cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Surjono
Contact Email
surjono@ub.ac.id
Phone
+62817381534
Journal Mail Official
tatakota@ub.ac.id
Editorial Address
Jurusan Perencanaan WIlayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Jalan MT. Haryono No. 167 Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Tata Kota dan Daerah
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 2338168X     EISSN : 26865742     DOI : 10.21776/ub.takoda
Core Subject : Science, Social, Engineering,
Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Earth & Planetary Sciences Environmental Science Social Sciences Transportation
Jurnal Tata Kota dan Daerah (TAKODA) is an Indonesian journal, peer-reviewed publication of original research and review article covering new concepts, theories, methods, and techniques related to urban and regional planning. The journal will cover, but is not limited to, the following topics: Urban planning and design Environment and settlement Regional planning and development Rural studies Disaster management Transportation planning
Arjuna Subject : Teknik (semua kategori) - Teknik (Lain-Lain)
Articles 166 Documents
 13   14   15   16   17 
PENERAPAN KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT DI KAWASAN TRANSIT BLOK M, JAKARTA SELATAN Pradamas Gifarry; Ismu Rini Dwi Ari; Nailah Firdausiyah
Jurnal Tata Kota dan Daerah Vol. 14 No. 2 (2022): Jurnal Tata Kota dan Daerah
Publisher : Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Engineering, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.takoda.2022.014.02.3

Abstract

Blok M merupakan kawasan komersial yang terletak dekat pusat kota Jakarta. Guna lahan yang didominasi oleh perdagangan dan jasa, serta telah dilalui oleh moda angkutan umum seperti BRT dan MRT, membuat Blok M merupakan kawasan yang potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan TOD. Hal ini juga tertuang di dalam RDTR DKI Jakarta dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 55/2020. Namun, masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi untuk menuju Kawasan Blok M dan menyebabkan kemacetan. Kecepatan rata-rata di 2 jalan utama (Panglima Polim dan Iskandarsyah Raya) kurang dari 30 km/jam. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesesuaian Kawasan TOD Blok M berdasarkan ITDP TOD Standard 3.0 dan Permen ATR No. 16/2017. Penelitian dilakukan berdasarkan empat aspek, yaitu campuran dan keragaman pemanfaatan ruang, perencanaan kawasan yang ramah, penunjang kehidupan kawasan TOD serta transit, yang masing-masing dibagi lagi ke dalam variabel-variabel dengan standardnya masing-masing. Hasil penelitian menunjukkan jika tingkat kesesuaian kawasan TOD Blok M adalah 52,4% untuk Blok 1, 42,8% untuk Blok 2 dan 66,6% untuk Blok 3. Aspek perencanaan kawasan yang ramah yang berhubungan dengan variabel jalur pejalan kaki dan pesepeda menjadi aspek dengan nilai terendah di seluruh blok. Sementara itu, aspek transit mendapatkan nilai tertinggi. Secara umum, Kawasan TOD Blok M membutuhkan pengembangan dari aspek koneksi titik transit dengan bangunan, infrastruktur pejalan kaki, infrastruktur kendaraan tidak bermotor serta intensitas bangunan yang akan dirumuskan dengan analytical hierarchy process (AHP). Kata Kunci : Analytical Hierarchy Process, kawasan Blok M, kesesuaian kawasan TOD, transit-oriented development.
ANALISIS KERENTANAN FISIK WILAYAH PESISIR UTARA KOTA SURABAYA TERHADAP BENCANA BANJIR ROB Lynda Refnitasari; Hendra Wahyu Cahyaka; Krisna Dwi Handayani; Abdiyah Amudi
Jurnal Tata Kota dan Daerah Vol. 14 No. 2 (2022): Jurnal Tata Kota dan Daerah
Publisher : Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Engineering, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.takoda.2022.014.02.2

