Kertha Patrika
Focus in Scope Jurnal Kertha Patrika terbit tiga (3) kali setahun: yaitu bulan April, Agustus, dan Desember. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, maupun gagasan konseptual dari para akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini meliputi: Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi Dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Articles
152 Documents
<![CDATA[Penerapan Asas Nasionalitas Pasif dan Pemidanaan Pembantu Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Rkuhp ]]>
<![CDATA[Rahel Octora]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 40 No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2018.v40.i03.p03
<![CDATA[Abstra Tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana yang serius dan dapat terjadi di lebih dari satu negara. Pembentuk undang-undang saat ini berencana untuk mengkriminalisasikan tindakan yang terjadi di luar wilayah teritori Indonesia. Di dalam RKUHP terdapat Pasal 568 yang menyatakan bahwa orang memberikan bantuan, kemudahan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dan tindakan tersebut terjadi di luar wilayah negara Republik Indonesia akan diancam dengan pidana yang sama dengan pembuat tindak pidana. Hal ini menimbulkan permasalahan tentang: Bagaimana asas nasionalitas pasif dapat diterapkan dalam menangani terjadinya pembantuan tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di luar wilayah Republik Indonesia, dan bagaimana konsistensi pengaturan ancaman sanksi bagi pembantu kejahatan menurut RKUHP dengan pengaturan di dalam UU No 21 tahun 2007. Penelitian ini disusun dengan metode yuridis normatif, yaitu dengan melakukan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Artikel ini menyimpulkan bahwa asas nasionalitas pasif dapat diterapkan dengan mendasarkan pada kerjasama antar negara dalam hal pemberian bantuan timbal balik dalam masalah pidana, dan perjanjian ekstradisi. Asas dalam ekstradisi yang menyatakan bahwa warga negara sendiri tidak dapat diekstradisikan, mengakibatkan sulitnya penerapan asas nasionalitas pasif terhadap warga negara asing yang melakukan pembantuan tindak pidana di luar Indonesia.]]>
<![CDATA[Fragmented Approach to Spatial Management in Indonesia: When it Will Be Ended? ]]>
<![CDATA[I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 43 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2021.v43.i02.p03
<![CDATA[As a regulatory tool, spatial planning is important as it directs socio-economic development and prevents environmental and social damage by commercial and public projects. There should be an integrated spatial management to ensure the effective use of restricted spatial resources, balancing infrastructural, industrial and commercial business development with the available resources, including land, forest, and marine. However, the fragmented approach to spatial management has been thrived since the independence of Indonesia. The newly controversial Law No. 11 of 2020 on Job Creation has emerged a big hope that Indonesia will end the fragmented approach to spatial management. However, this Law seems to maintain this approach by enacting four different governmental regulation for four spatial issues, namely land use planning; forestry; energy and mineral resources; and marine and fishery. This fragmented approach has adverse consequences as it leads to overlapping authorities that may end up with disharmony and conflicting regulations. Besides, the insistence to employ fragmented approach to spatial management has linked to oligarchy issue as shown by old older, new order and the regional autonomy era.]]>
<![CDATA[Mewujudkan Kewibawaan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengawal dan Menjaga Konstitusi ]]>
<![CDATA[I Made Arya Utama]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 42 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Diskursus mewujudkan Mahkamah Konstitusi (MK) yang ideal masih berlangsung secara berkelanjutan (kontinyu). Salah satu persoalan mendasar yang dikaji adalah mengenai upaya memperkuat MK dalam mengawal dan menjaga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) dengan berbagai dimensi persoalan normatif dan administratifnya. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang beranjak dari kekaburan norma makna Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUDNRI 1945. Sumber bahan hukum dalam karya tulis ini berasal dari hasil penelitian kepustakaan dan produk hukum yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan makna Undang-Undang Dasar dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUDNRI 1945 meliputi Pembukaan dan batang tubuhnya yang dinormakan dalam berbagai pasal. Oleh karena itu, putusan hakim Konstitusi seharusnya dimaknai sebagai penjabaran dari nilai-nilai Pancasila dan penafsiran untuk menjelaskan norma yang terkandung dalam batang tubuh UUDNRI 1945 sehingga kualitas normanya lebih tinggi dari norma yang diatur dalam suatu undang-undang yang merupakan norma jabaran bersumber dari UUDNRI 1945.]]>
