cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. badung,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,024 Documents
 1   2   3   4   5 
KEDUDUKAN BANK INDONESIA DALAM HAL KEPAILITAN BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN BANK DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Gede Irwan Mahardika; Ngakan Ketut Dunia; Dewa Gede Rudy
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (49.002 KB)

Abstract

Construction law on bankruptcy of a bank that is in Bankruptcy Act fully authorizes Bank Indonesia to file for bankruptcy on a bank is not in line with the stages and processes in general insolvency giving sovereignty to the creditor on the basis of the relationship existing debts in making Commercial debtors in bankruptcy court. Results of research conducted in the field Showed that the position of Bank Indonesia as the banking authorities as the only party that can file for bankruptcy on a bank is not in accordance with the principles of the general bankruptcy protection for the rights and interests of creditors. BI Position as the only party authorized to make insolvent banks Because if the bank can Easily be filed by any creditor bankruptcy then the risk is very high, Because of the simple setting of the bank's bankruptcy would result in public confidence in the bank could be lost.
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN BULELENG Kadek Yudiana; I Nengah Suharta; CokordaaDalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.38 KB)

Abstract

Pendaftaran tanah sebagai wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan atas kepemilikan tanah. Pendaftaran merupakan langkah awal untuk dapat diterbitkannya tanda bukti hak atas tanah. Dalam pelaksanaanya, pemerintah telah menyelenggarakan program pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadik. Untuk mempercepat proses pendaftaran tanah melalui Program Nasional Agraria sejak tahun 1981 dan pada tahun 2017 diganti dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum sehingga dapat meningkatkan kesejahtraan dan kemakmuran masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pendaftaran tanah sistematis lengkap dan bagaimana efektifitas pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Buleleng sehingga program ini dapat berjalan secara efektif dan meminimalisir hambatan-hambatan dalam pelaksanaanya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode dimana aspek-aspek-aspek yang berkaitan digambarkan lengkap dengan masalah dibahas untuk diperoleh kebenaran serta kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian ini, bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur secara berjenjang dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Akan tetapi terdapat pertentangan norma mengenai norma pengumuman data fisik dan yuridis dalam hal jangka waktu. Dalam implementasinya terdapat faktor-faktor penghambat diantaranya faktor hukum, fasilitas dan faktor masyarakat dimana program ini dilaksanakan yaitu di Kabupaten Buleleng. Kata Kunci : Efektifitas, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kabupaten Buleleng.
IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 39/PUU-XIV/2016 TERHADAP BARANG KEBUTUHAN POKOK SEBAGAI OBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Ni Made Ratih Wijayanti; Made Nurmawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.315 KB)

Abstract

Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN dan PPnBM mengatur mengenai sebelas barang kebutuhan pokok sebagaimana dijabarkan pada bagian Penjelasan pasal yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai, dengan demikian maka di luar kelompok kebutuhan tersebut dikenakan PPN. Atas berlakunya ketentuan ini menimbulkan unsur diskriminasi yang menyebabkan munculnya komoditas impor ilegal yang tidak dikenakan PPN atas barang kebutuhan pokok yang seharusnya dikenakan pajak di luar yang telah diatur undang-undang. Pedagang komoditas impor legal merasa tidak mendapat kepastian hukum yang baik karena adanya persaingan yang tidak sehat. Beberapa pihak pada akhirnya mengatasi hal tersebut dengan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b dan permohonan dikabulkan sebagian dengan ditetapkannya Putusan MK No. 39/PUU-XIV/2016. Atas dasar hal tersebut maka timbul pertanyaan apakah terdapat pertentangan antara penjelasan pasal tersebut dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan bagaimana kedudukan barang kebutuhan pokok sebagai objek pajak setelah adanya putusan MK. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap tiap-tiap permasalahan dengan melakukan analisis menggunakan metode hukum normatif dan penelitian hukum doktrinal, yaitu dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli yang berkaitan dengan sub permasalahan. Atas penelitian yang dilakukan ditemukan pertentangan antara Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b dengan Pasal 28C ayat (1) dan 28I ayat (2) UUD NRI tahun 1945, serta asas kesejahteraan. Berdasarkan Putusan MK No. 39/PUU-XIV/2016 kedudukan barang kebutuhan pokok bukan sebagai objek pajak pertambahan nilai secara keseluruhan dan tidak lagi dibatasi dengan suatu kelompok saja. Kata Kunci : PPN, Barang Kebutuhan Pokok, Pemungutan Pajak
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI TERHADAP PEMBERIAN DANA BANTUAN SOSIAL Karmila Karmila; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.924 KB)

