cover
Contact Name
Suwari Akhmaddhian
Contact Email
suwari_akhmad@uniku.ac.id
Phone
+62232-8900796
Journal Mail Official
logika@uniku.ac.id
Editorial Address
Jalan Cut Nyak Dhien No.36A Cijoho Kuningan, Jawa Barat
Location
Kab. kuningan,
Jawa barat
INDONESIA
Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan
Published by Universitas Kuningan
ISSN : 2085997X     EISSN : 27154505     DOI : https://doi.org/10.25134/logika.v11i02
Logika adalah jurnal kajian multidispilin (Journal of Multidisciplinary Studies) yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Penerbitan jurnal ini bertujuan untuk menyediakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah bagi peneliti, mahasiswa dan dosen dilingkungan Universitas Kuningan maupun dari luar Universitas Kuningan yang mempunyai komitmen terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fokus dan Ruang Lingkup jurnal ini adalah Kajian yang bersifat Multidisipliner seperti : Administrasi Bisnis, Administrasi Publik; Akuntansi; Farmasi; Hukum; Kehutanan; Kesehatan; Lingkungan; Manajemen; Pendidikan; Teknollogi Informasi; dan ilmu lainnya..
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 60 Documents
Asas Kepastian Hukum dalam Penyelengaraan Perpajakan di Indonesia Iyan Nasriyan
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 10, No 02 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (424.855 KB) | DOI: 10.25134/logika.v10i02.2402

Abstract

Law is a regulation made by an authorized institution to regulate public order. A realistic approach to law is legal certainty. The purpose of this research is to find out the principle of legal certainty that plays a role in the administration of taxation in Indonesia. The research method used by the author is Normative Juridical, with data collection tools through literature study. The results showed that legal certainty is "sicherkeit des Rechts selbst" (certainty about the law itself). A law must be certain because with certain things it can be used as a measure of truth and for the achievement of legal objectives that demand peace, tranquility, welfare and order in society as well as legal certainty must be able to guarantee public welfare and guarantee justice for the community.Keywords: Principle of Legal Certainty, taxation AbstrakHukum adalah suatu peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur ketertiban masyarakat. Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Asas kepastian hukum berperan dalam penyelenggaraan perpajakan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Yuridis Normatif, dengan alat pengumpul data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kepastian hukum adalah “sicherkeit des Rechts selbst” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Suatu hukum harus pasti karena dengan hal yang bersifat pasti dapat dijadikan ukuran kebenaran dan demi tercapainya tujuan hukum yang menuntut kedamaian, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat serta kepastian hukum harus dapat menjadi jaminan kesejahteraan umum dan jaminan keadilan bagi masyarakat.Kata Kunci : Asas Kepastian Hukum, perpajakan
Etika dan Hukum Perceraian serta Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil Adi Riyanto
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 10, No 01 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (514.804 KB) | DOI: 10.25134/logika.v10i01.2168

Abstract

The purpose of this study is to find out what regulations are applied among Civil Servants (PNS) regarding Divorce and to find out the causes of Divorce among Civil Servants (PNS). The research method used is normative juridical, which is an approach method by studying the law which is conceptualized as a norm or rule that applies in society, and serves as a reference for everyone's behavior. data collection tool through library research. ata used secondary, that is data obtained through the study of documentation by reading scientific books, magazines, internet, newspapers and other readings related to research. The results of the study are Regulations on divorce and polygamy regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage; Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Amendment to Government Regulation Number 10 of 1983 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants; Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Discipline Regulation of Civil Servants. Factors that influence divorce are Education, Age of Marriage, Income, Economic Issues, Domestic Violence, Infidelity, Interference of Large Families (Parents).Keywords: ethics; law; divorce; pologamy; government employees AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan-peraturan apa saja yang diterapkan dikalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengenai Perceraian dan untuk mengetahui penyebab terjadinya Perceraian dikalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan dengan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. alat pengumpul data melalui studi kepustakaan. ata yang digunakan sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumentasi dengan cara membaca buku-buku ilmiah, majalah, internet, surat kabar dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian yaitu  Pengaturan mengenai perceraian dan poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian adalah Pendidikan,  Lama Usia Perkawinan, Pendapatan , Masalah Ekonomi ,Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perselingkuhan, Campur Tangan Keluarga Besar (Orang Tua).Kata Kunci : etika; hukum; perceraian; pologami; pegawai negeri sipil
Kebijakan Pemerintah dan Hukum Pidana terhadap Pembangunan Listrik Tenaga Panas Bumi : Studi Kasus Padarincang, Banten Asep Sukmawan
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 9, No 02 (2018)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (465.597 KB) | DOI: 10.25134/logika.v9i02.2467

