Articles
748 Documents
<![CDATA[DAMPAK PEMBANGUNAN BYPASS IDA BAGUS MANTRA TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI PROVINSI BALI ]]>
<![CDATA[Adi Suprapto, Putu]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 1, No 1 (2015): Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (730.832 KB)
|
DOI: 10.23887/jkh.v1i1.5005
<![CDATA[Pembangunan fasilitas umum berupa jalan arteri yang menghubungkan Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Klungkung mempunyai tujuan untuk mempermudah mobilitas penduduk sekitar kawasan tersebut. Jalan arteri sepanjang Tohpati-Kusamba yang lebih dikenal dengan nama Bypass Ida Bagus Mantra sejauh ini memang mampu memenuhi kepentingan masyarakat Bali, khususnya sebagai akses perekonomian dari pusat kota menuju Bali Timur. Namun demikian, saat ini dampak negatif dari pembangunan jalan tersebut tidak dapat dihindarkan lagi, buktinya jumlah alih fungsi (konversi) lahan pertanian menjadi non pertanian semakin meningkat. Letak strategis dan ekonomis dapat dikatakan sebagai faktor utama yang menyebabkan menjamurnya alih fungsi lahan di sepanjang bypass tersebut. Fakta ini didukung karena pada kenyataannya Bypass Ida Bagus Mantra selama ini tidak hanya menghubungkan kota dengan kabupaten yang ada di Provinsi Bali, akan tetapi juga merupakan akses yang menghubungkan Provinsi Bali dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk itulah maka tidak berlebihan jika letak Bypass Ida Bagus Mantra dikatakan semakin strategis. Dari segi instrumen hukum, pengaturan daerah pada sebelah utara dan selatan di sepanjang jalan tersebut melalui Keputusan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2002 ternyata tidak mampu mencegah dan menanggulangi terjadinya alih fungsi tersebut. Kata Kunci: Pembangunan, Alih Fungsi, Lahan Pertanian]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN KORBAN KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) ]]>
<![CDATA[Rai Yuliartini, Ni Putu]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 1, No 1 (2015): Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (768.189 KB)
|
DOI: 10.23887/jkh.v1i1.5006
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (act approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) terlalu difokuskan pada pelaku dan kurang memperhatikan korban. Hal ini dapat dilihat pada minimnya pengaturan yang terdapat dalam KUHAP yang membahas tentang eksistensi korban kejahatan. Dengan demikian posisi korban kejahatan di sini hanyalah sebagai saksi dari suatu perkara pidana yang semata-mata untuk membuktikan kesalahan tersangka/terdakwa. Padahal masalah keadilan dan penghormatan Hak Asasi Manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.  Kata Kunci : Korban kejahatan, Sistem Peradilan Pidana, KUHAP]]>
<![CDATA[PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN KONVENSIONAL DAN AKAD PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH : SUATU TINJAUAN DESKRIPTIF DALAM HUKUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Idris, Miftah]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 1, No 1 (2015): Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (866.681 KB)
|
DOI: 10.23887/jkh.v1i1.5007
<![CDATA[Di dalam penyaluran dana, sistem yang dianut perbankan konvensional maupun perbankan syariah hampir sama dalam menyalurkan dananya baik itu dengan pemberian kredit maupun pemberian pembiayaan oleh bank kepada nasabahnya. Namun secara spesifik ada landasan hukum perjanjian atau akad yang membedakannya dimana jika perbankan konvensional lebih berlandaskan pada hukum perjanjian dalam KUHPerdata sedangkan dalam perbankan syariah lebih berlandaskan pada hukum akad yang diatur dalam syariat Islam (hukum Islam). Masalah yang dikaji dalam tulisan adalah bagaimana sebenarnya perjanjian kredit dalam perbankan konvensional dan bagaimana akad pembiayaan dalam perbankan syariah. Untuk mengetahui permasalahan tersebut maka akan digunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan jenis data sekunder sebagai sumber data dari tulisan ini dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Sehingga didapat kesimpulan bahwa dalam Perjanjian Kredit  adalah suatu proses awal antara kreditor dan debitor yang diterapkan dalam sistem perbankan konvensional dalam upayanya untuk mengembangkan dana yang telah dihimpunnya dan juga untuk dimanfaatkan dananya dengan sebaik-baiknya. Menurut asasnya perjanjian tersebut menganut sistem terbuka yang mengandung asas kebebasan membuat perjanjian, dan menurut bentuknya perjanjian kredit dalam perbankan konvensional ada yang dibuat di bawah tangan dan ada pula dibuat di hadapan notaris sedangkan akad pembiayaan dalam perbankan syariah juga adalah proses awal untuk pengembangan dana, namun akad pembiayaan perbankan syariah menganut sistem bagi untung dan rugi (Profit and Loss Sharing). Konsep kebersamaan dalam menghadapi risiko dan memperoleh keuntungan, serta adanya keadilan dalam berusaha adalah prinsip dasar dari sistem perbankan syariah. Sehingga penulis menyarankan idealnya baik pemberian pinjaman uang melalui kredit yang dianut dalam sistem perbankan konvensional maupun pemberian pembiayaan yang dianut dalam sistem perbankan syariah kepada debitor dan mudharib sejatinya adalah bertujuan satu yaitu untuk membantu mensejahterahkan masyarakat secara adil dan merata.  Keywords: Perjanjian, Kredit, Pembiayaan, Perbankan Konvensiona, Syariah.]]>
<![CDATA[PERANAN IBU RUMAH TANGGA DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Sari Adnyani, Ni Ketut]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 1, No 1 (2015): Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (674.54 KB)
|
DOI: 10.23887/jkh.v1i1.5008
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui keamanan jasa layanan produsen terhadap konsumen secara transfaran; standar produk yang dipasarkan dapat dikonsumsi publik secara aman dan nyaman dari segi kebersihan dan standarisasi kesehatan. Pemahaman positif lainnya yang diperoleh, kegiatan penyeleksian produk, diantaranya meliputi: dapat memberikan bekal wawasan tentang pentingnya penjaminan dan perlindungan konsumen dalam kegiatan distribusi produk produksi di tingkat pedesaan khususnya terhadap para Ibu rumah tangga di desa Tianyar, diantaranya yaitu: (1) Mengidentifikasi jenis kasus penipuan produsen barang dan jasa terhadap konsumen di Desa Tianyar Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem; (2) Memberikan gambaran mengenai tingkat perilaku konsumen di Desa Tianyar Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem sebelum disasar sosialisasi UU perlindungan konsumen; (3) Mengetahui pengaruh faktor-faktor sosial ekonomi terhadap kecurangan perilaku produsen di Desa Tianyar. Penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif dengan kajian tindak lanjut sosialisasi UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Subjek penelitian ini adalah informan yang dinilai berkompeten dengan penelitian. Bahan Hukum Primer yaitu terkait dengan informasi yang dibutuhkan dari responden, yaitu dengan Staf Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Bagian Hukum, Aparatur Pemerintah Desa Tianyar, Perwakilan Staf Bidang Kesehatan Masyarakat dari Puskesmas Kubu II, Ibu Rumah Tangga (perwakilan dari peserta sosialisasi UU Perlindungan Konsumen), Warga Masyarakat Desa Tianyar selaku pengguna jasa pelayanan produk konsumsi keluarga. Bahan hukum sekundernya adalah melakukan inventarisasi bahan hukum yang ada relevansinya dengan perlindungan konsumen. Hasil penelitian ini berpengaruh terhadap meningkatnya pemahaman Ibu rumah tangga di Desa Tianyar tentang UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yang menjadi dasar dalam melakukan antisipasi terhadap praktek kecurangan produsen, termasuk dalam peredaran produk yang tidak memenuhi standarisasi kelayakan produksi. Ibu rumah tangga menjadi memperoleh pemahaman untuk mengetahui jenis peredaran produk palsu atau oplosan yang dahulunya banyak dikonsumsi oleh masyarakat Desa Tianyar Kecamatan Kubu.  Kata Kunci : Ibu Rumah Tangga, Kebutuhan, Kelayakan, Keluarga, Perlindungan Konsumen, Produk, Seleksi.]]>
<![CDATA[DIVERSI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Harefa, Beniharmoni]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 1, No 1 (2015): Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (871.137 KB)
|
DOI: 10.23887/jkh.v1i1.5009
<![CDATA[Kenakalan anak (juvenile delinquency) tidak sama dengan kejahatan orang dewasa. Penanggulangan kenakalan anak harus bertolak dari pemahaman yang tepat. Pemahaman ini utamanya didasarkan dengan melihat faktor penyebab mengapa anak menjadi nakal. Tulisan ini mencoba mengupas upaya penanggulangan kenakalan anak menggunakan pendekatan kriminologi. Tiga teori kriminologi yang digunakan sebagai pisau analisis, yakni teori differential association, teori kontrol sosial dan teori labeling. Diversi atau pengalihan yang dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berperan sebagai upaya penanggulangan kenakalan anak. Diversi menghindari anak belajar perilaku jahat, memperbaiki hubungan anak dengan masyarakat, menghindari stigmatisasi/ cap jahat pada anak. Beberapa hal ini menegaskan diversi sebagai upaya penanggulangan kenakalan anak (juvenile delinquency) perspektif kriminologi. Kata Kunci : Diversi, Kenakalan Anak, Keadilan Restoratif]]>
<![CDATA[MEMAKSIMALKAN PERAN TREATY OF AMITY AND COOPERATION IN SOUTHEAST ASIA 1976 (TAC) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI ASEAN ]]>
<![CDATA[Rantau Itasari, Endah]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 1, No 1 (2015): Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (653.489 KB)
|
DOI: 10.23887/jkh.v1i1.5010
<![CDATA[ASEAN merupakan organisasi regional yang beranggotakan 10 negara, tujuan dibentuknya ASEAN adalah menjaga stabilitas kawasan serta perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Jika terjadi suatu sengketa antara anggota-anggotanya maupun dengan negara di luar anggota ASEAN dihimbau menggunakan jalan damai sesuai dengan yang tertuang dalam TAC 1976. Hal ini untuk memaksimalkan apa yang telah dituangkan di dalam TAC seperti : Saling menghormati kemedekaan, kedaulatan, dan intergritas wilayah semua bangsa; Setiap negara berhak memelihara keberadaanya dari campur tangan, subversi, kekerasan dari kekuatan luar; Tidak mencampuri urusan dalam negara lain; Menyelesaikan perbedaan pendapat dan pertikaian dengan jalan damai; serta Menolak ancaman penggunaan kekerasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kepustakaan dimana metode pengumpulan data dari buku, artikel dan bacaan lain sebagai bahasa analisis. Data akan dianalisis secara kualitatif berdasarkan teori kemudian disajikan sistematis secara deskriptif. Â Kata Kunci : ASEAN, Peran Treaty Of Amity And Cooperation In Southeast Asia 1976 (TAC), Penyelesaian Sengketa Internasional.]]>
<![CDATA[PARADIGMA DALAM POLA PEMIDANAAN (DARI MODEL PENGHUKUMAN FISIK KE MODEL PEMBINAAN PSIKIS) ]]>
<![CDATA[Nazifah, Nazifah]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 1, No 1 (2015): Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (706.592 KB)
|
DOI: 10.23887/jkh.v1i1.5011
<![CDATA[Keseimbangan antara nilai kepastian hukum dan ketertiban sosial harus segera diwujudkan dalam suatu perubahan paradigma baru. Hukum diciptakan bukan untuk memberikan penderitaan pada manusia, melainkan diciptakan untuk kebaikan/ kemaslahatan umat manusia. Pemikiran kaum abolisionis dapat dijadikan dasar perubahan paradigma dalam pemberian sanksi pidana/sistem pemidanaan, dari model pemidanaan yang bersifat fisik menuju kepada model pemidanaan yang bersifat psikis. Hal ini dirasakan perlu mengingat kurang mampunya model pemidanaan yang bersifat fisik memberikan nilai keadilan. Berkaitan dengan model pemidanaan dari yang bersifat fisik menuju model pemidanaan yang bersifat psikis ini, maka yang pertama harus dilakukan adalah perubahan model sistem peradilan pidana dari yang bersifat retributive justice ke arah peradilan yang bersifat restorative justice. Â Kata kunci: Sistem peradilan pidana.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA TERHADAP TINDAKAN PEMERINTAH DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA ]]>
<![CDATA[Herman, Herman]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 1, No 1 (2015): Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (816.55 KB)
|
DOI: 10.23887/jkh.v1i1.5012
