cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Etika Respons
ISSN : 08528639     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 20, No 01 (2015): Respons" : 6 Documents clear
Media dan Pengawalan Demokrasi dalam Pilkada 2015 Ignatius Haryanto
Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 20, No 01 (2015): Respons
Publisher : Respons: Jurnal Etika Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.558 KB)

Abstract

AbstrAct: It is a matter of fact that today there is almost no independent journalism all over Indonesia. As a consequence journalists dependently rely onpolitical conditions led by those who have economic sources to pay for news andadvertisements. It is not wrong at all when the Press Publishers announced intheir statement that only 30 % of press release remains independent from politicalpower and money. Tis is the real condition challenging mass media to attain respectfrom the readers. Te question is therefore who is responsible when news becomes acommodity of exchange? Tat is why the general election becomes a litmus test forindependent news to exist. key Word: Independent journalism, political power, economic reason, andprofessionalismAbstrAk: Tidak bisa dipungkiri kalau sekarang ini media massa di berbagai wilayahtak bisa beroperasi sebagai perusahaan yang sehat sehingga tampak tidak profesionaldan lebih menunjukkan ketergantungannya pada dinamika yang terjadi dalam politiklokal (mulai dari soal langganan koran oleh kantor-kantor pemerintah, iklan ucapanselamat kepada pejabat, hingga berbagai bentuk suap lainnya). Bukan berlebihan pulajika Serikat Penerbit Pers melontarkan pernyataan bahwa perusahaan pers yang sehathanya sekitar 30 persen dari total pers yang ada. Hal ini memberikan kondisi yangmembuatnya sulit menjadi media yang ideal, independen dan tak terpengaruh darikebutuhan ekonomi perusahaan pers tersebut. Pertanyaannya siapa mendidik siapakalau media massa berkawan setali tiga uang dengan yang berani bayar? Ujiannya adaantara ada di saat penyelenggaraan pemilihan umum.kAtA kunci: pers independen, kuasa politik, masalah ekonomi, dan profesionalisme
Implementasi Tanggung Jawab Moral dalam Profesi Akuntansi Kasdin Sihotang
Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 20, No 01 (2015): Respons
Publisher : Respons: Jurnal Etika Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (575.021 KB)

Abstract

Abstract: Moral responsibility is one of the ethical principles of profession. It means one’s ability to do the job best and to respons the question on problems that appear in his job according to the ethical principles. Tere are two aspects of the moral responsibility of profession. First, it includes of doing job freely, being aware of job procedures and having good knowledge. Second, he dare to takes risk on job. Accountance needs this aspects as well. It means, accountant does best the job by doing it freely and being aware of what he will do, and having good knowledges. In addition, accountance is responsible for the consequences of his opinion or decision. In short, moral responsibility counts on two things, that are to do the job best and dare to take the risk on job.Key Words: Moral responsibility, freedom, counsiousness, good knowledge, technical competences, moral competences, accountant, auditor and auditee, subject.Abstrak: Tanggung jawab moral merupakan salah satu dari prinsip etis profesi. Tanggung jawab moral adalah kemampuan seseorang dalam menjalankan tugasnya serta memberikan tanggapan terhadapnya berdasarkan prinsip-prinsip etis. Dari pengertian ini, ada dua aspek tanggung jawab moral, yakni menunjukkan diri sebagai seorang profesional yang bermutu dan berani menjawab persoalan-persoalan yang muncul di dalamnya. Aspek pertama meliputi pengakuan diri sebagai pribadi yang bebas, sadar dan tahu apa yang akan dilakukan serta kecintaan pada pekerjaannya. Apek kedua, seorang profesional berani menanggung risiko dari perbuatannya. Esensi tanggung jawab ini juga berlaku bagi profesi akuntansi. Ini berarti, seorang akuntan menyadari diri sebagai orang bebas. Ia juga secara sadar akan prosedur-prosedur pekerjaannya dan memiliki pengetahuan yang memadai dalam menjalankan pekerjaannya. Selain itu seorang akuntan berani menanggung resiko dari perbuatannya. Singkatnya, tanggung jawab moral adalah kemampuan kaum profesional menggunakan kompetensi teknis dan kompetensi etis dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Menyoal Perasaan sebagai Dasar Tindakan Moral Yeremias Jena
Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 20, No 01 (2015): Respons
Publisher : Respons: Jurnal Etika Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (495.647 KB)

Abstract

Abstrak: Apakah nalar dapat menggerakkan tindakan, termasuk tindakan moral? Tradisi etika klasik sejak Aristoteles mengafrmasi hal ini, bahwa nalar memang dapat menggerakkan tindakan moral. Pengetahuan akan yang baik dan buruk mendorong manusia untuk membiasakan diri melaksanakan apa yang baik dan menghindari halhal yang buruk. Hal ini dilakukan karena manusia mau mencapai kebahagiaan, dan salah satu cara adalah dengan menjadi orang yang bermoral. Posisi moral semacam ini ditolak oleh David Hume. Bagi dia, tindakan moral manusia ditentukan semata-mata oleh perasaan (passion), bahwa tidak ada tujuan tertinggi yang ingin dicapai selain seseorang bertindak mengikuti dorongan perasaannya dalam ruang dan waktu tertentu. Kajian komparatif dengan pemikiran-pemikiran etika semisal etika pengembangan diri atau etika kewajiban akan semakin mengingatkan kita bahwa tindakan moral tidak pernah bisa dilepaskan dari baik perasaan moral maupun pertimbangan nalar. Paper ini akan menegaskan sekali lagi posisi tradisi etika yang disebutkan terakhir tersebut.Kata Kunci: perasaan moral, nalar, kehendak, kebebasan, kausalitas, prinsip moralAbstract: Can human action be driven by reason, including moral action? Ethical tradition since Aristotle indicated that reason can indeed drive moral action. Knowledge of good or bad will encourage people to carry out what is good and avoid doing bad things. Te reason why people do that is that because they want to be happy, and one way to achieve this is to be a moral person. However, this kind of moral position was rejected by David Hume.For him, moral action is determined solely by passion, never by reason. He argued that there is no highest goal to be achieved other than acting aroused by passion in a given time and space. By comparing the thoughts of David Hume to the ethics of self-realization or ethics of duty, we are reminded that moral action can never be separated from passion as well as moral reasoning. Tis position will be defended by this paper.Key words: Moral sense,reason,will, freedom, causality, moral principles, David Hume
Peran dan Fungsi Komisi Etik Penelitian Alex Seran
Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 20, No 01 (2015): Respons
Publisher : Respons: Jurnal Etika Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (445.552 KB)

Abstract

Abstrak: Tujuan Komisi Etika adalag mengevaluasi proposal, penelitian, dan publikasi agar memenuhi standar etis. Komisi Etika menerbitkan pernyataan laik etik untuk proposal, penelitian, dan publikasi yang bebas dari penyimpangan jika kegiatan-kegiatan tersebut tidak merusak harkat martabat manusia dan makluk hidup pada umumnya. Etika seringkali dikaitkan dengan ranah penelitian sebagai sebuah disiplin yang secara sistematik menguji apakah baik atau buruk jika sebuah penelitian dilakukan. Sebaliknya moralitas seringkali dihubungkan dengan cara sebuah kelompok biasanya bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hubungan itu, apa yang diklaim oleh sebuah kelompok “sesuai moralitas” bermoral harus diuji kehandalannya menurut standar rasionalitas dan keadilan yang umumnya diterima oleh semua pihak.Kata Kuci: Komisi Etika, martabat manusia, laik etik, moralitas, standar raionalAbstract: Te end of an Ethical Commission is to evaluate proposals, researches, and publications to meet ethical standards. Ethical Commission declares ethical clearance for proposals, researches, and publications that are free from violation especially when these activities connect with and may do harm to human beings and living beings in general. Ethics most often refers to a domain of inquiry, a discipline, in which matters of right and wrong, good and evil, virtue and vice, are systematically examined. Morality, by contrast, is most often used to refer not to a discipline but to patterns of thought and action that are actually operative in everyday life. In this sense, what a community claims morally ft must be tested to pass universal standard of reason and justice. Morality is therefore what the discipline of ethics is about.Key Words: Ethical Commission, human dignity, ethical clearance, morality, rational= standards
Teaching Philosophy as Basic Course a Personal Reflection Mikhael Dua
Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 20, No 01 (2015): Respons
Publisher : Respons: Jurnal Etika Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (193.698 KB)

Abstract

Abstrak: Mengajar flsafat sebagai sebuah mata kuliah dasar di sebuah Universitas merupakan sebuah pengalaman yang khas yang tidak dimiliki oleh para dosen yang sudah in line dengan pengembangan keilmuannya. Tulisan ini mencoba mengungkapkan pengalaman penulis tentang keterlibatannya dalam menangani flsafat ilmu pengetahuan, etika dan flsafat yang menyentuh masalah keilmuan dan kebudayaan. Dalam rangka peneerdasan kehidupan bangsa, flsafat memiliki target-target yang jarang diperhatikan oleh pengelolah ilmu pengetahuan. Melalui mata kuliah tersebut di atas, flsafat dapat membantu pengembangan nalar keilmuan, membawa ilmuwan bergumul dengan masalah moral dan kebudayaan. Dan yang paling penting, flsafat dapat membuka mata setiap orang untuk membangun peradaban yang lebih demokratis dengan nalarnya yang kritis.Kata Kunci: Filsafat, ilmu pengetahuan, kesadaran moral, demokrasi, Pusat Pengembangan Etika Atma Jaya, Panca Sila.Abstract: Teaching philosophy as basic subject for students of different schools of the same university aims to prepare them with the discipline of abstract but universal and correct thinking. Te experience about the job by philosophy teachers is quite different from theachers who do teach science according to their specialities in different schools of the same university. Tis essay reflects a personal experience of the writer in teaching philosophy of science, ethics, and other branch of philosophy according to the specifc requirement of different schools in the same university. In connection with the end of a university formation, philosophy is granted to prepare students with both intellectual and moral expertise but often philosophical design for this end is not incorporated in science. Te discrepancy between philosophy and science has become the concern of philosophy teacher to attract multidisciplinary curriculum design to keep university faithful to its main goal which is to make society becomes more rational and democratic.Key Words: Philosophy, science, moral consciousness, democracy, Atma Jaya Center for Philosophy and Ethics, Pancasila
Kesadaran Akan Identitas Melepaskan Belenggu Eksklusivitas Alex Seran
Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 20, No 01 (2015): Respons
Publisher : Respons: Jurnal Etika Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.637 KB)

Abstract

Catholic Identity In An Age Of Challenge: A Pastoral Letter To Te Clergy, Religious And Laity Of Te Archdiocese Of Washington And All Who Read Tis Letter (pp.1-36)Salah satu tantang yang tidak enteng dihadapi oleh dunia pendidikan adalah menyadarkan orang mengenai identitasnya. Masalah identitas diakui merupakan hal yang sangat rumit sehingga seseorang terkadang mempertanyakan siapakah dirinya.

Page 1 of 1 | Total Record : 6