Abstract

Kerentanan merupakan suatu kondisi dari komunitas atau masyarakat yang menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi bencana. Kerentanan berpengaruh pada tinggi atau rendahnya tingkat risiko suatu bencana. Semakin tinggi tingkat kerentanan, maka risiko bencana pun akan semakin besar. Dan semakin rendah tingkat kerentanan, maka risiko bencana pun akan semakin kecil. Terdapat beberapa jenis kerentanan, yaitu fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pada penelitian ini, akan memiliki fokus pembahasan pada kerentanan fisik. Sedangkan jenis kerentanan yang lainnya akan digunakan pada rangkaian penelitian berikutnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan skoring/pembobotan berdasarkan acuan dari Perka BNPB No 2 Tahun 2012. Berdasarkan hasil analisis terhadap tingkat kerentanan fisik di wilayah pesisir utara Kota Surabaya terhadap bencana banjir rob dapat diketahui bahwasannya terdapat dua kelurahan yang terkategori dalam tingkat kerentanan fisik tinggi yaitu Morokrembangan dan Perak Utara dengan skor kerentanan masing-masing 2.4. dan 2.6. Hal ini dikarenakan penggunaan lahan di dua kelurahan tersebut didominasi oleh bangunan rumah, fasilitas umum, dan fasilitas kritis lainnya. Analisis kerentanan fisik ini adalah upaya awal dalam menilai kerentanan secara keseluruhan, hingga akhirnya dapat digunakan sebagai pijakan untuk penyusunan strategi peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengantisipasi atau mencegah tingginya risiko bencana. Kata Kunci : kerentanan fisik, banjir rob, Surabaya.
PERKEMBANGAN KOTA-KOTA KECIL DI KABUPATEN BANYUMAS DAN POTENSI PENGUATAN PERANNYA DALAM KETERKAITAN DESA KOTA Diyah Kumala Sari; Fadjar Hari Mardiansjah
Jurnal Tata Kota dan Daerah Vol. 14 No. 2 (2022): Jurnal Tata Kota dan Daerah
Publisher : Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Engineering, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.takoda.2022.014.02.8

Abstract

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten yang mengalami urbanisasi wilayah yang ditandai oleh perkembangan kawasan perkotaan yang massif di wilayahnya. Pada tahun 2019 kabupaten ini memiliki tingkat urbanisasi sebesar 49,6% dengan adanya 144 desa perkotaan yang membentuk 26 aglomerasi perkotaan, walaupun aktivitas perdesaan seperti pertanian dan pertambangan, yang dikombinasi oleh pariwisata, dan perindustrian masih menjadi aktivitas utama dari Sebagian besar masyarakat di kabupaten ini. Perkembangan kawasan perkotaan yang membentuk kota-kota kecil memiliki potensi peran dalam peningkatan perekonomian wilayah sebagai jembatan aktivitas yang memperkuat keterkaitan desa kota. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis perkembangan kota-kota kecil di Kabupaten Banyumas dan mengetahui bagaimana peluang pengembangannya dalam peningkatan potensi perannya dalam memperkuat keterkaitan desa kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus berbasis pada data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertumbuhan kawasan perkotaan terjadi hampir di seluruh wilayah kabupaten. Teridentifikasi terdapat satu kota sedang, lima kota kecil, serta dua puluh kota kecamatan yang berkembang. Namun keberadaan kota-kota kecil tersebut belum sepenuhnya mampu dalam menyediakan fasilitas pendukung bagi aktivitas perdesaan. Umumnya, kota-kota kecil yang ada hanya dikembangkan sebagai kawasan pelayanan umum yang mampu melayani kawasan perkotaan serta kawasan lain di sekitarnya, dan belum diarahkan menjadi pusat pendukung pengembangan aktivitas perdesaan. Sehingga untuk meningkatkan penguatan potensi perannya dalam kebijakan dan strategi pembangunan wilayahnya perlu menambahkan pengembangan fasilitas di kawasan-kawasan perkotaan, agar mampu menjadikan kawasan-kawasan tersebut sebagai kawasan penyedia fasilitas pendukung sekaligus sebagai pusat transformasi produksi ekonomi dari kawasan perkotaan dan kawasan pertanian perdesaan di sekitarnya, di dalam upaya memperkuat keterkaitan desa kota di Kabupaten Banyumas. Kata Kunci: aktivitas perdesaan, keterkaitan desa kota, perkembangan kota kecil, peran kota kecil, urbanisasi wilayah
SOCIAL NETWORK ANALYSIS PADA BIROKRASI PERENCANAAN PERKOTAAN Fauzul Rizal Sutikno
Jurnal Tata Kota dan Daerah Vol. 14 No. 2 (2022): Jurnal Tata Kota dan Daerah
Publisher : Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Engineering, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.takoda.2022.014.02.6

