Kertha Semaya
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Articles
2,262 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN TERHADAP PENGGUNA LAYANAN SELULER YANG TERGANGGU DENGAN ADANYA SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) SPAM ]]>
<![CDATA[Anak Agung Ngurah Adhi Surya Utama]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sri Indrawati]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (185.33 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i09.p09
<![CDATA[Tujuan studi ini adalah hendak untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan konsumen terhadap adanya SMS spam akibat bocornya data pribadi pengguna jasa layanan seluler. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menujukan bahwa adanya persaingan usaha yang ketat mengakibatkan pelaku usaha menggunakan segala motode termasuk membeli data pribadi pengguna jasa layanan seluler untuk dapat dikirimkan SMS SPAM agar dapat memperkenalkan usahanya dengan lebih luas dan murah. Dalam situasi ini, konsumuen selaku pelanggan layanan seluler yang menjadi pihak yang dirugikan tentu dapat mengajukan tuntutan baik dalam upaya litigasi dan non litigasi. Pihak yang dirugikan pun berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi Teknologi, pihak yang dirugikan pun dapat meminta kompendasi kompensasi yang dapat dilakukan melalui metode arbritase, mediasi maupun konsiliasi. The purpose of this study is to find out and understand the form of consumer protection against SMS spam due to the leakage of personal data of cellular service users. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that the existence of intense business competition has resulted in business actors using all methods, including buying personal data of cellular service users to be able to send SPAM SMS in order to introduce their business more broadly and cheaply. In this situation, consumers as cellular service customers who are the aggrieved parties can certainly file claims in both litigation and non-litigation efforts. The aggrieved party also has the right to file a claim for compensation to the telecommunications technology operator, the aggrieved party can also ask for compensation which can be done through arbitration, mediation or conciliation methods.]]>
<![CDATA[KONSTITUSIONALITAS PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ]]>
<![CDATA[Gede Bagus Adhi Prasadana]]>;
<![CDATA[I Gede Yusa]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (202.75 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i09.p14
<![CDATA[Tujuan studi ini untuk mengkaji konstitusionalitas penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (YME) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 97/PUU-XI/2016 karena secara empiris masih terdapat diskriminasi terhadap penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan YME setelah Putusan Mahkamah Konstitusi diberlakukan. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa masih terdapat diskriminasi kepada penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan YME meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi 97/PUU-XI/2016 sudah diberlakukan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yakni tidak diketahuinya soal Putusan Mahkamah Konstitusi oleh dinas-dinas terkait, artinya tidak terdapat kordinasi antara jajaran pemerintahan. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan sejajar dengan undang-undang karena pengujian uji materiil ke Mahkamah Konstitusi yaitu pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sehingga Putusan MK kedudukannya sejajar dengan undang-undang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Harmoniasi peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan dalam hal ini dengan segera melakukan perubahan materi muatan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan oleh DPR dan Presiden dan segera melakukan sosialiasi agar hak-hak konstitusional warga negara dapat terpenuhi. The purpose of this study is to examine the constitutionality of adherents of the belief in God Almighty (YME) after the Constitutional Court Decision 97/PUU-XI/2016 because empirically there is still discrimination against adherents of the belief in God Almighty after the Constitutional Court's decision was enforced. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that there is still discrimination against adherents of the belief in God Almighty even though the Constitutional Court Decision 97/PUU-XI/2016 has been enacted. This is due to several things, namely the lack of knowledge about the Constitutional Court Decision by the relevant agencies, meaning that there is no coordination between government ranks. The position of the Constitutional Court Decision can be said to be parallel to the law because the judicial review of the Constitutional Court is the judicial review of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia so that the Constitutional Court's decision has an equal position with the law in this case Law Number 23 Year 2006 concerning Population Administration. Harmonization of laws and regulations is urgently needed in this regard by immediately making changes to the content of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration by the DPR and the President and immediately conducting socialization so that the constitutional rights of citizens can be fulfilled.]]>