Abstract

The author conducted this research with a background on how government policies and criminal law regulate criminal actions that occur in the construction of national electricity facilities. The method used in this research is normative juridical, which is done by examining library materials or secondary data. The results of this study are the provisions of geothermal crime contained in Chapter X articles 67 to 77 of Law No. 21 of 2014 concerning Geothermal. Years or more, hence criminal offenses which have a maximum criminal threat of 2 (two) years down, are relative to the crime vonnis also under 2 (two) years, which means there is a possibility that the criminal is identical or approaching a mild podana type, both in the form of prison or confinement a substitute.Keywords: criminal acts; development AbstrakPenulis melakukan penelitian ini dengan latar belakang yaitu bagiamana kebijakan pemerintah dan hukum pidana dalam mengatur tindakan pidana yang terjadi dalam pembangunan sarana listrik nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dilakukan yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini adalah ketentuan tindak pidana panas bumi terdapat dalam Bab X pasal 67 sampai  77 Undang Undang  No.21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi.untuk pemahaman tentang tindak pidana yang ancaman pidananya meliputi penjara maksimum 2(dua) Tahun sampai dengan 5(lima) Tahun atau lebih lamanya, karenanya tindak pidana yang ancaman pidananya maksimum 2(dua) Tahun kebawah, adalah relative dengan vonnis pidananya juga dibawah dari 2(dua) Tahun,yang berarti ada kemungkinan pidananya identik atau mendekati jenis podana ringan, baik berupa penjara maupun kurungan pengganti.Kata Kunci : Tindak pidana; pembangunan
Aspek Hukum Reklamasi Pertambangan Batubara pada Kawasan Hutan di Kalimantan Timur Hilda Ainy Apriliany
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 11, No 01 (2020)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4836.127 KB) | DOI: 10.25134/logika.v11i01.2535

Abstract

The purpose of this research is how do the laws and regulations governing coal mining reclamation obligations conform to the principles of forest protection? And how the implementation of the legislation regarding the reclamation of coal mines in the forest area in East Kalimantan. The research method used is normative juridical. The results of the study are that the implementation of the laws and regulations concerning the reclamation of coal mines in the forest area in East Kalimantan is not good. This is due to the choice of reclamation obligations that have consequences for forest loss. The East Kalimantan Provincial Government has not made efforts to improve regulations, including weak supervision of coal mining companies. The practice of reclamation as an obligation is not carried out properly and occurs in almost all districts / cities that have coal mining areas in the forest area.Keywords: mining reclamation; ForestAbstrakTujuan penelitian yaitu bagaimana pengaturan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban reklamasi pertambangan batubara memiliki kesesuaian dengan prinsip perlindungan hutan? Dan bagaimana implementasi peraturan perundangan mengenai reklamasi tambang batubara di area kawasan hutan di Kalimantan Timur. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normative. Hasil penelitian adalah implementasi peraturan perundangan mengenai reklamasi tam- bang batubara di area kawasan hutan di Kaltim tidak baik. Hal ini disebabkan adanya pilihan- pilihan kewajiban reklamasi yang berkonsekuensi hilangnya hutan. Pemerintah Provinsi Kaltim tidak melakukan upaya-upaya perbaikan aturan termasuk lemahnya pengawasan terhadap perusahaan pertambangan batubara. Praktik reklamasi sebagai kewajiban tidak dilakukan sebagaimana mestinya dan terjadi di hampir semua kabupaten/kota yang memiliki area pertambangan batubara di kawasan hutan.Kata Kunci : reklamasi pertambangan; kawasan hutan
Penegakan Hukum terhadap Jaksa yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Wisnu Gita Prapanca
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 10, No 01 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (443.083 KB) | DOI: 10.25134/logika.v10i01.2182

