cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
COSMOGOV: Jurnal Ilmu Pemerintahan is peer-reviewed Journal published by the Department of Government Science, Faculty of Social and Political Science, University of Padjadjaran. Published twice a year in April and October. COSMOGOV publishes various concept of thinking or ideas and the research in the area of Government Study, Cosmopolitan Governance, Political and Government, Local Government and Public Policy.
Arjuna Subject : -
Articles 196 Documents
PROFESIONALISME APARAT DAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DALAM PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI JAWA BARAT Mulyawan, Rahman
CosmoGov Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (591.144 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i2.9940

Abstract

Makalah ini mengkaji pada pengaruh profesionalisme pegawai terhadap kualitas pelayanan publik. Posisi pegawai,  terlebih yang berada di front line, merupakan pihak yang paling dekat dengan pelanggan/masyarakat. Merekalah yang paling tahu tentang kebutuhan masyarakat.  Selain itu, pegawai merupakan sumber daya yang memiliki kapasitas yang lebih besar bila dibandingkan dengan keberadaan seorang pimpinan, karena dalam aktifitas pemberian pelayanan sehari-hari, keberadaan pimpinan sering kali berada pada posisi yang jauh dari pelanggan, sehingga apabila pegawai tidak diberdayakan, maka kapasitas yang ada menjadi tidak termanfaatkan secara maksimal.Oleh karena itu  sudah seharusnya pegawai diberikan kemampuan dan dibangkitkan kemauannya dalam bekerja, diberikan keleluasaan untuk bertindak dan mengambil sikap yang diperlukan agar dapat memberikan layanan yang maksimal kepada pelanggan/masyarakat.
PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PASCA PEMILU 2014: PERMASALAHAN DAN UPAYA MENGATASINYA Solihah, Ratnia; Witianti, Siti
CosmoGov Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (471.501 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i2.10010

Abstract

Fungsi legislasi DPR periode 2014-2019 merupakan perwujudan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk Undang-undang, yang dalam pelaksanaannya dinilai rendah  bila dibandingkan dengan pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.  Hal ini dapat dilihat melalui produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR dari tahun 2015 sampai 2016 ini yang jauh dari target prolegnas yang telah ditetapkan.Kurang optimalnya fungsi legislasi yang dijalankan oleh DPR ditengarai oleh beberapa hal, mulai dari rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik yang kurang memperhatikan tingkat pendidikan, pengalaman dan kapabilitasnya sebagai calon wakil rakyat, kurangnya kemampuan atau skill SDM anggota legislatif dalam memahami substansi UU, belum dipahami dan dilaksanakannya mekanisme kerja DPR dan peraturan perundang-undangan  yang terkait dengan tugasnya sebagai anggota DPR,  serta belum maksimalnya pemanfaatan fasilitas teknis dan administratif oleh anggota DPR dalam menjalankan proses legislasi.  Selain itu faktor kerjasama di antara anggota DPR dalam menyusun dan membentuk kebijakan, terjadinya tarik menarik kepentingan dalam proses legislasi dalam DPR serta ketentuan UU No. 17 tahun 2014 yang mengatur tentang tugas Badan Legislasi, dengan hilangnya salah satu tugas wewenang Badan Legislasi dalam mengajukan usulan RUU, yang juga berimbas pada kurangnya produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR. Untuk itu perlu dilakukan beberapa hal sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan dalam menjalankan fungsi legislasi tersebut.
ASPEK HUKUM TRANSFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN KOTA BANDUNG TAHUN 2013-2016 Deliarnoer, Nandang Alamsah
CosmoGov Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (476.507 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i2.9939

