Mimbar Keadilan
Mimbar Keadilan is published by the Law Faculty Laboratory of Law Faculty, University of August 17, 1945, Surabaya. First published in 1996 and up to now there are as many as two editions per year. This journal gives readers access to download journal entries in pdf file format. Mimbar Keadilan is created as a means of communication and dissemination for researchers to publish research articles or conceptual articles. The Mimbar Keadilan only accepts articles related to the topic of law except business law.
Articles
205 Documents
<![CDATA[ALIENASI DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Michael, Tomy]]>
<![CDATA[ Mimbar Keadilan Agustus 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Mimbar Keadilan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Di dalam kehidupan manusia, perkawinan selalu menjadi tujuan hidup. Perkawinan yang identik dengan kebahagiaan adalah penciptaan atas manusia itu sendiri, namun tanpa perkawinan manusia juga bisa mencapai kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup ini terkait dengan pemikiran universalisme. Kesemuanya menimbulkan permaslahan hukum yaitu dimanakah alienasi hak itu berada. Denagn penelitian normaif maka hasil yang diperoleh yaitu Pasal 33 UU No. 1-1974 tidak menghasilkan pemahaman yang kompleks karena ketika hak dasar manusia dinormakan maka terdapat pelanggaran terhadapnya. Sarannya yaitu tidak memasukkan perasaan pribadi dalam merancang suatu peraturan perundang-undangan.Kata kunci: alienasi, perkawinan, hak asasi manusia]]>
<![CDATA[EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP ]]>
<![CDATA[Soleh, Mohammad Afifudin]]>
<![CDATA[ Mimbar Keadilan Februari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Mimbar Keadilan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam praktek penyelesaian sengketa âAdministrasi Pemerintahanâ di Indonesia yang disebabkan ketiadaan lembaga eksekutorial, maupun landasan hukum yang kuat mengakibatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai daya paksa. Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara pun tidak mengatur dengan tegas dan jelas mengenai masalah daya paksa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dalam pelaksanaan Putusan benar-benar tergantung pada itikad baik Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mentaati hukum. Keadaan tersebut cukup memprihatinkan, karena prinsip akan adanya Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menempatkan kontrol yuridis dalam pemerintahan menjadi kehilangan makna dalam sistem birokrasi ketatanegaraan Indonesia. Rumusan masalah Bagaimana kekuatan hukum atas putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap? Apa sanksi bagi pejabat tata usaha negara yang tidak melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap? Putusan pengadilan tata usaha negara bersifat mengikat umum (erga omnes), maka kekuatan putusan pengadilan tata usaha negara tersebut sama dengan kekuatan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, suatu putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan sebagai berikut: 1) kekuatan mengikat; 2) kekuatan pembuktian; dan 3) kekuatan eksekutorial. Bagi pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) menurut Pasal 116 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat dikenai sanksi.Kata kunci: eksekusi putusan pengadilan, sanksi, sengketa]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA DALAM BIDANG INDUSTRI KREATIF DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ]]>
<![CDATA[Amin, Zainul]]>
<![CDATA[ Mimbar Keadilan Februari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Mimbar Keadilan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penegakan hukum hak cipta belum dilakukan secara maksimal sesuai Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599). Oleh karenanya, penulis meneliti penegakan hukum terhadap hak cipta dalam bidang industri kreatif di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dapat diselesaikan dengan penelitian hukum normatif. Penulis menyimpulkan bahwa kurangnya penegakan hukum sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta dalam bidang industri kreatif, oleh pengadilan terdakwa dijatuhi hukuman ringan, sehingga tidak mempunyai efek jera. Saran yaitu dengan melalui penyuluhan, seminar, lomba karya ilmiah, Wahana Musik Indonesia dan Sentral Lisensi Musik Indonesia sebagai lembaga manajemen kolektif harus bertindak aktif dan peneliti selanjutnya meneliti Kepolisian Republik Indonesia.Kata kunci: penegakan hukum, hak cipta, industri kreatif Indonesia]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM BIDANG PERINDUSTRIAN ]]>
<![CDATA[Sudariyanto, Muhammad Arif]]>
