cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+62247465407
Journal Mail Official
gemapublica@live.undip.ac.id
Editorial Address
Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro Building A, 1st floor Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Gema Publica : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 24609714     EISSN : 25481363     DOI : -
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Gema Publica provides media to publish scientific articles as a result of research and development in public administration study. Gema Publica limited to published the scope of public policy and management We accept contributions of research articles and conceptual (non-research) articles from authors in English (preferable). We put more emphasis on research articles.
Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (Lain-Lain)
Articles 80 Documents
 1   2   3   4   5 
EVALUASI PROGRAM PEMANENAN AIR HUJAN (RAIN WATER HARVESTING) BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG Debby Rinata Abadi; Kismartini Kismartini; Sundarso Sundarso
GEMA PUBLICA : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (788.98 KB) | DOI: 10.14710/gp.3.1.2018.1-13

Abstract

The formulation of climate change impacts in Semarang produced five major issues:  flooding, tidal flood, landslides, drought and outbreaks of infectious diseases. Rain Water Harvesting Program implemented by Regulation of the Minister of Environment No. 12 in 2009 was an attempt by Semarang government for adaptation to climate change. This evaluation aims to determine the results of the implementation and the factors that affect the implementation of the program. The results can be seen through the implementation of an evaluation process based on the Model Evaluation System Analysis in inputs, processes and outputs Based on Suitability Model by David C. Korten factors that support and hinder namely compatibility between programs with beneficiaries, the fit between programs by implementing organizations and the fit between user groups with the implementing organization. Based on the existing obstacles in the implementation of the Program Harvesting Rain Water Environment Agency of Semarang, the authors give a recommendation either: (1) changes in socialization patterns, (2) not only focus on physical development but the socialization benefits of using rainwater, (3) improving access to information for community, (4) make scientific criteria for target groups, (5) integrated with IMB licensing requirements.
LAPOR HENDI : JEMBATAN PENGADUAN YANG SETENGAH HATI Fiki Dzakiyati; Rosihan Widi Nugroho; Hadi Warsono
GEMA PUBLICA : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (847.456 KB) | DOI: 10.14710/gp.3.1.2018.64-75

Abstract

Lapor Hendi adalah layanan publik berbasis online untuk menyampaikan pengaduan, menyampaikan aspirasi dan berkomunikasi langsung dengan Pemkot Semarang. Inovasi ini menjadi sarana perbaikan layanan publik melalui peran aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan.  Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan pelayanan pengaduan Lapor Hendi serta faktor penghambat dalam layanan Lapor Hendi. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan studi kasus, pengambilan data melalui studi pustaka dan wawancara. Penelitian ini menggunakan teori William Dunn, 6 faktor dalam melalkukan evaluasi : efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan serta faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam kajian ditemukan ada 2 faktor utama yang menghambat Lapor Hendi yaitu Sumbar Daya Manusia (SDM) dan Teknologi. Untuk meningkatkan penyelesaikan pengaduan diperlukan SOP sebagai panduan layanan, bukti bahwa pengaduan telah diselesaikan dan kontak penanggung jawab jika masyarakat melakukan konfirmasi terhadap pengaduan. 
PEMBANGUNAN DAERAH PERBATASAN YANG TERABAIKAN: KAJIAN PERBATASAN KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS – SELAT MALAKA Raden Imam Al Hafis
GEMA PUBLICA : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (754.485 KB) | DOI: 10.14710/gp.3.2.2018.111-119