Abstract

Kebijakan pemerintah daerah Provinsi Bali dalam pemberian dana bantuan sosial diberikan kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam anggaran pendapatan belanja negara, permasalahan yang diteliti yakni, Bagaimana bentuk kebijakan pemerintah daerah Provinsi Bali dalam memberikan dana bantuan sosial kepada masyarakat dan bagaimana pengaturan bentuk dana bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Metode yang dipergunakan adalah yuridis normatif yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan. Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, maka kebijakan Pemda Bali untuk menyalurkan bantuan sosial tersebut ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2017, sebagai sebuah kebijakan dalam menjalankan kekuasaan pemerintah dan bentuk pemberian bantuan sosial dapat diberikan kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat/kelompok masyarakat/masyarakat adat, yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan perguruan tinggi negeri dan swasta yang langka peminatnya, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Kebijakan pemerintah dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat dapat berbentuk uang atau barang.
TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI TANGGUNG JAWAB OPERATOR PESAWAT UDARA TERHADAP KERUSAKAN DI ATAS PERMUKAAN BUMI AKIBAT KECELAKAAN PESAWAT UDARA Dewa Gede Yuda Sedewa Suryadi; Made Nurmawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Januari 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejumlah kasus mengenai kerusakan di permukaan bumi yang diakibatkan oleh kecelakaan pesawat udara ternyata menimbulkan masalah hukum. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum internasional mengenai  pertanggungjawaban operator terhadap kerusakan di atas permukaan bumi yang disebabkan oleh kecelakaan pesawat udara serta untuk menganalisis penerapan pengaturan internasional mengenai isu ini dalam kasus nyata. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini menganalisis instrumen hukum internasional yang relevan dan pendekatan kasus. Tulisan ini menyimpulkan bahwa kerusakan yang terjadi di atas permukaan bumi yang diakibatkan oleh kecelakaan pesawat udara menjadi tanggung jawab operator sebagaimana diatur di dalam Convention on Damages Caused by Foreign Aircraft to Third Parties on the Surface. Selain itu, tulisan ini juga menyimpulkan bahwa pengaturan internasional mengenai tanggung jawab operator terhadap kerusakan di atas permukaan bumi akibat kecelakaan pesawat udara diterapkan dalam kasus D’anna v. United States dan kasus kecelakaan pesawat 191 American Airlines di Bandar udara Chicago.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MINIMARKET TANPA IZIN DI KABUPATEN KLUNGKUNG Made Dwija Paramartha Kori; I Ketut Sudiarta; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 03, April 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini berjudul Penegakan Hukum Terhadap Minimarket Tanpa Izin Di Kabupaten Klungkung. Berdasarkan fakta minimarket di Kabupaten Klungkung beroprasi tanpa memiliki izin terlebih dahulu, padahal sebelum minimarket tersebut beroprasi harus memiliki izin yang disebut SIUP seperti yang diatur dalam pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung No. 4 Tahun 2004, permasalahan yang diangkat yaitu prosedur penegakan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung No. 4 Tahun 2004 terhadap minimarket tanpa izin di Kabupaten Klungkung dan kendala Pemerintah Kabupaten Klungkung berkaitan dengan penegakan hukum terhadap minimarket tanpa izin di Kabupaten Klungkung. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu data yang langsung diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian di lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan, wawancara dengan pihak yang terkait. Akibat hukum bagi minimarket yang melanggar akan diberi teguran lisan, tertulis, minimarket membandel diancam pidana, dan kendala Pemerintah Kabupaten Klungkung berupa kendala internal dan eksternal. Saran untuk permasalahan pertama bagi Pemerintah Kabupaten Klungkung agar segera untuk membuat peraturan lebih lanjut dan yang kedua perlu penambahan jumlah personel, anggaran dan fasilitas yang memadai untuk Satpol PP Kabupaten Klungkung.
IMPLIKASI PUTUSAN NOMOR 34/PUU-XI/2013 MENGENAI JUDICIAL REVIEW PASAL 268 AYAT (3) TERHADAP UPAYA HUKUM LUAR BIASA PADA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA I Dewa Ayu Inten Sri Damayanti; Suatra Putrawan
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Oktober 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (104.028 KB)

Abstract

The extraordinary remedy appeals in the form of invocation the judicial review arearranged in terms of the Book of Criminal Procedure Law (Kitab Undang-UndangHukum Acara Pidana-KUHAP) now can submitted more than once, according to thedecision issued by the Constitutional Court in the decision number 34/PUU-XI/2013.Itseems unfair if article 268 subsection (3) continues to apply, because the filingrestrictions of judicial review for the second time by the convicted or his heirs woundedsense of justice before the law (Article 28 D subsection (1) of the Republic of IndonesiaConstitusional 1945). Through normative legal research, this article aims to explain theimplication of the judicial decision number 34/PUU-XI/2013 against the provision ofarticle 268 subsection (3) KUHAP.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DENPASAR DALAM HAL PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA DENPASAR A. A. Sagung Istri Pramita Dewi; A. A. Sri Indrawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 05, Juli 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (39.392 KB)

Abstract

Population growth coupled with the need to show a very rapid increase. Theseconditions resulted in a need for information, one green open space information. Withthe information needed green space then issued Regulation No. 27 Denpasar 2011 onSpatial Planning in Denpasar that the regulations specified in Article 37 paragraph (1)letter e and in Article 42. The problem that arises is what is the basis for considerationof Denpasar Government sets green open space and how do we ensure people's right toland is designated as green open space. Tackling these problems Spatial Use reliedupon by the Denpasar Government in setting green open space and the Mayor issued aDecree No. Denpasar. 188.45/303/HK/2010 on the Granting Compensation PaymentLand and Building Tax Defined as the land is green open space. In discussing this issuejuridical empirical method is used, as it approaches the issue of legislation in force andthe reality that exists in society and the nature of the descriptive analytical study.
PENGAWASAN DPRD PROVINSI BALI TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI Ni Wayan N. Irish Samantha Devi M.; I Wayan Parsa; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (102.874 KB)

Abstract

Penyelengaraan pemerintahan termasuk pemerintahan di daerah, pada hakekatnya tidak terlepas dari proses pengawasan. Fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Daerah dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah berkaitan dengan hal tersebut bahwa tidak boleh ada sistem otonomi yang meniadakan pengawasan. Oleh karenanya berkaitan dengan Pengawasan DPRD Provinsi Bali terhadap Perda Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali, dimana masih adanya kesenjangan-kesenjangan yang terjadi dalam hal penerapan Perda tersebut dilapangan. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini penulis mengkaji bagaimana pengawasan pelaksanaan Perda Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Bali. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme Pengawasan DPRD Provinsi Bali terhadap Pelaksaanan Perda tersebut adalah tidak adanya petunjuk yang baku secara tertulis terkait mekanisme pengawasan DPRD Provinsi Bali terhadap pelaksanaan Perda tersebut dan hambatan - hambatan DPRD Provinsi Bali dalam menjalankan mekanisme Pengawasan terhadap Pelaksanaan Perda Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali adalah dari segi hukum, dari segi penegak hukum serta dari segi masyarakat.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPENTINGAN PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 Yohanes Setiadi; Ida Bagus Putra Atmadja; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 10 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (339.33 KB)

Abstract

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menghasilkan tafsiran baru terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Singkatnya, isi amar putusan tersebut telah memberikan kebolehan kepada suami-istri yang terikat perkawinan untuk mengadakan perjanjian kawin. Dengan berlakunya tafsiran baru tersebut tanpa adanya aturan-aturan lain yang melengkapi menyebabkan kekaburan norma yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan. Perihal tersebut menjadi rumusan masalah penelitian ini, yakni mengenai keabsahan dari perjanjian perkawinan pasca putusan, dan tentang perlindungan hukum terhadap kepentingan pihak ketiga pada perjanjian perkawinan. Penelitian ini dilakukan secara normatif, dengan menggunakan pendekatan konsep hukum dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 adalah sah karena dan selama tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar, dan tentang perlindungan hukum kepentingan pihak ketiga lebih berisifat represif sebab identitas pihak ketiga dan kepentingannya dalam perjanjian perkawinan baru terlihat setelah terjadinya permasalahan antara para pihaknya. Kata kunci: perlindungan hukum., pihak ketiga., perjanjian perkawinan.

Page 1 of 103 | Total Record : 1024

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2013 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue