cover
Contact Name
Made Warka
Contact Email
rosalindael@untag-sby.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalhmk@untag-sby.ac.id
Editorial Address
Jl. Semolowaru 45 Surabaya Jawa Timur
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Mimbar Keadilan
ISSN : 08538964     EISSN : 26542919     DOI : -
Core Subject : Social,
Mimbar Keadilan is published by the Law Faculty Laboratory of Law Faculty, University of August 17, 1945, Surabaya. First published in 1996 and up to now there are as many as two editions per year. This journal gives readers access to download journal entries in pdf file format. Mimbar Keadilan is created as a means of communication and dissemination for researchers to publish research articles or conceptual articles. The Mimbar Keadilan only accepts articles related to the topic of law except business law.
Arjuna Subject : -
Articles 205 Documents
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Warka, Made; Dariati, Dariati
Mimbar Keadilan Jurnal Mimbar Keadilan Januari-Juni 2014
Publisher : Mimbar Keadilan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) didominasi oleh istri sebagai korban. Kekerasan dalam rumah tangga berkaitan erat dengan persoalan gender, adanya diskriminasi terhadap perempuan, serta diidentikkan dengan permasalahan pribadi dalam suatu keluarga. Kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri bukan hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis, ekonomi dan seksual. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, maka diharapkan penegakan hukum terhadap kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dapat dilakasnakan secara maksimal. Baik dengan melakukan penanggulangan secara penal maupun non penal. Sehingga hambatan-hambatan dalam penyelesaian kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dapat ditanggulangi. Penulisan bertujuan mengetahui pengaturan hukum kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, serta factor-faktor penyebab dan upaya penanggulangannya. Metode yang digunakan dalam penelitian normatif yatiu menelaah bahan hukum terkait dan menganalisis secara sistematis, peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Kata kunci: UU No 23 Tahun 2004, Kekerasan dalam rumah tangga. 
Pemberantasan Gratifikasi Dengan Pendidikan Michael, Tomy
Mimbar Keadilan Jurnal Mimbar Keadilan Januari-Juni 2014
Publisher : Mimbar Keadilan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Paradigma dalam terkait korupsi wajib diubah melalui pendidikan terutama di Maluku, Papua dan Nusa Tenggara Timur. Hal ini juga mewajibkan KPK sebagai lembaga antirasuah wajib dibubarkan karena telah merusak sistem hukum atau negara di Indonesia serta mengembalikannya kepada pihak kepolisan, kehakiman, kejaksaan.Kata kunci: gratifikasi, masyarakat, pendidikan. 
Penegakan Hukum Di Indonesia Terhadap Masalah ”mail order bride” (study atas penyelesaian masalah kawin pesanan di Nunukan, Kalimantan Timur) Karuniawati, Ika Paramita
Mimbar Keadilan Jurnal Mimbar Keadilan Mei-Nopember 2014
Publisher : Mimbar Keadilan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Perdagangan manusia adalah problem internasional. Bentuknya telah bertrans-formasi, dari perdagangan manusia untuk tujuan ketenagakerjaan, pekerja seksual dan organ tubuh hingga pengantin pesanan atau kawin pesanan. Indonesia yang menjadi salah satu negara pengirim dalam kasus trafficking, sampai saat ini belum bias menyelesaikan persoalannya meski telah dilakukan penegakan hokum baik secara nasional maupun dengan adanya perjanjian antar negara dalam pembe-rantasan perdagangan manusia. Kawin pesanan marak terjadi di Nunukan dengan Taiwan sebagai negara tujuan. Saat ini Indonesia dan Taiwan yang menjadi negara telah menyepakati perjanjian kerjasama penyelesaian konflik sebagai salah satu solusinya. Kata kunci: perdagangan manusia, woman trafficking, kawin pesanan.