Abstract

Di perkotaan Indonesia, banyak permukiman informal dibangun di atas tanah negara sehingga menjadikannya ilegal dan rawan penggusuran. Namun, karena kurangnya sumberdaya untuk melakukan proses penggusuran atau karena kepentingan politik para pengambil keputusan kota, pemerintah secara informal mengizinkan adanya permukiman informal tersebut. Interaksi politik dalam birokrasi perkotaan di Indonesia menimbulkan ketidakpastian bagaimana regulasi diimplementasikan oleh pemerintah terhadap penduduk perkotaan, sektor swasta, dan antarlembaga pemerintah. Studi ini menggunakan stakeholder analysis dan social network analysis untuk mengidentifikasi kesenjangan informasi dan kohesi dalam birokrasi pemerintah yang mempengaruhi agenda politik di balik pengaturan proyek yang berkaitan dengan permukiman informal. Studi ini menemukan bahwa kekuatan politik broker dapat menyebabkan terjadinya ketidakpastian dalam peraturan. Sebaliknya, broker juga memiliki kemampuan untuk menyalurkan sumberdaya ke permukiman informal dengan mengkombinasikan hubungan formal dan informal yang dimilikinya. Kata Kunci : informal, politik, birokrasi, social network analysis.
PERENCANAAN KAWASAN HUNIAN KOMUNAL SEMENTARA DENGAN KONSEP MULTI-FUNGSI DALAM PERSPEKTIF PENGEMBANGAN WILAYAH KOTA PALU Anisa; Ashar Saputra; Iman Satyarno
Jurnal Tata Kota dan Daerah Vol. 14 No. 2 (2022): Jurnal Tata Kota dan Daerah
Publisher : Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Engineering, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.takoda.2022.014.02.4

Abstract

Gempa bumi 2018 di Kota Palu menyebabkan kerusakan fasilitas umum dan aset masyarakat, hal ini mengharuskan para korban mengungsi ke hunian sementara hingga rumah mereka selesai direkonstruksi atau memperoleh hunian baru. Problematika masyarakat menolak relokasi, masyarakat tidak nyaman tinggal di hunian sementara, hingga pembangunan fasilitas hunian sementara yang meningkatkan biaya pembangunan. Hal ini memecah fokus rehabilitasi dan rekonstruksi. Berdasarkan fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam situasi darurat regulasi tidak lagi diprioritaskan, sehingga fasilitas penting seperti hunian sementara perlu dipersiapkan secara matang. Penelitian ini bertujuan merencanakan sistem fasilitas hunian sementara dengan konsep multi-fungsi. Pengumpulan data dilakukan dengan survey instansional, pengisian kuesioner, dan mengkaji pustaka. Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan metode Analisis Hirarki Proses (AHP), dimana peneliti menggunakan kriteria dari 4 Stakeholder untuk menentukan lokasi alternatif yang cocok dikembangkan menjadi kawasan hunian komunal sementara. Penelitian ini juga mengkolaborasikan analisis klasifikasi tingkat bahaya dan klasifikasi kepadatan penduduk. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kawasan hunian komunal sementara terdiri atas tiga hirarki yaitu Kecamatan Mantikulore sebagai Pusat hunian komunal sementara. Kecamatan Palu selatan, Kecamatan Tatanga dan Kecamatan Ulujadi, Kecamatan Palu Utara, dan Kecamatan Tawaeli akan menjadi Sub-pusat pelayanan hunian komunal sementara.  adapun Kecamatan Palu Barat dan Kecamatan Palu Timur menjadi kawasan terlayani. Kata Kunci : huntara, hirarki pelayanan, multifungsi, Kota Palu
ANALISIS SEKTOR UNGGULAN KOTA LUBUKLINGGAU SEBAGAI KAWASAN STRATEGIS PROVINSI Rahmaliza; Wido Prananing Tyas
Jurnal Tata Kota dan Daerah Vol. 14 No. 2 (2022): Jurnal Tata Kota dan Daerah
Publisher : Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Engineering, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.takoda.2022.014.02.5

