cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suwari Akhmaddhian
Contact Email
suwari_akhmad@uniku.ac.id
Phone
+62232-8900796
Journal Mail Official
logika@uniku.ac.id
Editorial Address
Jalan Cut Nyak Dhien No.36A Cijoho Kuningan, Jawa Barat
Location
Kab. kuningan,
Jawa barat
INDONESIA
Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan
Published by Universitas Kuningan
ISSN : 2085997X     EISSN : 27154505     DOI : https://doi.org/10.25134/logika.v11i02
Core Subject : Humanities, Education, Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Logika adalah jurnal kajian multidispilin (Journal of Multidisciplinary Studies) yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Penerbitan jurnal ini bertujuan untuk menyediakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah bagi peneliti, mahasiswa dan dosen dilingkungan Universitas Kuningan maupun dari luar Universitas Kuningan yang mempunyai komitmen terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fokus dan Ruang Lingkup jurnal ini adalah Kajian yang bersifat Multidisipliner seperti : Administrasi Bisnis, Administrasi Publik; Akuntansi; Farmasi; Hukum; Kehutanan; Kesehatan; Lingkungan; Manajemen; Pendidikan; Teknollogi Informasi; dan ilmu lainnya..
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 90 Documents
 3   4   5   6   7 
Peluang Rekonsiliasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masa Lalu melalui Mekanisme Kebijakan Politik Pemerintah Daerah Syarif Nurhidayat
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 12, No 01 (2021)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v12i01.3755

Abstract

Resolving human rights in the past is still a homework for the Indonesian government. Law enforcement through human rights courts is seen as ineffective. The idea of a Truth and Reconciliation Commission (KKR) as an alternative consideration. However, the existence of Law no. 27 of 2004 concerning the Truth and Reconciliation Commission became the hope of the students before it developed after the cancellation decision by the Constitutional Court. Practical Truth and Reconciliation Commission Losing its legal umbrella straight away. Meanwhile in Palu City, the mayor carried out a breakthrough policy in the form of an official apology and then providing facilities to victims of the crimes of 1965/1966. The purpose of this research is to see rest and juridical restoration, and the Palu City policy can be seen as a reconciliation process. This research is a normative research with a statutory and conceptual approach. The results showed that reconciliation as an alternative to human rights settlement has a strong juridical justification, but in order to function in the form of a Truth and Reconciliation Commission, a law is needed as a legal umbrella. The policy of the Mayor of Palu cannot be viewed as reconciliation in the sense of a perfect process, because it only includes the process of revealing the truth, confessing victims and providing compensation. There is no guarantee of legal certainty, because there is no guarantee whatsoever that the process can negate the legal process for the perpetratorPenyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia. Penegakan hukum melalui mekanisme Pengadilan HAM dipandang tidak efektif. Gagasan adanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sebagai mekanisme di luar peradilan dipandang sebagai alternatif. Namun keberadaan UU No. 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menjadi harapan yang kemudian pupus sebelum berkembang pasca putusan pembatalan oleh Mahkamah Konstitusi. Praktis Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menjadi kehilangan payung hukum secara langsung. Sementara di Kota Palu, Wali Kota melakukan kebijakan trobosan berupa permohonan maaf secara resmi dan kemudian memberikan fasilitas kepada para korban kejahatan tahun 1965/1966. Menarik untuk ditelusur lebih jauh, apakah rekonsiliasi memiliki justifikasi yuridis untuk diselenggarakan, dan apakah kebijakan Kota Palu dapat dipandang sebagai proses rekonsiliasi? Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonsiliasi sebagai alternatif penyelesaian pelanggaran HAM berat memiliki justifikasi yuridis yang kuat, namun untuk dapat difungsikan dalam bentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi perlu adanya undang-undang sebagai payung hukum. Kebijakan Wali Kota Palu tidak dapat dipandang sebagai rekonsiliasi dalam artian proses yang sempurna, karena hanya memuat proses pengungkapan kebenaran, pengakuan korban dan pemberian kompensasi. Belum ada jaminan kepastian hukum, karena tidak ada jaminan apapun bahwa proses tersebut dapat menegasikan proses hukum bagi pelaku.
Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia Berkaitan dengan Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Rizky Arjuna T Girsang
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 12, No 01 (2021)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v12i01.3753

