cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Etika Respons
ISSN : 08528639     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 22, No 01 (2017): Respons" : 6 Documents clear
Mungkinkah Mengentaskan Kemiskinan Melalui Pemikiran EkonomiBisnis Sosial Muhammad Yunus? Rodemeus Ristyantoro
Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 22, No 01 (2017): Respons
Publisher : Respons: Jurnal Etika Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (106.488 KB)

Abstract

ABSTRAK: Sistem ekonomi mana pun bertujuan untuk menyejahterakan masyarakatdengan caranya masing-masing, tak terkecuali kapitalisme dan sosialisme. Tetapi,kapitalisme dan sosialisme gagal menjalankan tugas tersebut. Kapitalisme terlalumeremehkan peran pemerintah dan menyebabkan kesenjangan semakin tajamdalam masyarakat. Sementara sosialisme (komunisme) terlalu mengandalkan peran pemerintah. Akibatnya, kebebasan individual terampas dan kreativitas melemah. Kondisi seperti itu mendorong Muhammad Yunus untuk menemukan jalankeluar bagaimana menciptakan masyarakat sejahtera.Yunus, penerima HadiahNobel Perdamaian 2006, menggagas teori baru yang dapat dijadikan alternatifmengentaskan kemiskinan. Dia menyebut hal itu sebagai “Bisnis Sosial”. Paradigmabaru tersebut mau menjungkirbalikan paradigma lama yang menganggap bisnis selalu berorientasi pada keuntungan diri semata (self-interest). Dalam bisnis sosialkeuntungan tetap menjadi bagian dalam cara kerjanya, namun keuntungan tidakdemi kepentingan pemodal. Bisnis sosial lebih berorientasi pada perubahan sosialyang lebih baik. Pertanyaannya mungkinkah paradigma Yunus dapat diaplikasikan?KATA KUNCI: Kapitalisme, paradigma bisnis sosial, ordo-liberal, neoliberal, welfarestate.ABSTRACT: Both capitalism and socialism basically aim at reaching societal prosperity.But both of them failed. While capitalism underestimates the role of government andcauses a sharper economic gap in society, socialism (communism) underestimates theindividual freedom and weakens the creativity. Such conditions encouraged MuhammadYunus to find a way out how to create a prosperous society. Yunus, the recipient of the2006 Nobel Peace Prize, initiated a new theory that could be used as an alternative toalleviate poverty. Hecalled it “Social Business”. Assuming that business is not alwaysoriented to self-interest,Yunus is adamant to argue that social business could produce abetter social change.KEYWORDS: Capitalism, social business paradigm, ordo-liberal, neoliberalism, welfarestate.
Strategi Pendidikan Karakter Dalam Sektor Pendidikan Formal:Telaah Berdasarkan Pandangan Ki Hadjar Dewantara Bartolomeus Samho
Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 22, No 01 (2017): Respons
Publisher : Respons: Jurnal Etika Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (134.27 KB)

Abstract

Abstrak: Berbasiskan perikemanusiaan, pendidikan memiliki tujuan memerdekakanmanusia dari kelemahan lahiriah dan batiniahnya, baik sebagai makhluk individualmaupun sosial. Dalam perspektif itu, praksis pendidikan mesti menumbuhkanminat belajar para peserta didik agar mereka bertumbuh dalam pengetahuan dannilai. Pendidik pun harus menjadi teladan (role model) dalam sikap, perkataan, danperilaku yang bersahaja, bermoral, dan berbudi pekerti luhur. Menelusuri pemikiranKi Hadjar Dewantara, artikel ini ingin menunjukkan bahwa tanpa intensi kepadapembentukan karakter positif para peserta didik, proses pendidikan hanya akanmelahirkan orang pintar, tetapi belum tentu menjadi pribadi yang berkarakterdalam keutamaan-keutamaan moral.Kata Kunci: Ki Hadjar Dewantara, pendidikan, nilai, karakter, budi pekerti, keteladanan.Abstracts: Philosophically, education has its goal to liberate man from his outer andinner weaknesses, both as individual and social beings. In that perspective, educationalpraxis should cultivate learners’ learning interests to grow in knowledge and value. The educator must also be a role model in attitude, words, and behavior. Tracing out thethought of Ki Hadjar Dewantara, this article wants to show that without the intentionto form the positive character of the learners, the educational process will only give birthto smart people, but not necessarily a good person who lives in moral virtues.KEYWORDS: Education, examplar, good character, Ki Hadjar Dewantara, moral values.
Resensi Buku: Merekam Persoalan Pasar Eko Widodo
Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 22, No 01 (2017): Respons
Publisher : Respons: Jurnal Etika Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (49.157 KB)

Abstract

Judul Buku  : Rakyatisme dan Esaiesai Lain Pengarang  : Alois A. Nugroho Penerbit     : Kompas Cetakan     : Pertama, 2017 Tebal         : viii + 248 halamanSetiap empu atau cendekiawan memiliki tugas kesejarahan yang tidakbisa diabaikan untuk merekam berbagai peristiwa yang pernah dialami olehdiri dan bangsanya agar dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi masyarakatdan generasi berikutnya. Berbeda dari orang biasa yang hanya menangkapperistiwa sebagai gambaran, seorang cendikiawan memberikan intepretasidan analisa yang tepat atas peristiwa tersebut. Dari analisis dan interpretasinyamasyarakat dapat menangkap makna yang dapat dijadikan pembelajaran. Diatas dasar ilmu, teori, wawasan serta pengalaman historis, cendikiawan akanmembangun argumen yang matang dan pantas diperhatikan.
Etika Dalam Pengajaran Etika di Masyarakat Majemuk Gunardi Endro
Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 22, No 01 (2017): Respons
Publisher : Respons: Jurnal Etika Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (107.691 KB)

Abstract

ABSTRAK: Dalam perspektif pendidikan akhlak/moral, pengajaran etika di masyarakatmajemuk yang peserta didiknya memeluk agama dan menghayati kebudayaanlokal yang berbeda-beda memiliki suatu tantangan yang tidak ringan. Misi daripendidikan akhlak/moral secara singkat dapat dirumuskan sebagai suatu upayauntuk meningkatkan kemauan dan kemampuan peserta didik untuk berbuat baik.Masalahnya, etika sebagai refleksi kritis-filosofis seringkali dianggap menawarkanalternatif standar moral ideologis yang bersaing dengan standar moral yang sudahterlebih dahulu diyakini peserta didik melalui penghayatan agama dan kebudayaanlokalnya. Disini diajukan argumen bahwa, meskipun pengajaran etika diperlukanuntuk membuat pendidikan akhlak/moral efektif mencapai tujuannya, peranetika sebaiknya tidak mengambil alih peran agama dan kebudayaan lokal dalampendidikan akhlak/moral. Peran etika dan peran agama dan kebudayaan lokalseharusnya saling melengkapi. Peran etika lebih pada pengembangankemampuanpeserta didik untuk berbuat baik, sementara peran agama dan kebudayaanlokallebih pada penguatan kemauan peserta didik untuk berbuat baik. Dengan adanyaketerbatasan peran etika itu, pengajaran etika di masyarakat majemuk memerlukanetika tersendiri untuk menjaga sinergi antar peran sehingga pendidikan akhlak/moral efektif mencapai tujuannya. Enam prinsip etika diajukan disini sebagaipegangan dalam mengajarkan etika, yaitu otonomi, tanggung jawab, transparansi,keadilan, kepedulian, dan profesionalisme.KATA KUNCI: pendidikan moral, pengajaran etika, agama, kebudayaan lokal, etika pengajaranABSTRACT: In the perspective of moral education, teaching of ethics in a pluralistic society whose learners embrace various different religions and live up to various different localcultures has a serious challenge. Te mission of moral education can briefly be definedas an effort to develop the will and the ability of learners to do good. Te problem isthat ethics as a critical-philosophical reflection is often perceived to offer an alternativeideological moralstandard in competition with moral standards which have been firstlybelieved by thelearners through appreciation of their religions and local cultures. This paper provides an argument that, though teaching of ethics is indeed required to makemoral education effectively achieve its objective, the role of ethics ought not to take overthe role of religions and local cultures within the framework of moral education. Ethics,religion, and local culture should complement each other. Te role of ethics should bemore on developing the learners’ ability to do good, while the role of religions and localcultures should be more on strengthening the will of the learners to do good. Given thelimited role of ethics, teaching of ethics in a pluralistic society requires ethics of its own tomaintain a synergy between the two roles so that moral education effectively achieves itsobjective. Six ethical principles are here proposed as a guide in teaching ethics, namely:autonomy, responsibility, transparency, justice, caring, and professionalism.KEY WORDS: moral education, teaching of ethics, religion, local culture, ethics ofteaching
Permasalahan Etis dalam Estetika dan Pendidikan Filsafat Seni Embun Kenyowati Ekosiwi
Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 22, No 01 (2017): Respons
Publisher : Respons: Jurnal Etika Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (137.021 KB)

Abstract

ABSTRAK: Tulisan ini berbicara tentang paradoks seni. Di satu sisi seni merupakanekspresi kebebasan. Namun, di sisi lain, seni dapat dinilai melanggar batas-batasnorma etis dalam konteks agama, budaya, dan pendidikan. Di balik polemikmengenai kedudukan estetika dalam pendidikan, tulisan ini menunjukkan bahwaseni mengandung nilai etis. Bahkan konsep-konsep seperti demokrasi, kesetaraangender, dan pluralitas dapat dikembangkan dalam pendidikan seni.KATA KUNCI: etika, estetika, pendidikan filsafat seni, feminisme, pluralitas, perbedaan dan otonomi pemikiran.ABSTRACTS: Tis paper talks about the paradox of art. On the one hand art is anexpression of human freedom, but on the other hand, it can violate the boundaries ofethical norms in the context of religion, culture, and education. Behind all the polemicsconcerning the ontology of art and its position in education, this paper proposes theidea that art contains ethical values. Most of ethical norms such as democracy, genderequality, and plurality can be developed in art education.KEY WORDS: aesthetics, the difference and autonomy of thought, feminism, and plurality.
Kajian Etis atas PP No. 61 Tahun 2014 tentang Pengaturan Kesehatan Reproduksi Yeremias Jena
Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 22, No 01 (2017): Respons
Publisher : Respons: Jurnal Etika Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (107.774 KB)

Abstract

ABSTRAK: Dalam rangka memenuhi tuntutan UU Kesehatan No. 36/2009, Kementerian Kesehatan RI menerbitkan PP No. 61/2014 untuk mengaturkesehatan reproduksi. Peraturan Pemerintah ini sebetulnya sebuah ketentuanteknis bagaimana kesehatan reproduksi harus diselenggarakan di Indonesia, danini dianggap perlu untuk memastikan terjaminnya kesehatan ibu usia subur. Selainitu, peraturan pemerintah ini juga diposisikan sebagai alat untuk mewujudkan apayang oleh pemerintah disebut sebagai generasi yang sehat danberkualitas. Namunperaturan tersebut telah memicu dua pertanyaan etis sekaligus. Pertama,regulasiini diklaim untuk mengatasi kesetaraan akses terhadap kesehatan reproduksisebagaiconditio sine qua non demi mencegah kematian ibu, menyebarnya penyakitmenular,kehamilan yang tidak direncanakan, pemerkosaan dan sebagainya.Penulis berpendapat bahwa peraturan ini tidak mempertimbangkan secara saksamadimensi-dimensi sosial dan nilai lokal mengenai seksualitas serta nilai-nilai keluarga.Pertanyaan apakah hal ini dapat dibenarkan secara etis tetap tak terjawab. Kedua,seluhur dan semulia apa pun sebuah tujuan, ia tidak bisa membenarkan sarana yangdigunakan. Dalam arti itu, upaya mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitastidak bisa serta merta menggunakan sarana (peraturan) yang menerabas nilai-nilaikultural dan moral masyarakat. Argumen makalah ini disusun dalam dua cara. Disatu sisi penulis berpendapat bahwa adalah tidak etis menghalalkan cara atau alatuntuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, kebijakan di bidang kesehatanreproduksi tidak boleh mengabaikan nilai-nilai moral dan budaya lokal. Penulisberpendapat bahwa sudah waktunya kita memiliki kebijakan terobosan yang bisamengakomodasi pentingnya mengakses kesehatan reproduksi dan pada saat yangsama tidak merugikan kelompok yang menolaknya atas nama agama atau moralitastertentu. Di sisi lain, tidak dibenarkan secara etis untuk menentukan kualitas wargahanya berdasarkan kriteria sehat-sakit, normal-cacat jika martabat manusia hendakdipertimbangkan secara serius.KATA KUNCI: kesehatan reproduksi, kontrasepsi, aborsi, PP No. 61/2014, etikaABSTRACT: To meet the demand of Indonesian Health Law No. 36/2009, the ministryof health has issued a reproductive health regulation, known as Regulation No.61,2014. Technical provision on reproductive health is considered to be necessary in orderto ensure the health of mothers ofchildbearing age. It is also perceived as a tool to realizewhat has been labeled by the government as healthy and qualified generation, and bythat the number of maternal deaths is believed to be minimized. Yet the regulation hastriggered two ethical questions all together. First, the regulation is claimed to addressthe equality of access to reproductive health as sine qua non condition forpreventingmaternal mortality, the spread of infectious diseases, unplanned pregnancy, rape and so on, As the regulation does not take into consideration all the social values, culture of sexuality and the family values, the question of whether it can be justified ethically is remained unanswered. Secondly, can it be ethically justified if the state positioned itselfas an institution that defines and establishes healthy and qualified citizen. The argumentof this paper is arranged in two ways. On the one hand it argued that it is ethicallyunacceptable to justify the ends by the means used. In that sense, the policies in the field ofreproductive health should not ignore moral values and local culture. It is timely to havea breakthrough policy that could accommodate the importance of accessingreproductivehealth and at the same time not harming the groups that reject it in the name of religious ethics or morality. On the other hand, it is not ethically justifiable to define the quality of the citizens merely based on healthy-sick normal-deformed criteria when human dignityis taken into consideration seriously.KEY WORDS: reproductive health, contraception, abortion, Regulation No. 61/2014,ethics

Page 1 of 1 | Total Record : 6