cover
Contact Name
Nia Kurniasih
Contact Email
sosioteknologi.jurnal@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
sosioteknologi.jurnal@gmail.com
Editorial Address
Gedung Sosioteknologi, Labtek VII, Jalan Ganesha 10, Bandung 40132 Indonesia
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Sosioteknologi
ISSN : 18583474     EISSN : 2443258X     DOI : -
Core Subject : Social, Engineering,
Jurnal Sosioteknologi is a journal that focuses on articles that discuss results of an intersection of research fields of science, technology, arts, and humanities as well as the implications of science, technology, and arts on society. It is published three times a year in April, August, and December. Jurnal Sosioteknologi is a collection of articles that discuss research results, conceptual ideas, studies, application of theories, and book reviews. Jurnal Sosioteknologi has been indexed by Google Scholar and Indonesian Publication Index (IPI). ISSN: 1858-3474 Jurnal Sosioteknologi adalah jurnal yang memfokuskan pada tulisan berupa penelitian interseksi bidang ilmu sains, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan serta implikasi sains teknologi dan seni terhadap kehidupan masyarakat. Terbit tiga kali setahun pada bulan April, Agustus, dan Desember. Jurnal Sosioteknologi berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian, gagasan konseptual, kajian, dan aplikasi teori, serta ulasan buku. Jurnal Sosioteknologi telah terindeks oleh Google Scholar, Citerseerx, dan Indonesian Publication Index (IPI). ISSN: 1858-3474
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol. 12 No. 29 (2013)" : 8 Documents clear
Indonesia X-Files, Mengungkap Fakta dari Kematian Bung Karno Sampai Kematian Munir Roza, Prima
Jurnal Sosioteknologi Vol. 12 No. 29 (2013)
Publisher : Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/sostek.itbj.2013.12.29.8

Abstract

Buku yang termasuk buku terlaris di tahun 2013 ini, telah dicetak ulang dalam dua bulan berturut-turut. Buku ini ditulis pakar forensik Indonesia yang terkenal, yaitu dr. Mun"Ÿim Idries, Sp.F. Ketertarikan orang untuk membeli dan membaca buku ini mungkin saja disebabkan oleh langkanya buku-buku yang bertopik serupa, atau memang disebabkan oleh ketenaran penulisnya sendiri. Di samping itu, penulis berhasil memilih judul buku yang membuat orang penasaran untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam setiap kasus tindakan kriminal yang menjadi perhatian publik.
UPAYA MEMBANGUN BUDAYA MASYARAKAT DALAM MENGGUNAKAN JASA TRANSPORTASI KAPAL MOTOR ANTARPULAU DI MALUKU Siregar, Chairil N.
Jurnal Sosioteknologi Vol. 12 No. 29 (2013)
Publisher : Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/sostek.itbj.2013.12.29.7

