cover
Contact Name
Suwari Akhmaddhian
Contact Email
suwari_akhmad@uniku.ac.id
Phone
+62232-8900796
Journal Mail Official
logika@uniku.ac.id
Editorial Address
Jalan Cut Nyak Dhien No.36A Cijoho Kuningan, Jawa Barat
Location
Kab. kuningan,
Jawa barat
INDONESIA
Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan
Published by Universitas Kuningan
ISSN : 2085997X     EISSN : 27154505     DOI : https://doi.org/10.25134/logika.v11i02
Logika adalah jurnal kajian multidispilin (Journal of Multidisciplinary Studies) yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Penerbitan jurnal ini bertujuan untuk menyediakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah bagi peneliti, mahasiswa dan dosen dilingkungan Universitas Kuningan maupun dari luar Universitas Kuningan yang mempunyai komitmen terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fokus dan Ruang Lingkup jurnal ini adalah Kajian yang bersifat Multidisipliner seperti : Administrasi Bisnis, Administrasi Publik; Akuntansi; Farmasi; Hukum; Kehutanan; Kesehatan; Lingkungan; Manajemen; Pendidikan; Teknollogi Informasi; dan ilmu lainnya..
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 90 Documents
Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Bencana Kekeringan di Indramayu Indah Maulani Putri
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 9, No 02 (2018)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (477.584 KB) | DOI: 10.25134/logika.v9i02.2488

Abstract

The author conducted this research with a background on how government policies in handling drought disasters in Indramayu Regency. The method used in this research is normative juridical, which is done by examining library materials or secondary data. The results of this study are the local government will continue to oversee irrigation water supply and planning for the next growing season more preparation for planting more mature. Evaluation of irrigation facilities and the planting process should start all the water channels checked first. If you find a damaged channel it must be repaired.Keywords: Drought disaster; PolicyAbstrakPenulis melakukan penelitian ini dengan latar belakang yaitu bagiamana kebijakan pemerintah dalam penanganan bencana kekeringan di kabupaten Indramayu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dilakukan yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini adalah pemerintah daerah akan terus mengawal pasokan air irigasi dan perencanaan untuk musim tanam ke depan persiapan tanam lebih dimatangkan lagi. Evaluasi terhadap sarana irigasi dan proses tanam dimulai sebaiknya semua saluran air dicek dahulu. Jika menemukan saluran rusak maka harus diperbaiki.Kata Kunci : Bencana kekeringan; kebijakan
Hakikat dan Fungsi Negara: Telaah atas Persoalan Kebangsaan di Indonesia Junaedi Junaedi; Agus Dimiyati
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 11, No 01 (2020)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (473.341 KB) | DOI: 10.25134/logika.v11i01.2717

Abstract

The nationality issue arises, one after another, such as the disintegarsi nation, terrorism, KKN until the problem of law enforcement. All this arises when the people no longer have a sense of trust (crisis of trust) in the authorities. If this problem is not handled optimally and continuously to find the root of the problem, the State will not rule out chaos. Therefore, the function of the State must be pursued, carried out and realized to build people's lives based on the 1945 Constitution as its constitutional foundation, and Pancasila as the basis of its morality. Because the State is not private, family, group or any other association. But the State is a shared property that is built and fought together, so the functions of the State must also be built and fought together to build security, order, prosperity and justice in the social space of life as a society, nation and state.Keywords: The nature of the State, the function of the State and nationality AbstrakPersoalan kebangsan timbul selih berganti, seperti disintegarsi bangsa, terorisme, KKN samapai kepersoalan penegakkan hukum. Semua ini muncul tatkala rakyat sudah tidak memiliki lagi rasa kepercayaan (krisis kepercayaan) pada penguasa. Bila persoalan ini tanpa ditangani secara optimal dan berkesinambungun untuk mencari akar permasalahannya, maka Negara tidak menutup kemungkinan akan terjadi kekacuan. Oleh karena itu fungsi Negara harus diupayakan, dijalankan dan diwujudkan untuk membangun kehidupan rakyat yang berdasarkan UUD 1945 sebagai landasan konsitusionalnya, dan Pancasila sebagai landasan moralitasnya. Karena Negara bukanlah milik pribadi, keluarga, golongan atau pun perkumpulan lainnya. Tetapi Negara adalah milik bersama yang dibangun dan diperjuangkan secara bersama-sama, maka fungsi Negara pun harus dibangun dan diperjuangkan bersama untuk membangun keamanan, ketertiban, kesejahteraan dan keadilan dalam ruang likup kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Kata Kunci : Hakikat Negara, fungsi Negara, dan kebangsaan.
Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governance Suwari Akhmaddhian
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 9, No 01 (2018)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (484.106 KB) | DOI: 10.25134/logika.v9i01.2198

