cover
Contact Name
Erwin Hikmatiar
Contact Email
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Phone
+6281282648901
Journal Mail Official
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 90 Ciputa Tangsel
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
ISSN : 23561459     EISSN : 26549050     DOI : 10.15408
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Articles 662 Documents
Resolusi Konflik Pencegahan Disintegrasi Bangsa Melalui Legalitas Hukum Syariat di Aceh Muhammad Sholeh; Nur Rohim Yunus; Ida Susilowati
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 3, No 2 (2016)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v3i3.7862

Abstract

Abstract:Efforts that have been made by the government of the Republic of Indonesia to reduce conflict in Aceh in the form of various policies. From the pattern of violence, mediation, enactment of the Regional Military Operation, to finally negotiations for peace. Negotiations eventually served as the final conflict resolution in order to quell the raging turmoil. After the Aceh Tsunami in December 2004, an agreement was finally reached in Helsinki between the government of the Republic of Indonesia and the elders of the Free Aceh Movement. Among the resolutions obtained are the enactment of Sharia law or Qonun in Aceh, as a legal law that regulates the life of the Acehnese in an Islamic manner.Keywords: Conflict Resolution, Sharia Law, National Disintegration Abstrak: Upaya yang telah dilakukan pemerintah Republik Indonesia dalam meredam konflik di Aceh dalam bentuk kebijakan beranekaragam. Dari pola kekerasaan, mediasi, pemberlakuan Daerah Operasi Militer, hingga perundingan untuk perdamaian. Perundingan akhirnya dijadikan sebagai resolusi konflik terakhir guna meredam gejolak yang berkecamuk. Pasca terjadinya Tsunami Aceh pada bulan Desember 2004, akhirnya dibuatkan kesepakatan di Helsinki antar pemerintah Republik Indonesia dan para tetua Gerakan Aceh Merdeka. Diantara resolusi yang didapatkan adalah pemberlakukan hukum Syariah atau Qonun di Aceh, sebagai hukum legal yang mengatur kehidupan masyarakat Aceh secara Islami. Kata Kunci: Resolusi Konflik, Hukum Syariah, Disintegrasi Bangsa
Hermeneutics on Hadith; Study on Muhammad Iqbal Thought Nur Khasanah; Achmad Irwan Hamzani; Havis Aravik
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 1 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i2.14896

Abstract

AbstractThis study discussed the thoughts of Muhammad Iqbal about the study of hermeneutics in hadith. The study aimed to find out how Muhammad Iqbal's thought about the study of hermeneutics in hadith. The study is a qualitative study based on the library (library research). The approach used is descriptive qualitative which aimed to illustrate or describe the reality that exists or what is happening or the actual reality of the object under the study. The result of this study showed that Muhammad Iqbal's thought about hermeneutics studies in a hadith is Muhammad Iqbal's thought in the hadith which was originated on an assumption that hadith as a second source that did not miss the contradictions of the people both the truth of the content (matan) and the chain of transmission (sanad) and it became wild critiques by the orientalists from the past time till now on. Iqbal suggested that an in-depth study of the hadith literature by directing the Prophet Muhammad himself as a person who has the authority to interpret his revelations. it is all because the Prophet was the one who knew the true purpose of the message conveyed by Allah SWT well.Keywords: Muhammad Iqbal, Hermeneutika, Hadith AbstrakStudi ini membahas pemikiran Muhammad Iqbal tentang studi hermeneutika dalam hadits. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemikiran Muhammad Iqbal tentang studi hermeneutika dalam hadits. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif berdasarkan perpustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan atau menggambarkan kenyataan yang ada atau apa yang sedang terjadi atau kenyataan aktual dari objek yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Muhammad Iqbal tentang studi hermeneutika dalam sebuah hadis adalah pemikiran Muhammad Iqbal dalam hadits yang berawal dari asumsi bahwa hadits sebagai sumber kedua yang tidak ketinggalan kontradiksi masyarakat, baik kebenaran dari konten (Matan) dan rantai penularan (sanad), dan itu menjadi kritik liar oleh orientalis dari masa lalu sampai sekarang. Iqbal menyarankan agar penelitian mendalam tentang literatur hadits dengan mengarahkan Nabi Muhammad sendiri sebagai orang yang memiliki wewenang untuk menafsirkan wahyu-wahyunya. Itu semua karena Nabi adalah orang yang mengetahui tujuan sebenarnya dari pesan yang disampaikan oleh Allah SWT dengan baik.Kata Kunci: Muhammad Iqbal, Hermeneutika, Hadits
KMP VERSUS KIH; Implikasi Ketatanegaraan Perseteruan Dua Kubu Dalam Dimensi Etika Politik Nur Rohim Yunus
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 2, No 1 (2015)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v2i1.2248

