HUKUM DAN ANTINOMI DALAM PENERAPANNYA Butarbutar, Elisabeth Nurhaini
Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1.795 KB)

Abstract

Judiciary independence is observed in every stage in discovery of law process and manifested in the freedom of judges to determine the actual concrete event. Legal discrepancy between this principle and other norms in procedural laws may exist even though these norms and principles are not mutually exclusive. Penerapan asas kebebasan hakim dilakukan dalam setiap tahap kegiatan penemuan hukum dan diwujudkan dengan kebebasan hakim untuk menetapkan peristiwa konkrit yang benar-benar terjadi. Dalam penerapan asas ini terdapat antinomi dengan asas hukum acara lainnya, tetapi semua asas itu dapat berjalan secara bersama-sama.Penerapan asas kebebasan hakim dilakukan dalam setiap tahap kegiatan penemuan hukum dan diwujudkan dengan kebebasan hakim untuk menetapkan peristiwa konkrit yang benar-benar terjadi. Dalam penerapan asas ini terdapat antinomi dengan asas hukum acara lainnya, tetapi semua asas itu dapat berjalan secara bersama-sama.

Page 1 of 84 | Total Record : 837