Abstract

Penetapan sektor unggulan pada Kota Lubuklinggau dilakukan untuk mengetahui sektor-sektor yang mendukung penetapan kawasan perkotaan Lubuklinggau sebagai kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi. Metode penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan cara analisis sektor basis dengan metode Location Quotient (LQ) dan penentuan sektor unggulan dengan analisis Shift Share. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 17 sektor PDRB terdapat 11 sektor basis di Kota Lubuklinggau yang didominasi oleh sektor jasa, namun berdasarkan analisis Shift Share ada tujuh sektor yang merupakan sektor unggulan yaitu jasa lainnya, jasa kesehatan,  real estat, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa perusahaan, perdagangan besar dan eceran serta transportasi dan pergudangan; tiga sektor potensial yaitu sektor pengadaan air; pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, kontruksi dan jasa pendidikan; empat sektor berkembang yaitu sektor pertambangan dan penggalian, industri dan pengadaan listrik dan gas, serta dua sektor tertinggal yaitu sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial. Sejalan dengan penetapan sebagai kawasan strategis provinsi hasil analisis dapat menjadi rekomendasi fokus pembangunan agar tepat sasaran dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Dalam rangka optimalisasi tersebut penyerapan tenaga kerja dan penambahan jumlah penduduk juga perlu diperhatikan sebagai dasar dalam optimalisasi kinerja sektor ekonomi pada masa mendatang sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kata kunci : Location quotient, shift share, Kota Lubuklinggau, kawasan strategis provinsi
IDENTIFIKASI JEJARING EKOLOGI RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANDUNG Nabilla Dina Adharina; Triagung Aulia
Jurnal Tata Kota dan Daerah Vol. 14 No. 2 (2022): Jurnal Tata Kota dan Daerah
Publisher : Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Engineering, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.takoda.2022.014.02.7

Abstract

Kota Bandung merupakan kota terbesar ke tiga di Indonesia. Pesatnya pembangunan menyebabkan tingginya kompetisi antara kebutuhan ruang untuk produktivitas dan ruang hijau yang memiliki peran dalam memberikan jasa ekosistem. Penyediaan RTH pada suatu kota telah ditetapkan oleh peraturan yang mana diturunkan ke dalam rencana tata ruang, yaitu 30% dari luas wilayah. Meskipun begitu, agar RTH mampu secara maksimal berperan memberikan jasa ekosistem dan berkontribusi dalam mewujudkan kota berkelanjutan, kuantitas RTH bukanlah hal utama. Terbentuknya jejaring ekologi RTH kini telah menjadi indikator penting dalam pengembangan RTH. Konsep ini menekankan terbentuknya jejaring dari keterkaitan satu RTH dengan RTH lainnya yang terhubung melalui jalur hijau. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan mengidentifikasi seberapa jauh jejaring ekologi RTH di Kota Bandung sudah terbentuk. Hasil analisis menunjukkan bahwa jejaring ekologi RTH belum terbentuk di Kota Bandung, analisis spasial menunjukkan hanya 13% RTH yang sudah terhubung. Hasil dari penelitian ini menekankan bahwa dalam penyediaan RTH tidak cukup hanya dengan melihat distribusi RTH secara kuantitas saja. Bagaimana satu RTH dan RTH lainnya terhubung dengan baik melalui jalur hijau seharusnya menjadi arahan kebijakan yang perlu ditekankan dalam penataan ruang perkotaan agar RTH dapat berperan maksimal dalam mewujudkan kota berkelanjutan. Kata Kunci : Bandung, jejaring ekologi, kota berkelanjutan, ruang terbuka hijau.
KETERJANGKAUAN TARIF RETRIBUSI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA KOTA BATU DENGAN METODE WILLINGNES TO PAY Kartika Eka Sari; Sara Irawati
Jurnal Tata Kota dan Daerah Vol. 14 No. 2 (2022): Jurnal Tata Kota dan Daerah
Publisher : Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Engineering, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.takoda.2022.014.02.10

Abstract

Interaksi yang kuat antara individu dengan penyedia layanan sanitasi merujuk pada peningkatan Kesehatan dan kontribusi masyarakat dan dapat diterapkan sebagai konep peningkatan layanan sanitasi Pengaruh dari kualitas layanan sanitasi buruk, terutama di perkotaan dapat mencemari lingkungan, selain itu keberadaan limbah domestik yang mengandung mikroorganisme patogen dapat menularkan berbagai jenis penyakit apabila masuk ke dalam tubuh manusia. Sehingga, untuk mencegah dan mengatasi masalah tersebut, perlu adanya pengelolaan limbah. Kota Batu merupakan kota dengan perkembangan yang cukup pesat, terutama dengan jumlah penduduk yang mencapai 205.788 jiwa. Adapun sumber dana pengelolaan limbah salah satunya berasal dari retribusi. Salah satu retribusi yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah kota adalah retribusi penyedotan kakus. Perhitungan tarif retribusi pembersihan atau penyedotan kakus di Kota Batu dilakukan berdasarkan Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi SPALD, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan WTP yang berasal dari persepsi masyarakat. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, tarif retribusi terbagi menjadi tiga kelompok tarif, yaitu kelompok tarif rendah dengan rentang harga sebesar Rp. 280.000 – Rp. 470.000, kelompok tarif sedang Rp. 312.000 – Rp. 502.000, dan kelompok tarif tinggi Rp. 343.200 – Rp. 533.200. Hal tersebut masih sesuai dengan hasil perhitungan WTP, dimana menunjukkan bahwa rata-rata WTP dari pengelolaan sanitasi sebesar Rp.287.258,06.
KAJIAN TINGKAT WALKABILITY JALUR PEJALAN KAKI DI KAWASAN CBD BINTARO JAYA, KOTA TANGERANG SELATAN Wisnu Sasongko; Nadiva Azzahra Ramadhani; Eddi Basuki Kurniawan
Jurnal Tata Kota dan Daerah Vol. 14 No. 2 (2022): Jurnal Tata Kota dan Daerah
Publisher : Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Engineering, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.takoda.2022.014.02.9

