cover
Contact Name
Suwari Akhmaddhian
Contact Email
suwari_akhmad@uniku.ac.id
Phone
+62232-8900796
Journal Mail Official
logika@uniku.ac.id
Editorial Address
Jalan Cut Nyak Dhien No.36A Cijoho Kuningan, Jawa Barat
Location
Kab. kuningan,
Jawa barat
INDONESIA
Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan
Published by Universitas Kuningan
ISSN : 2085997X     EISSN : 27154505     DOI : https://doi.org/10.25134/logika.v11i02
Logika adalah jurnal kajian multidispilin (Journal of Multidisciplinary Studies) yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Penerbitan jurnal ini bertujuan untuk menyediakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah bagi peneliti, mahasiswa dan dosen dilingkungan Universitas Kuningan maupun dari luar Universitas Kuningan yang mempunyai komitmen terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fokus dan Ruang Lingkup jurnal ini adalah Kajian yang bersifat Multidisipliner seperti : Administrasi Bisnis, Administrasi Publik; Akuntansi; Farmasi; Hukum; Kehutanan; Kesehatan; Lingkungan; Manajemen; Pendidikan; Teknollogi Informasi; dan ilmu lainnya..
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 90 Documents
Pengembalian Uang Korupsi oleh Koruptor Kecil agar tidak Dipidana dalam Perspektif Asas Kepastian Hukum Suwari Akhmaddhian; Fera Ardilawati
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 10, No 02 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (629.231 KB) | DOI: 10.25134/logika.v10i02.2400

Abstract

In Indonesia, not infrequently the law is now used as a tool to strengthen power. The law is used as a tool for people's oppression and fluency in achieving a goal. The existence of the principle of legal certainty becomes the regulator of individuals and the government and serves as a benchmark for attitudes and what can and may not be done. Legal certainty becomes a limiting rope so that the government does not make the power they have to oppress the people. With the existence of legal certainty, the people will be safe and become a barrier for right and wrong behavior. The purpose of the law that approaches certainty is legal certainty. Something that is certain so that there is no doubt and become a benchmark for law enforcement. However, legal certainty sometimes becomes polemic because this principle is contrary to the principle of justice. Someone who is guilty must be punished based on the crime and offense they committed. With this principle government officials and officials cannot arbitrarily decide on something of their own free will but must go through a regulated legal process.Keywords: The principle of legal certainty, corruption, criminal AbstrakDi Indonesia, tidak jarang hukum kini dijadikan sebagai alat untuk memperkokoh kekuasaan. Hukum dijadikan sebagai alat penindas rakyat dan kelancaran dalam mencapai sebuah tujuan. Adanya asas kepastian hukum menjadi pengatur individu dan pemerintah dan menjadi tolak ukur sikap dan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kepastian hukum menjadi tali pembatas agar pemerintah tidak menjadikan kekuasaan yang mereka punya untuk menindas rakyat. Dengan adanya kepastian hukum rakyat akan menjadi aman dan menjadi pembatas atas perilaku yang benar dan salah. Tujuan hukum yang mendekati kepastian adalah kepastian hukum. Sesuatu yang pasti sehingga tidak ada keraguan dan menjadi tolak ukur penegakan hukum. Akan tetapi kepastian hukum terkadang menjadi polemik karena asas ini bertolak belakang dengan asas keadilan. Seseorang yang bersalah harus dihukum berdasarkan kejahatan dan pelanggaran yang mereka lakukan. Dengan adanya asas ini pejabat dan aparat pemerintah tidak bisa dengan seenaknya memutuskan sesuatu dengan kehendak dirinya akan tetapi harus melalui proses hukum yang telah diatur.Kata Kunci : Asas kepastian hukum, korupsi,pidana.
Analisis Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana secara Bersama-Sama Diding Suryadi; Diding Rahmat
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 9, No 01 (2018)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (497.008 KB) | DOI: 10.25134/logika.v9i01.894

Abstract

The purpose of this study was to determine the regulation of material criminal law against perpetrators of criminal acts of premeditated murder and judges' decision in imposing criminal defendant criminal acts of murder committed jointly on criminal case Number 33/PID.B/2015/PN.KNG. This type of research was normative juridical with the stages of research including: literature research and field research. Data was collected in the form of interview with qualitative analysis method. The result of the research was the regulation of the criminal law material against the perpetrators of the crime of premeditated murder committed in Decision Number 33/PID.B/2015/PN.KNG was appropriate and judge's consideration before passing the decision No. 33/PID.B/2015/PN.KNG was in conformity with applicable law.Keywords: Criminal, Murder and Judge’s Decision AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama pada perkara pidana Nomor 33/PID.B/2015/PN.KNG. Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan tahapan penelitian meliputi: penelitian pustaka dan penelitian lapangam. Alat pengumpul data berupa wawancara dengan metode analisis secara kualitatif. Hasil penelitian yaitu pengaturan  hukum pidana  materiil  terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan Nomor 33/PID.B/2015/PN.KNG sudah tepat dan pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan No.33/PID.B/2015/PN.KNG sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.Kata Kunci: Putusan Hakim, Tindak Pidana, dan Pembunuhan Berencana
Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika ditinjau dari Perspektif Kriminologi Agustinus Samosir
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 11, No 02 (2020)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v11i02.3122

Abstract

Narcotics crime is a very serious human crime, has an extraordinary impact, especially on the young generation of a nation today. The purpose of this study was to analyze the enforcement of criminal law from a criminological perspective. The research method used is empirical juridical. The results of the study are that there are many victims of narcotics crime and systematic preventive efforts such as BNN Lubuklinggau City appoint 5,500 people as anti-drug activists who are spread in 72 villages and appoint consular in eight sub-districts to invite drug addicts to consciously participate in rehabilitation to suppress rehabilitation to suppress the number of drug addicts in Lubuklinggau City. Conclusion of efforts to prevent drug trafficking that is happening right now especially in the City of Lubuklinggau, infrastructure facilities need to be improved again with a more sophisticated detection quality. Counseling and prevention is always given as in government offices, in schools, and on campuses, the supervision of the police. The enforcement system provides maximum punishment.Keywords: Law Enforcement, Narcotics, Criminology. AbstrakKejahatan Narkotika merupakan kejahatan kemanusian yang sangat berat, mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa saat ini.  Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis penegakan hokum tindak pidana dari prespektif kriminologi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian yaitu korban tindak pidana narkotika sudah banyak dan usaha-usaha pencegahan yang sistematis yaitu seperti BNN Kota Lubuklinggau menunjuk sebanyak 5.500 orang sebagai penggiat anti narkoba yang disebar di 72 kelurahan dan mengangkat konsuler di delapan kecamatan untuk mengajak pecandu narkoba untuk sadar mengikuti rehabilitasi untuk menekan jumlah pecandu narkoba di Kota Lubuklinggau. Simpulan upaya pencegahan terhadap peredaran Narkoba yang terjadi saat ini terlebih di Kota Lubuklinggau, sarana prasarana perlu di tingkatkan lagi dengan kualitas pendeteksi yang lebih canggih. Penyuluhan dan pencegahan selalu diberikan seperti di kantor-kantor pemerintahan, di sekolah, maupun di kampus-kampus tersebut, pengawasan dari pihak kepolisian. Sistem penegakannya memberikan hukuman yang maksimal.Kata kunci : Penegakan Hukum,  Narkotika, Kriminologi.
Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penangulangan Tindak Pidana Korupsi Suwari Akhmaddhian; Diky Hikmatul Fittra; Yani Andriyani
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 13, No 01 (2022)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (414.468 KB) | DOI: 10.25134/logika.v11i02.2870

Abstract

KPK is a new institution with the authority which is often referred to as a superbody institution which has extra authority compared to other state institutions. The Corruption Eradication Commission was formed with the aim of increasing the efficiency and effectiveness of efforts to eradicate corruption. Corruption is indeed an extraordinary crime, and therefore its eradication must also be carried out in an extraordinary way. The purpose of this paper is to find out how the authority of the Corruption Eradication Commission (KPK) in the Corruption Eradication Code of Ethics and how the Theory of the State of Law in the Eradication of Corruption Crimes. The method used in writing this paper is normative juridical. Sources of data used are primary and secondary data sources. The results of this study are in carrying out the task of coordinating with agencies, supervising agencies, conducting investigations, investigations, and prosecutions, taking preventive actions, monitoring the implementation of state government, the authority of the Corruption Eradication Commission is regulated in Articles 7 to 14 of the Law. Law Number 30 of 2002 concerning the Commission for the Eradication of Criminal Acts of Corruption. In order to achieve the legal objectives as stated in Article 1 paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that Indonesia is a state of law, a State Institution that is Special in terms of eradicating Corruption Crimes is needed for the implementation of law and justice.
Asas Akuntabilitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Anggota Parlemen di Indonesia Suwari Akhmaddhian; Titan Triatna Kurniawan
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 10, No 02 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v10i02.2405

Abstract

The purpose of this study is to determine the principle of accountability plays an important role for the formation of good governance (Good Government) and to know the form of good governance can play an important role for the formation of accountability. The research method used by the author is Normative Juridical, with data collection tools through literature study. The results of the study showed that Good Governance or good governance wherein the thought originated that the management of public administration is the main issue in achieving towards "clean government" and the Accountability Principle is the principle that determines that each activity and the final results of the activities of the Provider The state must be able to be accountable to the people or people as the holders of the highest sovereignty of the state.Keywords: Accountability, good goverment. AbstrakTujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui asas akuntabilitas memegang peran  penting bagi terbentuknya pemerintahan yang baik (Good Goverment) dan untuk mengetahui bentuk pemerintahan yang baik bisa memegang peranan penting bagi terbentuknya akuntabilitas. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Yuridis Normatif, dengan alat pengumpul data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Good Governance atau pengelolaan pemerintahan yang baik dimana pemikiran tersebut bersumber bahwa pengelolaan administrasi publik merupakan issue utama dalam pencapaian menuju ”clean government” (pemerintahan yang bersih) dan Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.Kata Kunci : Akuntabilitas, good goverment.
Pelanggaran Kode Etik Advokat dalam Pembuatan Surat Kuasa Sari Aprilianti; Suwari Akhmaddhian
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 10, No 01 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (597.136 KB) | DOI: 10.25134/logika.v10i01.2177

Abstract

The purpose of this study is to find out how the form of accountability of an advocate for violations of the code of ethics in the power of attorney. The research method used is normative juridical, which is an approach method by studying the law which is conceptualized as a norm or rule that applies in society, and serves as a reference for everyone's behavior. data collection tool through library research. ata used secondary, that is data obtained through the study of documentation by reading scientific books, magazines, internet, newspapers and other readings related to research. The results of the study are violations given to Advocates not only refer to Law No. 18 of 2003 but are regulated in the Advocate Code of Ethics where in article 16 (1) the Advocate Code of Ethics given by the Organization to Advocates is almost the same as article 7 paragraph (1) Law No. 18 of 2003 which in article 16 paragraph (1) of the Advocate Code of Ethics states that "(1) Punishment given in a decision can be in the form of: Ordinary warning; Loud warning; Temporary stop for a certain time; and dismissal from membership of professional organizations.Keywords: sanctions; code of Ethics; ethics; advocate.AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggung jawaban seorang advokat terhadap pelanggaran kode etik dalam pembuatan surat kuasa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan dengan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. alat pengumpul data melalui studi kepustakaan. ata yang digunakan sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumentasi dengan cara membaca buku-buku ilmiah, majalah, internet, surat kabar dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian yaitu pelanggaran yang diberikan kepada Advokat tidak hanya mengacu pada UU no 18 tahun 2003 akan tetapi diatur pada Kode Etik Advokat yang dimana pada pasal 16 (1) Kode Etik Advokat yang diberikan oleh Organisasi kepada Advokat hampir sama dengan pasal 7 ayat (1) UU no 18 tahun 2003 yang dimana pada pasal 16 ayat (1) Kode Etik Advokat menyebutkan bahwa “(1) Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa: Peringatan biasa; Peringatan keras; Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu; dan Pemecatan dari keanggotaan Organisasi profesi.Kata Kunci : sanksi; kode etik; etika; advokat.
Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penambangan Ilegal Gas Bumi : Studi di Sumatera Selatan Iyan Nasriyan
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 9, No 02 (2018)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.262 KB) | DOI: 10.25134/logika.v9i02.2456

Abstract

The author conducted this research with the aim of analyzing illegal mining law enforcement in South Sumatra. The method used in this research is normative juridical, which is done by examining library materials or secondary data. The results of this study Illegal oil mining is one of the problems in the oil and gas sub sector which is currently still a challenge for the government. In Law Number 22 of 2009 concerning Oil and Gas has been regulated, activities that do not have licenses in upstream and downstream oil and gas business activities as stipulated in the laws and regulations are categorized as criminal acts.Keywords: Illegal Mining; Gas and Earth; ViolationAbstrakPenulis melakukan penelitian ini yaitu dengan tujuan menganasisis penegakan hukum penambangan illegal di Sumatra Selatan . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dilakukan yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini Penambangan minyak ilegal merupakan salah satu permasalahan dalam sub sektor migas yang saat ini masih menjadi tantangan bagi pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Migas telah diatur, kegiatan yang tidak memiliki izin dalam kegiatan usaha hulu dan hilir migas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai tindakan pidana.Kata Kunci : Penambangan Ilegal; Gas dan Bumi; Pelanggaran
Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Industri di Perairan Karawang, Jawa Barat Aji Pratama
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 11, No 01 (2020)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (707.587 KB) | DOI: 10.25134/logika.v11i01.2419

Abstract

The purpose of this study is to find out and analyze how environmental pollution is carried out by the PT Pertamina Hulu Energi (PHE) factory based on Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management or not and Applying appropriate sanctions against PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Type of descriptive research analysis with normative juridical approach. The results of the study revealed that the disposal of industrial waste by PT Pertamina Hulu Energi (PHE) in Karawang resulted in contamination of water in the environment around the factory and the application of administrative and civil sanctions.Keywords: Environmental Pollution, Environmental law AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pencemaran lingkungan yang dilakukan pabrik PT Pertamina Hulu Energi (PHE) berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau tidak dan Penerapan sanksi yang tepat terhadap PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Jenis peneltian deskriptif anlisis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian mengemukakan bahwa pembuangan limbah industri yang dilakukan oleh PT Pertamina Hulu Energi (PHE) di Karawang yang mengakibatkan tercemarnya air yang berada di lingkungan sekitar pabrik dan penerapan sanksi berupa administratif dan keperdataan.Kata Kunci: Pencemaran Lingkungan, Hukum Lingkungan
Permohonan Kepailitan demi Kepentingan Umum dalam Persperktif Asas Kepentingan Umum Hilda Ainy Apriliany
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 10, No 02 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (436.033 KB) | DOI: 10.25134/logika.v10i02.2401

Abstract

AbstractThe public interest is the interest of the Nation, the State, and society that must be realized by the government and used as much as possible for the prosperity of the people. The public interest still raises many interpretations in society. There are no clear boundaries or characteristics regarding the development criteria for the public interest as stipulated in the legislation. Basically the public interest must meet 2 criteria, namely what the activity is intended for and can provide benefits to the community. In the public interest, state law is not bound by a country's territorial boundaries because the law adjusts to all circumstances and events that involve a public interest. Including the national and state interests as well as the common interests of the people, taking into account social, political, psychological aspects based on the principles of National Development by heeding National Resilience and Archipelago Insight. The principle of public interest The principle that bases itself on the authority of the state to protect and regulate the interests in people's lives.Keywords: Bankruptcy, Principle of Public Interest, National Resilience AbstrakKepentingan umum adalah kepentingan Bangsa, Negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kepentingan umum masih menimbulkan banyak penafsiran dalam masyarakat. Tidak ada batasan atau karakteristik yang jelas mengenai kriteria pembangunan untuk kepentingan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Pada hakekatnya kepentingan umum harus memenuhi 2 kriteria yaitu kegiatan tersebut ditujukan untuk apa dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Kepentingan umum, hukum negara tidak terikat pada suatu batas-batas wilayah suatu negara karena hukum menyesuaikan diri sama semua keadaan maupun kejadian yang menyangkut suatu kepentingan masyarakat. Termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik, psikologis atas dasar asas-asas Pembangunan Nasional dengan mengindahkan Ketahanan Nasional serta Wawasan Nusantara. Asas kepentingan umum asas yang  mendasarkan diri pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat.Kata Kunci : Pailit, Asas Kepentingan umum, Ketahanan Nasional
Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuningan dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Mumuh Muhyiddin; Haris Budiman; Diding Rahmat
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 9, No 01 (2018)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (495.918 KB) | DOI: 10.25134/logika.v9i01.895

Abstract

The purpose of this research was to know the application of material criminal law to narcotics abuses criminal case based on Verdict of Kuningan District Court Number 176 / Pid.Sus / 2016 / PN.KNG and legal consideration used by judge in imposing criminal sanction on narcotics abuse case based on The Verdict of Kuningan District Court Number 176 / Pid.Sus / 2016 / PN.KNG. This research was conducted in Kuningan District, Kuningan District Court using normative juridical approach as well as primary and secondary data. Data was processed and analyzed qualitatively and then presented descriptively. From the research conducted, the authors get the result that was: the application of the material criminal law to the criminal case of narcotics abuse based on the Verdict of Kuningan District Court Number 176 / Pid.Sus / 2016 / PN.KNG has been precise with the fulfillment of the elements of Article 127 Paragraph (1) Sub-paragraph a of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics has been proven by declaring the defendant legally and convincingly guilty of committing criminal acts of Narcotics misuse; The legal considerations used by the judge in imposing criminal sanctions on cases of narcotics abuse based on the Verdict of the District Court of Kuningan Number 176 / Pid.Sus / 2016 / PN.KNG have been appropriate based on normative by looking at legitimate evidence instruments.Keywords: Verdict of District Court, Abuse, and Narcotics. AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 176/Pid.Sus/2016/PN.KNG serta pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 176/Pid.Sus/2016/PN.KNG. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kuningan yakni Pengadilan Negeri Kuningan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif serta data primer dan sekunder. Data diolah dan dianalisa secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif. Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil yaitu: penerapan hukum pidana materiil terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 176/Pid.Sus/2016/PN.KNG telah tepat dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dengan dinyatakannya terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika; pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 176/Pid.Sus/2016/PN.KNG telah sesuai berdasarkan pertimbangan yuridis normatif dengan melihat alat-alat bukti yang sah.Kata Kunci: Putusan Pengadilan Negeri, Penyalahgunaan, dan Narkotika.