cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
POLITIK
Published by Universitas Nasional Jakarta
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 42 Documents
 1   2   3   4   5 
Tafsir Kekuasaan Menurut Gajah Mada Yusak Farchan; Firdaus Syam
POLITIK Vol 11, No 1 (2015): Politik, Januari-Juni
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (439.143 KB)

Abstract

AbstrakDalam perspektif membaca pemikiran politik Gajah Mada tentang kekuasaan ini, akan digunakan perangkat analisis wacana Pecheux dengan metode deskriptif kualitatif. Di sini, wacana merupakan terjemahan dari kata discourse; sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Foucault. Dalam hal ini, kekuasaan dalam pandangan Gajah Mada adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.Kata Kunci: Gajah Mada, Kekuasaan, analisis wacanaAbstractThe Perspective of political thought reading by Gajah Mada towards its power will use discourse analysis device of Pecheux with qualitative methods. Herein, discourse; a concept presented by Foucault. In this matter, the power in Gajah Mada’s thought is the ability to control someone’s behavior both direct and indirect.Keywords: Gajah Mada, Power, Discourse Analysis
Struktur Politik Partai Kebangkitan Bangsa Hanif Dhakhiri; TB Massa Djafar
POLITIK Vol 11, No 1 (2015): Politik, Januari-Juni
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (450.155 KB)

Abstract

AbstrakSebagai partai yang unik secara ideologi, tentulah amat menarik untuk mengkaji Partai Kebangkitan Bangsa dari struktur politiknya. Oleh karena itu, dengan menggunakan sudut pandang Maurice Duverger tentang struktur politik dan metode kualitatif, maka, penulis menganalisis seperti apa struktur politik Partai Kebangkitan Bangsa yang berbasis masyarakat Nadhatul Ulama tersebut, sehingga secara ideologi PKB dapat mendialogkan antara keislaman yang moderat dengan keindonesiaan yang diwarnai dengan pluralitas masyarakatnya. Kombinasi itu kemudian tercermin dalam asas atau dasar partai yang lebih memilih Pancasila sebagai pondasinya, bukan Islam.Kata Kunci: Partai Kebangkitan Bangsa, Struktur Politik, Maurice DuvergerAbstractAs a unique party from ideology, it becomes so interesting to examine PKB from its political structure. Hence, by using Maurice Duverger’s point of view about political structure and qualitative methods, therefore the writer analyses the political structure of PKB based on their Nadhatul Ulama’s people, so that by ideology, PKB can negotiate between moderate Islam and Indonesia with its pluralist people. Those combinations soon are reflected in the principle and Party foundation which prefer Pancasila to Islam. Keywords: PKB, Political Structure, Maurice Duverger
Birokrasi Politik dan Perilaku Korupsi Hamka Hendra Noer
POLITIK Vol 10, No 2 (2014): POLITIK
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBirokrasi, politik dan tindak korupsi sudah sangat lain dimaknai masyarakat mempunyai kedekatan. Banyak faktor dan fakta yang memperlihatkan hal itu. Oceh karena itu, dengan metode deskriptif kualitatif, maka akan sangat menarik mengkaji pengaruh birokrasi, politik terhadap perilaku korupsi di Indonesia, sehingga dapat kita ketahui jika praktik korupsi di kalangan birokrasi tidak sekadar disebabkan oleh perilaku yang abnormal, sistem yang melandasi perilaku itu sendiri juga dalam kondisi abnormal. Kata Kunci: Birokrasi, Politik, Perilaku Korupsi AbstractThe bureaucracy, politics, and corruption behavior are known by the society as one for another. As we can see it is proven by number of factors and fact towards the situation. Hence,  by using qualitative methods, it would be even interesting to analyze the impact of bureaucracy; such political situation towards corruption behavior in Indonesia, therefore we shall find if the corruption in bureaucracy is caused by both abnormal behavior also its own system.   Keywords: Bureaucracy, Politics, Corruption Behavior
Politik Lingkungan: Penanganan Perdagangan Satwa dengan Identifikasi Pasal-pasal Perundangan CITES Cifebrima Suyastri
POLITIK Vol 11, No 1 (2015): Politik, Januari-Juni
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (504.204 KB)

Abstract

AbstrakIsu politik lingkungan, khususnya hal-hal yang terkait dengan persoalan dan tantangan yang dihadapi Convention on International Trade in Endagered of Wild Flora and Fauna (CITES) dalam menjaga kelestarian alam dan keragaman binatang langka yang ada di dunia. Lewat metode kualitatif dengan data sekunder, serta teori hukum internasional yang dipakai dalam mengidentifikasi legalisasi pasal-pasal perundangan CITES, adapun ukuran yang dipakai mengacu pada: pengidentifikasian permasalahan yang ada bersifat global dan lintas batas, yang diterapkan dalam skala nasional. Dalam hal ini, perspektif-perspektif yang bersifat lebih ramah pada lingkungan hidup, seperti ekologis yang banyak digunakan oleh Non-Govermental Organization (NGO’s) seharusnya lebih banyak dikedepankan.Kata Kunci : Politik Lingkungan, Legalisasi, konvensi, implementasi, lingkungan hidup AbstractPolitical environment issue, particularly related to problematic and the challenges of Convention on International Trade in Endagered of Wild Flora and Fauna (CITES) in maintained biodiversity of Flora and Fauna. Throughout qualitative method by secondary based, and International Law Theory application into identifying the legalization of CITES Articles, measure by: global and cross boundary problematics identification regarding to national scales. Therefore, friendly environmental perspectives, such as ecologies need to up take more by Non-Governmental Organizations.Keywords : Environmental Politics, Legalization,  conventions, Implementation, Environment
Partisipasi Politik Perempuan di DPRD Kabupaten Raja Ampat 2009-2014 Helena Helena
POLITIK Vol 10, No 2 (2014): POLITIK
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPartispasi politik perempuan di Kabupaten Raja Ampat merupakan perwujudan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dengan metode deskkriptif dan pendekatan kualitatif, maka ditemukan sejumlah hambatan dan peluang keterwakilan perempuan dalam DPRD Kabupaten Raja Ampat. Keywords: partisapasi politik, perempuan, Kabupaten Raja Ampat AbstractPolitical participation of women in Raja Ampat Regional Government is the embodiment of Indonesia’s constitution Number 12 in 2003 towards the Election of House of Representatives, Regional Representative Council and Regional Government members. By using descriptive methods and qualitative approaches, so that can be found a number of obstacles and opportunities for women’s representation in Raja Ampat Regional Government. Keywords: political participation, women, Raja Ampat
Pandangan Amerika Terhadap Perempuan Muslim Pasca Serangan Sebelas September 2001 Yusnarida Eka Nizmi
POLITIK Vol 11, No 1 (2015): Politik, Januari-Juni
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (428.507 KB)

Abstract

AbstrakSelama sebelas tahun setelah serangan teroris pada 11 September 2001 dan invasi Amerika Serikat ke Afghanistan, maka, citra strereotype perempuan muslim menjadi topik di mediamedia Amerika Serikat. Meski media melaporkan bahwa perempuan muslim mengalami perkembangan seiring dengan waktu, namun, hasil pengamatan dan kritisisme konstruktif dari para pembaca, maka, dapat disimpulkan hampir sebahagian besar publik Amerika masih berasumsi bahwa perempuan muslim lemah dan tidak berpendidikan. Mispersepsi mengenai perempuan muslim ini dihubungankan dengan Islam, agama yang banyak menerapkan konsep patriarki dan burka, yang dipandang sebagai alat pemaksaan. Kondisi ini menjadikan Islam dinilai keras, totalitarian, dan negatif.Kata Kunci: Persepsi, Masyarakat Amerika Serikat, Perempuan Muslim, Pasca Serangan 11 SeptemberAbstractAfter eleven years terrorist attack on September 11, 2001 and United States’s invasion to Afghanistan. Stereotype’s image of Moslem women become trending topics in US media. Eventhough the media reported that Moslem women have growth rapidly. But the result of survey and criticism constructive from readers concluded that almost half of American publics still assumes that Moslem women are weak and uneducated. The misperception of Moslem women related to Islam, religion that implemented patriarchy concept and burqa was seen as an intimidation. This condition makes Islam performance look violance, totalitarian and negative.Keywords: Perception, American Publics, Moslem women, September 11 post-attack’s
Reformasi Birokrasi dalam Pembentukan Perda Badan Perizinan Terpadu Deden Fikruzzaman
POLITIK Vol 10, No 2 (2014): POLITIK
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakReformasi birokrasi di Kabupaten Bogor, jika dikaji dengan konsep birokrasi Weberian dan pendekatan David Easton, diharapkan dapat membuat masyarakat puas karena mendapat pelayanan yang mudah, murah, cepat, jelas, adil dan tepat waktu.  Keywords: Reformasi Birokrasi, Birokrasi Weberian, Perizinan Terpadu, Kabupaten Bogor AbstractIf the reformation of bureaucracy in Bogor Regency is analyzed by using the Weberian bureaucracy concept and David Easton approaches, it is expected that the situation can result the satisfaction of people because of the easy quick clear, and fair also on time service.  Keywords: Reformation of Bureaucracy, Weberian Bureaucracy, Integrated license, Bogor Regency
Nationalism Transformation in Aceh Effendi Hassan; Zulfiadi Ahmedy
POLITIK Vol 11, No 1 (2015): Politik, Januari-Juni
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (400.207 KB)

Abstract

AbstrakNasionalisme adalah ideologi dasar bagi gerakan perlawanan terhadap kolonialisme di dunia. Ideologi ini cepat berkembang antara sesama negara di dunia dalam mempertahankan diri dari kolonialisme dan pengaruh dari luar negeri. Di Indonesia, nasionalisme menjadi kesatuan bangsa-bangsa di Nusantara dalam melawan penjajahan Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka, justru menjadi perusak nasionalisme itu sendiri. Kekecewaan kaum nasionalis menjadi awal gerakan perlawanan terhadap Indonesia. Kemudian pertentangan kaum nasionalis kian meluas dan menghancurkan landasan nasionalisme yang telah tumbuh kuat dan menjadi ancaman bagi nasionalisme Indonesia. Di Aceh, pergolakan yang melibatkan nasionalisme sebagai masalah dasar dapat meruntuhkan semangat nasionalisme Indonesia di pikiran rakyat Aceh, sehingga akan melahirkan etnonasionalisme yang dapat membatasi wacana nasionalisme, serta memperkuat semangat perlawanan untuk memisahkan diri dari Indonesia.Kata kunci: Transformasi, Nasionalisme, Aceh AbstractNationalism becomes a basic ideology of the resistance movement against colonialism whichvexists in the world. This ideology is able in bounding nations accross the world to defend themselves from colonialism and influences which come from outside the nations. In Indonesia, nasionalism becomes a unity of the nation in the archipelago against the Dutch colonialism. However, after Indonesia’s independence, nationalism becomes a destroyer of the nationalism itself, nationalist’s disappointment becomes a beginning of resistence movement against Indonesia. Later on the nationalist’s counterwork expanded broadly and destroyed the current nationalism foundation which had been grown strongly, and it grows as the menace for the nationalism of Indonesia. In Aceh, the upheaval involves nationalism as a basic problem that may collapse the spirit of Indonesia nationalism which exists on Acehnese’s mind, and it is switched with ethnonationalism which limits nationalism discourse as well as more reinforce the spirit of resistance in order to seperate itself away from Indonesia.Keywords: Transformation, Nationalism, Aceh
Kebijakan Pangan Pasca Ratifikasi Agreement on Agriculture (AoA) - WTO Ahmad Ibrahim Roni Surya Hasibuan
POLITIK Vol 11, No 1 (2015): Politik, Januari-Juni
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (500.352 KB)

Abstract

AbstrakDalam perjalanannya, ratifikasi AoA dapat mengganggu kelangsungan sektor pangan Negara berkembang seperti Indonesia. Liberalisasi yang diberlakukan di dalam AoA lebih banyak menguntungkan negara maju dari pada negara berkembang. Hal itu tampak jelas, dengan munculnya masalah, yaitu para petani belum mampu bersaing dengan hasil pertanian impor yang harganya jauh lebih murah. Lewat metode kualitatif, berdasarkan data sekunder dan kebijakan neo-liberalisme yang dipelopori oleh Reagan dan Margareth Thatcher, pemerintah Indonesia harus berani mengambil sikap tegas, karena pertanian di Indonesia bukan barang dagangan, bukan soal perdagangan dan bukan komoditas ekspor. Oleh sebab itu, pertanian harus tetap di tangan rakyat Indonesia dan dipakai untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, demi kesejahteraan hidup orang banyak.Kata Kunci: Agreement on Agriculture (AoA), World Trade Organization (WTO), Bulog Kebijakan Pangan.AbstractIn its journey, AoA ratification become a threat for developing countries in food sustainability, such as Indoensia. Liberations that implies in AoA have given more beneficial for major countries instead developing countries. It was clear, were the problematic raise issues, that local farmers could not competed with imported agriculture products because its cheaper than local. By doing qualitative method, through secondary data and neo-liberalism policy that was promoted by Reagan and Margareth Thatcher, Indonesia have to be brave to makes decision because Indonesia agriculture is not about commodities, trading product nor exported product. Therefore, agriculture should stay in the hand of Indonesia people, used to fulfill national food security, and for Indonesia welfare.Keywords: Agreement on Agriculture (AoA), World Trade Organization (WTO), Bulog Food policy.
Tan Malaka, Revolusi Indonesia Terkini Faisal Chaniago; Firdaus Syam
POLITIK Vol 11, No 1 (2015): Politik, Januari-Juni
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (414.648 KB)

Abstract

AbstrakSangat menarik untuk memahami pandangan Tan Malaka tentang revolusi dengan melihat relevansi kondisi kekinian Indonesia. Oleh karena itu, lewat metode hermeunetika dan teori materialisme histori, diharapkan, pandangan Tan Malaka bisa dipahami, yakni memahami masyarakat dalam konteks tingkah laku secara keseluruhan dengan memandang kultur, cara pikir dan bertingkah laku dari masyarakat tersebut. Hanya dengan inilah kita dapat memahami Tan Malaka dalam zamannya. Baginya revolusi merupakan alat yang tepat buat meraih kemerdekaan.Kata Kunci: Tan Malaka, revolusli, hermeunetika, materialisme histori AbstractIt is very interesting to understand Tan Malaka’s point of view towards revolution by seeing the relevance of Indonesia’s contemporary condition. Therefore, by using hermeunetics methods and the theory of historical materialism,we expect that Tan Malaka’s point of view could be understood; by understanding people in context of whole behavior by looking at the culture, way to think and how to behave from those people. This is the only way for us to understand Tan Malaka in his period. For Tan Malaka, revolution is the proper device to reach the freedom.Keywords: Tan Malaka, Revolution, Hermeunetics,Historical Materialism

Page 1 of 5 | Total Record : 42

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2014 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 1 (2017): Jurnal Politik Vol 12, No 2 (2016): POLITIK, Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan Vol 12, No 1 (2016): Politik Vol 11, No 2 (2015): Politik Vol 11, No 1 (2015): Politik, Januari-Juni Vol 10, No 2 (2014): POLITIK