Abstract

Walkability is carried out to measure the feasibility of the pedestrian path in the Bintaro Jaya CBD Area, South Tangerang City. According to the RTRW of South Tangerang City in 2011-2031, the Bintaro Jaya CBD area is a strategic area from the point of view of the importance of economic growth and in providing pedestrian paths, it considers aspects of safety, comfort, and security as well as taking into account pedestrian paths with special needs. In the existing condition, it has not been implemented according to the RTRW of South Tangerang City in 2011-2031, namely there are still infrastructure and facilities for pedestrian paths and pedestrian paths with special needs that are uneven, as well as side obstacles and damage to pedestrian paths. The aim of this study is to determine the level of walkability of pedestrian paths in the CBD area of Bintaro Jaya and the type of study is quantitative with the method of analyzing the level of walkability of pedestrian paths using 9 parameters based on Leather et all in 2011. The results of the walkability level analysis show that the lowest walkability score is in segment 3A with a value of 37.0 or not walkable and the highest walkability score is in segment 5A with a value of 74.2 or highly walkable, while the walkability score for one area is 51.7 or waiting to walk. Keywords: Pedestrian Paths, Walkability, Bintaro Jaya CBD Area.
ARAHAN RENCANA DAN STRATEGI PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERI URBAN KOTA MALANG Mirza - Permana
Jurnal Tata Kota dan Daerah Vol. 15 No. 1 (2023): Jurnal Tata Kota dan Daerah
Publisher : Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Engineering, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Malang City experienced rapid development as an education city and tourist city. Limited urban space causes the development of the city to lead to the periphery. There are 8 sub-districts in Malang Regency which are directly adjacent to Malang City and have had a significant influence on the development of Malang City. The peri urban area is a transition area between urban and rural areas. This region is slowly undergoing a transformation of space from agriculture to urban activities. This study  aims are to explore the typology of peri-urban areas and to the direction of plans and strategies for spatial use in peri-urban areas. The research method used is spatial data analysis based on land use and image interpretation and the use of Geographic Information System software and Idrisi Selva. The results show that 4 sub-districts characterized by urban and 4 other sub-districts are still characterized by rural areas. From 2008 to 2018, the addition of built-up area increased by 12%. The development of peri-urban areas is influenced by population growth, settlement patterns, good accessibility and availability of socio-economic facilities. The pattern of changes in land use shows that agricultural land, both gardens / fields and dominant paddy fields has changed into a built-up area (8.3%). These agricultural lands are productive agricultural land with a suitability level of S2 dominant land (suitable) 60.4%. The direction of Malang urban peri-urban space use is prioritized to maintain agricultural land in sub-districts with rural typology. This is also supported by expert opinion emphasizing the need to protect agricultural land with preventive efforts. The strategy needed is to limit the urban development area based on the characteristics of the sub-district through a detailed spatial plan.

Page 16 of 17 | Total Record : 166

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2009 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2023): Jurnal Tata Kota dan Daerah Vol. 14 No. 2 (2022): Jurnal Tata Kota dan Daerah Vol 13, No 2 (2021) Vol 13, No 1 (2021) Vol 12, No 2 (2020) Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 2 (2018) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 2 (2017) Vol 9, No 1 (2017) Vol 8, No 2 (2016) Vol 8, No 1 (2016) Vol 7, No 2 (2015) Vol 7, No 1 (2015) Vol 6, No 2 (2014) Vol 6, No 1 (2014) Vol 5, No 2 (2013) Vol 5, No 1 (2013) Vol 4, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2011) Vol 2, No 2 (2010) Vol 2, No 1 (2010) Vol 1, No 1 (2009) More Issue