Abstract

Kapal motor merupakan alat transportasi laut antarpulau yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan perusahaan kapal karena kelaikan kapal motor sangat menyangkut keselamatan penumpang agar terhindar dari kecelakaan laut. Kecenderungan melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam menggunakan jasa transportasi kapal motor sudah menjadi budaya masyarakat Maluku dan pemiliki kapal motor. Untuk mengetahui budaya, persepsi, dan upaya membangun masyarakat dalam menggunakan jasa transportasi kapal motor di Maluku dilakukan suatu penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diungkapkan bahwa budaya masyarakat Maluku dalam menggunakan jasa transportasi kapal motor memiliki unsur positif dan negatif. Unsur positif ketika menunggu kapal motor terlambat datang serta kebersamaan sebagai penumpang membentuk budaya masyarakat yang sabar dan tolong menolong. Unsur negatif masih ada masyarakat yang tidak membeli tiket di tempat yang sudah ditentukan, membawa barang melebihi kapasitas, membuang sampah sembarangan, minum-minuman keras, dan banyak yang tidak mengerti tentang alat keselamatan sehingga membentuk budaya pelanggaran. Upaya yang harus dilakukan untuk membangun budaya tertib dan teratur adalah peningkatan faktor kenyamanan, keselamatan, ketertiban, dan keamanan melalui penegakan peraturan dan perbaikan manajemen perusahaan. Kata kunci: kapal motor, transportasi laut, budaya masyarakat, keselamatan penumpang. Motor boat is sea transportation between islands that needs attention from the government and the company's flagship because its reliability is closely related to passengers' safety and thus to marine accident prevention. The tendency to break rules set by the government in using the motor boat transportation services has become a culture of some communities in Maluku and boat owners. To know the culture, perceptions, and community building efforts in using boat transportation services in Maluku, a study using qualitative research methods has been conducted. The results of this study revealed that the culture of the people of Maluku in using boat transport services had positive and negative elements. Positive elements include the attitude in waiting for the boat that comes late and the togetherness of the passengers that shape the culture of being patient and helping each other. The negative elements include the condition in which many people do not buy a ticket at the appointed places, exceed baggage capacity, littering, drinking, and many do not understand the importance of safety devices that may lead to the culture of violations. Efforts that should be made to build a culture of being orderly is enhancement of the factor of comfort, safety, order, and security through rule enforcement and improvement of companies' management. Keywords: motor boat, marine transportation, culture, passengers, safety
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BELA NEGARA DI PERBATASAN : STUDI KASUS DI PROVINSI PAPUA Tippe, Syarifudin
Jurnal Sosioteknologi Vol. 12 No. 29 (2013)
Publisher : Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/sostek.itbj.2013.12.29.6

Abstract

Sejak dimulainya proses integrasi ke wilayah NKRI pada tahun 1963 hingga kini, Papua tidak pernah luput dari konflik vertikal dan horizontal, yang implikasinya antara lain merefleksikan ancaman disintegrasi bangsa yang cukup serius. Berbagai upaya pemerintah di semua aspek kehidupan telah dilaksanakan, namun belum berhasil. Penelitian CDBR (Center for Defence Boundary Research) Unhan (Universitas Pertahanan Indonesia) ini fokus pada implementasi kebijakan bela negara sebagai bagian penting dari kebijakan Kementerian Pertahanan RI, khususnya mengevakuasi cara implementasi yang digunakan. Tujuannya adalah untuk memantapkan nasionalisme Indonesia bagi semua pihak terkait dalam rangka memberikan dukungan terhadap pemecahan berbagai masalah di Papua. Grounded Theory yang digunakan sebagai metode penelitian ini berdasar pada deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan temuan penelitian, metode ini menghasilkan tiga isu atau tema yaitu: (1) politik NKRI vs politik abolisi; (2) pemberdayaan masyarakat; dan (3) keamanan dan pengamanan perbatasan; Ketiga tema tersebut mencerminkan dua hal: pertama merupakan fenomena yang lebih bernuansa sosial-budaya masyarakat Papua sehingga dibutuhkan pendekatan teori antropologi sosial budaya, kedua karena masalah pokok yang diteliti adalah masalah pertahanan, khususnya implementasi kebijakan bela negara, rujukan keilmuan yang lebih tepat adalah pertahanan. Berdasarkan temuan di atas, diperlukan proses sintesis antara ilmu pertahanan yang bernuansa sosial-budaya dan antropologi sosial budaya. Proses analisis dan sintesis di atas melahirkan sebuah teori baru yang disebut "antropologi pertahanan". Artinya, teori tersebut sekaligus menunjukkan cara yang paling tepat untuk mengimplementasikan kebijakan bela negara di Papua. Keywords: Implementasi kebijakan bela negara; masyarakat perbatasan Papua; antropologi pertahanan. Since the beginning of its integration into the Republic of Indonesia in 1963 until now, Papua has never been free from vertical and horizontal conflicts, the implications of which reflect serious threats of disintegration. Various efforts of the Government in all aspects of life have been implemented, but to no avail. CDBR (Center for Defense Boundary Research) of Unhan (Indonesian University of Defense) focuses on the implementation of the state defense policy as an important part of the policy of the Ministry of Defence, in particular in evacuating the method of implementation used. The goal is to strengthen Indonesian nationalism among all parties involved in order to provide support for solving various problems in Papua. Grounded Theory used as a research method is based on a qualitative descriptive analytical approach. Based on the research findings, this method produces three issues or Implementasi Kebijakan Bela Negara di Perbatasan: Studi Kasus di Propinsi Papua Jurnal Sosioteknologi Edisi 29 Tahun 12, Agustus 2013 417 themes, namely: (1) Indonesian homeland politics versus political abolition, (2) society empowerment, and (3) border safety and security. The three themes reflect two things: the first is a phenomenon that has more socio-cultural nuance of the Papuans and thus needs an approach of socio-cultural anthropological theory; the second is that as the subject matter studied is a matter of defense, in particular the implementation of the state defense policy, the more appropriate scientific references are those of defense. Based on the findings, a synthetical process between the science of defense with socio-cultural nuance and socio-cultural anthropology is needed. The analytical and synthetical process above results in a new theory called "Defense Anthropology". It means that the theory also shows the most appropriate way to implement the policy to defend the state in Papua. Keywords: Implementation of policies to defend the state; Papuan communities in the borders; defense anthropology.
KAJIAN PENCAPAIAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2010 – 2014, SEKTOR KEAMANAN LAUT Munaf, Dicky Rezady
Jurnal Sosioteknologi Vol. 12 No. 29 (2013)
Publisher : Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/sostek.itbj.2013.12.29.5

Abstract

Sebuah instansi pemerintah wajib memiliki rencana stategis (selanjutnya disingkat renstra). Renstra di setiap instansi berbeda satu sama lain bergantung pada peran instansi tersebut dalam pemerintahan. Walaupun renstra berbeda satu sama lain, semua bermuara pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Renstra direalisasikan melalui kinerja instansi tersebut. Capaian yang dihasilkan diimplementasikan dalam RPJMN 2010-2014. Implementasi tersebut mengukur sejauh mana kinerja yang dicapai oleh instansi tersebut dalam hal ini Bakorkamla. Dengan demikian, setiap instansi pemerintah dapat mengevaluasi apa kekurangannya baik untuk rentra instansi, maupun terhadap RPJMN 2010-2014. Kata Kunci: Renstra, RPJMN, Bakorkamla A government agency must have a strategic plan (in this paper the term used is renstra). Strategic Plans in every agency is different from each other, depending on the role of the agency in the government. Although the strategic plan differs from each other, all of them lead to RPJMN (National Medium Term Development Plan). Strategic Plan is implemented through the agency’s performance. The outcome achieved is implemented in 2010-2014 RPJMN. Such implementation measures the extent of the performance achieved by the agency, in this regard by Bakorkamla. Thus, any government agency can evaluate its shortcomings of the Strategic Plan of both the institution and the 2010-2014 RPJMN. Keywords: Strategic Plan, RPJMN, Bakorkamla
KAJIAN DAN APLIKASI FORENSIK DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI Muluk, Hamdi
Jurnal Sosioteknologi Vol. 12 No. 29 (2013)
Publisher : Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/sostek.itbj.2013.12.29.4