<![CDATA[UPAYA ATAS KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF PEJABAT TATA USAHA NEGARA PASCA JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA ]]>
<![CDATA[Rahmadian Novira]]>;
<![CDATA[I Gusti Ayu Putri Kartika]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (330.452 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i09.p10
<![CDATA[Studi ini bertujuan mengidentifikasi kepastian hukum keputusan fiktif positif (Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan Pasca judicial review UU Cipta Kerja) dan bentuk sarana perlindungan hukum yang dapat digunakan masyarakat apabila tidak diterbitkannya keputusan terhadap permohonan yang dianggap dikabulkan (fiktif positif) pasca judicial review UU Cipta Kerja. Studi ini memakai metode penelitian hukum normatif, pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari studi (1) Terhadap Pasal 53 UUAP pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas UU Cipta Kerja terdapat kekosongan hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum kepada masyarakat dan berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan pemerintah atas masyarakat, karena semakin singkatnya waktu memproses permohonan yang berpotensi terdapatnya keputusan yang diterbitkan dengan tergesa-gesa dan tidak cermat, tidak diatur mekanisme untuk mendapatkan keputusan dan/atau tindakan atas fiktif positif, tidak ada aturan pelaksana yang sudah diperintahkan, serta tidak ada lagi lembaga independen yang mampu memaksa dan memberikan jaminan agar badan dan/atau pejabat pemerintah menetapkan keputusan atau melaksanakan tindakan atas fiktif positif. (2) Sarana Perlindungan hukum yang dapat dilakukan masyarakat untuk mendapatkan penyelesaian jika terjadi fiktif positif yaitu melakukan pengaduan secara tertulis kepada penyelenggara pelayanan publik dan Lembaga Ombudsman. This Study, intends to identifies the legal certainty of positive fictitious (Article 53 Government Administration Act after enactment of Cipta Kerja Act) and the kind of legal protection facilities that can be used by the public if a decision is not issued on an application deemed granted (positive fictitious) after enactment of Cipta Kerja Act. This study uses normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results of the study is : (1) Towards Article 53 of UUAP after enactment of Cipta Kerja Act and after the Mahkamah Konstitusi decision, there is a legal vacuum that creates legal uncertainty and has potential to cause government arbitrariness over the society, bacause shorter processing time for application may be cause decisions published hastily and carelessly, there is no regulated mechanism for obtaining decisions and/or actions on positive fictitious, there are no regulation that have been ordered by this Act, and there are no longer independent institutions has capable of coercing and providing guarantees that the government will issue a decision or take action upon the positive fictitious. (2) Legal protection facilitie, that can be used by the society to get solution for a positive fictitious is making a written complaint to the public service provider and to the Ombudsman.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN WARALABA (STUDI PADA PERJANJIAN WARALABA C’BEZT DENPASAR) ]]>
<![CDATA[I Made Parta Wedhana Dwiyoga]]>;
<![CDATA[Putri Triari Dwijayanthi]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (202.225 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i09.p15
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendalami perlindungan hukum bagi franchisee dalam pelaksanaan perjanjian waralaba (studi kasus pada perjanjian waralaba C’bezt Denpasar). Jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (the statute approach) dan fakta (fact approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam praktiknya perjanjian waralaba C’bezt belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan landasan hukum waralaba yakni Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba dan masih ditemukan adanya pelanggaran oleh franchisor kepada franchisee , sehingga menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi franchisee . Penyelesaian kasus wanprestasi dan komitmen dalam menegakkan perlindungan hukum bagi penerima waralaba C’bezt Denpasar dilakukan melalui upaya penyelesaiannya melalui tahapan pemberitahuan, musyawarah, dan litigasi. Dalam pelaksanaan waralaba disarankan bagi franchisee dan franchisor harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama agar kasus wanprestasi dapat diminimalisir sehingga kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. This study aims to explore legal protection for franchisee s in the implementation of franchise agreements (a case study on the Denpasar C'bezt franchise agreement). The type of research used is normative juridical which is descriptive in nature with the statute approach and facts (fact approach). The results of the study indicate that, in practice, the C'bezt franchise agreement has not been fully implemented in accordance with the legal basis of the franchise, namely Government Regulation no. 42 of 2007 and still found violations by the franchisor to the franchisee , causing injustice and harm to the franchisee . Settlement of default cases and commitments in enforcing legal protection for C'bezt Denpasar franchisee s is carried out through settlement efforts through the stages of notification, deliberation, and litigation. In the implementation of franchising, it is recommended that franchisee’s and franchisor’s must carry out their obligations in accordance with mutually agreed agreements so that cases of default can be minimized so that both parties benefit equally.]]>
<![CDATA[DUALISME PENERAPAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH TERHADAP RUMAH TOKO ]]>
<![CDATA[Bodhi Alivian]]>;
<![CDATA[R. Ismala Dewi]]>;
<![CDATA[Enny Koeswarni]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (489.779 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i09.p11
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini untuk menganalsis pengaturan dan realita yang ada dalam masyarakat mengenai kepemilikan hak atas tanah terhadap rumah toko serta prosedur dan dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan proses peningkatan hak atas tanah terhadap rumah toko sebagai hak turun menurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dimiliki subjek hukum di Indonesia sesuai dengan Pasal 20 UUPA. Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk menunjang penelitian dengan data sekunder berupa studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan hak atas rumah toko menjadi Hak Milik sudah seharusnya dilaksanakan sesuai dengan Pasal 94 PP 18/2021 sebagai peraturan baru yang mengesampingkan peraturan lama serta dibutuhkannya harmonisasi peraturan dan dokumen yang dipersyaratkan untuk menunjang pemberlakuan PP 18/2021. The purpose of this study is to analyze the existing arrangements and realities in the community regarding the ownership of land rights to shop houses as well as the procedures and documents needed to propose the process of increasing land rights to shop houses as hereditary, strongest and fulfilled rights that can be owned by the subject. Indonesian law in accordance with Article 20 of the LoGA. The normative juridical research method is used to support research with secondary data in the form of document studies. The results of the study indicate that increasing the rights to shop houses to become Ownership Rights should be carried out in accordance with Article 94 of PP 18/2021 as a new regulation that overrides the old regulations and the need for harmonization of regulations and documents required to support the implementation of PP 18/2021.]]>
<![CDATA[EKSEKUSI PERKARA TINDAK PIDANA PAJAK OLEH KEJAKSAAN TINGGI BALI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NO: 123/PID.SUS/2020/PN.DPS) ]]>
<![CDATA[Ni Made Ayu Rastiti]]>;
<![CDATA[Putu Gede Arya Sumerta Yasa]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (176.109 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i09.p16
<![CDATA[Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan dan pelaksanaan eksekusi pidana denda akibat tindak pidana pajak sebelum dan setelah Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta tantangan yang dihadapi dalam proses penanganan perkara pajak oleh Kejaksaan Tinggi Bali. Penulisan penelitian ini menggunakan metode berupa metode hukum empiris dan pendekatan berupa pendekatan kasus, pendekatan fakta serta pendekatan analisis konsep hukum. Didapat dari hasil penelitian bahwa penerapan dan pelaksanaan eksekusi pidana denda akibat tindak pidana pajak sebelum Undang—Undang Cipta Kerja bahwa dalam prakteknya apabila perkara pajak sudah memasuki tahap tuntutan oleh Jaksa maka denda tersebut akan masuk dalam pendapatan negara bukan pajak. Setahun sebelum diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang menyentuh Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2009, Kejaksaan Tinggi Bali mengacu pada Surat Nomor: B-397/F/Ft/03/2019 yang mana merupakan surat Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Setelah di undangkannya Undang-Undang Cipta Kerja pelaksanaan eksekusi pidana denda lebih tegas dapat dilakukan sesuai yang termuat dalam amar putusan. Dalam penangannya terdapat tantangan yang dihadapi baik faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor eksternal secara umum adalah tantangan dari pihak luar dapat berupa saksi mangkir dari persidangan, sementara faktor internal dapat berupa eksekusi pembebanan denda tidak dapat terpenuhi karena terdakwa tidak memiliki aset apapun. Writing this journal aims to identify and analyze the implementation and execution of criminal penalties for tax crimes before and after the Job Creation Act and the challenges faced in the process of handling tax cases by the Bali High Court. The writing of this research uses a method in the form of an empirical legal method and an approach in the form of a case approach, a fact approach and an analytical approach to legal concepts. It was obtained from the results of the research that the implementation and execution of criminal penalties due to tax crimes prior to the Job Creation Act that in practice if the tax case has entered the stage of prosecution by the Prosecutor, the fine will be included in non-tax state income. A year before the promulgation of the Job Creation Law which touched on the Law on General Provisions and Tax Procedures, the Bali High Court referred to Letter Number: B-397/F/Ft/03/2019 which is a letter of Technical Instructions for the Junior Attorney General for Crimes Special. After the enactment of the Job Creation Act, the execution of a more stringent fine can be carried out in accordance with what is contained in the decision. In handling it, there are challenges faced by both external and internal factors. External factors in general are challenges from outside parties, such as witnesses being absent from the trial, while internal factors can be in the form of the execution of the imposition of fines that cannot be fulfilled because the defendant does not have any assets.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP “FIRST TO FILE” PADA KONSEP PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Rendy Alexander]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (464.914 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i09.p12
<![CDATA[Konsep pendaftaran merek di Indonesia menganut prinsip “First to File” yang artinya perlindungan hukum akan diberikan kepada pemilik merek yang telah mendaftarkan terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun prinsip “First to File” dalam konsep pendaftaran merek di Indonesia dapat dikesampingkan apabila ditemukan bukti-bukti saat proses pendaftaran merek tidak beritikad baik dan melanggar peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu prinsip “First to File” dalam konsep pendaftaran merek di Indonesia tidak berlaku absolut sebagaimana makna yang terkandung didalamnya. Selain itu prinsip tersebut seringkali digunakan oleh pihak lain untuk mendompleng merek terkenal pemilik yang sebenarnya namun belum mendaftarkan di Indonesia. Sehingga hal ini menjadi kekosongan hukum atas penerapan perlindungan hukum merek di Indonesia. Adapun penelitian ini pada hakikatnya untuk memahami dan mengidentifikasi perlindungan merek di Indonesia dengan menggunakan metode yang mendasarkan pada penelitian kepustakaan. Berdasarkan hal tersebut maka kita dapat mengetahui dan memahami bahwasanya penerapan prinsip “First to File” dalam konsep perlindungan merek di Indonesia tidak berlaku mutlak apabila ditemukan unsur-unsur itikad tidak baik dalam proses pendaftaran merek. The concept of trademark registration in Indonesia adheres to the principle of "First to File" which means that legal protection will be given to trademark owners who have registered first with the Directorate General of Intellectual Property at the Ministry of Law and Human Rights. However, the principle of "First to File" in the concept of trademark registration in Indonesia adheres to the principle of "First to File" which means that legal protection will be given to trademark owners who have registered first with the Directorate General of Intellectual Property at the Ministry of Law and Human Rights. However, the principle of "First to File" in the concept of trademark registration in Indonesia can be set aside if evidence is found during the trademark registration process that is not in good faith and violates laws and regulations. Therefore, the principle of "First to File" in the concept of trademark registration in Indonesia does not apply absolutely as the meaning contained therein. In addition, this principle is often used by other parties to implement the owner's famous brand that is actually but has not yet registered in Indonesia. So that this becomes a legal vacuum for the application of brand legal protection in Indonesia. This research is essentially to understand and identify brand protection in Indonesia using methods that are based on literature research. Based on this, we can know and understand that the application of the "First to File" principle in the concept of brand protection in Indonesia does not apply absolutely if elements of bad faith are found in the trademark registration process.]]>
<![CDATA[PENGATURAN DAN UPAYA PENCEGAHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TERKAIT RENCANA PEMBANGUNAN KERETA GANTUNG DI GUNUNG ABANG KINTAMANI ]]>
<![CDATA[IPutu Oka Suyasa]]>;
<![CDATA[Cokorda Dalem Dahana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (181.4 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i09.p08
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terkait rencana pengembangan dan pembangunan kereta gantung di Gunung Abang Kintamani dan mencari tahu upaya yang perlu dilakukan terkait pencegahan potensi kerusakan lingkungan terhadap rencana pembangunan kereta gantung di wilayah Gunung Abang. Dengan penelitian hukum normatif yang meneliti bahan pustaka dan mengkaji asas-asas hukum dan kaedah hukum positif, didapatkan hasil penelitian yaitu; kawasan tempat akan dibangunnya kereta gantun di wilayah Gunung Abang diatur sebagai kawasan suci, kawasan sempadan jurang dan kawasan rawan bencana, dan kereta gantung dalam RTRW Kab. Bangli tidak diatur. Namun dalam Perda RIPKD Kab. Bangli pada pasal 28 huruf b, angka 4 disebutkan mengenai cable car, dalam penjelasan perda tidak disebutkan secara jelas maksud dari cable car. Upaya yang perlu dilakukan terkait pencegahan potensi kerusakan lingkungan yaitu lebih menekankan pada penegakan hukum preventif dalam bentuk melakukan pencegahan secara aktif dengan penegakan peraturan mengenai tata ruang wilayah kabupaten/kota, yang sebelumnya sudah didasari pada kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). The purpose of this study is to determine the arrangements related to the cable car construction plan in the Mount Abang Kintamani region and find out the efforts that need to be