Abstract

Pemerintahan Kota Bandung pasca pergantian walikota pada tahun 2013 telah terjadi adanya reframing walaupun tidak disertai restructuring. Dalam hal revitalization dan renewal ada sedikit dilakukan namun tidak dibarengi dengan perubahan regulasi yang memadai contohnya tentang konsep Bandung Juara yang merupakan suatu renewal dalam menyemangati aparat untuk giat meraih prestasi dalam berbagai bidang sehingga menjadikan Bandung juara. Sebaiknya adanya transformasi manajemen pemerintahan ini dibarengi secara simultan dengan memberikan landasan hukum formal setingkat Peraturan Daerah dan didukung kekuatan politik di lembaga DPRD Kota Bandung. Hal inilah yang terungkap saat wawancara dengan pihak DPRD Kota Bandung yang menunggu pihak Pemerintah Kota in casu Walikota untuk merapat ke DPRD membicarakan langkah konkrit dalam mewujudkan reframing baru di Kota Bandung.
PARTISIPASI WARGA MASYARAKAT DALAM PENILAIAN KINERJA KECAMATAN DI KOTA BANDUNG Sagita, Novie Indrawati
CosmoGov Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (583.392 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i2.10009

Abstract

Sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara merupakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang bertujuan memudahkan dalam evaluasi pencapaian kontrak kinerja kecamatan. SIP Bandung Juara ini pula sebagai wadah partisipasi publik dalam menilai kinerja layanan publik yang dilakukan kecamatan di Kota Bandung. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan maksud memberikan gambaran mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat Kota Bandung dalam memantau dan mengevaluasi kinerja kecamatan. Partisipasi publik yang dibahas pada penelitian ini sebagaimana menurut Cohen dan Uphoff (1977) termasuk dalam jenis participation in evaluation yakni bentuk partisipasi masyarakat melalui keikutsertaan mengawasi kegiatan dan menilai kinerja pemerintah. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa menurut penilaian masyarakat,  pencapaian kinerja kecamatan belum mencapai tujuan yang diharapkan, kualitas layanan yang kurang baik, dan rata-rata waktu pelayanan  yang dapat diselesaikan oleh kecamatan sebagian besar masih dalam rentang diatas 1 minggu hingga hitungan bulan. Namun sayangnya, partisipasi masyarakat Kota Bandung dalam mengevaluasi kinerja pemerintah kecamatan melalui aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara tersebut masih terbilang rendah.  Sejak aplikasi SIP diluncurkan pertama kali pada tahun 2014, hanya beberapa orang saja yang bersedia mengisi penilaian di SIP Bandung Juara.  Minimnya partisipasi warga masyarakat Kota Bandung menunjukkan bahwa aplikasi SIP Bandung Juara belum sepenuhnya dimanfaatkan.     Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandung perlu meningkatkan intensitas sosialisasi aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara. Sehingga, hasil evaluasi masyarakat dapat menunjukkan kualitas penilaian kinerja  kecamatan yang sesungguhnya.
FORMULASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT) MASS RAPID TRANSIT (MRT) JAKARTA DI PROVINSI DKI JAKARTA Bintari, Antik; Pandiangan, Landrikus Hartarto Sampe
CosmoGov Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (489.211 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i2.10006

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis formulasi kebijakan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan BUMD PT MRT Jakarta. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 4 tahapan formulasi yang dilakukan sehingga menghasilkan kebijakan pembentukan BUMD PT MRT Jakarta yaitu perumusan masalah, penyusunan agenda, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah dan tahap penetapan kebijakan. Pengambilan keputusan yang lambat mengenai pembangunan MRT telah memberikan pengaruh pada pembentukan PT MRT Jakarta. Pertarungan kepentingan yang terjadi antar berbagai aktor membuat tahapan perumusan kebijakan berjalan lambat. Proses yang kurang berjalan dengan baik membuat penanganan kemacetan berjalan lambat dan tidak kunjung selesai.
ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN (TRAFFICKING) PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN CIANJUR Fitriani, Dian; Yuningsih, Neneng Yani
CosmoGov Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (578.542 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i2.10007

