cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kadek Agus Sudiarawan
Contact Email
agus_sudiarawan@unud.ac.id
Phone
+6281916412362
Journal Mail Official
agus_sudiarawan@unud.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Udayana Jalan Pulau Bali No.1 Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030550     DOI : 10.24843
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Wicara diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana secara berkala1 bulanan. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran hasil penelitian orisinal, para akademisi yaitu mahasiswa maupun dosen yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Acara Hukum Tata Negara Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Perdata Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,004 Documents
 2   3   4   5   6 
Tradisi Nyepeg Sampi Dalam Perspektif Hukum Dan Kebudayaan I Putu Dio Kusumayuda; I Gede Pasek Pramana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2020.v10.i01.p04

Abstract

The purpose of this article is to determine and analyze the meaning of the Nyepeg Sampi tradition from a cultural perspective. As well as to examine the elements of acts against the law in the context of implementing the nyepeg sampi tradition. This article is classified as a type of normative legal research that uses an invited approach and a conceptual approach which also contains supporting data to assess legal materials which are the basis for analyzing legal issues being discussed. Based on the results of the analysis, it is known that the meaning of the nyepeg sampi tradition for peoples live in Asak-Karangasem Village is a ritual that aims to maintain the balance of nature. Given the meaning of the tradition of nyepeg sampi, therefore the nyepeg sampi tradition cannot be classified as a form of crime against animals as referred to in the provisions of Article 302 of the Criminal Code. Key Words: Nyepeg Sampi Tradition, Law, Culture.
PENGATURAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA DENPASAR I Gede Agus Yuliarta; I Gusti Ngurah Wairocana; I Ketut Sudiarta
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 1 No 01 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Every human being has a need for a different life, and in the meeting of human needs itis require the adequate income. This situation also applies to the countries in which eachcountry there have needs that must be met. The need to finance the use of facilities andinfrastructure in the country, where infrastructure is intended for the benefit of society. Thefunds are used to fulfil the needs of the State is derived from abroad is usually acomplement to the fund, either in the form of foreign direct investment and loans madebilaterally or multilaterally. The funds raised from domestic savings obtained from thepublic, government savings or from the taxes paid by the public as a source of meetingthose needs. Taxes are another source to finance the national development in order toimprove the welfare of society. The tax is a contribution to the state (which can beenforced), which shall be payable by the payment to them under the rules do not getachievements back, which can directly appointed, and that use to finance publicexpenditures associated with the State's duty to govern.In the city of Denpasar there is a vacuum of norm, concering the regulation tax for thebuilding. The local regulation concering the tax for the building is not yet implemented.
WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI IGN Weda Mahendra; I Ketut Rai Setiabudhi; I Made Tjatrayasa
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 05, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In countries with high levels of corruption, goverment has no any credibility because the goverment has become part of the corruption and cannot be expexted to be aproblem solver expect law enforcement a gainst corruption, the state goverment and law enforcement institutios agencies to be apart of the coruption, it will be ditticult to realize a fair law enforcement in Indonesia.Based on these ideas, the formation of anti-coruption comission based on legislation No 30/2002 abaut anti-corruption commision is very important and promising for efforts to eradicate corruption in Indonesia which is more effective this caused by in accordance with the provision of article 3 legislation No. 30/2002 abaut anti-corruption commision explicitly : ”anti-Corruption commision is a state agency in carrying out its duites and authorites are independent and free from the influence of any power the explanation code of anti-corruption commision No. 30/2002.
REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Made Ana Wirastuti; I Ketut Suardita
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 03, September 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Undang-undang No 35 Tahun 2009, tentang narkotika dan apa menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, melalui pendekatan undang-undang. Maka dapat disimpulkan berdasarkan ketentuan Pasal 54 “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi”. Faktor penghambat dari pelaksanaan rehabilitasi penempatan pecandu narkotika yang disamakan oleh tindak pidana lain di Lembaga Pemasyarakatan, kurangnya tempat terapi rehabilitasi.
ANALISIS HUKUMAN KEBIRI UNTUK PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DITINJAU DARI PEMIDANAAN DI INDONESIA Putu Oka Bhismaning; I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 03, April 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judul dari jurnal ini adalah Analisis Hukuman Kebiri Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Pemidanaan di Indonesia. Hukuman kebiri merupakan reaksi dari banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak. Hak ini dikarenakan pidana penjara dianggap tidak efektif dalam mengurangi kasus kekerasan seksual pada anak. Permasalahan dalam tulisan ini adalah apakah hukum kebiri sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan sistem pemidanaan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Analisa yang didapatkan yaitu hukuman kebiri hanya berdasarkan pembalasan terhadap tindakan pelaku dan mengengampingkan perbaikan pribadi pelaku. Hukuman kebiri juga tidak tercantum dalam Pasal 10 KUHP mengenai jenis-jenis pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Maka hukum kebiri tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang hukum positif Indonesia dan hukum kebiri tidak sesuai dengan sistem pemidanaan di Indonesia.
KARAKTERISTIK GUGATAN WARGA NEGARA (CITIZEN LAWSUIT) DAN PERBANDINGANNYA DENGAN GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION) Ni Luh Ayu Desi Putri Pratami; I Nyoman Mudana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 04, Oktober 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini berjudul “Karakteristik Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) Dan Perbandingannya Dengan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)”. Gugatan warga negara adalah gugatan yang memungkinkan warga negara untuk menggugat pemerintah karena melakukan pelanggaran dalam hal memenuhi hak-hak warga negara, dimana pengajuan gugatan warga negara ini belum diatur dalam hukum di Indonesia, namun dalam prakteknya banyak pihak yang mengajukan gugatan jenis ini ke pengadilan sehingga kebanyakan kasusnya gugur atau ditolak di pengadilan. Namun dibalik itu semua, terdapat karakteristik yang membedakan gugatan warga negara dengan gugatan lainnya serta terdapat perbandingan berupa persamaan dan perbedaannya dengan gugatan perwakilan kelompok (class action).
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGATURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL Gusti Ayu Made Gita Permatasari; Komang Pradnyana Sudibya
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 03, Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebebasan untuk mengungkapkan pendapat tertulis dan lisan telah menjadi hak setiap Warga Negara Indonesia yang telah diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada era ini orang bisa dengan mudah mengakses media sosial dan mengekspresikan pendapatnya. Setiap pendapat harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang ada. Kebebasan berpendapat yang tidak terbatas bisa mengakibatkan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian (Hate Speech). Tindak pidana ujaran kebencian di Indonesia belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan pertanggungjawaban serta pembuktian tindak pidana ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian dengan menganalisa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum. Dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang baru mengakibatkan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian menjadi lebih memiliki kepastian hukum dan meminimalisir terjadinya multi tafsir serta sudah mengakomodir alat bukti baru untuk pembuktian tindak pidana ujaran kebencian (Hate Speech). Kata Kunci : Ujaran Kebencian, Pertanggungjawaban Pidana, Media Sosial
Perlindungan Tindak Pidana Perkosaan Selama Proses Peradilan Pidana Ni Putu Ari Manik Wedani; Nyoman Satyayudha Dananjaya
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korban tindak pidana perkosaan biasanya mengalami trauma yang berat dan rasa malu dari kejahatan yang dialami sehingga perlu diberikan perlindungan hukum, terutama dalam mencari keadilan di dalam persidangan. Adapun permasalahan yang di hadapi yaitu : apakah yang melatarbelakangi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan? Dan bagaimanakah perlindungan hukum yang dapat di berikan bagi korban tindak pidana perkosaan dalam menghadapi proses peradilan pidana? Metode penelitian yang di pergunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Latar belakang diperlukannya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan karena korban mengalami penderitaan secara fisik da psikis yang pemulihannya memerlukan waktu yang cukup lama pemulihannya sehingga pada saat menghadapi proses pemeriksaan dan peradilan perlu mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi korban tindak pidana perkosaan dibagi menjadi tiga tahapan yaitu: sebelum sidang pengadilan, selama sidang pengadilan, dan sesudah sidang pengadilanKata kunci : Perlindungan, Korban, Perkosaan,Peradilan
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DENPASAR Hermon N. H. Hutasoit; Gde Made Swardhana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 11 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online di Wilayah Hukum Polresta Denpasar. Perkembangan teknologi yang pesat pada saat ini menjadi peluang besar bagi para pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatannya. Tindak pidana perjudian saat ini sudah masuk ke dunia Internet yang sekarang dikenal sebagai judi online. Dalam mengurangi tingkat kriminalitas tindak pidana judi online perlu diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana judi online dan upaya penanggulangannya. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penulisan empiris yaitu berkonsentrasi pada penelitian data primer dengan teknik wawancara yang dilakukan di Polresta Denpasar. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus judi online di wilayah Hukum Polresta Denpasar adalah faktor internal yaitu niat, sifat, bakat dan daya emosional, dan juga faktor eksternal yang meliputi faktor ekonomi, perilaku yang dipelajari (differential association), dan sarana dan prasarana. Upaya penanggulangan yang bersifat preventif yaitu dengan memberi himbauan dan melakukan pengawasan di dalam dunia maya menggunakan media Internet. Penanggulangan yang bersifat represif yaitu melakukan penangkapan, pemerosesan, lalu pengajuan ke pengadilan dan penjatuhan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Kata Kunci : Upaya Penanggulangan, Tindak Pidana, Judi Online
Peran Kejaksaan Dalam Upaya Asset Recovery Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Bali) Anak Agung Gede Janaindra; I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana korupsi seringkali mengidentikkan terhadap suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara. Tindak pidana korupsi seringkali diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi. Upaya asset recovery di Indonesia dan dengan cara apa penindakan beserta peran kejaksaan dalam tindak pidana korupsi. Dalam penulisan jurnal ini permasalahan yang diangkat adalah bagaimana peran Kejaksaan dalam upaya asset recovery akibat tindak pidana korupsi, serta bagaimana kendala yang di hadapi oleh Kejaksaan Tinggi Bali dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Tujuan dari penulisan jurnal ini untuk mengetahui peran Kejaksaan dalam upaya asset recovery akibat tindak pidana korupsi dan bagaimana kendala yang di hadapi oleh Kejaksaan Tinggi Bali dan upaya yang di lakukan untuk mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian ilmiah yang menjelaskan fenomena hukum tentang terjadinya kesenjangan antara norma dengan perilaku masyarakat (kesenjangan antara das Sollen dan das Sein atau antara the Ought dan the is atau antara yang seharusnya dengan senyatanya di lapangan). Obyek penelitian hukum empiris berupa pandangan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam penerapan hukum. Peran Kejaksaan dalam aseet recovery akibat tindak pidana korupsi diatur di dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Page 4 of 101 | Total Record : 1004

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 06 (2023) Vol 12 No 05 (2023) Vol 12 No 04 (2023) Vol 12 No 03 (2023) Vol 12 No 02 (2023) Vol 12 No 01 (2022) Vol 11 No 12 (2022) Vol 11 No 11 (2022) Vol 11 No 10 (2022) Vol 11 No 9 (2022) Vol 11 No 8 (2022) Vol 11 No 7 (2022) Vol 11 No 6 (2022) Vol 11 No 5 (2022) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 10 No 12 (2021) Vol 10 No 11 (2021) Vol 10 No 10 (2021) Vol 11 No 1 (2021) Vol 10 No 9 (2021) Vol 10 No 8 (2021) Vol 10 No 7 (2021) Vol 10 No 6 (2021) Vol 10 No 5 (2021) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 9 No 12 (2020) Vol 9 No 11 (2020) Vol 9 No 10 (2020) Vol 10 No 1 (2020) Vol 9 No 9 (2020) Vol 9 No 8 (2020) Vol 9 No 7 (2020) Vol 9 No 6 (2020) Vol 9 No 5 (2020) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 8 No 12 (2019) Vol 8 No 11 (2019) Vol 8 No 10 (2019) Vol 9 No 1 (2019) Vol 8 No 9 (2019) Vol 8 No 8 (2019) Vol 8 No 7 (2019) Vol 8 No 6 (2019) Vol 8 No 5 (2019) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol. 07, No. 05, November 2018 Vol.07, No. 04, Agustus 2018 Vol. 07, No. 03, Mei 2018 Vol. 07, No. 02, Maret 2018 Vol. 07, No. 01, Jan 2018 Vol 8 No 1 (2018) Vol. 06, No. 05, Desember 2017 Vol. 06, No. 04, Oktober 2017 Vol. 06, No. 03, Jun 2017 Vol. 06, No. 02, April 2017 Vol. 06, No. 01, Januari 2017 Vol. 05, No. 06, November 2016 Vol. 05, No. 05, Juli 2016 Vol. 05, No. 04, Juni 2016 Vol. 05, No. 03, April 2016 Vol. 05, No. 02, Februari 2016 Vol. 05, No. 01, Februari 2016 Vol. 05, No. 02, Juni 2015 Vol. 04, No. 03, September 2015 Vol. 04, No. 01, Februari 2015 Vol. 03, No. 03, Juli 2014 Vol. 03, No. 02, Mei 2014 Vol. 03, No. 01, Maret 2014 Vol. 02, No. 02, April 2013 Vol. 01, No. 05, November 2013 Vol. 01, No. 04, September 2013 Vol. 01, No. 03, Juli 2013 Vol.2, No.1 Edisi Februari 2013 Vol 1 No 01 (2012) More Issue