<![CDATA[Perkembangan tugas-tugas negara pasca memasuki abad ke 20 menuntut negara semakin aktif dalam pergaulan di dalam masyarakat. Era ini merupakan babakan perkembangan negara yang menuntut negara hukum modern semakin mempunyai banyak kewajiban-kewajiban. Negara tidak hanya dibebani kewajiban sebagai penjaga kemanan dan ketertiban di masyarakat, namun negara juga dibebani berbagai macam kewajiban dalam rangka pencapaian masyarakat sejahtera. Tindakan atau perbuatan pemerintah semakin beragam, baik dalam rangka menjalankan undang-undang, membuat undang-undang, perencanaan, membuat keputusan, termasuk kewenangan bebas. Keputusan administrasi negara merupakan salah satu tindakan pemerintah dalam rangka menjalankan undang-undang. Tindakan ini merupakan tindakan hukum pemerintah dalam menjalankan funsi publiknya. Memahami tindakan pemerintah dalam membuat keputusan administrasi negara merupakan hal penting untuk menjaga dan melindungi warga negara dari tindakan itu. Tindakan pemerintah melalui organ/pejabatnya ini terkait dengan akibat hukum yang ditimbulkannya terhadap warga negara. Â Kata Kunci : keputusan administrasi negara, tindakan hukum pemerintah, dan perlindungan hukum warga negara.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (STRICT LIABILITY) DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Artha Windari, Ratna]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 1, No 1 (2015): Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (717.792 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pertanggungjawaban mutlak (strict liability) dalam sistem common law dan civil law, serta bentuk pertanggungjawaban mutlak (strict liability) dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam common law system, strict liability merupakan transformasi dari pertanggungjawaban atas dasar perjanjian (contractual liability), yang sama sekali tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, sedangkan konsep pertanggungjawaban dalam civil law system keberadaan unsur kesalahan masih terkandung didalamnya, akan tetapi dilakukan pengalihan beban pembuktian unsur kesalahan tersebut dari penggugat kepada tergugat (shifting the burden of proof). Bentuk pertanggungjawaban dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menganut strict liability sebagai derivasi dari pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum (tortious liability), dimana terjadi pengalihan beban pembuktian kesalahan dari konsumen kepada pelaku usaha. Kata Kunci: Strict liability, perlindungan konsumen.]]>
<![CDATA[TRANSFORMASI KERTAMASA DALAM PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA ]]>
<![CDATA[Santosa, A. A. Gede D. H.]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 1, No 2 (2015): Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (860.829 KB)
|
DOI: 10.23887/jkh.v1i2.6103
<![CDATA[Privatisasi BUMN menimbulkan kontroversi dan belum mampu mensejahterakan rakyat Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Kertamasa sebagai kearifan lokal organisasi tradisional subak pada masyarakat Bali dapat ditranformasikan dalam privatisasi BUMN. dan untuk mengetahui bagaimakah perwujudannya. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode holistik dengan menggunakan pendekatan intetralistik dan obyektif. Integralisisasi disini berupaya menyatu padukan antara nilai, norma hukum, fakta dan keterampilan. Obyektivikasi berupaya menjadikan ilmu hukum itu berguna bagi semua orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Kertamasa yang dapat ditransformasi dalam privatisasi BUMN adalah nilai-nilai yang bersifat fundamental yang meliputi masa kreatif, kemajuan, kemakmuran, keunggulan, keamanan, ketertiban, harmonis seimbang antara lahir dan bhatin. Nilai nilai fundamental dari Kertamasa menjadi nilai dasar untuk penjabaran nilai-nilai intrsumen dan nilai praksis dalam privatisasi BUMN. Transformasi Kertamasa dalam privatisasi BUMN berwujud nilai instrumental dan nilai praksis yang bersumber pada nilai fundamental Kertamasa. Nilai instrumental dan nilai praksis belum tercermin dalam ketentuan privatisasi yang diatur dalam UU BUMN, untuk itu perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan privatisasi dalam UU BUMN. Kata Kunci : Tranformasi, Kertamasa, Privatisasi, BUMN.]]>
