cover
Contact Name
Embun Suryani, Ph.D
Contact Email
jurnal.seh@unram.ac.id
Phone
+6287865668789
Journal Mail Official
jurnal.seh@unram.ac.id
Editorial Address
Jln. Pendidikan No. 37 Mataram-NTB
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora)
Published by Universitas Mataram
ISSN : 24610666     EISSN : 24610720     DOI : https://doi.org/10.29303/jseh
Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora (JSEH) adalah jurnal akademik direview dengan sistem peer review yang terbit setiap enam bulan sekali, pertama kali terbit pada tahun 2015 di Lembaga Penelitian Universitas Mataram. Jurnal ini diterbitkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris serta memberikan ruang untuk presentasi, analisis dan kritik yang sesuai pada kondisi sosial, ekonomi dan humaniora Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Setiap enam bulan sekali jurnal ini akan mengusulkan tema yang berbeda-beda untuk artikel yang diterbitkan. Penentuan tema tersebut berdasarkan kesepakatan dewan editor dan mengamati trend dan perkembangan di masyarakat sebagai bidang amatan ilmu-ilmu sosial, ekonomi dan humaniora. Editor dari JSEH menerima artikel dan penelitian yang menggunakan pendekatan interdisiplin, tetapi sesuai dengan penelitian di bidang sosial ekonomi dan humaniora serta berlaku umum untuk di dunia akademik di bidang sosial, ekonomi dan humaniora Indonesia. Kontribusi dan Bidang yang dikaji dalam jurnal ini sangat luas termasuk di dalamnya bidang-bidang yang bersinggungan dengan bidang ekonomi, manajemen, akuntansi, hukum, bahasa dan sastra, budaya, sosiologi, antropologi, politik, dan bidang yang sangat makro seperti pariwisata, ilmu keguruan dan ilmu pendidikan sosial serta kewirausahaan. Dengan demikian jurnal ini di masa kini dan masa depan memiliki kontribusi yang menentukan di ketiga bidang utamanya yaitu sosial, ekonomi dan humaniora.
Articles 14 Documents
Search results for , issue "Vol 5, No 2 (2019): JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA" : 14 Documents clear
Coruption Crime Prevention in handling illegal logging By Batulante KPHP Sumbawa NTB Regency Iqbal, Muhammad; Amelia, Mirza
JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA Vol 5, No 2 (2019): JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA
Publisher : LPPM Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jseh.v5i2.53

Abstract

Corruption is a very massive act, because it almost happens in all aspects of government activities. Such as the handling of illegal logging is very sensitive to the practice of corruption. Illegal logging is only a small proportion of corruption. Therefore this research is looking for ways of Batulante KPHP in handling corruption in tackling illegal logging, and looking for factor that cause obstacles in handling corruption in the enforcement of illegal logging and look for factor that cause obstacles in handling corruption in the enforcement of illegal logging. the method used in this study uses normative and empirical researc methods in which the data collected is assessed qualitatively and supports quantitative data. The analysis in this study uses deductive analysis. This research aims to provide a renewal or add to a theory in preventing the occurrence of corruption, especially in the field of forest protection as well as providing advice and solutions in tackling corruption against illegal logging
PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DPR, ANGGOTA DPD, DAN ANGGOTA DPRD SEBAGAI IMPLEMENTASI PELAKSANAAN SISTEM DEMOKRASI PANCASILA (Suatu Kajian Terhadap Format Sistem Pemilu Indonesia Ke Depan Yang Tepat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Predisensiil Yang Dianut di Indonesia) Pakpahan, Zainal Abidin
JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA Vol 5, No 2 (2019): JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA
Publisher : LPPM Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jseh.v5i2.60

Abstract

Kedaulatan rakyat sebagai cerminan demokrasi di Indonesia menekankan bahwa rakyat harus secara langsung untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai komisi negara independen (independent regulatory agencies) merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia yang ditegaskan dalam Pasal 22E UUD 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dengan beberapa peraturan Perundang-undangan. Sebagai akibat dari berbagai persoalan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada dalam satu dekade terakhir, muncul berbagai pendapat agar sistem Pemilu kembali di evaluasi, dengan alasan agar efektifitas sistem Presidensial dan efisiensi penyelenggaraan Pemilu Nasional perlu untuk digabung. Terkait hal ini, Mahkamah Konstitusi Melalui Putusannya tersebut Nomor 14/PUU-XI/2013 telah memutuskan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara serentak dengan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. Demikian pula dengan pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah, juga diusulkan untuk diselenggarakan secara serentak.            Salah satu dari lima kesepakatan dasar Perubahan UUD 1945 adalah mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Penyelenggaraan Pileg dan Pilpres secara serentak merupakan bagian dari rancangan sistem pemerintahan Presidensial yang ingin lebih dipertegas. Dalam norma “presidential threshold”, yaitu batas ambang seseorang dinyatakan sebagai Presiden terpilih pada sistem Pemilu dalam UUD 1945 diatur dalam Pasal 6A ayat (3), bukan pada ayat (2), yang menyatakan bahwa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap Provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah Provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden”. Adapun Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 berbunyi “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Pasal ini menegaskan bahwa kriteria partai politik atau gabungan partai politik yang berhak mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah partai politik yang dinyatakan sebagai peserta pemilihan umum, tanpa embel-embel persyaratan ambang batas lainnya. Padahal MK tidak pernah mengharuskan dilakukannya sistem proporsional terbuka. dimana MK hanya menghilangkan syarat 30 persen Bilangan Pemilih Pembagi (BPP) yang ada pada UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif. Dalam Pasal 214 menyebutkan bahwa anggota DPR terpilih ditetapkan berdasarkan urutan suara terbanyak di antara calon-calon legislatif yang memperoleh suara 30 persen atau lebih dari BPP. Syarat 30 persen itu, dibatalkan oleh MK karena dianggap tidak adil dan menimbulkan ketidakpastian bagi para pemilih. Kemudian idealnya Pemilu serentak 2019 yang akan datang dilaksanakan dalam dua tahap yaitu Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah atau Lokal. Pemilihan Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dengan pemilihan DPRD Kabupaten/kota sudah berbeda. Maka, wajar jika Pemilu serentak 2019 dibagi atas Pemilu Nasional serta Pemilu daerah atau lokal. Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden masuk ke Pemilu Nasional. Setelah itu diikuti oleh pemilihan anggota DPRD Provinisi, Kabupaten/kota. Ini kan jelas dari segi institusi itu terpisah dari sebelumnya. Pengaturan pelaksanaan Pemilu Nasional dan lokal pada Pemilu serentak 2019 tersebut bisa saja dijadikan norma dalam UU Pemilu kedepannya. Hal ini juga perlu pengujian di Mahkamah Konsitusi, agar MK memiliki ruang untuk memberikan interprestasi baru untuk Pemilu Nasional dan Pemilu lokal. Sehingga dengan sistem pembagian ini agenda Nasional di tingkat pusat akan lebih mudah diikuti di tingkat daerah.  Jika keduanya digabungkan, maka dibutuhkan tenaga ekstra dalam pelaksanaanya Pemilihan Umum secara serentak tersebut
Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Sektor Infrastruktur, Sektor Pertanian, Sektor Pariwisata dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2011-2015 Putri, Husriatun
JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA Vol 5, No 2 (2019): JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA
Publisher : LPPM Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jseh.v5i2.65

Abstract

This study aims to determine the effect of local government expenditure on agriculture, tourism, road infrastructure and local own revenues (LOR) on economic growth in province of Nusa Tenggara Barat by district/city period 2011-2015. The method is used to analyze the research data is panel data, fixed effect model by using an application help Eviews 8.The result of this research is government expenditure variable for agriculture sector has a positive and significant influence on economic growth, government expenditure for tourism sector has a negative and insignificant effect on economic growth, government expenditure for road infrastructure has a negative and insignificant effect on economic growth and local own revenues (LOR) has a positive and significant influence on economic growth
Akses Usaha Kecil dan Mikro (UKM) terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Dampaknya terhadap Perkembangan Usaha: Kasus UKM di Kota Mataram Suryani, Embun Suryani; Wahyulina, Sri; Hidayati, Siti Aisyah
JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA Vol 5, No 2 (2019): JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA
Publisher : LPPM Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jseh.v5i2.61

Abstract

Small and Micro Enterprises (SMEs) have a significant role for Indonesia's gross domestic product and employment. However, most SMEs face capital constraints and limited access to formal financial institutions. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Fund is one of the credit programs established by the Indonesian Government to overcome capital constraints on SMEs. The study aims to analyze the ability of SMEs to access the KUR loans and the loan’s impact on business development. Primary data was obtained from interviews of 40 respondents who are SMEs in Mataram City. Ability to access the KUR loans was analyzed by logistic regression method while Ordinary Least Square (OLS) was employed to analyze the impact of KUR loans on business development. The result of logit regression shows that the variable of savings and sales influence the ability of SME to access the KUR loan. The KUR funds granted are able to increase SME's sales value by 82.03 percent from 3.47 billion rupiah to 6.31 billion rupiah per year. Based on the OLS analysis, the ability of SMEs to access capital derived from KUR funds has a positive and significant impact on the value of SME business development
PENGARUH FAKTOR BUDAYA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN LO’I ME’E MBOJO DI KOTA BIMA Ismunandar, Ismunandar; Lestari, Yuyun Ayu
JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA Vol 5, No 2 (2019): JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA
Publisher : LPPM Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jseh.v5i2.54

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Pengaruh Faktor Budaya Terhadap Keputusan Pembelian Lo’i Me’e Mbojo Di Kota Bima”. Sampel penelitian diambil dari pengguna Lo’i Me’e Mbojo di Kota Bima dengan metode Accidental Sampling. Diperoleh 100 responden sebagai sampel, yang diobservasi selama 2 bulan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana, uji koefisien korelasi, uji determinasi dan uji t dengan bantuan SPSS IBM 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor Budaya berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian Lo’i Me’e Mbojo di Kota Bima
POTENSI OBYEK WISATA TAMAN WISATA ALAM GUNUNG TUNAK Ersya Mayana, Ersya Mayana; Mayana, Ersya
JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA Vol 5, No 2 (2019): JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA
Publisher : LPPM Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jseh.v5i2.40

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang potensi wisata di taman wisata alam gunung tunak. Oleh karenanya, berkaitan dengan hal tersebut studi ini mendeskripsikan hal-hal yang terkait dengan potensi objek wisata yang ada di taman wisata alam gunung tunak ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer  . Data diperoleh dari wawancara dan dokumentasi.  Peneliti menuliskan bahwa TWA gunung tunak ini merupakan daerah wisata yang dikelola oleh balai KSDA NTB bekerja sama dengan Negara Korea.  KOREA COOPERATION memberikan sumbangsihnya terhadap peningkatan jumlah pariwisata di NTB yang menjadi ikon untuk berwisata. Pariwisata diharapkan mampu memberikan dampak yang positif bagi dunia pariwisata Indonesia secara khusus untuk provinsi NTB yang banyak memiliki tempat wisata yang indah salah satunya Taman wisata alam gunung tunak yang berada di Desa Mertak  Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN MELALUI DISIPLIN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVERNING (Studi Kasus Pada Karyawan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk Witel Kediri) Rahmayuni, Andryane; Zaim, Mukaffi
JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA Vol 5, No 2 (2019): JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA
Publisher : LPPM Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jseh.v5i2.63

Abstract

Human resources are the driving force of an organization in achieving its objectives. So that employees who have good performance are needed to achieve the goals set by the company. To achieve good performance, support from the company's leadership is needed for employees. Support given by the leader can be in the form of appropriate compensation as rewards for employee performance. In addition, good performance can also be formed by creating good work discipline. This study aims to determine how the direct or indirect effect of compensation on employee performance through work discipline as an interverning variable. The object of this research is the employees of PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk Witel Kediri. The sample used in this study amounted to 45 people. The sampling technique used is the saturation sampling technique. The dependent variable in this study is employee performance (Y), the independent variable is compensation (X), and the interverning variable used is work discipline (Z). The data analysis test tool in this study uses Path Analysis. The results showed that direct compensation had a significant effect on employee performance at PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk Witel Kediri. This can be seen from the significant value of 0.013 <0.05. The results of the study also showed that compensation indirectly had a significant effect on employee performance through work discipline. This can be seen from the significant value of 0.001 <0.05
PENGARUH KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN, AKUNTABILITAS, TEKANAN EKSTERNAL, PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KOMITMEN MANAJEMEN TERHADAP PENERAPAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta) Fathmaningrum, Erni Suryandari; Mukti, Giri Bimo
JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA Vol 5, No 2 (2019): JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA
Publisher : LPPM Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jseh.v5i2.58

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ketidakpastian lingkungan, akuntabilitas, tekanan eksternal, pengendalian internal, dan komitmen manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pada organisasi perangkat daerah kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria sampel pada penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berbentuk dinas, dan badan keuangan aset daerah dengan total 103 Organisasi Perangkat Daerah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Uji Hipotesis pada penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan menggunakan aplikasi software SPSS v.15. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketidakpastian lingkungan, akuntabilitas, tekanan eksternal, pengendalian internal, dan komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MIGRASI KOMUNITAS WARGA SULAWESI SELATAN KE KOTA TERNATE Sahrain, Ruliyanto
JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA Vol 5, No 2 (2019): JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA
Publisher : LPPM Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jseh.v5i2.35

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh (1) status perkawinan terhadap migrasi komunitas warga Sulawesi selatan ke kota ternate, (2) kesempatan kerja terhadap Migrasi Komunitas warga Sulawesi Selatan ke Kota Ternate, (3) pendapatan terhadap Migrasi Komunitas warga Sulawesi Selatan ke Kota Ternate. Responden dalam penelitian ini adalah komunitas warga Sulawesi Selatan yang melakukan migrasi ke Kota Ternate khususnya oada tujuh kelurahan. Sebanyak 90 responden disurvei dalam penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga hipotesis yang diajukan hanya dua hipotesis yang diterima.
PERAN KEJAKSAAN DALAM TAHAP PENUNTUTAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA” (Studi Kasus Kejaksaaan Negeri Gorontalo) Mozin, Nopiana
JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA Vol 5, No 2 (2019): JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA
Publisher : LPPM Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jseh.v5i2.66

Abstract

Public attorney is a governmental agency performing a state power of prosecution and its duties and responsibilities are regulated by Article 30 of Act No. 16 of 2004 about Attorney of Indonesian Republic. In this matter, a child who committed a crime, although qualitatively and quantitatively he or she might commit law breaking just like an adult, but he or she would not be handled like an adult. Attorney as an authoritative agency in prosecution is expected to make indictment that can give repent effect to the defendant and in the same time, it fulfill his or her rights. Problem statements of the research is to know what is profile of ordinance regulating position and role of public attorney in prosecution stage to a child who had committed a crime. Results of the research indicated that synchronous correlation between act and its application in Public Attorney of Gorontalo Regency. The Public Attorney performed its role according to the act

Page 1 of 2 | Total Record : 14