Articles
80 Documents
<![CDATA[RASIONALITAS KEBIJAKAN KONSEPSI HUTAN DAN PENGHAPUSAN BATAS MINIMAL KAWASAN HUTAN 30 PERSEN ]]>
<![CDATA[Pungky Widiaryanto]]>
<![CDATA[ GEMA PUBLICA : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol 5, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (325.072 KB)
|
DOI: 10.14710/gp.5.2.2020.140-155
<![CDATA[Penghapusan luas minimal kawasan hutan 30 persen yang tertuang dalam RUU Cipta Kerja telah menjadi perdebatan banyak pihak. Definisi hutan dan kawasan hutan juga menjadi isu hangat dalam pembahasan kebijakan tersebut. Terlebih makna luas minimal 30 persen memiliki multi tafsir: dari hutan atau dari kawasan hutan. Untuk itu, tulisan ini juga menganalisis relevansi kebijakan luas minimal kawasan hutan dan definisi hutan. Dalam mengkaji hal tersebut, digunakan metode pendekatan analisis wacana kritis berdasarkan sejarah. Berdasarkan pengkajian yang bersifat kualitatif deskriptif ini, dapat ditarik benang merah: (1) hutan dan kawasan hutan memiliki multi definisi dan tafsir, (2) angka 30 persen untuk menentukan luas minimal kawasan hutan dipengaruhi kebijakan kehutanan ilmiah era kolonial, (3) angka 30 persen mempunyai beberapa kekurangan untuk kondisi saat ini, (4) penentuan luas minimal kawasan hutan seyogianya didukung dengan metode termutakhir, salah satunya dapat menggunakan analisis multi kriteria. Meski dari segi sejarah dan dampak angka 30 persen sudah tidak relevan lagi, pengambilan keputusan tidak hanya bersifat rasional teknis, tapi juga mempertimbangkan aspek legalitas dan politis.]]>
<![CDATA[Partnership Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata Kampung Leduwi Kota Semarang ]]>
<![CDATA[Ayu Siti Wahyuningsih]]>;
<![CDATA[Yuliana Rohmawati]]>;
<![CDATA[Retno Sunu Astuti]]>
<![CDATA[ GEMA PUBLICA : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol 5, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (414.073 KB)
|
DOI: 10.14710/gp.5.1.2020.58-71
<![CDATA[Contribution of creative industries on gross domestic products in 2018 reached Rp 1.105 trillion. Craft contributed 15.7% to national gross domestic products and became the second dominant subsector in Central Java. Leduwi village is determined to be a leather/imitation center in Decree Number 531/978 of 2017. The issuance of decree is expected to increase the number of tourist and impact on economic progress. Tourism can be used as a development tool to cultivate economic diversification, alleviate poverty and create a good relationship between stakeholders. Leduwi village failed to become a tourist destination because there is no partnership in the management of creative industry so the economic growth becomes slowly. This research method uses the study of the library. Partnerships require: (1) Two or more parties, both governments, private/business and community; (2) The similarity of vision in achieving a common goal (3) between government and private agreements in the management that further gives positive effect to the economy of the surrounding community; (4) Mutual need between stakeholders. Cooperation between private and government parties is required to develop tourism destinations of Leduwi village as well as community roles to play an active role in the planning and development of tourist destinations.]]>
<![CDATA[Implementasi Labelisasi Kedaluarsa Produk Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) ]]>
<![CDATA[Muhammad Nuqlir Bariklana]]>;
<![CDATA[Tika Ifrida Takayasa]]>;
<![CDATA[Siti Azizah]]>
<![CDATA[ GEMA PUBLICA : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol 5, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (243.148 KB)
|
DOI: 10.14710/gp.5.1.2020.15-26
<![CDATA[Food product labeling is one of the policies to ensure the quality of food products consumed by the public. The labeling policy is regulated in PP no.69 of 1999. One of the labeling policies is the obligation of food producers to include the product expiration date. Almost every year, a lot of findings of food products, especially the results of household industrial food products (P-IRT). This study seeks to formulate why the implementation of the PIRT expiration labeling policy is still not optimal. From the results of the study it was found that several factors influenced the implementation of this policy. The first was PIRT certification, especially at the extension stage and producer location review. The second is the understanding of PIRT producers regarding the expiration labeling. The third is limited human and financial resources. Fourth, consumers' concern that is still lacking is mainly related to attention to the expired labels of food products they consume.]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PASPOR DAN UNIT KERJA KANTOR IMIGRASI DALAM RANGKA FUNGSI PELAYANAN DAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Tony Yuri Rahmanto]]>
<![CDATA[ GEMA PUBLICA : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol 5, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (404.06 KB)
|
DOI: 10.14710/gp.5.2.2020.72-97
<![CDATA[Pendekatan pelayanan publik saat ini menjadi salah satu indikator keberhasilan berjalannya program pemerintah kepada masyarakat. Tuntutan tersebut rupanya berdampak pada Direktorat Jenderal Imigrasi yang melakukan inovasi dengan cara membentuk Unit Layanan Paspor (ULP) dan Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi dalam upaya mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi pencapaian kebijakan pembentukan ULP dan UKK Imigrasi dalam rangka pelaksanaan fungsi keimigrasian. Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan berbasis pada pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis. Penelitian ini menggunakan analisis model evaluasi kebijakan Context, Input, Process dan Product (CIPP) yang didukung oleh Metode Scoring. Sumber data diperoleh melalui proses wawancara, observasi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan capaian kebijakan pembentukan ULP dinilai berhasil dan sesuai dengan tujuan pembentukan dengan rata-rata persentase sebesar 91.93% sementara capaian kebijakan pembentukan UKK Imigrasi dinilai berhasil sebagian dengan rata-rata persentase sebesar 83.28% karena belum sesuai dengan tujuan pembentukan. Terdapat beberapa catatan permasalahan dominan diantaranya pertama, belum jelasnya aturan terkait tunjangan kinerja pegawai, durasi waktu “perbantuan” dan status kepegawaian bagi pegawai pemda yang diperbantukan pada UKK Imigrasi; kedua, belum siapnya kesisteman pada aplikasi SIMKIM v2 (tidak sinkronnya Biometric Matching System-BMR dan Billing Payment Record-BPR) yang menyebabkan tertundanya pelayanan penerbitan paspor; ketiga, ketimpangan antara ketersediaan dan kebutuhan SDM menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan fungsi keimigrasian pada unit kerja nonstruktural dan bertambahnya beban kerja pada Kanim Induk; dan keempat, belum tersedianya mekanisme monitoring dan evaluasi yang bersifat top down, sebagai contoh belum terdapat mekanisme evaluatif berbasis penilaian capaian terhadap unit kerja nonstruktural yang ada]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA UNTUK PENGEMBANGAN DESA WISATA DI KABUPATEN BANJARNEGARA ]]>
<![CDATA[Ismiyarto Ismiyarto]]>
<![CDATA[ GEMA PUBLICA : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol 4, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (314.312 KB)
|
DOI: 10.14710/gp.4.2.2019.78-98
<![CDATA[Kebijakan pengelolaan dana desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ditindaklanjuti dengan Peraturan PemerintahNomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (APBN). Kebijakan dimaksud memberi implikasi terhadap pengelolaan danadesa khususnya desa-desa di wilayah Kabupaten Banjarnegara, hal ini mengingat letakgeografis desa-desa, masyarakat setempat dan pemerintah kabupaten tersebutmendukung untuk menjadi desa wisata. Dalam penelitian ini implementasi kebijakanpublik berupa peraturan pemerintah yang merupakan kebijakan birokrasi, maka teoriyang dipergunakan implementasi kebijakan Model Edward III dengan menunjuk empatvariable yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Keempatvariabel atau aspek tersebut meliputi 1) komunikasi; 2) sumber daya; 3) disposisi; dan4) sruktur birokrasi. Desain yang dipergunakan untuk memecahkan masalah ini adalahmetode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yangdiarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secarasistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Implementasidana desa benar-benar diperuntukkan demi terwujudnya desa dan masyarakat desa yangmaju, kuat, mandiri dan sejahtera.]]>
<![CDATA[EVALUASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH 2018 ]]>
<![CDATA[Agus Fanar Syukri]]>;
<![CDATA[Riant Nugroho]]>
<![CDATA[ GEMA PUBLICA : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol 6, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (408.151 KB)
|
DOI: 10.14710/gp.6.1.2021.1-16