Abstract

Abstract: KMP Versus KIH: Constitutional Implication of the Dispute of Two Parties in Etical and Political Dimension. Ethics is an important element of social interaction. Good deeds will produce good things and vice versa. However, in politics, it’s not always the same. The Dispute between two side “KMP” and “KIP”, is started with the dispute between Presidential Candidates. This quarrel affect our constitutional system as the change of system of governor/mayor’s election, mechanism on the nomination of heads of Parliament and the other issues promulgated in the Act. This quarrel can be ended if the politicians can put priority on ethics matters, compared to personal and political parties’ interests.Key Words: dispute, etics in politics and Constitutional implication Abstrak: KMP Versus KIH; Implikasi Ketatanegaraan Perseteruan Dua Kubu Dalam Dimensi Etika Politik. Persoalan etika merupakan hal yang sangat vital dalam interaksi sosial, karena setiap perbuatan manusia menimbulkan dampak sesuai dengan apa yang dilakukan. Perbuatan yang baik menghasilkan dampak yang baik, begitupun sebaliknya. Meskipun terkadang di lapangan khususnya ranah politik praksis, perbuatan yang baik kerap berdampak buruk dan begitu sebaliknya. Begitu pula hanya perseteruan dua kubu yang terjadi antara kubu Koalisi Merah Putih dan Kubu Indonesia Hebat yang bermula dari perseteruan dua kubu pemenangan calon presiden; Jokowi-Jk dan Prabowo-Hatta. Akibat perseteruan ini berimplikasi ketatanegaraan seperti adanya perubahan sistem pemilihan umum kepala daerah, mekanisme pemilihan Pimpinan DPR dan Pimpinan MPR, dan beberapa produk legislasi lainnya. Perseteruan ini dapat berakhir apabila para praktisi politik di negeri ini mampu mengedepankan etika politik di atas kepentingan pribadi, partai, dan golongan.Kata Kunci: Perseteruan, Etika Politik, Ketatanegaraan DOI: 10.15408/sjsbs.v2i1.2248
Maintaining Relationship Through Magibung Local Wisdom I Ketut Sudarsana; I Nyoman Ananda; Ni Nengah Selasih; I Made Suta; Ni Gusti Ayu Agung Nerawati
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 4 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i9.15273

Abstract

AbstractThe purpose of this study was to find the role of magibung in maintaining community relationships. The implementation of magibung in the belief system is one form of local wisdom in the middle of the Hindu community, especially in Bali. Magibung which is supported by the community through religious ceremonies is one way to strengthen relationships in the Hindu community. It does not only has an impact on the successful implementation of religious ceremonies but also unity and foster "meyama braya" attitude meyama braya.Keywords : Tradition, Local Wisdom, and relationship in Hindu community AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menemukan peranan kearifan lokal magibung dalam menjaga persaudaraan masyarakat. Pelaksanaan tradisi magibung pada sistem kepercayaan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal di tengah masyarakat Hindu khususnya di Bali. Tradisi magibung yang didukung oleh masyarakat melalui kegiatan upacara keagamaan merupakan salah satu jalan untuk mempererat persaudaraan masyarakat Hindu. Hal ini tidak hanya berdampak pada suksesnya pelaksanaan upacara keagamaan, tetapi juga persatuan dan menumbuhkan sikap meyama braya.Kata Kunci : Tradisi, Kearifan Lokal, dan Persaudaraan Umat Hindu 
Penyelesaian Satu Atap Perkara Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi Muhammad Ishar Helmi
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v6i1.10551