<![CDATA[Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional ]]>
<![CDATA[Laurensius Arliman S]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 39 No 03 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2017.v39.i03.p03
<![CDATA[Perkawinan merupakan peristiwa hukum apabila perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang sah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat membawa pengaruh pada semakin mudahnya terjadi hubungan antar sesama manusia, antar suku bangsa, dan antar Negara dalam segala aspek kehidupan. Salah satu pengaruhnya adalah terjadinya perkawinan campiran antara pasangan berbeda kewarganegaraan, termasuk pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari Negara lain. Perkawinan beda kewarganegaraan memang seringkali menimbulkan persoalan, terutama berkaitan dengan proses pencatatan perkawinan yang akan dilangsungkan, apakah di negara asal calon suami atau di negara asal calon istri. Prosedur perkawinan antar Negara menurut hukum perdata internasional menjelaskan bahwa aturan pernikahan terhadap pasangan beda warga negara, dikembalikan pada pasangan masing-masing akan memakai hukum Negara calon suami, atau memakai hukum Negara calon istri. Problem yang muncul dalam prosedur perkawinan campuran beda kewarganegaraan adalah pada tahap mempersiapkan surat keterangan dari pegawai pencatat perkawinan dan pada tahap mempersiapkan surat ataupun dokumen lainnya. Penyelesaian problem yang muncul dalam prosedur perkawinan campuran yang telah dipersiapkan pemerintah adalah memberikan informasi yang jelas dan menyediakan website kepada pasangan yang akan menikah. Kepada oknum-oknum yang nakal, harus diberikan sanksi yang tegas.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENGATURAN REHABILITASI PENYALAH GUNA NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[Sagung Putri M. E. Purwani]]>;
<![CDATA[Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi]]>;
<![CDATA[I Made Walesa Putra]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 38 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2016.v38.i01.p05
<![CDATA[Artikel ini membahas kewenangan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Denpasar dalam penerapan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotikaserta menganalisis implementasi aturan mengenai rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotikaoleh BNNK Denpasar. Tulisan ini merupakan penelitian hukum yang mengkombinasikan karakteristik penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan adopsi terhadap model socio-legal researchberkaitan dengan pelaksanaan penelitian lapangan ke BNNK Denpasar dalam rangka menelusuri data, memperoleh informasi dan melakukan wawancara (interview). Artikel ini menyimpulkan bahwa BNNK memiliki kewenangan dalam penerapanrehabilitasi bagi penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional dan sejumlah Peraturan Kepala BNN. Dalam pelaksanaan kewenangantersebut, BNNK mendapat pembinaan teknis dan supervisi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di bidang rehabilitasi dari BNN Provinsi. Tulisan ini juga menyimpulkan bahwa secara garis besarnya,BNNK Denpasar telah mengimplementasikan aturan mengenai rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika yang dapat dilihat dari pelaksanaan sosialisasi rehabilitasi gratis bagi pengguna narkotika, penyediaan tempat rehabilitasi, danpemberian fasilitas transportasi bagi orang yang mengikuti program rehabilitasi di luar Bali.]]>
<![CDATA[Local Certification: Genetically Modified Organisms and Commercialization ]]>
<![CDATA[Bayu Sujadmiko]]>;
<![CDATA[HS Tisnanta]]>;
<![CDATA[Orima Melati Davey]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 43 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2021.v43.i01.p01
<![CDATA[Local government requires a regulatory framework as a base of Genetically Modified Organisms’ (GMO) development and expansion in order to support food sovereignty. In regions of Indonesia, GMO products could be strengthened through local certification. The involvement of the government is vital in supporting the economical activities of entrepreneurs in certain regions. Researchers are interested in further discussion on, “Local Certification: Genetically Modified Organisms’ Commercialization”. The studies focus on the urgency for local certification in GMO products and the commercialization of local certification towards GMO Products of region in Indonesia. This is normative research through a statute approach, which concerns legal basis for local government authority regarding agricultural products’ affairs. The research suggested that urgency for local certification in every region is very much needed to bolster food production with GMO technology base as part of the geographical index product. In the implementation amongst society, the product could be supervised and developed to enhance local and national economic activities by paying attention to the quality of genetically modified products and its food safety. GMO commercialization is still constrained by permit on feed, food and environmental safety. Therefore, the Indonesian Government’s protection on GMO product commercialization is required, both from national and local governments through a local certification. The practice upon food local certification is implemented in several regions of Indonesia, such as West Sumatra by establishing an institution; Kebumen Regency by forming a food certification related regulation and Palembang City also by applying food certification.]]>