<![CDATA[ Mimbar Keadilan Februari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Mimbar Keadilan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkembangan perindustrian yang pesat mampu meningkatkan produk barang dan jasa yang bermutu di pasaran internasional maupun nasional, sehingga diperlukan standardisasi untuk menjamin serta melindungi hak konsumen dari produk dan jasa yang berbahaya untuk digunakan. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan berusaha  mencari bahan hukum sebanyak mungkin dan menitik beratkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur-literatur atau buku-buku yang berkaitan. Skripsi ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana yang dilakukan korporasi dalam tindak pidana Standar Nasional Indonesia (SNI). Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidanaSNI yang diatur pada Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian menggunakan teori identifikasi dimana pengurus dan/atau pemilik yang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan korporasi tersebut, sedangkan korporasi diberikan sanksi pidana denda serta pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan badan usaha sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 73.Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, korporasi, tindak pidana SNI]]>
<![CDATA[PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING ]]>
<![CDATA[Maharani, Maharani]]>;
<![CDATA[Suseno, Irit]]>
<![CDATA[ Mimbar Keadilan Februari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Mimbar Keadilan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara asing merupakan salah satu upaya perlindungan anak bertujuan melindungi anak dan membahagiakan mereka dengan memiliki keluarga yang melindungi, mendidik, serta memberikan kasih sayang. Persyaratan dan prosedur pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing dijelaskan dalam PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, serta UU No. 35Tahun 20014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan peraturan tersebut dapat diteliti bagaimana proses pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing dan akibat hukum bagi anak tersebut serta bagaimana perlindungan dari pemerintah. Dengan mengkaji permasalahan tersebut menggunakan metode yuridis normatif, terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal yang berkaitan dengan pengangkatan anak. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing harus dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak. Sebelum mendapat putusan dari Pengadilan.Kata kunci: perlindungan hukum, pengangkatan anak, warga negara asing]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM BIDANG PERINDUSTRIAN ]]>
<![CDATA[Sudariyanto, Muhammad Arif]]>
<![CDATA[ Mimbar Keadilan Februari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/mk.v0i0.1605
<![CDATA[Perkembangan perindustrian yang pesat mampu meningkatkan produk barang dan jasa yang bermutu di pasaran internasional maupun nasional, sehingga diperlukan standardisasi untuk menjamin serta melindungi hak konsumen dari produk dan jasa yang berbahaya untuk digunakan. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan berusaha  mencari bahan hukum sebanyak mungkin dan menitik beratkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur-literatur atau buku-buku yang berkaitan. Skripsi ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana yang dilakukan korporasi dalam tindak pidana Standar Nasional Indonesia (SNI). Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidanaSNI yang diatur pada Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian menggunakan teori identifikasi dimana pengurus dan/atau pemilik yang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan korporasi tersebut, sedangkan korporasi diberikan sanksi pidana denda serta pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan badan usaha sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 73.Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, korporasi, tindak pidana SNI]]>
<![CDATA[PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING ]]>
<![CDATA[Maharani, Maharani]]>;
<![CDATA[Suseno, Irit]]>
<![CDATA[ Mimbar Keadilan Februari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/mk.v0i0.1606
<![CDATA[Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara asing merupakan salah satu upaya perlindungan anak bertujuan melindungi anak dan membahagiakan mereka dengan memiliki keluarga yang melindungi, mendidik, serta memberikan kasih sayang. Persyaratan dan prosedur pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing dijelaskan dalam PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, serta UU No. 35Tahun 20014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan peraturan tersebut dapat diteliti bagaimana proses pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing dan akibat hukum bagi anak tersebut serta bagaimana perlindungan dari pemerintah. Dengan mengkaji permasalahan tersebut menggunakan metode yuridis normatif, terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal yang berkaitan dengan pengangkatan anak. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing harus dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak. Sebelum mendapat putusan dari Pengadilan.Kata kunci: perlindungan hukum, pengangkatan anak, warga negara asing]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PENERBITAN AKTA PERCERAIAN BAGI YANG BERAGAMA ISLAM ]]>
<![CDATA[As'ali, Saikho]]>
<![CDATA[ Mimbar Keadilan Februari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/mk.v0i0.1607
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kewenangan Penerbitan Akta Perceraian Bagi Yang Beragama Islam yang hingga saat ini Pengadilan Agama masih menerbitkan Akta Perceraian tersebut dengan berdasarkan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan dengan berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah Kewenangan Pengadilan Agama dalam menerbitkan Akta Perceraian tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor mulai dari faktor kewenangan Perngadilan Agama yang hanya terbatas pada hal “memeriksa, mengadili, dan memutus perkara†dan asas Lex specialis derogat legi generali yang memberikan ketentuan bahwa Undang-Undang yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis) yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang merupakan Undang-Undang yang semestinya mengatur tentang hal yang berkaitan dengan ketentuan perkara perdata tertentu, sementara UU No. 23 Tahun 2006 merupakan UU yang lebih khusus mengatur tentang Adimistrasi Kependudukan, termasuk Akta Perceraian, dan Kewenangan Peneribitan Akta Perceraian adalah berada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal tersebut didasarkan pada kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan seperti yang terurai secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang diperoleh secara mandat dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam hal ini adalah Bupati/Wali Kota.Kata kunci: kewenangan, akta perceraian]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS GARANSI SUKU CADANG SEPEDA MOTOR HONDA ]]>
<![CDATA[Ndun, Inthan Juwita]]>
<![CDATA[ Mimbar Keadilan Februari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/mk.v0i0.1603
<![CDATA[Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen yaitu dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang/atau jasa baginya, dan menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggaung jawab. Penghentian produksi sepeda motor Honda City Sport 1 berdampak kepada konsumen yang telah membeli dan menggunakan sepeda motor tersebut, kelangkaan suku cadang mengakibatkan konsumen kesulitan untuk mendapat suku cadang. Dalam Pasal 7 huruf e menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan. Layanan purna jual merupakan tanggung jawab pelaku usaha atas kualitas barang yang dijualnya yang dapat diberikan dalam bentuk konsultasi lanjutan, atau garansi berupa penggantian barang rusak, pemeliharaan, penyediaan suku cadang dan sebagainya. Pendekatan penelitan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pasal 25 UUPK menyebutkan bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan. Kelalaian pelaku usaha untuk menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan serta tidak atau gagal memenuhi jaminan atau garansi akan melahirkan gugatan konsumen untuk menutut ganti rugi.       Kata kunci: Perlindungan hukum, konsumen, garansi]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA KONTRAK YANG DI PHK SAAT MASA KONTRAK SEDANG BERLANGSUNG ]]>
<![CDATA[Permatasari, R A Aisyah Putri]]>
<![CDATA[ Mimbar Keadilan Februari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/mk.v0i0.1608
<![CDATA[Perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungannya dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah) terhadap pemerintah (yang memerintah). Berkaitan dengan rakyat, di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dalam bentuk lain. buruh adalah pekerja yang bekerja pada pengusaha dengan menerima upah. Perjanjian kerja sendiri dibagi menjadi dua diantaranya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu. Pengertian Pekerja Kontrak adalah yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), yaitu perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Apabila dalam perjanjian kerja pengusaha melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yaitu pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban pekerja, maka sangatlah penting untuk melakukan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh tersebut. Penulis disini akan membahas permasalahan mengenai perlindungan hak-hak pekerja kontrak yang di PHK dari perusahaan dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja kontrak yang di PHK sebelum masa kontrak berakhir. Tujuan dari penulis khususnya dibidang perburuhan adalah untuk mecegah pemutusan hubungan kerja sewenang-wenang dan menganalisis hak tenaga kerja kontrak yang telah dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebelum masa kontrak berakhir. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan masalah melalui statute approach dan conseptual approach. Hasil dari penulisan yang penulis bahas yaitu pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar gaji pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.Kata kunci: perlindungan hukum, pekerja kontrak, pemutusan hubungan kerja]]>