Abstract

Dengan bergulirnya pemerintahan dari yang awalnya sentralistik bertransformasi menjadi desentralisasi merupakan suatu keuntungan bagi daerah, terutama bagi kabupaten yang jauh dari jangkauan pemerintahan pusat. Harapan terbesar bagi daerah dengan adanya desentralisasi ini terutama bagi daerah perbatasan adalah pembangunan yang adil serta merata, terciptanya kesejahteraan tanpa ada keberpihakan pembangunan bagi setiap daerah yang hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Namun harapan dan keinginan masyarakat tersebut tidak terjadi disebagian daerah, khususnya di Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis yang notabennya adalah salah satu kabupaten terkaya di Indonesia yang menghasilkan minyak bumi dan sebagian besar Pendapatan Asli Daerahnya disumbangkan bagi pembangunan Negara Republik Indonesia. Untuk itu, kajian dalam tulisan ini membahas bagaimana hal tersebut terjadi di tengah negeri yang mempunyai kebijakan desentralisasi. Penyelesaian permasalahan daerah perbatasan Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis akan bisa dipecahkan apabila: 1. Adanya “political will” dari pemerintah itu sendiri; 2. Mengenali dan mengkaji secara mendalam mengenai potensi wilayah dan local wisdom yang ada; 3. Memahami sosial-ekonomi serta sosial-budaya penduduk setempat; 4. Mengidentifikasi ketersediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan pelayanan publik bagi masyarakat setempat; dan 5. Kebijakan pembangunan daerah perbatasan serta perumusan strategi pengembangan yang sesuai dan lokalita serta berkoordinasi dan bersinergi dengan antara pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih program dan pada akhirnya dapat menjadi sebab terhambat dan lambannya pembangunan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TOKO MODERN DI KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN Edi Setiawan; Retno Sunu Astuti
GEMA PUBLICA : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (740.326 KB) | DOI: 10.14710/gp.3.1.2018.14-25

Abstract

Modern Stores in Kajen Subdistrict increase rapidly in terms of numbers. The purpose of this study is to analyze the Implementation of The Modern Store Management, Guidance and Supervision Policy in Kajen Sub District, Pekalongan Regency and to analyze the supporting and inhibiting factors of the Implementation of the Policy. This study uses a qualitative approach, with the analysis of the policy implementatioin of the 5 C Protocol Adil Najam Model. The location of the study in Kajen Sub District. Modern Store policy implementation in Kajen Subdistrict seen from the arrangement (1) has referred to the RTRW Regional Regulation, but there is no legal protection of the Kajen Sub District RDTR and Zoning Arrangement (2) Not all of the Modern Stores construction has IUTM, not all meet the distance requirement and the stores was built at one side of the same road. The Implementation when viewed from the coaching side (1) The OPD coaching executor newly focuses on the Modern Stores Networking, (2) Partnerships with SMEs are not much connected yet, only implemented by Non-Networked Modern Stores. The Implementation when viewed from supervision (1) There is no reporting from the Modern Stores (2) There is no firmness in enforcement of the Perda. The supporting factors of the implementation of the policy are (1) the clarity of the implementers of the implementation and the authority, (2) the existence of a legal protection ranging from local regulations, regent regulation, Service standard, SOP, (3) conducive environmental conditions between the Modern Market and the traditional stores, while the inhibitor factors include (1) weak coordination of the policy implementors, (2) limited personnel lacking firmness in law enforcement, (3) no firmness in enforcement of rules, (4) low awareness of Modern Stores in managing Modern Store Business Licenses (IUTM) (5) limited public understanding of policy. The suggestions that I can convey are (1) need more intensive guidance (2) strengthening of SMEs (3) improving coordination (4) need to increase capacity and motivation for implementing policy implementation (5) need further research related to content from the Modern Store Policy
DILEMA KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) KE PASAR BLAURAN II KOTA SALATIGA M. Isa Thoriq; Muchamad Samsudin
GEMA PUBLICA : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1006.061 KB) | DOI: 10.14710/gp.3.2.2018.76-84

Abstract

The informal sector contributes greatly to the nation's economic development. Among the various forms of economic activity in this sector are street traders (PKL). The existence of street traders in various places has driven the economy of the community, but without good management, it will cause problems. The city of Salatiga as one of the cities in Central Java has an attraction for street traders, the existence of street traders in this city has experienced ups and downs due to the socio-economic conditions of the community. The government always regulates and manages the existence of street traders. In this case, the City Government of Salatiga through the Trade Office relocated street vendors who were on “Jalan Taman Pahlawan” to Blauran II Market. This study uses a qualitative descriptive method that looks at the problem of formulation of street traders relocation policy. Based on the conclusions of the results of this study that the incremental model of the formulation of street traders relocation has a direct impact on the street traders and the construction of Blauran II Market.
EVALUASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PESISIR DAN KEPULAUAN DI KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA Isran Abdul Syukur; Sri Suwitri
GEMA PUBLICA : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1233.685 KB) | DOI: 10.14710/gp.3.2.2018.120-135

