Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan

cosmogov
Website

Published by Universitas Padjadjaran

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Social Sciences

COSMOGOV: Jurnal Ilmu Pemerintahan is peer-reviewed Journal published by the Department of Government Science, Faculty of Social and Political Science, University of Padjadjaran. Published twice a year in April and October. COSMOGOV publishes various concept of thinking or ideas and the research in the area of Government Study, Cosmopolitan Governance, Political and Government, Local Government and Public Policy.

Arjuna Subject : -

Articles 189 Documents

1 2 3 4 5

FORMULASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT) MASS RAPID TRANSIT (MRT) JAKARTA DI PROVINSI DKI JAKARTA Pandiangan, Landrikus Hartarto Sampe; Bintari, Antik
CosmoGov Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis formulasi kebijakan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan BUMD PT MRT Jakarta. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 4 tahapan formulasi yang dilakukan sehingga menghasilkan kebijakan pembentukan BUMD PT MRT Jakarta yaitu perumusan masalah, penyusunan agenda, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah dan tahap penetapan kebijakan. Pengambilan keputusan yang lambat mengenai pembangunan MRT telah memberikan pengaruh pada pembentukan PT MRT Jakarta. Pertarungan kepentingan yang terjadi antar berbagai aktor membuat tahapan perumusan kebijakan berjalan lambat. Proses yang kurang berjalan dengan baik membuat penanganan kemacetan berjalan lambat dan tidak kunjung selesai.

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN (TRAFFICKING) PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN CIANJUR Yuningsih, Neneng Yani; Fitriani, Dian
CosmoGov Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Eksploitasi seksual dan tenaga kerja yang terjadi pada perempuan dan anak malalui perdagangan manusia merupakan kejahatan kemanusiaan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Cianjur merupakan Kabupaten peringkat ke tiga untuk jumlah korban perdagangan manusia di Jawa Barat, dengan peningkatan jumlah korban setiap tahunnya.Analisis kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan (trafficking) perempuan dan anak di Kabupaten Cianjur pada tahun 2011-2013, menjadi judul dari penelitian ini. Melalui analisis kebijakan, penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis terkait nilai, fakta dan tindakan dari kebijakan pemerintah.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan informan ditentukan secara purposive.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Cianjur telah mengeluarkan beberapa kebijakan namun faktanya hingga saat ini permasalahan perdagangan manusia belum terselesaikan dengan baik. Salah satu faktor penyebabnya adalah lemahnya koordinasi dan kerjasama antar sesama anggota Gugus Tugas. Sehingga dibutuhkan beberapa tindakan seperti peningkatan kualitas pejabat publik; adanya evaluasi, adanya punishment (hukuman); perbaikan dalam perumusan program; dan pemilihan media sosial. Langkah awal untuk merealisasikan ini semua adalah dengan penguatan kelembagaan P2TP2A.

PARTISIPASI WARGA MASYARAKAT DALAM PENILAIAN KINERJA KECAMATAN DI KOTA BANDUNG Sagita, Novie Indrawati
CosmoGov Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara merupakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang bertujuan memudahkan dalam evaluasi pencapaian kontrak kinerja kecamatan. SIP Bandung Juara ini pula sebagai wadah partisipasi publik dalam menilai kinerja layanan publik yang dilakukan kecamatan di Kota Bandung. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan maksud memberikan gambaran mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat Kota Bandung dalam memantau dan mengevaluasi kinerja kecamatan. Partisipasi publik yang dibahas pada penelitian ini sebagaimana menurut Cohen dan Uphoff (1977) termasuk dalam jenis participation in evaluation yakni bentuk partisipasi masyarakat melalui keikutsertaan mengawasi kegiatan dan menilai kinerja pemerintah. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa menurut penilaian masyarakat,Â pencapaian kinerja kecamatan belum mencapai tujuan yang diharapkan, kualitas layanan yang kurang baik, dan rata-rata waktu pelayananÂ yang dapat diselesaikan oleh kecamatan sebagian besar masih dalam rentang diatas 1 minggu hingga hitungan bulan. Namun sayangnya, partisipasi masyarakat Kota Bandung dalam mengevaluasi kinerja pemerintah kecamatan melalui aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara tersebut masih terbilang rendah.Â Sejak aplikasi SIP diluncurkan pertama kali pada tahun 2014, hanya beberapa orang saja yang bersedia mengisi penilaian di SIP Bandung Juara.Â Minimnya partisipasi warga masyarakat Kota Bandung menunjukkan bahwa aplikasi SIP Bandung Juara belum sepenuhnya dimanfaatkan. Â Â Â Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandung perlu meningkatkan intensitas sosialisasi aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara. Sehingga, hasil evaluasi masyarakat dapat menunjukkan kualitas penilaian kinerjaÂ kecamatan yang sesungguhnya.