PENYEMBUNYIAN IDENTITAS PELAKU TINDAK PIDANA OLEH INSAN PERS MENURUT KUHP DAN UU NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS Mada, Gading Tian
Mimbar Keadilan Jurnal Mimbar Keadilan Januari-Juni 2015
Publisher : Mimbar Keadilan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Pers dalam mendapatkan sebuah berita kriminal melalui cara investigasi, insan pers melakukan wawancara dengan cara menyembunyikan identitas pelaku tindak pidana. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan khususnya KUHP dan UU Nomor 40 tentang Pers. Insan pers yang menyembunyikan identitas pelaku tindak pidana seperti menyamarkan wajah, nama atau suara si pelaku itu berpedoman kepada hak tolak yang tercantum di dalam pasal 4 ayat (4) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan pasal (5) dan (7) Kode Etik Jurnalistik. Tetapi akan menjadi sebuah masalah jika Insan pers yang menyembunyikan identitas pelaku tindak pidana dalam melakukan wawancaranya tidak ditindaklanjuti dengan pemberitahuan kepada pejabat kehakiman atau kepolisian sesuai yang tecantum didalam pasal 165 KUHP bahkan seringkali insan pers mengetahui tindak pidana terlebih dahulu dibanding aparat penegak hukum. Walaupun UU Pers merupakan lex specialis, tetapi tetap menjadi persoalan apabila insan pers mengetahui tentang adanya suatu kejahatan, khususnya kejahatan yang terdapat dalam BAB VII Buku II KUHP tanpa melaporkannya kepada penyidik tetapi justru merahasiakan identitas dari pelaku kejahatan tersebut dan menyiarkannya. Tindakan insan pers yang demikian bertentangan dengan Pasal 165 KUHP yang berisi tentang kewajiban bagi setiap warga negara yang mengetahui tentang adanya suatu kejahatan untuk melaporkan kejahatan tersebut kepada pejabat kehakiman atau kepolisian. Sehubungan dengan itu, diharapkan kepada pembuat Undang-Undang untuk segera mengamandemen UU Nomor 40 Tahun 1999 jika ingin dikategorikan Lex Specialis karena i.si pasal serta ketentuan umum memuat bahwa UU Pers belum bisa mandiri menjadi UU Khusus karena masih dimungkinkannya UU lain untuk masuk dan mengaturKeywords : tindak pidana pers
Tindak Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia Afifah, Wiwik
Mimbar Keadilan Jurnal Mimbar Keadilan Januari-Juni 2014
Publisher : Mimbar Keadilan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Pemilihan anggota legislatif tahun 2014 diiringi dengan potensi permasalahan bidang hukum. Bentuk pelanggaran yang dapat terjadi dalam pemilu legislatif atau DPR RI, DPRD, dan DPD (dalam tulisan ini disingkat menjadi pemilu legislatif) secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu. Tindak pidana pemilu baru diperkenalkan oleh Undang-Undang No.8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tindak pidana pemilu adalah pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana dan diancam dengan sanksi pidana. Adapun tindak pidana pemilu memiliki karakter yang berbeda dengan tindak pidana umum yang tertuang dalam KUHP. Penelitian ini akan mengkaji ciri khusus atau karakteristik tindak pidana Pemilu berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.Kata Kunci : tindak pidana pemilu
Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Gresik) Prasetyawati, Endang; Karya, Dewi
Mimbar Keadilan Jurnal Mimbar Keadilan Mei-Nopember 2014
Publisher : Mimbar Keadilan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat, agar terhindar dan terbebas  dari kekerasan penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajad dan martabat kemanusiaan. Kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri , tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik tetapi juga penderitaan psikis. Oleh karena itu korban KDRT harus mendapat perlindungan secara maksimal. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istrinya dikategorikan sebagai perbuatan pidana karena terdapat kelakuan yang dilarang dan bersifat melanggar hukum, sehingga perbuatan itu mengandung sanksi yang dikenakan bagi yang melanggar larangan tersebut. Penelitian ini berusaha membahas permasalahan apakah ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi dasar bagi hakim dalam memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Gresik serta apakah yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.Kata kunci : tindak pidana, kekerasan dalam rumah tangga 
Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Pembunuhan Ibu Kandung Yang Dilakukan Oleh Anak Amanta, Bonny
Mimbar Keadilan Jurnal Mimbar Keadilan Mei-Nopember 2014
Publisher : Mimbar Keadilan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak : Kasus kriminalitas semakin peningkat baik secara jumlah maupun secara kualitas kasusnya. Tahun 2002, masyarakat Indonesia di gegerkan dengan adanya pembunuhan ibu kandung oleh anaknya. Faktor penyebab anak membunuh ibunya antara lain faktor ekonomi, lingkungan sosial, komunikasi, kepribadian dan pendidikan. Pertimbangan hakim dalam membuat keputusan didasarkan pada keterangan saksi, bukti yang telah dikumpulkan, unsur pemberat dan hal-hal yang memperingan. Terkait dengan kasus pembunuhan, maka penelitian ini akan menganalisa pertimbangan hakim dalam membuat keputusan.Kata Kunci : pembunuhan, pertimbangan hakim
PERADILAN RESTORATIF DAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Siregar, Ryan Gabriel
Mimbar Keadilan Jurnal Mimbar Keadilan Januari-Juni 2015
Publisher : Mimbar Keadilan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Peradilan restoratif tidak saja berdimensi tunggal pengendalian pelaku melainkan berdimensi tiga yaitu korban, pelaku dan masyarakat, sementara kepentingan negara diwakili oleh peran dari lembaga peradilannya sendiri. Banyak perkara pidana stigma akibat penjatuhan pidana pada dasarnya dapat dihapus melalui tindakan restoratif, karena selain kompensasi dan restitusi, restorasi dan rekonsiliasi memegang peranan penting menyembuhkan luka sosial akibat kejahatan. Penegakan hukum yang berdasarkan undang-undang akan memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab. Semua itu akan terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem.Keywords : peradilan pidana, peradilan restoratif
Kajian Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Mardijono, HR. Adianto; Handayani, Vivi
Mimbar Keadilan Jurnal Mimbar Keadilan Januari-Juni 2014
Publisher : Mimbar Keadilan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Tidak dapat dipungkiri apabila sektor industri yang berkembang telah menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional. Namun ekploitasi sumber-sumber daya alam oleh sektor industri seringkali menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan (misalnya kasus Lumpur Lapindo, adanya pencemaran yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat setempat). Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur secara khusus adalah adanya aturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Corporate Social Responsibility (CSR) secara konsisten dalam jangka waktu panjang akan menimbulkan rasa penerimaan akan kehadiran perusahaan keberlanjutan perusahaan dan juga Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dengan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Kondisi seperti inilah yang nantinya akan dapat memberikan keuntungan ekonomi bisnis bagi perusahaan yang bersangkutan serta masyarakat setempat. Penulisan ini bermaksud memperlihatkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebgai suatu kewajiban (mandatory) yang harus diatur dalam sebuah regulasi  atau merupakan kegiatan sukarela (voluntary) berdasarkan nilai moral dalam  dalam etika bisnis. Kata Kunci : tanggungjawab sosial dan lingkungan, perusahaan
Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Dan Upaya Hukum Konsumen Warka, Made; Sudarti, Sudarti
Mimbar Keadilan Jurnal Mimbar Keadilan Mei-Nopember 2014
Publisher : Mimbar Keadilan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh lembaga pebiayaan untuk melindungi kepentinganya adalah dengan menggunakan ikatan perjanjian pembiayaan konsumen. Perjanjian baku ini sebenarnya kurang memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap konsumen, dan justru lebih banyak dipergunakan sebagai sarana hukum bagi lembaga konsumen untuk mengalihkan resiko bagi  kemungkinan terjadinya kerugian yang diderita oleh lembaga pembiayaan konsumen kendaraan bermotor manakala konsumen melakukan wanprestasi. Seorang pembeli sepeda motor secara kredit adalah debitur yang melakukan perjanjian jual-beli dengan dealernya sebagai kreditur. Jika debitur wanprestasi atau  tidak melaksanakan kewajibannya melunasi kredit,  maka berdasarkan alasan syarat batal kreditur dapat membatalkan perjanjian. Dengan batalnya perjanjian maka kreditur dapat menarik kembali barang-barang yang telah diserahkannya kepada debitur. Kreditur tidak akan dengan cara paksa dan kekerasan menarik kendaraan dari debitur yang menunggak angsuran. Tujuan penelitian ini, untuk menganalisa perampasan paksa kendaraan bermotor dalam perspektif yuridis. Kata Kunci: Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor, Pembiayaan Konsumen.

Page 1 of 21 | Total Record : 205