Abstract

Psikologi forensik adalah bagian dari sains forensik (forensic science) yang semakin berperan penting dalam proses penegakan hukum. Namun di Indonesia peran dari ilmu ini belum begitu signifikan. Psikologi forensik berusaha mengungkap bukti-bukti yang berkaitan dengan mengapa seseorang melakukan kejahatan dari perspektif ilmu perilaku. Kontribusi psikologi dalam bidang forensik mencakup area kajian yang luas termasuk membuat kajian tentang profil para pelaku kejahatan, mengungkap dasar-dasar neuropsikologik, genetik, dan proses perkembangan perilaku, saksi mata, deteksi kebohongan, menguji kewarasan mental, kekerasan domestik dll. Dalam penggunaan psikologi forensik terdapat beberapa kontroversi tentang begitu banyaknya mazhab dan syarat yang mengikat (qualifier), dimana keberlakuan fakta-fakta tidak mudah diinterpretasikan secara dikotomis (benar-salah, pasti-tidak pasti). Inilah yang kadang-kadang menyebabkan hasil kerja ahli psikologi forensik sulit diterima oleh hakim. Namun peran dari ilmu ini tidak dapat dibantah semakin penting dalam penegakan keadilan, termasuk di Indonesia. Kata kunci: sains forensik, psikologi forensik, penegakan hukum, kontroversi psikologi forensik Forensic psychology is part of forensic science that plays an increasingly important role in the law enforcement process. Yet, in Indonesia, the role of this science is not yet very significant. Forensic psychology tries to uncover evidence relating to why a person commits a crime from the perspective of behavioral science. Contribution of forensic psychology covers a broad area of studies, including conducting studies on the profiles of the perpetrators of the crime, uncovering the basics neuropsychology, genetics, and behavioral development processes, witnesses, lie detection, testing mental sanity, and domestic violence etc. In the use of forensic psychology there is some controversy about so many notions and binding conditions (qualifier), in which validity of facts is not easily interpreted in a dichotomy (true-false, definitely-not sure). This is what sometimes causes the results of forensic psychologists' work are difficult to accept by the judge. However, the important role of this science in enforcing justice, including in Indonesia, is indisputable. Keywords: forensic science, forensic psychology, law enforcement, forensic psychology controversy
SEKILAS MENGENAI FORENSIK DIGITAL Raharjo, Budi
Jurnal Sosioteknologi Vol. 12 No. 29 (2013)
Publisher : Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/sostek.itbj.2013.12.29.3

Abstract

Forensik digital merupakan bagian dari ilmu forensik yang melingkupi penemuan dan investigasi materi (data) yang ditemukan pada perangkat digital. Sebagai ilmu yang masih baru, masih dibutuhkan pemahaman dan kemampuan untuk menguasai ilmu ini. Penguasaan ilmu ini tidak hanya ditujukan pada kemampuan teknis semata tetapi juga terkait dengan bidang lain, seperti bidang hukum. Makalah ini menguraikan secara singkat mengenai forensik digital. Kata kunci: forensik, keamanan, teknologi informasi Digital forensic is considered a new field of study. It is a branch of forensic science encompassing the recovery and investigation of data found in digital devices. Digital forensic is needed to solve cyber crimes and related security problems. As a new field, awareness and skills are needed to master this field. Digital forensic is not only related to technical but also legal aspects. This paper describes digital forensic in a nut shell. Keywords: forensic, information technology, security
KOMUNIKASI FORENSIK : KEAHLIAN YANG ASING DALAM PENGADILAN Wibowo, S Kunto Adi
Jurnal Sosioteknologi Vol. 12 No. 29 (2013)
Publisher : Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/sostek.itbj.2013.12.29.2

Abstract

Forensik secara umum diasosiasikan dengan pembuktian atau hadirnya saksi ahli (expert witness) dari disiplin ilmu tertentu. Komunikasi forensik dalam tulisan ini merupakan bagian dari definisi forensik dalam kaitannya dengan penggunaan teknik dan metode ilmiah dari disiplin ilmu komunikasi. Forensik komunikasi digunakan sebagai aplikasi kepakaran atau keahlian pada kasus-kasus atau permasalahan dalam litigasi di pengadilan. Ilmu dan riset komunikasi diaplikasikan dalam forensik dengan mengambil peran konsultan bagi jaksa, pengacara, dan pengadilan tentang beragam strategi atau prosedur sebelum dan atau sepanjang peradilan berlangsung, misalnya dalam hal memberikan nasihat atau pertimbangan tentang publikasi kasus tersebut di media massa dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi selama persidangan. Komunikasi forensik juga berperan dalam memberikan keahlian tentang bagaimana populasi secara umum menginterpretasikan pesan dan tendensi pesan apa yang dipersepsikan oleh pembaca, misalnya dalam kasus label peringatan pada produk yang tidak diartikan sama oleh masyarakat umum. Kata kunci: forensic, komunikasi, pengadilan, kasus Forensic evidence is generally associated with the presence of a witness or expert of a particular discipline. Forensic communication in this paper follows the definition of forensic in relation with the use of scientific techniques methods of the communication discipline. Forensic communication is used as an application of expertise or skill on cases or issues in litigation in courts. Communication science and research are applied in Forensics in the form of consultancy provided for judges, lawyers, and the courts on a variety of strategies or procedures prior to and or during trial, for example, by giving advice or judgement about the publication of the cases in the mass media and the use of information and communication technology during the trial. Forensic Communication also plays a role in providing expertise on how the general public interpret messages and what message tendency is perceived by the readers, for example in the case of a warning label on products that are not similarly interpreted by the general public. Key words: forensic, communication, courts, cases.
FORENSIK DALAM PERSFEKTIF BUDAYA: SEBUAH TANTANGAN BAGI SEMIOTIKA Pilliang, Yasraf Amir
Jurnal Sosioteknologi Vol. 12 No. 29 (2013)
Publisher : Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/sostek.itbj.2013.12.29.1