<![CDATA[Pembangunan nasional dan daerah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan konsep berkelanjutan berbasis pada sumber daya alam dan berwawasan lingkungan. Untuk mempercepat pembangunan kawasan di Provinsi Jawa Tengah telah dikeluarkan Peraturan Presiden nomor 79 tahun 2019 dengan menetapkan 3 kawasan di Jawa Tengah sebagai fokus, yaitu Bregasmalang, Kedungsepur dan Purwomanggung serta 5 kawasan lainnya sebagai kawasan pendukung. Untuk mengetahui hasil pembangunan daerah di seluruh Kota dan Kabupaten se-Provinsi Jawa Tengah pun telah dilakukan pengukuran indeks daya saing daerah (IDSD) pada tahun 2018. Dari perbandingkan hasil IDSD tahun 2018 di 3 kawasan fokus dan 5 kawasan pendukung, ternyata IDSD kawasan pengembangan tidak lebih tinggi nilainya, Bregasmalang 3,63 dan Kedungsepur 4,11 lebih rendah dari Petanglong 4,29; dan Purwomanggung 3,68 lebih rendah dari Subosukowonosraten 3,85 mengindikasikan bahwa kebijakan pengembangan kawasan untuk mempercepat pembangunan di Provinsi Jawa Tengah belum sepenuhnya berbasis bukti. Rekomendasi yang diberikan adalah agarkebijakan pengembangan kawasan di Provinsi Jawa Tengah ke depan lebih berbasis kepada bukti yaitu hasil IDSD yang setiap tahun dihitung indeksnya. ]]>
<![CDATA[Pemberdayaan UMKM Terdampak Pandemi Covid-19 oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang ]]>
<![CDATA[Melati Sukma]]>;
<![CDATA[Yoserizal Yoserizal]]>;
<![CDATA[Roni Ekha Putera]]>
<![CDATA[ GEMA PUBLICA : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol 6, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (254.264 KB)
<![CDATA[Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pemberdayaan UMKM terdampak pandemi Covid-19 Oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang. Penelitian ini di latarbelakangi oleh adanya pandemi covid-19 yang membuat ekonomi masyarakat lumpuh. Maka dari itu Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku UMKM agar tetap produktif dengan pembuatan masker pemberdayaan kepada pelaku-pelaku UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan obervasi. Sementara itu, teknik keabsahan data yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan teori Ambar Teguh Sulistiyani yang menggunakan tiga tahapan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu tahap penyadaran, tahap transformasi kemampuan, dan tahap peningkatan kemampuan intelektual, keterampilan dan terbentuknya inisiatif dan inovatif mencapai kemandirian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemberdayaan UMKM yang terdampak covid-19 di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang secara keseluruhan berjalan baik dari Tahap Penyadaran yang memunculkan kesadaran dari Pemberdayaan UMKM yang terdampak covid-19 di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu dilihat dari indikator persiapan adalah penyiapan petugas dan penyiapan lapangan membuat pelaksanaan program menjadi terstruktur dan juga penyiapan lokasi sasaran yaitu UMKM yang terdampak covid-19 di Kota Padang juga terlaksana dengan baik. Tahapan pengkajian terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang. Tahap Transformasi Pengetahuan yaitu pemformulasian rencana aksi tersusun dengan baik. Strategi pengembangan UMKM untuk tetap dapat bertahan dapat dilakukan dengan peningkatan daya saing dan pengembangan sumber daya manusianya dan Tahap Kemandirian yang merupakan tahapan dimana masyarakat sudah dapat secara mandiri yakni masyarakat dapat menyelesaikan pembuatan masker tepat dengan waktu yang telah diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Padang.Kata Kunci : Pemberdayaan, Covid-19, Usaha Kecil Mikro dan Menengah]]>
<![CDATA[Policy Interventions to Overcome the Impact of Covid 19 on Employment in the Tourism Sector ]]>
<![CDATA[Herbasuki Nurcahyanto]]>
<![CDATA[ GEMA PUBLICA : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol 6, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (471.524 KB)
|
DOI: 10.14710/gp.6.1.2021.28-42
<![CDATA[The Covid 19 pandemic (PC 19), which has spread to various parts of the world, has led to a decline in the world economy and an increase in unemployment in all sectors including the tourism sector. The government has taken various policies in overcoming PC 19, namely Large-Scale Social Restrictions (PSBB) and various other policies that have increasingly caused the deterioration of the tourism sector. Workers who work in the tourism sector are affected by this policy. Many of them were affected by layoffs or the closing of businesses that had been operated for a long time. The purpose of this research is to provide policy advice to the government in order to immediately solve the problem of unemployment, especially in the tourism sector. This study uses a qualitative approach with library data collection methods (desk research). The government with all managed resources are be able to generate quality tourism. The government are able to collaborate with all stakeholders to be able to lift the tourism sector and save workers from a prolonged economic downturn. Collaboration can be realized in a pentahelix model that involves academics, business, community, government and the media. ]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PROGRAM PELATIHAN KERJA UPTD BALAI LATIHAN KERJA DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Nina Widowati]]>