Abstract

The utilization of coastal spatial in Ternate is always increasing, which one of the coastal in downtown Ternate especially in Ternate Tengah and its arround becoming a pledge of Ternate’s government in order to be service, trade, port and tourism center according to spatial planning and territory 2012-2032 with main purpose for increasing PAD (Pendapatan Anggaran Daerah) sources. The rapid development of coastal spatial utilization in Ternate without considering the coastal ecological aspects is worried to impact spreadly the abrasion in around coastal. The raising of economy and society activities in this coastal spatial become a necessity that can not be avoid as the center of Ternate’s society basic needs. However, the development of coastal spatial utilization has been shifted by the Ternate’s vision and mission that is BAHARI BERKESAN “Berbudaya, Agamais, Harmonis, Mandiri, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan”. This vision is materialized in the Ternate’s development mission 2011-2015 with the purpose of spatial planning that is “Mewujudkan Kota Ternate sebagai Kota Pesisir dan Kepulauan yang adil, Mandiri dan Berkelanjutan berbasis pada sektor unggulan jasa perdagangan, perikanan dan periwisata”. The result of this research showed policy commitment is required on the Ternate’s vision and mission to build Ternate as a town with coastal environment perspective and equitable, autonomous, sustainable archipelago had been ignored which coastal spatial and archipelago is not as a friendly spatial to the environment and society anymore.
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL PEMUGARAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI DESA NGOTET KAB. REMBANG TAHUN 2017 Natalia Kusuma Dewi; Melly Anggraeni; Ida Hayu Dwimawanti
GEMA PUBLICA : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (918.838 KB) | DOI: 10.14710/gp.3.1.2018.26-35

Abstract

Kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup (Suryawati, 2004: 122). Menurut Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Provinsi Jawa Tengah menempati posisi dua puluh satu dari tiga puluh empat provinsi dengan jumlah penduduk miskin sebesar 3,90 juta penduduk atau sebesar 11,32%. Dengan kondisi tersebut, saat ini terdapat lima belas kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang berada di bawah garis kemiskinan (Zona Merah) salah satunya adalah Kabupaten Rembang dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 sebesar 115,19 ribu atau sebesar 18,35% dari seluruh jumlah penduduk. Tingginya persentase penduduk miskin yang ada di Kabupaten Rembang tersebut mencerminkan masih banyaknya rumah penduduk yang masuk dalam kategori tidak layak huni. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun 2017 mulai melaksanakan Program Bantuan Sosial Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi penduduk miskin. Program tersebut salah satunya dilaksanakan di Desa Ngotet Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Namun dalam pelaksanaanya, masih dinilai kurang tepat sasaran dikarenakan terdapat beberapa kriteria yang tidak dilaksanakan dalam menentukan masyarakat atau kelompok masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial. Hasil penelitian menggunakan teori implementasi George C. Edwards III dengan fokus pada internal organisasi, terdapat beberapa indikator yang masih harus diperbaiki yaitu komunikasi yang berfokus pada konsistensi pelaksanaan; sumber daya baik dari sisi manusia dan anggaran; disposisi yaitu pengangkatan birokrasi dan insentif. Adapun yang sudah berjalan baik yaitu struktur birokrasi pada sisi mekanisme dan struktur birokrasi di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI DALAM UPAYA PEMERATAAN PEMBANGUNAN DI DESA PLESUNGAN KECAATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO Amni Zarkasyi Rahman; Diyah Novitasari
GEMA PUBLICA : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (735.976 KB) | DOI: 10.14710/gp.3.2.2018.85-91