Abstract

The purpose of this study is to find out and analyze how the arrangements regarding the principles of good governance in Indonesia. The research method uses a normative juridical approach. The results of the study are found that the arrangements regarding the principles of good governance have been regulated in Law Number 28 of 1999 concerning State Administration that is Clean of Corruption, Collusion and Nepotism, Article 24 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Article 58 Act Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Article 10 of Act Number 30 of 2014 concerning Government Administration. Conclusion that the regulation of the principles of good governance in Indonesia has been very good, the administration of government depends on a shared commitment to run the wheels of government in accordance with the objectives of the state.Keywords: principles of good governance, good governance, governanceAbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan mengenai asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian yaitu ditemukan bahawa pengaturan mengenai asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 24 Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 58 Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 10 Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Simpulan bahwa pengaturan mengenai asas-asas penyelenggraan pemerinthan yang baik di Indonesia sudah sangat baik, penyelenggaraan pemerintahan tergantung komitmen bersama dalam menjalankan roda pemerintahan yang sesuai dengan tujuan bernegara.Kata Kunci: asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, good governance, pemerintahan
Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak di Luar Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Kuningan) Deby Deviyanti; Haris Budiman; Bias Lintang Dialog
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 9, No 01 (2018)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (510.39 KB) | DOI: 10.25134/logika.v9i01.893

Abstract

AbstractThe author conducted this research with the background of how the status of children out of wedlock according to the Law of 1974 on Marriage. The purpose of writing this thesis to know an examine how the status outside of marriage according to Law Number 1 Year 1974 about Marriage and to know how the legal effect on the status of children outside marriage after the decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010. The method used in this research is with the normative juridical approach, in normative law research, then investigated initially secondary data. The result of this study is the regulation of marital status of children outside of marriage regulated in Article 43 paragraph (1) of Law Number 1974 about concerning marriage. The conclusion of the writing of this thesi is the Chief Justice Mahfud MD declared that children born outside the relationship of marriage or uitside the official relationship still have a relationship with his father. In the Constitutional Court’s declaration, the child who is married outside the marriage has a civil relationship with his mother and his mhoter’s family and with his father as p[roved by science and technology and or other evidence according to the law has blood relation, including civil relationships with his father’s family.Keyword: Marriage, Child Status AbstrakPenulis melakukan penelitian ini dengan latar belakang yaitu bagaimana status anak di luar nikah menurut Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana status diluar nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap status anak diluar nikah setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif, dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder, lokasi penelitian di kabupaten kuningan. Hasil penelitian ini adalah pengaturan status anak diluar nikah diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1974 tentang perkawinan. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah Ketua Majelis Hakim Mahfud MD menyatakan bahwa anak lahir diluar hubungan pernikahan atau diluar hubungan resmi tetap memiliki hubungan dengan ayahnya. Dalam Putusan MK disebutkan anak yang dilahitkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.Kata kunci :  Perkawinan, Status Anak 
Penanganan Tindak Pidana Kejahatan Premanisme di Wilayah Hukum Indragiri Hilir Ali Azhar; Maryanto Maryanto; Vivi Arfiani Siregar
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 11, No 02 (2020)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v11i02.3121

Abstract

The phenomenon of street crime in Indragiri Hilir began to develop and is undeniable, this phenomenon gave birth to a group of criminals who commit violence. Prema violence in maintaining its existence, both in the social and economic fields. Because the economy is increasingly difficult and the higher the level of poverty. Thugs in the jurisdiction of the Indragiri Hilir Police Station began to increase in the area of community life. The purpose of this study is to determine the constraints and implementation of Law Enforcement on Thuggish Actions. This research method uses an empirical juridical approach, which means reviewing the state of the problem in the field is associated with applicable legal aspects and regulating the problem. The results of thugs in the jurisdiction of the Indragiri Hilir Police Station began to increase in the area of community life. Thugs do extortion (voluntary) with extortion on a voluntary or voluntary basis from the merchant community, the private community, especially in Tembilahan City. The number of cases of gangsterism in 2014 there were 27 cases of violent crime. the investigation process contained 21 cases, 21 cases were submitted to the prosecutor's officeKeywords: Criminal Thugs; Law enforcement; Public order AbstrakFenomena kejahatan jalanan di Indragiri Hilir mulai berkembang dan tidak dapat disangkal, fenomena ini melahirkan sekelompok penjahat yang melakukan kekerasan. Kekerasan prema dalam mempertahankan eksistensinya, baik di bidang sosial maupun ekonomi. Karena ekonomi semakin sulit dan semakin tinggi tingkat kemiskinan. Preman di wilayah hukum Kantor Polisi Indragiri Hilir mulai meningkat di bidang kehidupan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala dan implementasi Penegakan Hukum atas Tindakan Premanisme. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yang berarti meninjau keadaan masalah di lapangan dikaitkan dengan aspek-aspek hukum yang berlaku dan mengatur masalah. Hasil penelitian Preman di wilayah hukum Kantor Polisi Indragiri Hilir mulai meningkat di bidang kehidupan masyarakat. Preman melakukan pemerasan (sukarela) dengan pemerasan atas dasar sukarela atau sukarela dari komunitas pedagang, komunitas swasta, khususnya di Kota Tembilahan. Jumlah kasus premanisme pada 2014 ada 27 kasus kejahatan dengan kekerasan. proses penyelidikan berisi 21 kasus, 21 kasus telah diserahkan ke kantor kejaksaanKata Kunci: Tindak Pidana Premanisme; Penegakan Hukum; Ketertiban Umum.
Penegakan Hukum terhadap Kegiatan Penyimpanan Liquefied Petroleum Gas tanpa Izin Suwari Akhmaddhian; Dela Agustin
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 11, No 02 (2020)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v11i02.2451

Abstract

The purpose of this study was to determine how the arrangements for the regulation and implementation of legal enforcement of storage activities of Liquefied Petroleum Gas (LPG) without permission. The research method used is normative juridical, which is an approach method by studying the law which is conceptualized as a norm or rule that applies in society, and serves as a reference for everyone's behavior. data collection tool through library research. used secondary, namely data obtained through the study of documentation by reading scientific books, magazines, internet, newspapers and other readings related to research. The results of the research are factors causing the occurrence of criminal acts of storing 3 kg LPG gas including several factors, some of them such as, The existence of elements of 3 kg LPG gas bases who commit violations of the law related to the distribution of subsidized LPG gas, the neglect of rights and obligations of the gas base has no right to store the gas, the role and supervision of the government and related authorities, law enforcement officers are passive in the act of criminal acts of storing LPG 3 kg gas without a storage business permit, lack of supervision from the authorities, mushrooming of retailers' kiosks illegal 3 kg LPG gas, lack of information related to the supply and distribution of 3 kg LPG gas, lack of compliance or legal awareness.Keywords: Law Enforcement; Illegal; Natural gas. AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah pengaturan pengaturan dan implementasi penegakan hokum terhadap kegiatan penyimpanan Liquefied Petroleum Gas (LPG) tanpa izin. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan dengan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. alat pengumpul data melalui studi kepustakaan. yang digunakan sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumentasi dengan cara membaca buku-buku ilmiah, majalah, internet, surat kabar dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian yaitu Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyimpanan gas LPG 3 kg meliputi beberapa faktor, beberapa di antaranya seperti, Adanya oknum-oknum pangkalan gas LPG 3 kg yang melakukan penyelewengan aturan hukum terkait pendistribusian gas LPG bersubsidi, adanya pengabaian hak dan kewajiban dari pihak pangkalan gas yang tidak berhak untuk menyimpan gas tersebut, peranan dan pengawasan pemerintah dan aparat terkait, aparat penegak hukum bersifat pasif dalam penindakan tindak pidana penyimpanan gas LPG 3 kg tanpa izin usaha penyimpanan, kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang, menjamurnya kios-kios pengecer gas LPG 3 kg liar, kurangnya informasi terkait penyediaan dan pendistribusian gas LPG 3 kg, kurangnya ketaatan atau kesadaran hukum.Kata Kunci : Penegakan Hukum; Ileggal; Gas Bumi.
Asas Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Negara Suwari Akhmaddhian; Dede Yusuf
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 10, No 02 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v10i02.2404

Abstract

Legal arrangements regarding land acquisition for public use in Indonesia have undergone a process of development since the unification of the Basic Agrarian Law No. 5 of 1960. However, in practice this provision has caused many problems that cannot be carried out effectively. Then the government issued Presidential Decree Number 55 of 1993, as revoked by Presidential Regulation Number 36 of 2005 concerning the release or transfer of land rights, which was then revised by Presidential Regulation Number 65 of 2006. Various problems existed in the acquisition of land for development for public use tried to be minimized through these regulations. Even though changes have been made to perfect the laws and regulations regarding land acquisition for development in the public interest in order to provide justice and welfare for the community, but there are still some juridical issues in the laws and regulations that escaped the attention of the drafters of the laws and regulations. invitation, which includes formal juridical aspects and material juridical aspects.Keywords: Principle of Public interest, land acquisition. AbstrakPengaturan hukum tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia telah mengalami proses perkembangan sejak unifikasi Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Namun dalam praktiknya ketentuan ini banyak menimbulkan masalah sehingga tidak dapat berjalan dengan efektif.  Kemudian pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, sebagaimana dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 mengenai pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, yang kemudian direvisi oleh Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Berbagai masalah yang terdapat dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum telah coba diminimalisir melalui peraturan-peraturan tersebut. Meskipun telah diadakan perubahan-perubahan untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat, namun tetap saja ada beberapa permasalahan yuridis dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang luput dari perhatian penyusun peraturan perundang-undangan, yaitu meliputi aspek yuridis formal dan aspek yuridis materiil.Kata Kunci : Asas Kepentingan umum, pengadaan tanah.
Sanksi Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Bolos Kerja Suwari Akhmaddhian; Kiki Rizki Febrian
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 10, No 01 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (479.341 KB) | DOI: 10.25134/logika.v10i01.2176

Abstract

The purpose of this study is to find out how to regulate sanctions for civil servants who do not enter the office. The research method used is normative juridical, which is an approach method by studying the law which is conceptualized as a norm or rule that applies in society, and serves as a reference for everyone's behavior. data collection tool through library research. ata used secondary, that is data obtained through the study of documentation by reading scientific books, magazines, internet, newspapers and other readings related to research. The results of the study are Civil Servants are elements of the state apparatus, public servants, and public servants who must be a good role model for the community in the behavior, actions and adherence to applicable laws and regulations. To maintain dignity and honor, Civil Servants must carry out the code of ethics and code of conduct as regulated in Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus5 and Government Regulation Number 42 of 2004 concerning Corps of Soul Development and Civil Servant Code of Ethics. Civil Servants have the function and task of implementing public policies in accordance with statutory provisions, professional and quality public services, and national glue and unity.Keywords: sanctions; absent from work; discipline; government employees. AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap sanksi bagi pegawai negeri sipil yang tidak masuk kantor. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan dengan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. alat pengumpul data melalui studi kepustakaan. ata yang digunakan sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumentasi dengan cara membaca buku-buku ilmiah, majalah, internet, surat kabar dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian yaitu  Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjaga martabat dan kehormatan, Pegawai Negeri Sipil harus menjalankan kode etik dan kode perilaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara5 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil mempunyai fungsi dan tugas sebagai pelaksana kebijakan publik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan perekat dan pemersatu bangsa.Kata Kunci : sanksi; tidak masuk kerja; displin; pegawai negeri sipil.
Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging di Indonesia Safira Audina
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 9, No 02 (2018)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v9i02.2502

Abstract

The author conducted this research with the aim of analyzing criminal law enforcement against the perpetrators of illegal logging in Indonesia. The method used in this research is normative juridical, which is done by examining library materials or secondary data. The results of this study Criminal Law Enforcement illegal logging for environmental sustainability has not been resolved properly. The fact is that the government seems as if it is actively combating illegal logging, while the court is actually actively releasing it. Mediating factors, namely the existing regulations and policies, cannot solve the problem, especially the environmental crimes, and the development of technology is followed by the development of quality and quantity, crime which is increasingly sophisticated and often has international, regional and national impacts.Keywords: Illegal Logging; Disaster; Law enforcement AbstrakPenulis melakukan penelitian ini yaitu dengan tujuan menganasisis penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana illegal logging di Indonesia . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dilakukan yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini Penegakan Hukum Pidana illegal logging bagi kelestarian lingkungan hidup belum diselesaikan dengan baik. Faktanya pemerintah terkesan seolah-seolah giat memberantas illegal logging, sementara pengadilan justru giat membebaskannya. Faktor-faktor yang mempengahui yaitu peraturan dan kebijakan yang ada tidak dapat menyelesaikan permasalahanksususnya kejahatan lingkungan, dan perkembangan teknologi diikuti perkembangan kualitasdan kuantitas, kejahatan yang semakin canggih dan seringkali menimbulkan dampakinternasional ,regional dan nasional.Kata Kunci : Ilegal Logging; Bencana; Penegakan Hukum
Perubahan Fungsi Lahan Pertanian menjadi Perumahan dan Dampaknya terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Suwari Akhmaddhian; Idit Vikriandi
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 11, No 01 (2020)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (13.271 KB) | DOI: 10.25134/logika.v11i01.2557

Abstract

The purpose of this study was to determine the condition of agricultural land in Bantarujeg Subdistrict, Bantarujeg Sub-district prior to the housing development and the factors that caused the change in the function of agricultural land into housing in the Bantarujeg Sub-District. This research was conducted using descriptive-analytical method, with an empirical juridical approach. The results of the study revealed that the agricultural sector until 2018 was a reliable source of economic development in Majalengka Regency and the factors that resulted in the conversion of the function of agricultural land to non-agriculture were caused because of the demands for the development of the Majalengka Regency which had then been incorporated into the Regency RPJMD .Keywords: Change in Land Function, Environmental Law AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi lahan pertanian di Kecamatan Bantarujeg Kelurahan Bantarujeg sebelum adanya pembangunan perumahan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di Kelurahan Bantarujeg. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analistis, dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian mengemukakan bahwa Sektor pertanian hingga tahun 2018 menjadi sumber perkembangan perekonomian yang mampu diandalkan di Kabupaten Majalengka dan faktor-faktor yang mengakibatkan pengalih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian itu di sebabkan karna adanya tuntutan pengembangan Kabupaten Majalengka yang kemudian sudah di masukkan ke dalam RPJMD Kabupaten.Kata kunci: Perubahan Fungsi Lahan, Hukum Lingkungan