Abstract

The purpose of this study is to determine the relationship between law and economic development and to determine the relationship between law and economy when viewed from the aspect of the formation of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The research method used is juridical normative, namely the approach method by studying the law conceptualized as norms or rules that apply in the community. Data collection tool in the form of literature study. The results showed that the role of Law No. 5 of 1999 in economic development is to create a healthy and conducive business climate through regulating fair business competition. So that this guarantees legal certainty in equal business opportunities for business actors. With the existence of this law, everyone will have the same opportunity to carry out business activities and will result in economic efficiency and increase the welfare of the community. However, this can happen if it meets the legal requirements of Burg, who in his study of Law and Development states that law must have characteristics, namely:. 1. Stability ; 2. Predictability ; 3. Fairness ;  4. Education ; 5. The special development abilities of the lawyer.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum dan pembangunan ekonomi dan untuk mengetahui hubungan hukum dan ekonomi jika dilihat dari aspek pembentukan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative, yaitu metode pendekatan dengan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dimasyarakat. Alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa peranan Undang-Undang No. 5 tahun 1999 dalam pembangunan ekonomi adalah untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat dan kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat. Sehingga hal tersebut menjamin adanya kepastian hukum dalam kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha. Dengan adanya undang-undang tersebut maka setiap orang mendapat kesempatan yang sama dalam menjalankan kegiatan usaha dan akan menghasilkan efisiensi ekonomi serta peningkatan kesejahterahan masyarakat. Namun, hal tersebut dapat terjadi jika telah memenuhi syarat hukum dari Burg yang  dalam studinya tentang Hukum dan Pembangunan menyatakan bahwa hukum harus memiliki karakteristik berupa yaitu :   1. Stability ; 2. Predictability ; 3. Fairness ;  4. Education ; 5. The special development abilities of the lawyer.
Akibat Hukum Pemeriksaan Tambahan oleh Jaksa (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun) Ampuan Situmeang; Winsherly Tan; Agus Rosita
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 12, No 01 (2021)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v12i01.3896

Abstract

Indonesian is a constitutional state which aspires to provide justice, certainty and legal benefits for the community. In terms of realizing these legal goals, it is necessary to have law enforcers capable of carrying out the proper orders. The prosecutor is one of the law enforcers. However, in terms of exercising their authority, prosecutors are also faced with various problems, namely in conducting additional examinations. The purpose of this research is first, to determine the authority of the prosecutor to conduct additional examinations and second, to analyze the considerations, namely the Panel of Judges on the Decision of the Tanjung Balai Karimun District Court Number: 54 / PID.B / 2005 / PN. Tbk. The research method used in this research is normative juridical. The type of data used by the author in this study is primary data and secondary data.  The results of the research show that in the calculations with additional examinations by the prosecutor it can be carried out on various cases, namely: Cases that are difficult to prove, Cases that can disturb the public, Cases that can lead to state safety. Meanwhile, for other cases which do not fall into one of the 3 criteria above, no additional examination shall be carried out by the Public Prosecutor, but only by the investigator upon request or instruction from the Public Prosecutor.Negara Indoensia merupakan negara hukum yang memiliki cita-cita dalam memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Dalam hal mewujudkan cita-cita hukum tersebut, maka diperlukannya penegak hukum yang mampu menjalankan kewenangan sebagaimana mestinya. Jaksa atau penutut umum emrupakan salah satu penegak hukum yang dapat mewujudkan cita hukum tersebut. Namun, dalam hal melaksanakan kewenangannya, jaksa juga diperhadapkan dengan berbagai probelematika yaitu dalam melakukan pemeriksaan tambahan. Tujuan dalam penelitian ini yaitu pertama, untuk mengetahui mengenai kewenangan jaksa untuk melakukan pemeriksaan tambahan dan kedua, untuk menganalisis mengenai pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 54/PID.B/2005/PN. Tbk.  Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu berupa data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kaitannya dengan pemeriksaan tambahan oleh jaksa dapat dilakukan terhadap berksa perkara, yaitu: Perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, Perkara-perkara yang dapat meresahkan masyarakat, Perkara-perkara yang dapat membahayakan keselamatan negara. Sedangkan untuk perkara-perkara lain yang tidak termasuk salah satu dari 3 kriteria tersebut diatas tidak dilakukan pemeriksaan tambahan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi pemeriksaan tambahan yang dilakukan hanyalah oleh penyidik atas permintaan atau petunjuk Jaksa Penuntut Umum.
Tanggung Jawab Negara Asal Wabah terhadap Pandemi Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Pandemi Covid-19) Nadia Apriliyawati; Melly Aida; - Rehulina
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 12, No 01 (2021)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v12i01.3756