made related to the prevention of potential environmental damage to the planned railroad construction in the Mount Abang area. With normative legal research examining library materials and studying the principles of law and positive legal methods, the results of the study are obtained; the area where the train will be built in the area of Mount Abang is organized as a sacred area, cliff edge area and disaster-prone areas. And the cable car in RTRW Kab. Bangli is not set. But in RIPKD Regional Regulations, Kab. Bangli in article 28 letter b, number 4 is mentioned about the cable car, the regional regulation does not clearly state the purpose of the cable car. Efforts that need to be done related to the prevention of potential environmental damage that is more emphasis on preventive law enforcement in the form of active prevention. With enforcement of regulations regarding regency/city spatial plans, which had previously been based on a strategic environmental study.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR RITEL PASCA PRIVILEGE PADA PERUSAHAAN START UP DI BURSA EFEK INDONESIA ]]>
<![CDATA[I Gusti Lanang Ngurah Adhi Widyarta Putra]]>;
<![CDATA[Kadek Agus Sudiarawan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (369.231 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i09.p13
<![CDATA[Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah legalitas Saham Dengan Hak Suara Mulitpel, bentuk dan penerapanya pada Emiten serta mengetahui perlindungan hukum terhadap invetor ritel pasca berlakunya Saham Dengan Hak Suara Multipel dan Perubahan Peraturan BEI I-A. Metode yang digunakan dalam penulisan studi jurnal ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang – undangan (the statuae approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa legalitas dari Saham Dengan Hak Suara Multipel diatur Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 22/POJK.04/2021 tentang Penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel Oleh Emiten Dengan Inovasi Dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham bentuk dan penerapannya sebagaimana diimplementasikan dalam IPO Emiten GOTO dengan Saham Seri B. sebagai perlindungan preventif kepada investor ritel telah diterapkan Notasi Khusus pada Emiten dengan klasifikasi tertentu. The purposes of this study is to know legality of Multi Voting Shares, form and it’s implementation in listed company and also to know legal protection for retail investors after implementation of Muti Voting Shares and Amandement of BEI Rules I-A. In writing this scientific journal using normative law research with the statue approach was used. The result of this study showed legality for Multi Voting Shares ruled in Indonesia Financial Services Authority (OJK)’s regulations No. 22/POJK.04/2021 concerning of Implementation multi voting shares by company have innovation and high growth rate who listed in BEI then Multi voting shares has implemented in PT Gojek Tokopedia Tbk’s IPO by B Series Stcok. Others result of this study showed prevent legal protection for retail investor has implemented Special Notations policy for listed company with particular classification.]]>
<![CDATA[INVESTASI MATA UANG KRIPTO DALAM KEGIATAN BISNIS DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[I Gusti Ngurah Agung Purba Wisesa]]>;
<![CDATA[Made Cinthya Puspita Shara]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (659.266 KB)
<![CDATA[Tujuan penulisan ini yaitu untuk menganalisis pengaturan hukum mata uang kripto sebagai instrumen investasi serta mengetahui akibat hukum penggunaan mata uang kripto ilegal dalam transaksi bisnis di Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa Pengaturan hukum mata uang kripto sebagai instrumen investasi di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan dan secara khusus diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka. Selanjutnya Akibat hukum penggunaan mata uang kripto ilegal dalam transaksi bisnis di Indonesia bahwa apabila terdapat pihak dalam transaksi kripto pada bursa berjangka yang diketahui dalam perjanjian itu mengandung unsur penipuan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya pembatalan sehingga akibat hukum dari adanya cacat kehendak dalam transaksi aset kripto adalah perjanjian yang dapat dibatalkan demi hukum. The purpose of this paper is to analyze the legal regulation of crypto currency as an investment instrument and to find out the legal consequences of using illegal cryptocurrencies in business transactions in Indonesia. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The results of the study show that the legal regulation of crypto currency as an investment instrument in Indonesia is regulated in several provisions and specifically regulated in the Commodity Futures Trading Regulatory Agency Regulation Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Implementation of the Physical Crypto Asset Market on the Futures Exchange. Furthermore, the legal consequences of using illegal cryptocurrencies in business transactions in Indonesia are that if there are parties in crypto transactions on futures exchanges that are known to contain elements of fraud, then the party who feels aggrieved can make an attempt to cancel so that the legal consequences of a defect of will in the transaction Crypto assets are agreements that can be canceled by law.]]>