Abstract

Eksploitasi seksual dan tenaga kerja yang terjadi pada perempuan dan anak malalui perdagangan manusia merupakan kejahatan kemanusiaan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Cianjur merupakan Kabupaten peringkat ke tiga untuk jumlah korban perdagangan manusia di Jawa Barat, dengan peningkatan jumlah korban setiap tahunnya.Analisis kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan (trafficking) perempuan dan anak di Kabupaten Cianjur pada tahun 2011-2013, menjadi judul dari penelitian ini. Melalui analisis kebijakan, penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis terkait nilai, fakta dan tindakan dari kebijakan pemerintah.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan informan ditentukan secara purposive.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Cianjur telah mengeluarkan beberapa kebijakan namun faktanya hingga saat ini permasalahan perdagangan manusia belum terselesaikan dengan baik. Salah satu faktor penyebabnya adalah lemahnya koordinasi dan kerjasama antar sesama anggota Gugus Tugas. Sehingga dibutuhkan beberapa tindakan seperti peningkatan kualitas pejabat publik; adanya evaluasi, adanya punishment (hukuman); perbaikan dalam perumusan program; dan pemilihan media sosial. Langkah awal untuk merealisasikan ini semua adalah dengan penguatan kelembagaan P2TP2A.
MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM PROGRAM UNIT REAKSI CEPAT TAMBAL JALAN DI KOTA BANDUNG TAHUN 2015 Suharyadi, Herry; Insani, Mohamad Aji
CosmoGov Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (715.21 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i2.10014

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana proses manajemen pemerintahan dilihat dari aspek perencanaan pemerintahan, pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan, penggunaan sumber-sumber pemerintahan, dan kontrol pemerintahan itu sendiri.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di instansi pemerintah terkait, yaitu Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung.Berdasarkan hasil penelitian, program Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan di Kota Bandung Tahun 2015 belum berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi antara pemerintah dengan masyarakat, komunikasi dan koordinasi belum berjalan dengan baik serta kurangnya sumberdaya – sumberdaya pemerintah sehingga program tersebut sempat terhenti di akhir tahun. Oleh karena itu disarankan perlu adanya perencanaan yang lebih matang, pengorganisasian jumlah pegawai yang mencukupi, memperbaiki komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat, serta penggunaan dan penyediaan anggaran secara tepat.
TRANSFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN DARI ASPEK LINGKUNGAN DI KOTA BANDUNG Widanarto, Agustinus
CosmoGov Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (520.04 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i2.10017

Abstract

            Penelitian ini berjudul “Transformasi Manajemen Pemerintahan Dari Aspek Lingkungan di Kota Bandung”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh baik pemerintah maupun masyarakat belum memahami kondisi dan permasalahan Kota Bandung, baik dari aspek geografis, kependudukan, pemerintahan, perekonomian dan kondisi sosial kemasyarakatannya.            Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana transformasi manajemen pemerintahan dari dimensi: reframing (menata ulang), restructuring (menstruktur ulang),  revitalization (menyusun ulang), dan renewal (perbaharuan) di Kota Bandung.            Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.  Informan dalam penelitian ini digunakan teknik purposive, yaitu terdiri dari: Wakil Ketua DPRD, Kepala Bappeda, Ketua Badan Pengelola Lingkungan Hidup, dan Direktur Utama PD Kebersihan Kota Bandung.            Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi reframing telah terjadi perubahan, yaitu telah ada penambahan visi daerah pada tahun 2003 dengan telah terjadinya pergantian Wali Kota Bandung. Dimensi kedua yaitu restructuring di PD Kebersihan berlangsung cukup dinamis sesuai dengan perkembangan Kota Bandung saat ini, tetapi dalam menyediakan Ruang Hijau Terbuka di Kota Bandung tidak bisa mencapai target karena lahan yang tersedia sudah dipenuhi bangunan. Pada dimensi ketiga yaitu revitalization ada sedikit dilakukan namun tidak dibarengi dengan perubahan regulasi yang memadai. Sedangkan pada dimensi keempat yaitu renewal, berkaitan dengan keadaan fisik yang secara keseluruhan belum semuanya baik. Dalam bidang sosial masih kurang ada edukasi bagi pembangunan SDM yaitu pelayanan kepada masyarakat.          Sebagai kesimpulan bahwa  dalam penelitian ini, yaitu transformasi manajemen dari aspek : reframing, restructuring, revilalization, dan renewal di Kota Bandung ini sudah dilakukan, tetapi belum semaksimal mungkin terutama dalam hal menyediakan Ruang Hijau Terbuka, karena ketersediaan lahan yang sudah dipenuhi bangunan.
PILKADA SERENTAK DAN GELIAT DINAMIKA POLITIK DAN PEMERINTAHAN LOKAL INDONESIA Akbar, Idil
CosmoGov Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (399.817 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i1.11852

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak menjadi arena baru bagi rakyatIndonesia. Bukan hanya pada persoalan berbeda waktu pelaksanaan, sistempelaksanaan, prosedur dan mekanisme pemilihannya, tetapi juga tetapi juga soal,yang oleh Brian C. Smith dan Robert Dahl katakan adalah untuk menciptakanlocal accountability, political equity dan local responsiveness. Pilkada serentakkarenanya berupaya membangun demokratisasi di tingkat lokal agarterimplementasikan dengan baik, tak hanya terkait pada tingkat partisipasi, tetapijuga relasi kuasa yang dibangun, yang bersumber dari pelaksanaan azas kedaulatanrakyat. Selain itu, hasil pilkada juga harus mampu menghantarkan masyarakatpada kondisi sosial, politik dan ekonomi yang lebih baik.Penelitian yang di lakukan ini menggunakan metode penelitian dengan metodekualitatif refleksif, yaitu ingin merefleksikan tentang pilkada serentak dankaitannya terhadap upaya membangun geliat demokrasi dalam pemerintahan danpolitik lokal serta menjamin hadirnya kemaslahatan bersama dalam masyarakat.Data diperoleh melalui studi literatur melalui kepustakaan, dokumen danpemberitaandi media massa.Diperoleh hasil bahwa mengimplementasikan demokrasi dalam politik lokaltidaklah mudah. Sebab, konteks demokratisasi tidak hanya berhenti pada tahapanprosedural semata. Jauh lebih dari itu adalah bagaimana membumikan demokrasidalam aras yang substansial. Membangun partisipasi rakyat misalnya, membutuhkankomitmen kuat agar bisa menjamin setiap warga negara bisa berpatisipasi secarabaik. Selain itu, jika demokrasi dinilai sebagai cara untuk mencapai kesejahteraanbersama secara lebih luas, maka pilkada sebagai perwujudan dari demokrasiprosedural berperan penting untuk menjaga kualitas kepemimpinan lokal,memberikan garansi terhadap keberlanjutan pemerintahan yang nantinya dijalankanserta secara kontekstual mampu membangun sinergitas korelasional antara pemimpin dengan rakyat yang dipimpin. Hal ini dikarenakan pilkada pada dasarnya berorientasi untuk memberi nilai atas pilkada terhadap kemaslahatan dan kepentingan rakyat
IMPLEMENTATION POLICIES ENHANCING HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN THE DISTRICT PANDEGLANG PROVINCE BANTEN Tauficurokhman, Tauficurokhman
CosmoGov Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (370.522 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v1i2.11839

Abstract

Fenomena yang dijadikan obyek penelitian adalah implementasi kebijakan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Tujuan penelitian adalah membahas implementasi kebijakan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang dilakukan dengan program Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Penentuan informan penelitian menggunakan purposive sampling technique. Pengumpulan data sekunder menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen. Pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif yang dikembangkan dengan analisis triangulasi. Hasil penelitian menujukkan bahwa Implementasi Kebijakan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten mencakup pengorganisasian, penafsiran, dan penerapan. Aktivitas pengorganisasian, penafsiran, dan penerapan kebijakan peningkatan IPM tersebut secara kondisional dan fungsional dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi kebijakan

Page 1 of 20 | Total Record : 196