Abstract

The purpose of this study is to find out how is the code of conduct for prosecutors in Indonesia? settlement of cases of violation of the Code of Ethics of the Prosecutor conducting Narcotics distribution? The research method used is normative juridical, which is an approach method by studying the law which is conceptualized as a norm or rule that applies in society, and serves as a reference for everyone's behavior. data collection tool through library research. ata used secondary, that is data obtained through the study of documentation by reading scientific books, magazines, internet, newspapers and other readings related to research. The results of the study are the setting of a prosecutor's code of ethics contained in Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia and Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia number: PER-067 / A / JA / 07/2007 concerning the Attorney Code of Ethics. Completion of cases of violations of the Code of Ethics for Prosecutors who commit violations of ethical conduct, namely examinations by the prosecuting supervisor and the type of severe punishment may be imposed on prosecutors in the form of dismissal with respect or vice versa with respect. In addition, the release from functional or structural positions.Keywords: sanctions; code of Ethics; prosecutor; case; judicial mafia.AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bagaimana pengaturan kode etik bagi Jaksa di Indonesia? penyelesaian kasus pelanggaran  Kode Etik Jaksa yang melakukan pengedaran Narkotika? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan dengan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. alat pengumpul data melalui studi kepustakaan. ata yang digunakan sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumentasi dengan cara membaca buku-buku ilmiah, majalah, internet, surat kabar dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian yaitu pengaturan kode etik jaksa terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor : PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Etik Jaksa. Penyelesaian kasus pelanggaran  Kode Etik Jaksa yang melakukan pelanggaran kose etik yaitu pemeriksaan oleh jaksa pengawas dan jenis hukuman berat dapat dikenakan terhadap jaksa berupa pemberhentian dengan tidak hormat atau sebaliknya dengan hormat. Selain itu pembebasan dari jabatan fungsional ataupun struktural.Kata Kunci : sanksi; kode etik; jaksa; perkara; mafia peradilan.
Analisis Penangkapan terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Prespektif Hak Asasi Manusia Taufik Hidayat; Diding Rahmat; Yunusrul Zen
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 9, No 01 (2018)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (489.564 KB) | DOI: 10.25134/logika.v9i01.892

Abstract

This research is based on how organizing Counter-Terrorism’s Constitution Number 15, 2003 chapter 28. The purposes of the research are to find and analyze how Constitution of Regulation Organized, and to find out the role of Regulation of Counter-Terrorism’s Constitution Number 15, 2003 Chapter 28 to counter and resolves Terrorism Activity in Indonesia. This research method is using qualitative method with Judicial Normative approach by exploring another research inherent and secondary data. The result showed that protection of Terrorist’s suspect on Regulation of Counter Terrorism’s Constitution Number 15, 2003 Chapter 28, has no regulating of terrorist’s suspect rights yet. It means that the terrorists are arrested  by the Investigator Officer that has maximum limits by 7x24 Hour, it could cause torturing and many more will come that probably violating of the suspect rights and human rights at the same time. So that Chapter 28 is more subject to causing discrimination to terrorist’s suspect. Conclusion of this research is 7 days Arresting has no Reason, the arresting can only be done based on special condition stated on KUHAP, so that 7 days arresting terrorism’s suspect has no basic regulation because Pre-Arresting conditions is not fulfilled.Keywords: Terrorism, Arresting, Criminal Act AbstrakPenulis melakukan penelitian ini dengan latar belakang yaitu bagaimana pengaturan tindak pidana terorisme pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana peran Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam mencegah dan menanggulangi aktifitas terorisme di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dilakukan yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini adalah Bahwa perlindungan pelaku tindak pidana terorisme dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 belum mengatur hak-hak pelaku secara manusiawi, yaitu perihal penangkapan oleh penyidik yang dilakukan paling lama 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam, membuka peluang terjadinya tindakan yang berujung pada penyiksaan atau perbuatan lain yang dapat melanggar hak dari tersangka dan hak asasi manusia.  maka pasal 28 rentan akan tindakan diskriminasi terhadap tersangka/terdakwa. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah bahwa waktu 7 (tujuh) hari dalam penangkapan tidak beralasan, penangkapan hanya boleh berdasarkan syarat khusus KUHAP karena itu penangkapan selama 7 (tujuh) hari jadi tidak berdasar karena syarat-syarat pra penangkapan tidak terpenuhi.Kata Kunci : Terorisme, Penangkapan, Tindak Pidana
Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penambangan Ilegal di Indonesia : Studi Penambangan di Gunung Botak Maluku Ita Rohayati
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 9, No 02 (2018)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v9i02.2511

Abstract

The author conducted this research with the aim of analyzing the regulation of mineral mining. The method used in this research is normative juridical, which is done by examining library materials or secondary data. The results of this research are gold mining management that does not pay attention to management processes so that the related environment is mined by mercury and cyanide and will also impact on humans. The government pays little attention to miners and indigenous people can result in conflict and does not pay enough attention to the government about permits to mineKeywords: Environmental pollution; Gold Mining AbstrakPenulis melakukan penelitian ini yaitu dengan tujuan menganasisis pengaturan mengenai pertambangan mineral. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dilakukan yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini pengelolaan pertambangan emas yang tidak memperhatikan proses- proses pengelolaannya sehingga lingkungan terkait ditambang oleh merkuri dan sianida dan akan berdampak pula kepada manusia. Pemerintah kurang memperhatikan penambang dan masyarakat adat dapat berakibat pada konflik serta kurang memperhatikan pemerintah tentang izin untuk melakukan penambanganKata Kunci : Pencemaran lingkungan; Penambangan Emas
Sanksi Hukum terhadap Hakim Adhoc Pelanggar Kode Etik Profesi Hakim Ratna Sayyida; Suwari Akhmaddhian
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 11, No 02 (2020)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (495.621 KB) | DOI: 10.25134/logika.v11i02.2867

Abstract

The purpose of this research is to find out how the code and conduct guidelines are set for judges and how to apply sanctions due to violations of the Code of Profession Ethics. The method of research used is normative, which is the method of approach by reviewing the laws that are conceptualized as the norm or the rules that apply to the community, and become the reference of everyone's behaviour. Data collection tools through library studies. Secondary use, i.e. data obtained through documentation studies by reading scientific books, magazines, internet, newspapers and other readings related to research. The results of the research are the settings regarding the code of ethics and the conduct of the judges as legal profession where the judges have obligations of liability or legal responsibility. So that all his deeds are supervised by law. Therefore, in his profession the judges must be neutral and will be the self-esteem and dignity of the judges so that the code of conduct and conduct of the judges can run properly  Keywords: ethics; Law; Judge; Profession; Obligation. AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah pengaturan kode etik dan pedoman perilaku bagi hakim dan bagaimana penerapan sanksi akibat pelanggaran kode etik profesi hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan dengan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. alat pengumpul data melalui studi kepustakaan. yang digunakan sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumentasi dengan cara membaca buku-buku ilmiah, majalah, internet, surat kabar dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian yaitu Pengaturan mengenai Kode etik dan pedoan Perilaku Hakim sebagai Profesi Hukum dimana hakim mempunyai kewajiban kewajiban atau tanggung jawab hukum. Sehingga segala perbuatannya diawasi oleh hukum. Karena itu, dalam profesinya hakim harus  bersifat  netral dan  menjungjung  harga  diri  dan  martabat  hakim sehingga  Kode  Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bisa dijalankan dengan semestinya Kata Kunci : etika; hukum; hakim; profesi; kewajiban.
Asas Keterbukaan dalam Penanganan Perkara Perbankan di Indonesia Dela Agustin
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 10, No 02 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (492.853 KB) | DOI: 10.25134/logika.v10i02.2403

Abstract

The principle of openness is very much needed in all aspects of life, both in married life, in the smallest organization it must have the principle of openness so that there is trust from those who lead with their leaders. Openness is a wise attitude, humble, fair, accept the opinions of others, forgive the mistakes of others with grace, tolerance, tattwamasi, do something in accordance with what is enjoyed and said. Openness is also needed to create a sense of harmony in social life because with openness someone will want to accept all the advantages possessed by others and will not assume that other people are always underneath.Keywords: The principle of openness, banking, banking matters AbstrakAsas keterbukaan sangat diperlukan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam kehidupan berumah tangga, dalam organisasi sekecil apapun haruslah memiliki asas keterbukaan agar ada kepercayaan dari yang memimpin dengan pemimpinnya. Keterbukaan merupakan sikap bijak, rendah hati, adil, menerima pendapat oramng lain, memaafkan kesalahan orang lain dengan lapang dada, bertoleransi, tattwamasi, melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang dinikmati dan dikatakannya. Keterbukaan juga diperlukan untuk menciptakan rasa keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat karena dengan keterbukaan sesorang akan mau menerima segala sesuatu kelebihan yang dimiliki oleh orang lain dan tidak akan menganggap orang lain tersebut selalu ada di bawahnya.Kata Kunci : Asas keterbukaan, perbankan, perkara perbankan
Implementasi Kode Etik Hakim dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara Yani Andriyani
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 10, No 01 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (545.789 KB) | DOI: 10.25134/logika.v10i01.2170

Abstract

The purpose of this study is to find out how the application of the judge's code of ethics in carrying out their duties and functions to examine, hear, and decide on a case. The research method used is normative juridical, which is an approach method by studying the law which is conceptualized as a norm or rule that applies in society, and serves as a reference for everyone's behavior. data collection tool through library research. ata used secondary, that is data obtained through the study of documentation by reading scientific books, magazines, internet, newspapers and other readings related to research. The results of the study are that the Judge in examining, adjudicating, and deciding a case is protected and given an independent and free power by the state from various interventions from any party and in any form, as a guarantee of the impartiality of the judge except for law and justice for the implementation of the rule of law of the Republic of Indonesia . Therefore, in realizing a certainty and law order for the community, the judge is obliged to explore, follow, and understand the legal values and sense of justice that lives in the community. In a joint decision of the Chairperson of the Supreme Court of the Republic of Indonesia and the Chairperson of the Republic of Indonesia Judicial Commission Number: 047 / KMA / SKB / IV / 2009, 02 / SKB / P.KY / IV / 2009 Concerning the Code of Ethics and Code of Conduct for Jakarta Judges 2009Keywords: ethics; law; judge; case; decide on a case.AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah penerapan kode etik hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan dengan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. alat pengumpul data melalui studi kepustakaan. ata yang digunakan sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumentasi dengan cara membaca buku-buku ilmiah, majalah, internet, surat kabar dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian yaitu  Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dilindungi dan diberi kekuasaan yang merdeka dan bebas oleh negara dari berbagai intervensi dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sebagai jaminan ketidak berpihakan hakim kecuali terhadap hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Karena itu, dalam mewujudkan suatu kepastian dan ketertiban hukum bagi masyarakat, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.  Dalam keputusan bersama Ketua mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode etik dan pedoman perilaku hakim Jakarta 2009Kata Kunci : etika; hukum; hakim; perkara; memutus.