Abstract

The covid-19 case has spread to almost all countries in the world causing harm, so some countries want to hold China accountable as the country suspected of being the origin of the virus. This research aims to know, understand, and analyze the regulatory responsibilities of countries in international law and whether or not the country of origin of the covid-19 outbreak is held accountable for a global covid-19 pandemic. This research is normative legal research with a statutory approach. The results of this study explain that there are characteristics that must be met to hold China accountable for the covid-19 case, but it is not easy for China to be held accountable for this covid-19 case.Kasus covid-19 telah menyebar di hampir semua negara di dunia yang menyebabkan kerugian, sehingga beberapa negara ingin meminta pertanggungjawaban kepada Tiongkok selaku negara yang diduga menjadi asal virus tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pengaturan tanggung jawab negara dalam hukum internasional dan dapat atau tidak negara asal wabah covid-19 dimintai pertanggungjawaban terhadap suatu pandemi covid-19 yang meluas secara global. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat karakteristik yang harus dipenuhi untuk meminta pertanggungjawaban kepada Tiongkok atas kasus covid-19, tetapi sangat jelas tidak mudah untuk Tiongkok dimintai pertanggungjawaban atas kasus covid-19 ini.
Pelanggaran Penyelenggara Peer To Peer (P2P) Lending Financial Technology Ilegal Terhadap Debitur Teten Tendiyanto
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 12, No 01 (2021)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v12i01.4040

Abstract

AbstractThe purpose of this research is to determine the form of violation against illegal Peer to Peer (P2P) lending Financial Technology debtors and to find out legal protection against illegal Peer to Peer (P2P) lending Financial Technology debtors. The research method used in this research is normative-empirical, data collection tools in the form of literature study and interviews. The results show that the violation committed by the organizer against the debtor occurred at the time of registering and occurred when he was already a debtor at an illegal P2P lending company, and legal protection against debtors has not been fully carried out by OJK because OJK only protects debtors who register P2P lending who have OJK permits. Tujuan dari peneitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pelanggaran terhadap debitur Peer to Peer (P2P) lending Financial Technology yang tidak berizin dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap debitur Peer to Peer (P2P) lending Financial Technology yang tidak berizin. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative-empiris, alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelanggaran dilakukan penyelenggara terhadap debitur terjadi pada saat mendaftar dan terjadi pada saat sudah menjadi debitur pada perusahaan P2P lending illegal, dan perlindungan hokum terhadap debitur belum sepenuhnya dilakukan oleh OJK karena OJK hanya melindungi bagi debitur yang mendaftar P2P lending yang memiliki izin OJK. 
Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara Independen? Moh Rizaldi
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 12, No 01 (2021)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v12i01.3754

Abstract

Demonstrations that took place on a massive and widespread basis for days at the end of 2019, did not trigger lawmakers not to pass Law Number 19 of 2019 (KPK Law). One of the issues highlighted by the amendment to the law is the independence of the Corruption Eradication Commission (KPK). This study aims to correct the independence of the KPK. The research method used is legal research with a statutory approach, conceptual approach, and historical approach. The results of this study concluded that after the changes, The KPK is the auxiliary state organ, in the form of, an quasi independent  state agency. This change has implications for changing the status of KPK employees to state civil apparatus and KPK as objects of the right to inquiry the People's Representative Council (DPR). This research suggests that changes should be made to the KPK Law, especially in the method of decision making in the Supervisory Board. In addition, it is necessary to limit the scope of the DPR's inquiry rights against the KPK.Demonstrasi yang terjadi secara masif dan meluas selama berhari-hari di akhir tahun 2019, tidak menyulutkan pembentuk undang-undang untuk tidak mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU KPK). Salah satu isu yang disoroti dari perubahan UU tersebut adalah tentang independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penelitian ini bertujuan untuk mengoreksi independensi KPK. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian  hukum dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sesudah perubahan, KPK berkedudukan sebagai lembaga negara penunjang berjenis kuasi lembaga negara independen. Perubahan tersebut berimplikasi pada berubahnya status pengawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara dan KPK sebagai obyek hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penelitian ini menyarankan agar dilakukan perubahan terhadap UU KPK khususnya dalam metode pengambilan keputusan di Dewan Pengawas. Selain itu perlu kiranya membatasi ruang lingkup hak angket DPR terhadap KPK
Peran Hukum saat Pandemi sebagai Terobosan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Isnaini Apri Dawati; Shinta Rukmi Rukmi Budiastuti
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 12, No 01 (2021)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v12i01.3723

Abstract

The role of law during a pandemic affects what the government will do in disaster prevention and management as a breakthrough in realizing the welfare of society amid Covid-19. Given that Indonesia adheres to the concept of a walfare state which affects the welfare of the community where the government is more dominant in creating welfare. However, in needing the government, it requires a standard or basis, that basis is law. This proves that the law of human assistance, including the government in realizing prosperity during this pandemic, so that indirectly the law has an impact on the welfare of the community. As a result of this pandemic many people feel that their welfare is reduced, to overcome all that, various legal products are published as breakthroughs. To overcome the impact from economic, health, and other aspects, an example of a legal product related to impact management in the economic sector is the arrangement for the allocation of village funds through the direct cash assistance program (BLT) provided to the community with criteria for the poor based on data from the government and the allocation of village funds which was originally going to be used for development as infrastructure to be transferred to activities to handle the covid-19 pandemic outbreak as stated in Presidential Decree Number 54 of 2020.Peran hukum disaat pandemi berpengaruh terhadap apa yang akan dilakukan pemerintah terkait pencegahan dan penanggulangan bencana sebagai trobosan mewujudkan kesejahteraan masyarakat ditengah covid-19. Mengingat Indonesia meganut Konsep walfare state yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dimana pemerintahlah yang lebih dominan dalam mewujudkan kesejahteraan. Namun dalam bertindak pemerintah memerlukan adanya sebuah patokan atau dasar, dasar tersebut adalah hukum. Hal ini membuktikan bahwa hukum mengatur tindak manusia termasuk pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan di masa pandemi ini,sehingga secara tidak langsung langsung hukum memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.Akibat adanya pandemi ini banyak masyarakat yang merasakan kesejahteraannya berkurang ,untuk  mengatasi itu semua maka diterbitkanlah berbagai produk hukum sebagai trobosan untuk mengatasi dampak dari aspek ekonomi, kesehatan , dan lain sebagainya ,contoh produk hukum terkait penanngulangaan dampak dibidang ekonomi adalah pengaturan   pengalokasian dana desa melalui program (BLT) Bantuan Langsung Tunai yang diberikan kepada masyarakat dengan kriteria masyarakat miskin bedasarkan data dari pemerintah serta pengalokasian dana desa yang semula akan diperguanakan sebagai pembangunan infrasruktur dialihkan  untuk  kegiatan penanganan wabah  pandemi covid-19 sesuai dengan yang termuat didalam Perpres Nomor 54 tahun 2020 .
Alternatif Penyelesaian Sengketa Kelalaian Medik yang Berkeadilan di Indonesia Deri Mulyadi
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 11, No 02 (2020)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v11i02.3125

Abstract

The research objective is to analyze medical negligence dispute settlement in Indonesia by litigation (criminal and civil) and non-litigation. The research method is normative juridical. The results of the study are non-litigation medical negligence dispute settlement is a new breakthrough in the resolution of medical negligence disputes in Indonesia, namely mediation and honors assemblies of the Indonesian medical discipline (MKDKI). Conclusions are needed clear rules regarding medical negligence, medical risk, and medical dispute resolution that must be assessed based on the existing rules so as to produce identical rules based on structure, substance, and culture. Settlement of litigation medical negligence disputes we need to review again. Settlement of mediation medical negligence disputes and MKDKI is an alternative in resolving medical negligence disputes in Indonesia that we must think about for the protection and legal certainty for doctors and patients.Keywords: alternative dispute resolution; medical negligence AbstrakTujuan penelitian yaitu untuk menganasis penyelesaian sengketa kelalaian medik di Indonesia secara litigasi (pidana dan perdata) dan nonlitigasi. Metode penelitian yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian adalah penyelesaian sengketa kelalaian medik nonlitigasi merupakan terobosan baru dalam penyelesaian sengketa kelalaian medik di Indonesia yaitu mediasi dan majelis kehormtan disiplin kedokteran Indonesia (MKDKI). Simpulan diperlukannya aturan yang jelas mengenai kelalaian medik, risiko medik, dan penyelesaian sengketa medik yang harus dikaji berdasarkan kaidah-kaidah yang ada sehingga menghasilkan kaidah yang identik berdasarkan struktur, substansi, dan budaya. Penyelesaian sengketa kelalaian medik litigasi perlu kita kaji lagi. Penyelesaian sengketa kelalaian medik mediasi dan MKDKI merupakan alternatif dalam penyelesaian sengketa kelalaian medik di Indonesia yang harus kita pikirkan demi perlindungan  dan kepastian hukum untuk dokter dan pasien.Kata kunci : alternatif penyelesaian sengketa; kelalaian medik
Penerapan Asas Keterbukaan dalam Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Kuningan Guna Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Baik Erga Yuhandra; Suwari Akhmaddhian; Dede Suhendar
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 12, No 01 (2021)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v12i01.4597

Abstract

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, termasuk pengangkatan Perangkat Desa. Namun dalam hal pengangkatan Perangkat Desa masih sering mengedepankan prinsip kekeluargaan. Tujuan dari penelitian ini yaitu pertama, ingin mengetahui pengaturan tentang pengankatan Perangkat Desa, kedua untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana penerapan asas keterbukaan dalam pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Kuningan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan pengangkatan Perangkat Desa baik di tingkat pusat maupun daerah sudah di desain sesuai kebutuhan yang ada di masyarakat, kemudian implemtasi penerapan asas keterbukaan dalam pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Kuningan sejauh ini masih belum dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang berlaku disebabkan partisipasi masyarakat yang rendah juga perlu terobosan baru sosialisasi melalui medis sosial.
Keanekaragaman Jenis dan Karakteristik Habitat Burung di Ekosistem Mangrove Indramayu Nurdin Nurdin; Dede Kosasih; Toto Supartono; Nurul M Ghojali; Haydar Rahardian
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 12, No 02 (2021)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v12i2.5082

Abstract

Karangsong mangrove forest area is the result of rehabilitation then used as the location of ecotourism by Pantai Lestari groups. The purpose of this research is to know and analyze the diversity of bird species, and to know the habitat conditions of birds related to environmental factors. The research was conducted in the mangrove ecotourism area of Karangsong in two types of habitat, namely mangrove and beach habitat types. This reserch used the Indeks Point of Abundance (IPA) method and the MacKinnon list method of 10 species in collecting the data. The data were collected with the strip transect method for vegetation and the area species curve method with a sample plot of 10x10 meters.The result of this, of resear her found there were 20 species of bird from 7 family, which 16 species were found in mangrove habitat types and 4 species in coastal habitat types. The number diversity index (H') of waterbirds obtained is categorized as moderate with a value of 1.95. In vegetation analysis, the researcher found 9 type of vegetasi in mangrove and coastal habitat. Retrieval of data on environmental factors including weather with sunny condition, then the temperature and humidity ranges from 31-34.1 and 18% -74%, similarity (pH) 1.7-7.4, salinity obtained  26%  -30%,  disturbance  which were  found,  Those are  the activities  of ecotourism visitors, transportation (motorboats passing around the research location), fish anglers, and the activities of pond farmers.

Page 5 of 9 | Total Record : 90

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2018 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 02 (2023) Vol 14, No 01 (2023) Vol 13, No 02 (2022) Vol 13, No 01 (2022) Vol 12, No 02 (2021) Vol 12, No 01 (2021) Vol 11, No 02 (2020) Vol 11, No 01 (2020) Vol 10, No 02 (2019) Vol 10, No 01 (2019) Vol 9, No 02 (2018) Vol 9, No 01 (2018) More Issue