<![CDATA[ GEMA PUBLICA : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol 6, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (254.89 KB)
|
DOI: 10.14710/gp.6.1.2021.43-57
<![CDATA[The job training program which organized by UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang to be less effective. This research is a qualitative descriptive study using a purposive technique. The results showed that: 1) The job training program organized by the UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang is good enough but it cannot be said to be effective because it has not met the requirements that are said to be effective, which is related to the achievement of goals or results, efficiency, and systems. maintenance. The unachieved target of the alumni absorption of training programs to work for companies or to establish independent businesses, curricula that are only basic or basic, and a short training time have resulted in aspects of achieving goals or results less effective. Limited facilities and infrastructure have resulted in job training programs not running optimally and with quality so that the efficiency aspect is less effective. The training program that cannot be guaranteed to take place every year and the condition of the training equipment which is not well maintained causes the maintenance system aspect to be less effective. 2) The target factor and the amount of assistance are inhibiting factors for the effectiveness of the UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang. The lack of discipline of the participants during the training process has an impact on their lack of competence so that target factors hinder the effectiveness of the program. The not optimal amount of operational budget provided by the central government and regional governments also has an impact on the low quality of training tools so that they are less relevant to industry needs, this makes the amount of assistance a factor in the effectiveness of the program.]]>
<![CDATA[EVALUASI PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN PENGEMBANGAN UNIT PENGOLAH PUPUK ORGANIK ( UPPO ) DARI KEMENTERIAN PERTANIAN DI KABUPATEN SIMALUNGUN SUMATERA UTARA ]]>
<![CDATA[Moureen Veronica Priyono]]>
<![CDATA[ GEMA PUBLICA : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol 6, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (599.515 KB)
|
DOI: 10.14710/gp.6.1.2021.58-75
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyaluran program bantuan pupuk di Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun dan mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung penyaluran hibah pupuk oleh Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun dalam rangka produktivitas sawah dan kesejahteraan petani. Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan Bahwa berdasarkan keempat indikator yang telah dijelaskan diatas maka dapat diketahui bahwa evaluasi Program Pemberian Bantuan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dari Kementerian Pertanian Di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sudah berjalan dengan baik, dengan hasil yang sesuai dengan tujuan dari program tersebut, hasil dari program UPPO petani sangat terbantu karena kualitas dan produktifitas yang meningkat, begitu pula dengan biaya produksi yang sedikit, tetapi dalam pelaksanaan penyaluran bantuan program UPPO masih ditemukannya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang meminta persenan dari jumlah bantuan yang di salurkan kepada para petani di Kabupaten Simalungun. Dan Faktor Pendukung : Adanya anggaran dari pemerintah, dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adanya sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan dan diolah. Perhatian pemerintah terhadap pertanian. Faktor Penghambat : Masih kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya petani. Masih ada nya oknum pemerintah yang nakal dan tidak bertanggung jawab. Kurangnya ketegasan hukum.]]>