Abstract

Kebudayaan memiliki dimensi-dimensi yang bersifat material dan non-material. Begitu juga bila kejahatan dipandang dari perspektif kebudayaan, tidak dapat dipisahkan dari dimensi-dimensi kebudayaan non-material: pikiran, karakter, ideologi, hasrat dan nilai-nilai. Ada nilai-nilai tertentu yang hidup di dalam sebuah kelompok atau masyarakat yang mendorong anggotanya melakukan aneka kejahatan: materialisme, keserakahan, individualisme; sebaliknya ada nilai-nilai yang meredam tindak kejahatan: kebersamaan, komunalitas dan persaudaraan. Kejahatan dilandasi oleh kebudayaan, karena esensi setiap kejahatan adalah ajang perebutan "hegemoni", sebagaimana dipahami Gramsci, yaitu manifestasi dari hasrat "supremasi" dan "dominasi" individu atau kelompok sosial atas individu atau kelompok-kelompok lainnya. "Forensik" adalah sebuah ilmu dan cara kerja yang berkaitan dengan aktivitas memperlihatkan pada "publik" bukti-bukti, khususnya yang terkait dengan kasus kejahatan dan hukum. Untuk mampu memahami kompleksitas budaya dalam kerja forensik itu diperlukan "kompetensi budaya" (cultural competency), antara lain: "kepekaan budaya", "pengetahuan budaya" dan "empati budaya". Semiotika dapat berperan dalam menganalisis bukti-bukti forensik"”baik yang bersifat materi, fisik, atau linguistik"”untuk menemukan "logika" "kode" dan "makna kultural". Pekerjaan forensik yang melibatkan tubuh manusia, benda, alat, tempat, ruang, dan lingkungan hidup, pekerjaan forensik antropologi dan forensik budaya dapat dibantu oleh "pembacaan semiotik" (semiotic reading), yaitu pemahaman struktur tanda-tanda (signs), relasi signifikasi di antara tanda-tanda, dan makna atau konotasi yang dibangun di dalamnya. Kata kunci: Forensik, budaya, semiotika, kejahatan Culture has material and non-material dimensions. Similarly, when crime is viewed from the perspective of culture, it cannot be separated from non-material cultural dimensions: minds, characters, ideology, desires and values. There are certain values that thrive in a group or society that encourage its members to commit various crimes: materialism, greed, individualism; on the contrary, there are values that refrain crimes: togetherness, commonality and brotherhood. Crimes are based on culture; the essence of every crime is a battle field of "hegemony" as defined by Gramsci, which is the manifestation of the desire for "supremacy" and "domination" of individuals or social groups over individuals or other groups. "Forensic" is a science and a way of work that shows evidence to "public", particularly in relation to crimes and laws. To be able to understand the complexities of culture in forensic work, "cultural competence" is required, among others: "cultural sensitivity", "knowledge of culture" and "cultural empathy". Semiotics can play a role in the analysis of forensic evidence - material, physical, or linguistic - to find the "logic" "code" and "cultural significance". Forensic work involving human body, objects, tools, places, space, and environment, forensic anthropology and cultural forensic, can be assisted by "semiotic reading", which is an understanding of the structure of signs, significance relation among the signs, and meanings or connotations that are built within. Keywords: Forensics, culture, semiotics, crime

Page 1 of 1 | Total Record : 8