Articles
111 Documents
<![CDATA[Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 ]]>
<![CDATA[Astuti, Titiek Puji]]>;
<![CDATA[Yulianto, Yulianto]]>
<![CDATA[ Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol 1, No 1 (2016): Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (448.119 KB)
<![CDATA[Seluruh desa di Indonesia diperkirakan sudah akan menerima kucuran dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa yang saat ini jumlahnya mencapai 72 ribu di seluruh Indonesia, akan memperoleh anggaran berkisar Rp 800 juta hingga Rp 1,4 miliar per desa. Oleh karena itu, perlu adanya tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan desa. Good Governance diajukan demi tercapainya pengelolaan manajemen yang lebih transparan bagi semua penggunaan laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus (case study) yakni, pengamatan secara detail terhadap obyek atau orang. Lokasi penelitian yang dipilih sebagai studi kasus adalah desa-desa yang ada di Kecamatan Polokarto, Sukoharjo Jawa Tengah. Teknik analisa yang digunakan yakni logic analytic. Hasil penelitian ini adalah adanya transparansi, akuntabel dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa karena itu merupakan aspek penting dalam menciptakan good governance dalam pengelolaan keuangan desa yang telah tertuang dalam UU No.14 tentang Desa. Hambatan dalam pelaksanaan good governance pengelolaan keuangan desa yaitu sumber daya manusia yang ada di pemerintahan desa yang tidak cakap.]]>
<![CDATA[Analisis Pengembangan Corporate Value berdasarkan Keputusan Investasi dan Pendanaan, Struktur Kepemilikan serta Kebijakan Dividen pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia ]]>
<![CDATA[Verawaty, Verawaty]]>;
<![CDATA[Merina, Citra Indah]]>;
<![CDATA[Kurniawati, Irra]]>
<![CDATA[ Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol 1, No 1 (2016): Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (573.409 KB)
<![CDATA[Penelitian ini membahas variabel-variabel yang mempengaruhi pengembangan nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Sektor manufaktur dipilih sebagai objek penelitian karena sektor manufaktur berhubungan langsung dengan daya beli masyarakat sehari-hari dan perusahaan akan selalu berproduksi serta membutuhkan keputusan dan kebijakan yang tepat dalam hal pengalokasian keuangan perusahaan, sehingga pengembangan nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur lebih terlihat dan menjadi daya tarik serta pertimbangan bagi investor yang ingin berinvestasi di perusahaan manufaktur. Variabel-variabel yang akan dianalisis adalah keputusan investasi, keputusan pendanaan, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional, serta kebijakan dividen. Populasi penelitian ini adalah 138 perusahaan manufaktur Indonesia Stock Exchange (IDX) Fact Book 2013. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel keputusan investasi, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Adapun variabel keputusan pendanaan dan kebijakan dividen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.]]>
<![CDATA[Evaluasi Kendala Ekstensifikasi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya Sesudah Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ]]>
<![CDATA[Putri, Lintang Nahdya]]>;
<![CDATA[Satyawan, Made Dudy]]>
<![CDATA[ Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol 1, No 1 (2016): Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (445.677 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan ekstensifikasi sesudah pemberlakuan PP Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama, Gubeng Kota Surabaya. Terdapat tiga cara melakukan kegiatan ekstensifikasi. Cara-caranya adalah mengunjungi lokasi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah), pendataan pemilik dari UMKM, dan memberikan surat himbauan pendaftaran. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Kemudian, data dianalisis dengan menggunakan triangulasi sumber dan teori. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala dari kegiatan ekstensifikasi di KPP Pratama Gubeng Kota Surabaya yaitu kurang aktif dalam melakukan kegiatan ekstensifikasi, pemilik UKM melakukan penghindaran ketika kegiatan ekstensifikasi berlangsung, dan pemilik UMKM kurang memiliki pemahaman tentang pajak.]]>
<![CDATA[Persepsi Calon Wajib Pajak Dan Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak Di Salatiga ]]>
<![CDATA[Abrahams, Nelphy Bryan]]>;
<![CDATA[Kristanto, Ari Budi]]>
<![CDATA[ Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol 1, No 1 (2016): Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (585.434 KB)
<![CDATA[Sejumlah wajib pajak sampai saat ini masih melakukan penggelapan pajak. Hal tersebut dilakukan dengan alasan antara lain ketidakpuasan terhadap sistem perpajakan, praktik perpajakan yang tidak adil dan perlakuan diskriminasi perpajakan. Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi persepsi wajib pajak dan calon wajib pajak terhadap perilaku penggelapan pajak, secara khusus dari sudut pandang sistem perpajakan, keadilan pajak dan diskriminasi dalam perpajakan. Penelitian ini menggunakan metoda survey pada responden. Responden wajib pajak dalam penelitian ini wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan dari pekerjaan dan usaha. Adapun calon wajib pajak diperoleh dari mahasiswa program studi manajemen dan akuntansi. Data penelitian selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pada umumnya responden tidak menyetujui bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang etis, meskipun sistem perpajakan tidak berjalan dengan baik, tidak ada keadilan dan terjadi diskriminasi dalam praktik perpajakan. Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat diperoleh simpulan bahwa secara umum wajib pajak dan calon wajib pajak persepsi negatif terhadap penggelapan pajak. Hal ini menjadi modal bagi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak.]]>
<![CDATA[PERAN STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE DALAM TINGKAT KEPATUHAN PENGUNGKAPAN WAJIB PERIODE SETELAH KONVERGENSI IFRS (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia) ]]>
<![CDATA[Gunawan, Barbara]]>;
<![CDATA[Hendrawati, Eka Riana]]>
<![CDATA[ Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol 1, No 1 (2016): Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (449.491 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menguji tingkat kepatuhan pengungkapan wajib periode setelah konvergensi IFRS pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Peneliti juga menguji pengaruh mekanisme corporate governance pada tingkat kepatuhan pengungkapan wajib. Mekanisme corporate governance diukur dengan jumlah anggota dewan komisaris, kepemilikan manajerial, proporsi komisaris independen, latar belakang komisaris utama, proporsi komisaris wanita, dan jumlah anggota komite audit. Pengumpulan data menggunakan metode purposive sampling pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 dan 2013. Sampel yang digunakan adalah 36 perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel mekanisme corporate governance memengaruhi tingkat kepatuhan dengan konvergensi pengungkapan mandatory IFRS adalah jumlah komisaris independen dan jumlah anggota komie audit. Variabel kepemilikan manajerial, proporsi komisaris independen, latar belakang komisaris, dan proporsi komisaris wanita tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib periode setelah konvergensi IFRS.]]>
<![CDATA[CAPITAL MARKET ACCURACY IN PREDICTING ECONOMIC CONDITIONS (STUDY ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE) ]]>
<![CDATA[Andry Irwanto]]>;
<![CDATA[I Made Narsa]]>
<![CDATA[ Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol. 1 No. 2 (2016): Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (419.757 KB)
|
DOI: 10.20473/baki.v1i2.2697
<![CDATA[This study examines the accuracy of the Indonesian stock market in predicting Indonesia's economic conditions in the future. Economic conditions are represented by changes in the level of Gross Domestic Product and the rate of inflation for a period of 3 months, 6 months and 12 months. Changes in the world economy are represented by changes in the United States stock index, the S&P 500, and the Japanese stock index, the Nikkei 225. The time of the study covers the years 2005 to 2013. Before further processing, a stationary test was carried out for each variable and it was found that all stationary variables . The results show that the Indonesian stock market cannot be used to predict future Indonesian economic conditions (up to 12 months) but is more influenced by world economic conditions as reflected by changes in the United States stock market. Subsequent research can be directed to find out the causes of the inability of the Indonesian stock market to reflect the future economic situation.]]>
<![CDATA[THE ROLE OF CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE IN COMPLIANCE LEVEL OF MANDATORY DISCLOSURE AFTER IFRS CONVERGENCE (Study on Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange) ]]>
<![CDATA[Barbara Gunawan]]>;
<![CDATA[Eka Riana Hendrawati]]>
<![CDATA[ Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol. 1 No. 1 (2016): Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (449.491 KB)
|
DOI: 10.20473/baki.v1i1.1698
<![CDATA[This study aims to examine the level of mandatory disclosure compliance in the period after IFRS convergence in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Researchers also examine the effect of corporate governance mechanisms on the level of compliance with mandatory disclosure. The corporate governance mechanism is measured by the number of members of the board of commissioners, managerial ownership, the proportion of independent commissioners, the background of the main commissioners, the proportion of female commissioners, and the number of audit committee members. Data collection using purposive sampling method on companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2012 and 2013. The sample used is 36 companies. The results show that the variables of corporate governance mechanism that affect the level of compliance with the convergence of IFRS mandatory disclosure are the number of independent commissioners and the number of members of the audit committee. The managerial ownership variables, the proportion of independent commissioners, the background of the commissioners, and the proportion of female commissioners have no effect on the level of compliance with mandatory disclosure in the period after IFRS convergence.]]>
<![CDATA[THE EFFECT OF LIQUIDITY, SOLVENCY, PROFITABILITY, AND MANAGEMENT PLAN ON GOING CONCERN AUDIT OPINION (EMPIRICAL STUDY OF MANUFACTURING COMPANIES ON THE IDX LIST) ]]>
<![CDATA[Christian Lie]]>;
<![CDATA[Rr. Puruwita Wardani]]>;
<![CDATA[Toto Warsoko Pikir]]>
<![CDATA[ Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol. 1 No. 2 (2016): Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (660.951 KB)
|
DOI: 10.20473/baki.v1i2.2694
<![CDATA[The auditor is in charge of assessing the fairness of the financial statements. In addition to getting information about the fairness of financial statements, users can also find out information about the company's ability to maintain its business continuity, namely through going concern audit opinions. The purpose of this study is to analyze the effect of liquidity, solvency, profitability and management plans on the acceptance of going concern audit opinions. The objects of this research are manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2010-2012. The sample was selected by purposive sampling method. By using logistic regression analysis, the result is solvency and management plan have an effect on acceptance of going concern audit opinion, while liquidity and profitability have no effect on acceptance of going concern audit opinion.]]>
<![CDATA[GOOD GOVERNANCE VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT APPROACHING THE ENACTMENT OF UU NO. 6 YEAR 2014 ]]>
<![CDATA[Titiek Puji Astuti]]>;
<![CDATA[Yulianto Yulianto]]>
<![CDATA[ Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol. 1 No. 1 (2016): Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (448.119 KB)
|
DOI: 10.20473/baki.v1i1.1694
<![CDATA[It is estimated that all villages in Indonesia will receive transfer funds from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN). Each village, which currently amounts to 72 thousand throughout Indonesia, will receive a budget ranging from Rp 800 million to Rp 1.4 billion per village. Therefore, it is necessary to have good governance in managing village finances. Good Governance is proposed to achieve more transparent management for all uses of financial statements. This research was conducted using a case study method, namely, detailed observations of objects or people. The research locations selected as case studies are villages in Polokarto District, Sukoharjo, Central Java. The analysis technique used is analytic logic. The results of this study are the existence of transparency, accountability and participation in village financial management because it is an important aspect in creating good governance in village financial management which has been stated in Law No. 14 on Villages. Barriers to the implementation of good governance in village financial management are incompetent human resources in the village government.]]>
<![CDATA[THE IMPACT OF DEMOGRAPHIC FACTORS ON TAX COMPLIANCE IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ganda Frisno Pasaribu]]>;
<![CDATA[Christine Tjen]]>
<![CDATA[ Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol. 1 No. 2 (2016): Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (485.82 KB)
|
DOI: 10.20473/baki.v1i2.2696
<![CDATA[This study aims to determine how the impact of demographic factors on tax compliance behavior. Tax compliance behavior is seen from the taxpayer's intention to carry out tax evasion. Data was collected by distributing questionnaires and the number of samples was 304 respondents. The results of this study indicate that male and female respondents have the same tax compliance. The results also show that there is no difference in tax compliance between married and unmarried respondents. The independent variables of education level, type of work and income level were significantly correlated with tax compliance.]]>