Abstract

Law of Republic Indonesia Number 6 of 2014 concerning Villages as one of development policy raises an implication in the budgeting system, namely the emergence of The Village Funds (VF) and Village Fund Allocation (VFA) in the components of the Village Budget (APBDes). One of the objectives of the Village Law through VF and VFA is to ensure that basic infrastructure such as roads, canals, dikes, electricity and clean water in the village have been fulfilled so as to be able to support the smooth economic activities of the village. The road which is one of the basic infrastructure related to transportation and accessibility is key in the economy of a region. The existence of a good road facilitates access to an area and the community can more easily carry out their activities. This will certainly have a long-term impact on people's lives, one of which is increasing economic growth in the region, one of which can be seen with an increase in Gross Regional Domestic Product (GRDP). The important thing to study more deeply is how the availability of good road facilities in the village is able to contribute to the increase in GRDP.
IMPLEMENTASI PROGRAM PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER (PPK) DI SDN MANGKANG WETAN 02 KOTA SEMARANG Rise Aditya Anggraeni; Soedjono Soedjono
GEMA PUBLICA : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (773.182 KB) | DOI: 10.14710/gp.3.1.2018.36-45

Abstract

Character Education Strengthening Program is an educational movement under the responsibility of the education unit to strengthen the character of students through harmonization of the process of heart, taste, thought processing, and sports with involvement and cooperation between education units, families and communities as part of the National Movement Mental Revolution (GNRM). The purpose of this study was to determine the implementation of Character Education Strengthening in Mangkang Wetan 02 Elementary School Semarang City. This study uses a qualitative method, meaning that the main instrument in the study is the researcher himself. Data sources used include primary data sources and secondary data. The results showed that the implementation of Character Education Strengthening in Mangkang Wetan 02 Elementary School Semarang City was quite successful this can be seen from the level of decline in student delinquency but still needs improvement in the phenomenon of the implementation of school-based character education.
FORMULASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KARAWANG Amalina Amalina; Susilo Diliwanto Binasasi; Hartuti Purnaweni
GEMA PUBLICA : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (616.353 KB) | DOI: 10.14710/gp.3.2.2018.92-102

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis Formulasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Karawang. Adapun permasalahan di dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Proses Perumusan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan sebagai upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka ditunjang dengan berbagai macam teori dari para ahli yang mempunyai relevansi dengan variabel penelitian. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yakni observasi dan wawancara dengan menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif. Setelah peneliti menampilkan data empirik yang di temui di lokasi penelitian.Hasil penilitian di Kabupaten Karawang dalam perumusan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yakni: Proses Perumusan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Di Kabupaten Karawang diawali dengan perumusan masalah terkait dengan alih fungsi lahan dan tumbuh suburnya industri-industri di lahan 19 ribu Ha, dan pengurangan lahan pertanian di tahun 2015-2017 yakni 625 Ha. oleh sebab itu pemerintah kabupaten karawang menggunakan pendekatan kebutuhan lahan pertanian dan citra satelit untuk mengetahui luasan pertanian yang ada dan menjaga kabupaten karawang tetap eksis sebagai lumbung padi nasional. Dan Pemerintah Kabupaten Karawang memilih alternatif kebijakan terbaik kemudian dimasukan dalam Draf Naskah Akademik terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang nantinya akan menjadi draf Peraturan Daerah No 1 Tahun 2018. Alternatif kebijakan perlidungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini juga mengatur tentang insentif bagi petani yaitu adanya subsidi untuk bibit, obat-obatan pertanian, dan alat-alat penunjang pertanian hal ini agar para petani tidak mengalih fungsi lahan pertanian, tetapi 87,5 ribu Ha yang sudah dikunci sebagai zona hijau dan dengan adanya mapping memudahakan bangsa ini dalam mengetahui secara pasti berapa luas lahan pertanian untuk ketahanan pangan.

Page 2 of 8 | Total Record : 80

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2015 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2024) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 1 (2015) More Issue