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PASCA PEMILU 2014: PERMASALAHAN DAN UPAYA MENGATASINYA Witianti, Siti; Solihah, Ratnia
CosmoGov Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Fungsi legislasi DPR periode 2014-2019 merupakan perwujudan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk Undang-undang, yang dalam pelaksanaannya dinilai rendahÂ bila dibandingkan dengan pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.Â Hal ini dapat dilihat melalui produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR dari tahun 2015 sampai 2016 ini yang jauh dari target prolegnas yang telah ditetapkan.Kurang optimalnya fungsi legislasi yang dijalankan oleh DPR ditengarai oleh beberapa hal, mulai dari rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik yang kurang memperhatikan tingkat pendidikan, pengalaman dan kapabilitasnya sebagai calon wakil rakyat, kurangnya kemampuan atau skill SDM anggota legislatif dalam memahami substansi UU, belum dipahami dan dilaksanakannya mekanisme kerja DPR dan peraturan perundang-undanganÂ yang terkait dengan tugasnya sebagai anggota DPR,Â serta belum maksimalnya pemanfaatan fasilitas teknis dan administratif oleh anggota DPR dalam menjalankan proses legislasi. Â Selain itu faktor kerjasama di antara anggota DPR dalam menyusun dan membentuk kebijakan, terjadinya tarik menarik kepentingan dalam proses legislasi dalam DPR serta ketentuan UU No. 17 tahun 2014 yang mengatur tentang tugas Badan Legislasi, dengan hilangnya salah satu tugas wewenang Badan Legislasi dalam mengajukan usulan RUU, yang juga berimbas pada kurangnya produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR. Untuk itu perlu dilakukan beberapa hal sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan dalam menjalankan fungsi legislasi tersebut.

MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM PROGRAM UNIT REAKSI CEPAT TAMBAL JALAN DI KOTA BANDUNG TAHUN 2015 Insani, Mohamad Aji; Suharyadi, Herry
CosmoGov Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana proses manajemen pemerintahan dilihat dari aspek perencanaan pemerintahan, pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan, penggunaan sumber-sumber pemerintahan, dan kontrol pemerintahan itu sendiri.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di instansi pemerintah terkait, yaitu Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung.Berdasarkan hasil penelitian, program Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan di Kota Bandung Tahun 2015 belum berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi antara pemerintah dengan masyarakat, komunikasi dan koordinasi belum berjalan dengan baik serta kurangnya sumberdaya â sumberdaya pemerintah sehingga program tersebut sempat terhenti di akhir tahun. Oleh karena itu disarankan perlu adanya perencanaan yang lebih matang, pengorganisasian jumlah pegawai yang mencukupi, memperbaiki komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat, serta penggunaan dan penyediaan anggaran secara tepat.

TRANSFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN DARI ASPEK LINGKUNGAN DI KOTA BANDUNG Widanarto, Agustinus
CosmoGov Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Penelitian ini berjudul âTransformasi Manajemen Pemerintahan Dari Aspek Lingkungan di Kota Bandungâ. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh baik pemerintah maupun masyarakat belum memahami kondisi dan permasalahan Kota Bandung, baik dari aspek geografis, kependudukan, pemerintahan, perekonomian dan kondisi sosial kemasyarakatannya.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana transformasi manajemen pemerintahan dari dimensi: reframing (menata ulang), restructuring (menstruktur ulang),Â revitalization (menyusun ulang), dan renewal (perbaharuan) di Kota Bandung.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Â Informan dalam penelitian ini digunakan teknik purposive, yaitu terdiri dari: Wakil Ketua DPRD, Kepala Bappeda, Ketua Badan Pengelola Lingkungan Hidup, dan Direktur Utama PD Kebersihan Kota Bandung.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi reframing telah terjadi perubahan, yaitu telah ada penambahan visi daerah pada tahun 2003 dengan telah terjadinya pergantian Wali Kota Bandung. Dimensi kedua yaitu restructuring di PD Kebersihan berlangsung cukup dinamis sesuai dengan perkembangan Kota Bandung saat ini, tetapi dalam menyediakan Ruang Hijau Terbuka di Kota Bandung tidak bisa mencapai target karena lahan yang tersedia sudah dipenuhi bangunan. Pada dimensi ketiga yaitu revitalization ada sedikit dilakukan namun tidak dibarengi dengan perubahan regulasi yang memadai. Sedangkan pada dimensi keempat yaitu renewal, berkaitan dengan keadaan fisik yang secara keseluruhan belum semuanya baik. Dalam bidang sosial masih kurang ada edukasi bagi pembangunan SDM yaitu pelayanan kepada masyarakat.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Sebagai kesimpulan bahwaÂ dalam penelitian ini, yaitu transformasi manajemen dari aspek : reframing, restructuring, revilalization, dan renewal di Kota Bandung ini sudah dilakukan, tetapi belum semaksimal mungkin terutama dalam hal menyediakan Ruang Hijau Terbuka, karena ketersediaan lahan yang sudah dipenuhi bangunan.

BUDAYA STATECRAFT DI INDONESIA Purwanto, Bambang Soediadi Adi
CosmoGov Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Budaya statecraft adalah suatu tata-kelola pemerintahan sesuai dengan kebiasaan dan pola perilaku masyarakat dalam membangun relasi sosialnya. Prinsip relasi sosial tersebut adalah bagaimana memilah in-group atau out-group suatu jabatan secara hierarkhis. Relasi tersebut biasanya berdasarkan ikatan kerabat atau sejenisnya. Hal itu menjadi semacam parameter dalam mengikat individu kedalam kelompok karena dipandang mampu menangani keadaan atas dasar kepercayaan. Bagi Lewellen, keadaan itu adalah cara membangun suatu budaya berkelompok, like brotherhood; katanya. Tujuannya tentu saja menjaga integritas berkelompok dan harmonis.

MENUNDUKKAN BIROKRASI: MELACAK PERTARUNGAN KUASA DIBALIK WACANA REFORMASI BIROKRASI Paskarina, Caroline
CosmoGov Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Tulisan ini menempatkan reformasi birokrasi sebagai pertarungan kekuasaan yang bersifat diskursif, dimana ada berbagai argumen yang berebut klaim kebenaran untuk membentuk sosok birokrasi yang profesional. Pendekatan diskursus dipakai untuk menunjukkan bahwa reformasi birokrasi tidak cukup dipahami sebagai praktik manajerial karena pilihan terhadap pendekatan reformasi merupakan pilihan politik yang mencerminkan persetujuan pada rasionalitas tertentu dibalik pendekatan tersebut. Analisis diskursus terhadap konsep-konsep yang menjadi arus besar dalam reformasi birokrasi menunjukkan bahwa reformasi birokrasi berupaya menundukkan birokrasi untuk patuh pada rezim pasar, yang kemudian melahirkan sosok birokrasi dengan cara kerja yang sejalan dengan kehendak rezim tersebut. Hal ini penting diungkapkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa konsep reformasi birokrasi tidak netral tapi senantiasa mengandung kepentingan untuk berkuasa. Di sisi lain, kesadaran ini membuka peluang bagi proses diskursif berkelanjutan untuk merumuskan sosok birokrasi alternatif yang disesuaikan dengan konteks politik yang ada dalam organisasi publik

JEJARING KEBIJAKAN PENGANGKUTAN BATUBARA DI PROVINSI JAMBI DITINJAU DARI PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE Subhan, Ahmad
CosmoGov Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Di balik kontribusi finansial untuk daerah, ternyata batubara juga menimbulkan permasalahan yang kompleks di Provinsi Jambi, yaitu dari sisi pengangkutannya. Mobilisasi truk pengangkut yang melewati jalan umum telah menimbulkan kerusakan di sepanjang ruas jalan yang dilalui meskipun sudah ada Peraturan Daerah yang melarangnya. Â Tulisan ini berusaha mengkaji masalah tersebut dari aspek kebijakan public, yaitu dengan menggunakan pendekatan jejaring kebijakan (policy network approach). Kajian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan mengandalkan data sekunder telah menemukan bahwa kompleksitas permasalahan pengangkutan batubara di Provinsi Jambi terlihat dari adanya pelanggaran Perda oleh pengusaha batubara sehingga masih merusak jalan umum, aksi demonstrasi sopir truk batubara, aksi protes blokir jalan oleh warga, dan upaya pengusaha untuk mengugat Perda. Sumber permasalahannya yaitu karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha batubara. Sopir batubara menjadi alat pelaku usaha untuk melakukan respon ketidakpatuhan terhadap kebijakan Pemda. Kunci penyelesaiannya yaitu penegakkan hukum dan dukungan kebijakan dari pemerintah kabupaten terhadap kebijakan pemerintah provinsi

REKRUITMEN CALON KEPALA DAERAH OLEH PARTAI GERINDRA Kartini, Dede Sri
CosmoGov Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Saat ini rekruitmen bakal calon Kepala Daerah Â yang dilakukan partai terkesan tidak memiliki proses yang jelas, cara memilih calon sampai menjadi kandidat yang diusung oleh partai serta proses nominasi selama ini tidak diketahui oleh publik. Gerindra dipilih karena menurut penulis partai ini relatif terbuka terhadap media, contohnya penulis dapat mengamati melalui surat kabar lokal perkembangan bakal calon Walikota Cimahi pada tahun 2012. Atas dasar ini penulis berasumsi ada kemungkinan Gerindra adalah partai yang lebih demokratis dalam rekruitmen calon Kepala Daerah dibanding partai lainnya. Namun setelah mempelajari dokumendokumen seperti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai (AD/ART), Â proses rekruitmen, secara eksplisit, Â yang diatur secara institusional dan hierarki kepartaian, DPC dan DPD hanyalah pada bagian penentuan bakal calon Â saja, artinya DPC dan DPD tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan penentuan calon Kepala Daerah, karena itu wewenang Ketua Dewan Pembina yang merangkap Ketua Badan Seleksi Bakal Calon Kepala Daerah. Rekruitmen Â calon Kepala Daerah masih tersentralisasi di kedua lembaga tersebut. Partai sebagai representasi demokrasi, ternyata lembaga ini enggan untuk mempraktekan demokrasi. Sumber daya politik yang âinherentâ dengan sumber daya ekonomi, masih tersentralisasi di DPP. Hal ini terjadi karena bila kewenangan rekruitmen calon kepala daerah diserahkan kepada DPD dan DPC, maka DPP akan kehilangan sumber keuangan dan sumber kekuasaan partai

Page 1 of 19 | Total Record : 189

1 2 3 4 5

Filter by Year

2015 2023

Filter By Issues

All Issue Vol 9, No 1 (2023) Vol 8, No 2 (2022) Vol 8, No 1 (2022) Vol 7, No 2 (2021) Vol 7, No 1 (2021) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA