cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Yuhermansyah
Contact Email
eys_0401@yahoo.com
Phone
+6281363555462
Journal Mail Official
legitimasi@ar-raniry.ac.id
Editorial Address
Faculty Shariah and Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 23111
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum
Published by Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
ISSN : 20888813     EISSN : 25795104     DOI : 10.22373/legitimasi
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The Legitimasi Journal (the Journal of Criminal and Political Law) published biannually in January and July, is published by the Faculty Shariah and Law UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Its purpose is to promote the study of criminal law and Islamic law in general and to discuss discourses of the development of criminal law and government policies in various perspectives. It is also to help in the understanding of criminal law and politic of law in Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 132 Documents
 1   2   3   4   5 
Ikhtilath dalam Dunia Hiburan Delfi Suganda; Nawira Dahlan
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 7, No 2 (2018)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v7i2.3972

Abstract

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah diantara mengatur tentang jarimahikhtilath yang terdapat dalam Pasal 25 (1) yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah ikhtilath, diancam dengan ‘uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 ( tiga puluh ) bulan. Sebagaimana dalam video-video Adi Bergek hampir sebahagian mengandung unsur ikhtilath. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana ikhtilath dalam video Adi Bergek dan tanggapan budayawan Aceh terhadap video klip yang memiliki unsur ikhtilath. Hasil penelitian menunjukan bahwa terpenuhi semua unsur-unsur ikhtilathyang terdapat dalam video klip Adi Bergek yaitu berpengang-pengangan tangan antara laki-laki dan perempuan, bersentuh-sentuhan dan bermesraan dengan yang bukan muhrimnya dengan kerelaan kedua belah pihak, selain mengandung unsur ikhtilath video klip Adi Bergek juga melanggar syariat Islam dan norma Agama yang sudah ada ketetapannya, hal ini dapat dilihat dari isi videonya yang menceritakan percintaan kisah remaja. Tidak hanya melanggar dari segi Agama, akan tetapi juga melanggar budaya yang sudah ada di Aceh, dikarenakan setiap penampilannya ataupun tutur lirik yang dinyanyikan juga tidak dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas yang mendengarkannya. Hal tersebut dapat membuat para generasi muda mencontohkan perbuatan-perbuatan terlarang yang melanggar syariat Islam, khususnya yang terdapat dalam Pasal 25 (1) Qanun Jinayah.
Ijtihad Ali Ibn Abi Thalib Bidang Jinayah dalam Kitab Muwatha' Imam Malik Faisal Yahya
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 1, No 2 (2012)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v1i2.1425

Abstract

Abstract. Ali made the decision diyat in Yemen, but not accepted by the tribes in Yemen, so that they said to the Prophet. This shows that ijtihad Ali was not followed by these tribes. Ali has also been requested by Muawiyah opinion on issues in the region, this shows the depth of the science of Ali. In this paper will be described ijtihad Ali in the book Muwatha' will then be sought about the extent jinayah ijtihad was followed by the priests of his contemporaries and schools. There are two ijtihad Imâm Ali in Muwatha', the first woman who gave birth within six months is not proof that she committed adultery, ijtihad is followed by the schools of his contemporaries and the priests, the second sentence wine drinkers eighty lashes, this opinion is followed by 'Umar ibn Khaththab, the Hanafî and Maliki.
PELAKSANAAN SANKSI PIDANA ADAT DI GAMPONG KAMPUNG PAYA KECAMATAN KLUET UTARA KABUPATEN ACEH SELATAN Badri Badri; Fatmawati Fatmawati
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v7i1.3963

Abstract

 Keberadaan hukum adat dalam masyarakat adat Aceh tidak dipisahkan lagi dan sudah mendarah daging dalam diri masyarakat Aceh, dan diakui bahwa hukum adat dan hukum Islam bagi masyarakat adat Aceh, diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Pertanyaan penelitian ini adalah Bagaimana konsep pidana dan sanksinya dalam Hukum Pidana Islam, Bagaimana konsep dan pelaksanaan sanksi pidana adat dalam masyarakat adat di Gampong Kampung Paya , serta bagaimana  pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan sanksi pidana adat di Gampong Kampung Paya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan menguraikan apa yang sedang terjadi, kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang ada. Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan (fiel research), dengan mengumpulkan data-data di lapangan berdasarkan wawancara penulis melalui informasi, selanjutnya menggunakan penelitian pustaka (library research). Kesimpulan yang dapat diambil adalah dalam hukum pidana Islam konsep pidana yaitu  perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara’ dan dapat mengakibatkan sanksi atau hukuman had, qiṣaṣ maupun ta’zῑr. Sedangkan dalam pelaksanaan sanksi pidana adat masyarakat Gampong Kampung Paya ialah tercantum pada Qanun tertulis dan penyelesaianya pun menurut isi qanun tersebut, ada sebagian yang sesuai dengan hukum Islam dan ada juga terdapat perbedaan dalam menetapkan sanksi. Perbedaannya terdapat pada hukuman dalam qanun gampong tidak membedakan antara hukuman ḥudud, qiṣaṣ, maupun diyat, tetapi menyamaratakan hukuman tersebut yaitu ta’zῑr. Namun persamaan antara keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu ingin membuat pelaku kejahatan jera dan menjadi pelajaran bagi orang lain sebagai pencegahan, serta terwujudnya keamanan, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.
Jejak Integrasi Indonesia Dari Kilometer Nol: Melacak Akar Budaya Nasional Bangsa Abdul Jalil Salam
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 3, No 1 (2014)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v3i1.337

Abstract

The founders of the Indonesian people are well aware that the nations of Indonesia was built based on common history, common struggle, as well as the ideals of equality, freedom, security, justice and prosperity in the Republic of Indonesia, which is based on Pancasila and the 1945 Constitution. In this context, the spirit of nationalism respects diversity, pluralism and diversity. In the globalization era, integration of the nation has faced challenges, because the dynamics of the development of the strategic environment have brought a new feel to the levels of interaction, interrelation and interdependence of society, nation and state. Another contributing factor is the shift value between the original nationalism is more oriented to political values and geo-political to the economic value and geo-economics. This value shift from the originally oriented to the importance of unity and unity to form a strong community of nations, be oriented to the accessibility of professionalism to improve the welfare and security for the sake of survival. In this position, the connection to the level of national unity outweighed by the benefit of a more personal nature.
Peran Pemerintah Aceh dalam Mengontrol Perhotelan Terkait Pelaksanaan Syariah Islam: Kajian Implementasi Syariah Islam pada Usaha Perhotelan di Kota Banda Aceh Mohd Kalam Daud; Nuri Triana Sari
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 8, No 2 (2019)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v8i2.5859

Abstract

Legalitas penerapan syariat Islam di Aceh yang didukung penuh dengan kehadiran regulasi yang mengatur tentang penerapan syariah Islam itu sendiri, regulasi yang ada tentunya bersifat universal dalam pengaplikasiannya dan implementasinya dilapangan. khususnya dalam usaha perhotelan atau penginapan,yang didukung oleh Qanun atau Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2013 tentang syariat Islam, termasuk salah satunya adalah dalam pengelolaan unit-unit usaha jasa perhotelan yang berada dalam lingkungan provinsi Aceh, termasuk pemerintah kotamadya Banda Aceh, salah satunya adalah menerapkan syariah dalam setiap operasionalya. Namun demikian, pelanggaran-pelanggaran syariat Islam masih juga terjadi di Aceh, khusunya di Kota Banda Aceh. Fenomena faktual pelanggaran syariat yang terjadi di perhotelan atau penginapan yang terus terjadi khususnya dalam wilayah Kota Banda Aceh, hal ini terbukti dengan terungkapnya beberapa kasus pelanggaran syariah yang terjadi di hotel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan pemerintah Kota Banda Aceh pada usaha perhotelan di Kota Banda Aceh. Selanjutnya, untuk mengetahui upaya pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengontrol perhotelan terkait pelaksanaan syariah Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, mendapatkan gambaran data yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dilapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa, Pemerintah Aceh khususnya pemeritah Kota Banda Aceh belum melahirkan aturan yang baku sebagai penunjang dalam kelola bisnis perhotelan yang ada. Dengan kata lain aturan yang menjadi produk pemerintah belum menjadi standar operasional prosedur yang menyeluruh dan terpadu. Tetapi hanya dijadikan sebagai aturan tambahan saja. Sekilas dapat dikatakan tidak begitu mengikat, hal ini dapat ditandai dengan masih banyaknya ditemui berbagai kasus pelanggaran yang ditemui di berbagai perhotelan di Banda Aceh akhir-akhir ini. Selain itu, upaya pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengontrol pelaksanaan Syariat Islam Perhotelan atau penginapan yang ada pemerintah kota Banda Aceh menggunakan beberapa strategi : pertama, melakukan kegiatan sosialisasi syariat Islam di perhotelan atau penginapan, kedua, melakukan kerjasama dengan Da’i Kota Banda Aceh dalam rangka pembinaan. Ketiga, melakukan kerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayahtul Hisbah (WH) dalam melakukan pengawasan terhadap perhotelan.
Faktor Terjadinya Tindak Pidana Bunuh Diri (Suicide) di Wilayah Kabupaten Bener Meriah Ali Abu Bakar; Hidayati Hidayati
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v6i2.3955

Abstract

Bunuh diri merupakan kejahatan terbesar yang dilakukan manusia dan juga pola berpikir yang sangat buruk. Manusia yang tidak sanggup menahan penderitaannya akan mendorong dirinya untuk melakukan perbuatan bunuh diri, padahal hal tersebut bukan jalan yang baik, sebab bagaimanapun caranya ia tidak akan terlepas dari azab Allah SWT di akhirat kelak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari jawaban faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang melakukan bunuh diri di Wilayah Kabupaten Bener Meriah dan bagaimana tanggapan pemerintah Kabupaten Bener Meriah mengenai perbuatan bunuh diri. Menurut penjelasan dari pihak pemerintah, mereka sering melakukan dakwah mengenai larangan perbuatan bunuh diri, karena perbuatan tersebut adalah syirik, dan mengatakan bahwa pada umumnya yang melakukan perbuatan bunuh diri tersebut dikarenakan berputus asa terhadap hidup. Sebagai kesimpulan dari paparan di atas bahwa perbuatan bunuh diri yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang berputus asa di Kabupaten Bener Meriah dilatarbelakangi oleh bermacam-macam faktor, seperti kemelut rumah tangga, menderita karena penyakit, stres dan sebagainya. Pemerintah mengatakan bahwa putus asa yang dilatarbelakangi oleh masalah kehidupan rumah tangga, ekonomi lemah, tidak mendapat perhatian orang tua menjadi pemicu terjadinya bunuh diri.
Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia Nevi Hasnita
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 1, No 2 (2012)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v1i2.1430

Abstract

Legal policy is understood as the aims or policy direction taken by the government in making and implementing rules and regulations to achieve the state goal. The implementation of sharia economics in Indonesia, showed that the regulation is very fundamental to the growth and development of Islamic economics. In the first 10 years (1991-1999), the activities of Islamic economics were not well developed because it is not supported by adequate regulation. But in the second 10 years (2000-2011), there is a rapid progress in the area of Islamic banking, Islamic insurance, Islamic capital market, Syariah Obligation, Islamic mutual fund, microfinance institution, and Islamic public finance. This study concluded that the formal regulation and the economic policy of Indonesian government on the Islamic economics had been very positive. This means that the goverment has play a very good rules and support by setting a conducived formal regulation for supporting the sharia economics development in Indonesia.
Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam Kasus Pidana Anak-Anak Sitti Mawar; Azwir Azwir
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 7, No 2 (2018)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v7i2.3977

Abstract

Pada Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pasal 67 menyebutkan bahwa apabila anak yang telah mencapai umur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari ‘uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orangtuanya atau walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten atau kota, namun pelaksanaannya belum maksimal. Tujuan penelitian dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kedudukan Mahkamah Syar’iah di kota Langsa dalam menangani perkara anak yang melanggar ketentuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan penyelesaian perkara anak yang melakukan kejahatan yang telah diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari peraturan perundang-undangan  dan literatur lainnya yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti, penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, belum ada peradilan khusus untuk anak di Mahkamah Syar’iah Langsa dalam mengadili perkara  pidana anak, sebelum adanya ketetapan khusus terhadap pelaku anak-anak dalam qanun jinayah maka harus mengikuti ketentuan perundang-undangan nasional, penyelesaian perkara anak yang melakukan pelanggaran hukum jinayah di selesaikan secara diversi pada kepolisian tanpa melalui jalur pengadilan. Disarankan kepada pemerintah daerah Aceh agar membuat peraturan khusus dan mengesahkan tentang peradilan khusus anak pada Mahkamah Syar’iah dan disarankan kepada pihak kepolisan agar menggunakan qanun jinayah dalam menyelesaikan perkara anak yang melanggar ketentuan hukum jinayah supaya qanun jinayah yang diterapkan dapat maksimal.
KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI AHLI FORENSIK DALAM PENETAPAN PERKARA PIDANA DALAM HUKUM POSITIFDI TINJAU DARI PESPEKTIF HUKUM ISLAM Ridwan Nurdin; Hardi Syah Hendra
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v7i1.3968

Abstract

Keterangan Ahli di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 183, dan jelas dikatakan bahwa keterangan ahli itu merupakan alat bukti yang sah menurut kitab uundang-undang hukum acara pidana, namun dalam konteks Hukum Islam terkait keterangan saksi ahli forensik ini tidak dijelaskan dan tidak di bahas secara spesipik.            Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan saksi ahli forensik dan tinjaun Hukum Islam terkait keterangan ahli forensik ini. Kemudian penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Kemudian Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memberikan uraian mengenai fenomena sosial yang mendeskripika nmengenai nilai variable mandiri baik dari satu variable atau lebih tanp amembandingkan atau menghubungkannya. Penelitian yang dilakukan terhadap Kedudukan Pembuktian Keterangan Ahli Forensik Di Tinjau Menurut Hukum Islam diperoleh hasil sebagai berikut: Kedudukan saksi ahli forensik ini bisa dikategorikan kedalam alat bukti qarinah karena kedudukannya yang sah didalam hukum Islam namun tidak dijelaskan secara spesik terkait ahli forensik ini, alat bukti ini digunakan apabila ada perkara yang memang membutukan peranan saksi ahli forensik untuk mengungkap sebuah kebenaran dan alat bukti ketrangan ahli forensik ini dapat diterima. Mengingat dengan semakin canggihnya zaman, tidak mungkim hakim menguasai seluruh bidang, sehingga di butuhkanya saksi ahli forensik yang bertujuan untuk memudahkan hakim dalam menyelsaikan sautu perkara. Kemudian Bahwa perspektif hukum Islam akan keterangan ahli forensik itu tidak tidak dijelasakan secara tegas dalam urutan alat-alat bukti. Akan tetapi keterangan ahli forensik menjadi sama seperti alat-alat bukti yang lain dan sah dalam KUHP dan dalam Hukum Islam, pada dasarnya tidak scara jelas diterangkan dalam urutan alat-alat bukti. Akan tetapi keterangan saksi ahli sebagai alat bukti menjadi sama dengan alat-alat bukti yang lain dan keberadaannya sah dalam hukum Islam juga dalam KUHAP. Karena keteranga saksi ahli forensik merupakan alat bukti pendukung dalam hukum Islam, bahwa Rasulullah mengakui dan mengamalkannya sebagai alat bukti kepastian hukum.
(القواعدة الفقهية المستخرجة من كتاب عدة البروق و فروقها للإمام الونشريسي (كتاب الأقضية والشهادة والدعاوى نموذجا Fakhrurrazi Muhammad Yunus
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 3, No 1 (2014)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v3i1.342

Abstract

In the Jurisprudence we find a wide range of legal issues, some of which exist in the form and `illatnya same, resulting in the same law. On the other hand there are other problems that are similar in shape and `illatnya but produces a different law. In the discussion fiqhiyyah Qaeda, it is known as Al Furuq (difference/exception). This paper is the result of the study authors to some Furuq fiqh rules contained in the book `Iddat Al Imam Al Wansyarisi Buruq bouquet. The object of study is partly Furuq fiqh rules contained in chapter Qadha, testimony and indictment. The systematics of the discussion is the author will explain some Furuq- Furuq which have been of the chapters, and then explain in detail the problem-the problem, and then deduce the rules resulting from the discussion of the Furuq Furuq

Page 2 of 14 | Total Record : 132

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2023) Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol 10, No 2 (2021) Vol 10, No 1 (2021) Vol 9, No 2 (2020) Vol 9, No 1 (2020) Vol 8, No 2 (2019) Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 3, No 1 (2014) Vol 1, No 2 (2012) More Issue