<![CDATA[Memahami Teks Undang-Undang dengan Metode Interpretasi Eksegetikal ]]>
<![CDATA[Dyah Ochtorina Susanti]]>;
<![CDATA[Aan Efendi]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 41 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis metode interpretasi eksegetikal untuk memahami teks undang-undang. Fokus penelitian pada isu hukum bagaimana memahami teks undang-undang dengan metode interpretasi eksegetikal. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang bertumpu pada pandangan, gagasan, dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Hasil penelitian ini bahwa menunjukkan bahwa interpretasi diperlukan untuk memahami teks undang-undang yang tidak jelas karena memuat norma terbuka, norma yang ambigu, norma kabur, dan norma yang bertentangan. Selain itu, tulisan ini menyimpulkan bahwa metode interpretasi eksegetikal melihat teks undang-undang untuk diinterpretasi makna logisnya dengan menggunakan tiga elemen: interpretasi gramatikal, interpretasi logis, dan interpretasi sejarah.]]>
<![CDATA[Implikasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Dengan Green Constitution ]]>
<![CDATA[hudriyah mundzir]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 39 No 03 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2017.v39.i03.p01
<![CDATA[Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai banyak sumber daya alam (natural resources) yang menjadikan kegiatan pertambangan sebagai salah satu aspek penggerak perekonomian di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberi implikasi bagi keberlan¬jutan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan meneliti pada data sekunder bidang hukum yang ada sebagai data kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode berpikir deduktif dan kriterium kebenaran koherenen. Pelitian ini bertujuan untuk mengkaji impikasi Undang-Undang Pertam-bangan Mineral dan Batubara dengan green constitution. Dari kajian dan pengolahan data menghasilkan sebuah konsep, yaitu perwujudan kedaulatan lingkungan (ecocracy).]]>
<![CDATA[VICTIMISASI KRIMINAL TERHADAP PEREMPUAN ]]>
<![CDATA[SAGUNG PUTRI M.E PURWANI]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 33 No 1 (2008) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2008.v33.i01.p03
<![CDATA[Kejahatan tidak mungkin ada tanpa adanya pelaku dan korban. Victimologi sebagai bidang ilmu yang lebihmenyoroti korban maka victimisasi kriminal terhadap perempuan, akan lebih menyoroti perempuan sebagai korbansuatu kejahatan.Perempuan adalah mahluk yang dianggap mempunyai fisik dan psikis yang lemah sehingga selalubergantung pada orang lain, dianggap bodoh, dianggap pasti akan kalah jika berhadapan dengan kekuatan dankekuasaan karena tidak ada yang melindung.Victimisasi criminal terhadap perempuan akan lebih menyoroti perempuan sebagai korban karena korbanjuga mempunyai peranan penting untuk mendorong timbulnya atau terjadinya kejahatan, baik disadari atau tidakdisadari, victimisasi criminal terhadap perempuan juga terjadi karena sikap dan prilakunya sendiri yangmelampaui batas kewajaran seperti berpenampilan terlalu vulgar, memakai perhiasan yang berlebihan dandianggap mempunyai serta didukung oleh siruasi dan kondisi pada saat kejahatan berlangsung, seperti berada ditempat yang rawan]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Atas Putusan atau Penetapan Pelanggaran Lalu Lintas ]]>
<![CDATA[Adji Prakoso]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 41 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2019.v41.i01.p02
<![CDATA[Artikel ini mendeskripsikan mekanisme upaya hukum terhadap putusan atau penetapan pelanggaran lalu lintas. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian yang dilakukan menunjukkan perlunya pengaturan lebih lanjut mengenai alur proses persidangan perlawanan/keberatan terhadap putusan perampasan kemerdekaan atas pelanggaran lalu lintas dan tenggang waktu penyelesaian perkara perlawanan/keberatan terhadap putusan perampasan kemerdekaan. Selain itu, diperlukan adanya mekanisme upaya hukum terhadap penetapan pidana denda pelanggaran lalu lintas sebagai hukum dan menjaga kesatuan hukum seluruh produk putusan/penetapan yang dikeluarkan lembaga peradilan.]]>