Abstract

Abstract.After the integration of the judiciary, the Supreme Court has a very large responsibility which previously only managed judicial techniques (examining, adjudicating and deciding cases) and administration at the Supreme Court level, but after that the Supreme Court had to manage judicial and organizational techniques, administration , and the finance in the Supreme Court and the Judicial Agency below is supplemented by the authority of judicial review of legislation under the Act. However, with unification, cassation and authority judicial review can lead to accumulation of cases in the Supreme Court, so that this is contrary to the principle of fast justice and low costs and legal certainty will be ruled out. In addition, cases of judicial review at the Supreme Court also exclude the principle of audi et alteram partem, namely the statement heard by the parties in the trial, while the proceedings in the Supreme Court do not adhere to the principle as in the Constitutional Court which is open to the public.Keywords: Judicial Review, Audi et Alteram Partem, Constitutional Court. Abstrak.Setelah adanya penyatuatapan lembaga peradilan, Mahkamah Agung memiliki tanggung jawab yang sangat besar yang sebelumnya hanya mengelola teknis yudisial (memeriksa, mengadili, dan memutus perkara) dan administrasi di tingkat Mahkamah Agung, akan tetapi setelah itu Mahkamah Agung harus mengelola teknis yudisial dan organisasi, administrasi, serta finansial di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya ditambah lagi dengan kewenangan judicial review peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Namun, dengan penyatuatapan, kasasi dan kewenagan judicial review dapat mengakibatkan menumpuknya perkara di Mahkamah Agung, sehingga hal tersebut bertentangan dengan asas peradilan cepat dan biaya ringan serta kepastian hukum akan dikesampingkan. Selain itu, perkara judicial review di Mahkamah Agung juga mengenyampingkan prinsip audi et alteram partem yakni keterangan didengarkan oleh para pihak di dalam persidangan, sedangkan proses persidangan dalam Mahkamah Agung  tidak menganut prinsip seperti di Mahkamah Konstitusi yang bersifat terbuka untuk umum. Kata Kunci: Judicial Review, Audi et Alteram Partem, Mahkamah Konstitusi
PERAN ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM EKONOMI DI INDONESIA Syafrudin Makmur
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v1i1.1524

Abstract

Abstract: The Role of Advocates in Law Enforcement Economy in Indonesia. Law enforcement is the job of an advocate and it is the mission of the profession. An Advocates must have the integrity in carrying out their duties, strong characteristics, and of course the high intellectual quality. n addition, advocates should be courageous, because it is an important attribute, even more important than the skill or vision that he had. In terms of law enforcement in the Indonesian economy, advocates have a great share. Because the system is considered an important economic laws and ordinances related to the laws that govern the rules of justice and order in the association of living together. Keywords: The Role of Advocates, Law Enforcement, Economic Law Abstrak: Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Ekonomi di Indonesia. Penegakan hukum adalah pekerjaan advokat dan itu merupakan misi profesinya. Seorang Advokat dalam menjalankan tugasnya harus memiliki integritas, karakteristik yang kuat, dan tentunya kualitas intelektual yang tinggi. Selain, advokat harus memiliki keteguhan hati, sebab ia bagi seorang advokat merupakan atribut yang teramat sangat penting, bahkan lebih penting ketimbang kecakapan atau visi yang dilakoninya. Dalam hal penegakan hukum ekonomi di Indonesia, advokat memiliki andil yang besar. Karena tata hukum ekonomi dirasa penting dan memiliki keterkaitan dengan tata hukum yang mengatur kaidah-kaidah keadilan dan ketertiban dalam pergaulan hidup bersama. Kata Kunci: Peran Advokat, Penegakan Hukum, Hukum EkonomiDOI:10.15408/sjsbs.v1i1.1524
Budaya Media Sosial, Edukasi Masyarakat, dan Pandemi COVID-19 Muchammad Bayu Tejo Sampurno; Tri Cahyo Kusumandyoko; Muh Ariffudin Islam
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i5.15210

Abstract

AbstractThis study wants to explore the public education of COVID-19 through the social and cultural media in it. Furthermore, this research also identifies how the media affect the community and by involving mass media communication in strategies to raise awareness about COVID-19 prevention and prevention efforts. This study uses a qualitative method by utilizing a virtual ethnographic approach that refers to the ethnographic research approach conducted in online settings about the internet and social media. The results show that social media culture in Indonesia can act as a teacher who can educate the public and stimulate in the latest research related to COVID-19; as education for public health services; directing people to their websites and landing pages for information on the latest and most trusted COVID-19; marketing innovative services such as health care social funding services; posts related to case information, photos, and results (with permission) relating to COVID-19 to educate the public; sharing reviews and testimonies of patients who recover as motivation and initial prevention efforts; and providing support among Indonesian citizens in the face of the COVID-19 pandemic.Keywords: Social Media Culture, Public Education, Covid-19 Pandemic AbstrakPenelitian ini ingin mengeksplorasi tentang edukasi masyarakat terhadap COVID-19 melalui media sosial dan budaya yang ada di dalamnya. Lebih lanjut, penelitian ini turut mengidentifikasi bagaimana media mempengaruhi masyarakat dan dengan melibatkan komunikasi media massa dalam strategi untuk meningkatkan kesadaran tentang usaha penanganan dan pencegahan COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan pendekatan virtual etnografi yang mengacu pada pendekatan penelitian etnografi yang dilakukan dalam pengaturan online tentang internet dan media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya media sosial di Indonesia dapat bertindak sebagai guru yang mampu mengedukasi masyarakat dan menstimulasi dalam penelitian terbaru terkait COVID-19; sebagai pendidikan layanan kesehatan masyarakat; mengarahkan masyarakat ke situs web dan halaman arahan mereka untuk informasi terkait COVID-19 terbaru dan terpercaya; memasarkan layanan inovatif seperti layanan dana sosial perawatan kesehatan; posting terkait informasi kasus, foto, dan hasil (dengan izin) yang berkaitan dengan COVID-19 untuk mengedukasi masyarakat; berbagi ulasan dan testimoni pasien yang sembuh sebagai motivasi dan upaya awal pencegahan; dan memberikan dukungan antar warga negara Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19.Kata kunci: Budaya Media Sosial, Edukasi Masyarakat, Pandemi Covid-19
Full Journal Vol. 5 No. 1 (2018) Tim Jurnal
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v5i1.8910

Abstract

Masalah dan Solusi Patologi Sosial Di Kota Tangerang Selatan Mujar Ibnu Syarif
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 3, No 2 (2016)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v3i2.3655

Abstract

Masalah dan Solusi Patologi Sosial di Kota Tangerang Selatan Dalam perspektif Islam, patologi sosial dipandang sebagai sesuatu yang sangat urgen untuk dibersihkan dari  tengah kehidupan umat Islam. Adanya beberapa aturan dalam kitab suci al-Qur’an dan hadits Nabi Muhammad saw yang secara eksplisit mengharamkan umat Islam untuk mendekati zina,  mengonsumsi minuman yang memabukan, dan berjudi, sangat  jelas membuktikan adanya kepedulian Islam yang begitu tinggi terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan  berbagai penyakit sosial dari tengah kehidupan publik.  Kata Kunci: Patologi sosial, Kota Tangerang Selatan, vaksin sosial. Abstract: Problem and Solution of Social Pathology in South Tangerang City In Islamic perspective, social pathology is seen as something very urgent to be cleaned from the lives of Muslims. The existence of multiple rules in the the Koran and and Hadith that  explicitly forbids Muslims to approach adultery, consuming alcoholic beverages, and gamble, clearly proving  of the  high of Islamic awareness on the need of prevention and control of various of social pathologies from the  public life. Keywords: Patologi sosial, Kota Tangerang Selatan, vaksin sosial. 
Prosperous Justice Party (PKS) Image Management In The 2019 Election Fahmi Azhari Siregar; Gun Gun Heryanto; Munadhil Abdul Muqsith; Refly Setiawan
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 5 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i11.18777

Abstract

Abstract:Prosperous Justice Party (PKS) is one of the largest Islamic-based parties in Indonesia. Ahead of the 2019 general election, PKS received an internal solidity endurance test and externally as the government's opposition. PKS requires communicative performance to improve its image in the 2019 election. Departing from these problems, researchers are interested in knowing how the PKS communicative performance in the 2019 legislative elections and the PKS Political Public Relations Approach in the 2019 elections. This research uses the main theories of communicative performance, which Michael Pacanowsky and Nick O'Donnell-Trujillo and the concept of Public Relations Politics to explain the management of the PKS image in the 2019 legislative elections. This study uses qualitative research methods, with library studies, documentation, and interviews. Besides, this research also uses the Norman Fairclough critical paradigm approach. The object of this research study is the board of the Central Prosperous Justice Party (DPP PKS) Board of Representatives and PKS Legislative Members in the Indonesian House of Representatives (DPR). The findings of this research indicate, Communicative Performance of PKS in the 2019 Election in Ritual Performance, each party's decision making is collective. Political Public Relations Approach is not maximized in a political marketing approach, and it needs its management to improve the image of PKS. The results of this study indicate that PKS is weak in issue management, and PKS Communicative Performance in the 2019 elections is quite good even though the performance of persuasion is less effective. Also, the Persuasive Political approach is less effective for PKS.Keywords: Image Management, Prosperous Justice Party (PKS), 2019 Elections  Abstrak:Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah salah satu partai berbasis Islam terbesar di Indonesia. Menjelang Pemilu 2019, PKS mendapatkan uji ketahanan internal soliditas dan secara eksternal sebagai oposisi pemerintah. PKS menuntut kinerja komunikatif untuk meningkatkan citranya di Pemilu 2019. Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana kinerja komunikatif PKS pada Pemilu Legislatif 2019 dan Pendekatan Humas Politik PKS pada Pemilu 2019. Penelitian ini menggunakan teori utama kinerja komunikatif yaitu Michael Pacanowsky dan Nick O'Donnell-Trujillo serta konsep Public Relations Politics untuk menjelaskan pengelolaan citra PKS pada Pemilu Legislatif 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan paradigma kritis Norman Fairclough. Objek penelitian ini adalah pengurus Dewan Perwakilan Rakyat Partai Keadilan Sejahtera Pusat (DPP PKS) dan Anggota Legislatif PKS di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR). Temuan penelitian ini menunjukkan, Kinerja Komunikatif PKS pada Pemilu 2019 dalam Pelaksanaan Ritual, pengambilan keputusan masing-masing pihak bersifat kolektif. Pendekatan Political Public Relations belum dimaksimalkan dalam pendekatan pemasaran politik, dan perlu pengelolaannya untuk meningkatkan citra PKS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PKS lemah dalam pengelolaan isu, dan Kinerja Komunikatif PKS pada Pemilu 2019 cukup baik meskipun kinerja persuasi kurang efektif. Selain itu, pendekatan Politik Persuasif kurang efektif untuk PKS.Kata Kunci: Pengelolaan Citra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pemilu 2019

Page 1 of 67 | Total Record : 662


Filter by Year

2014 2023


Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 4 (2023) Vol 10, No 3 (2023) Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023) Vol 10, No 1 (2023): Article-in-Press Vol 9, No 6 (2022) Vol 9, No 5 (2022) Vol 9, No 4 (2022) Vol 9, No 3 (2022) Vol 9, No 3 (2022): Mei - Juni Vol 9, No 2 (2022): Maret-April Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 1 (2022) Vol 9, No 1 (2022): Januari-Februari Vol 8, No 6 (2021) Vol 8, No 6 (2021): November-Desember Vol 8, No 5 (2021): September - Oktober Vol 8, No 5 (2021) Vol 8, No 4 (2021): Juli - Agustus Vol 8, No 4 (2021) Vol 8, No 3 (2021) Vol 8, No 3 (2021): Mei-Juni Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 2 (2021): Maret-April Vol 8, No 1 (2021) Vol 8, No 1 (2021): Januari-Februari Vol 7, No 10 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 8 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 7 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 6 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 5 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 12 (2020) Vol 7, No 11 (2020) Vol 7, No 9 (2020) Vol 7, No 6 (2020) Vol 7, No 5 (2020) Vol 7, No 4 (2020) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 5 (2019) Vol 6, No 4 (2019) Vol 6, No 3 (2019) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 4 (2018) Vol 5, No 3 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 3 (2016) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue