cover
Contact Name
Ade Devia Pradipta
Contact Email
deviapradipta88@unud.ac.id
Phone
+6281239651485
Journal Mail Official
widyasosiopolitika@unud.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Jalan P.B. Sudirman, Denpasar-Bali, Indonesia
Location
Kab. badung,
Bali
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 26854570     DOI : https://doi.org/10.24843/JIWSP
Core Subject : Social,
Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika is a scientific journal published by Faculty of Social and Political Science Udayana University which aims to publish articles of empirical and theoretical studies in the field of social and politics. Editors accept articles in Indonesian and English were not delivered or published in another journal. Determination of the article that appeared determined by expert editors review results through a blind review process.
Articles 48 Documents
AKTUALISASI INDONESIA DALAM G20: PELUANG ATAU TREN? Sukma Sushanti
Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika Vol 1 No 1 (2019): Isu Sosial dan Politik Kontemporer
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JIWSP.2019.v01.i01.p01

Abstract

ABSTRAK Bermula dari sebuah pemikiran untuk menyelesaikan krisis keuangan global, dan diperlukannya sebuah penguatan internasional yang berasal dari komitmen negara-negara yang mempunyai skala ekonomi terbesar, eksistensi G20 menjadi sebuah harapan baru bagi pertumbuhan ekonomi dunia. Klub ekonomi eksklusif ini hadir untuk memberikan sebuah kerangka global, yang kemudian diinfiltrasikan ke berbagai institusi internasional ataupun mekanisme kerjasama ekonomi. Banyak negara yang memberikan pengharapan pada komunitas ekonomi eksklusif ini melalui keterwakilan anggota aktif dalam kelompok ini. Tidak terlepas pula mandate yang melekat pada Indonesia sejak ditetapkannya sebagai anggota tetap G20. Indonesia menjadi vital point bagi negara-negara berkembang untuk menyuarakan kepentingan mereka, terutama terkait dengan perimbangan kekuasaan pada konteks perdagangan internasional. Jika Indonesia dapat memainkan perannya secara baik dalam G20, maka capaian kepentingan nasional negara dapat terakses dengan baik tanpa mengesampingkan tuntutan moral secara regional ataupun global. Kritik muncul ketika peran Indonesia dinilai hanya sebagai bandwagoning terhadap negara-negara besar, tanpa mempertimbangkan sebuah kalkulasi rasional yang mumpuni bagi kepentingan nasionalnya. Kata kunci: skala ekonomi terbesar, perimbangan kekuasaan, kepentingan nasional. bandwagoning, kalkulasi rasional ABSTRACT Starting with the idea to build mechanism in resolving global financial crisis, in which need international commitment from the countries with the largest economy scale to strengthening the international governance, the existence of G20 lead to the new hope for the future of the world economy. This exclusive economy club emerge to create global framework then infiltrating vary recommendations into various international economy institution, also cooperation mechanism, both in regional and international scale. The states rely their hope on this club through the active member states representative in G20. Thus, Indonesia has a mandate to voice the interest of developing countries since inaugurated as the permanent member of G20. Indonesia become a vital point of the interest from the developing countries, in the context to balance the power in international trade system. If Indonesia able to play as the important actor in G20, then its national interest will achieve smoothly, without neglecting the moral demand in regional or global scale. The critics arise when people start to see the role of Indonesia is only as bandwagon state of the developed countries rather than being rational to calculate the achievement of the national interest in G20. Keywords: global financial crisis, largest economy scale, developing countries, national interest, bandwagon state
PEREMPUAN PECINTA ALAM SEBAGAI WUJUD EKOFEMINISME Ni Made Anggita Sastri Mahadewi
Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika Vol 1 No 1 (2019): Isu Sosial dan Politik Kontemporer
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JIWSP.2019.v01.i01.p02

Abstract

ABSTRAK Tulisan ini berupaya menjelaskan peran perempuan pada organisasi Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) Wanaprastha Dharma, dalam melakukan pelestarian alam. Pada umumnya kegiatan pecinta alam memiliki resiko tinggi dan menuntut kekuatan fisik yang besar, yang identik dimiliki oleh laki-laki. Namun anggota perempuan organisasi Mapala Wanaprastha Dharma mampu melakukan berbagai kegiatan pelestarian alam yang beresiko dengan kekuatan fisik yang memadai. Fenomena tersebut merupakan gambaran konsep ekofeminisme yang menekankan bahwa antara perempuan dan alam memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan, baik oleh kondisi alam itu sendiri maupun oleh stereotipe tentang tubuh perempuan yang dianggap lebih lemah dari laki-laki. Anggota perempuan Mapala Wanaprastha Dharma secara struktural organisasi menempati posisi tinggi, antara lain sebagai ketua umum, sekretaris, maupun ketua pelaksana kegiatan. Melalui penjelasan dalam tulisan ini keterlibatan perempuan dalam pelestarian alam baik yang diimplementasikan secara langsung di lapangan, maupun tidak langsung yakni melalui perencanaan dan program kerja, menunjukan bahwa menjadi hal yang sulit untuk memisahkan perempuan dengan alam. Kata kunci: Mapala Wanaprastha Dharma, perempuan pecinta alam, ekofeminisme ABSTRACT This paper seeks to explain the role of women in the Nature Lovers Student Organization (Mapala) Wanaprastha Dharma, in doing nature conservation. In general the activities of nature lovers have a high risk and demand great physical strength, which is identical to that of men. However, female members of the Mapala Wanaprastha Dharma organization were able to carry out various natural conservation activities which were at risk with adequate physical strength. This phenomenon is an illustration of the concept of eco-feminism which emphasizes that between women and nature has a connection that cannot be separated, both by natural conditions themselves and by stereotypes about the bodies of women who are considered weaker than men. The Mapala Wanaprastha Dharma female member structurally occupies a high position, among others as general chairman, secretary, and chief executive of activities. Through the explanation in this paper, the involvement of women in nature conservation, both directly implemented in the field, and indirectly through planning and work programs, shows that it is difficult to separate women from nature. Keywords: Mapala Wanaprastha Dharma, female nature lover, eco-feminism
INOVASI RUMAH SEHAT LANSIA OLEH DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA DALAM MEWUJUDKAN LANSIA YANG PRODUKTIF I Dewa Ayu Putri Wirantari
Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika Vol 1 No 1 (2019): Isu Sosial dan Politik Kontemporer
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JIWSP.2019.v01.i01.p03

Abstract

ABSTRAK Penduduk di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan yang cepat, terlebih lagi dewasa ini Indonesia mengalami fenomena peningkatan jumlah lansia yang begitu besar atau yang dapat kita kenal dengan ledakan penduduk usia lanjut, Angka pertumbuhan lansia terus meningkat setiap tahun. Menurut data Bappenas yang dikelola oleh Chandra menyatakan bahwa pada tahun 1980, penduduk lanjut usia baru berjumlah 7,7 juta jiwa atau 5,2% dari total jumlah penduduk. Inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sedikit memberikan angin segar bagi efektivitas pelayanan kesehatan khususnya para lansia di kota Yogyakarta. Mengingat bahwa kota Yogyakarta merupakan kota dengan jumlah penduduk lansia terbanyak di Indonesia. Pemerintah kota Yogyakarta dan Dinas Kesehatan telah melakukan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak sehingga berdirilah rumah sehat lansia yang beralamatkan di jalan Pakel Baru, Sorosutan Umbulharjo-Yogyakarta, didirikan pada tahun 2013 dan sudah beroperasi hingga sekarang. Bahkan inovasi Rumah Sehat Lansia ini telah masuk dalam 33 inovasi pelayanan terbaik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan). Pemerintah kota Yogyakarta hendaknya memperhatikan fasilitas-fasilitas kesehatan mislanya peralatan medis, kamar dan tempat tidur pasien sehingga rumah sehat lansia dapat menampung pasien untuk menjalani rawat inap demi pelayanan kesehatan yang berkualitas. Memperhatikan jumlah tenaga medis dokter dan perawat yang menangani para lansia. Mengingat selama ini kunjungan dokter efektifnya hanya 2 kali dalam seminggu yakni hari rabu dan sabtu. Sehingga dengan jumlah dokter yang memadai maka jumlah kunjungan dokter dapat diperbanyak lagi bahkan diharapkan dapat melayani setiap hari mengingat jumlah pasien yang tidak sedikit. Keyword : Inovasi, DIY, Lansia, Pelayanan Kesehatan. ABSTRACT The population in Indonesia is currently increasing rapid growth, again nowadays Indonesia is experiencing the phenomenon of an increase in the number of elderly people who can be bigger than we can grow rapidly, the growth rate of the elderly continues to grow every year. According to data from Bappenas managed by Chandra, in 1980, the elderly population was only 7.7 million or 5.2% of the total population. The innovation carried out by the Yogyakarta City Health Office gives a little fresh air to the health care needs of the elderly in the city of Yogyakarta. Given the city of Yogyakarta is the city with the largest number of elderly population in Indonesia. The Yogyakarta city government and the Health Office have made good cooperation with the relevant parties to stand up for a healthy elderly house addressing Jalan Pakel Baru, Sorosutan Umbulharjo-Yogyakarta, established in 2013 and now available. Actually the innovation of the Elderly Healthy House has been included in the 33 best service innovations by the Ministry of Administrative Reform (Kemenpan). The Yogyakarta city government pays attention to health facilities such as medical equipment, rooms and patient beds so that elderly healthy homes can accommodate patients to increase hospitalization in accordance with quality health services. Noting the number of medical personnel and nurses who add to the elderly. It is hoped that during the doctor's visit it will be effective only 2 times a week, Wednesday and Saturday. The recommended amount that can be received every day Keyword: DIY, Elderly, Innovation
KESIAPAN PENERIMAAN TEKNOLOGI BAGI DOSEN DALAM MENGADOPSI IMISSU DI UNIVERSITAS UDAYANA Ade Devia Pradipta; Putu Titah Kawitri Resen
Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika Vol 1 No 1 (2019): Isu Sosial dan Politik Kontemporer
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JIWSP.2019.v01.i01.p04

Abstract

ABSTRAK IMISSU merupakan sebuah sistem terintegrasi milik Universitas Udayana yang bertujuan untuk mewujudkan self service technology pada organisasi. Dosen sebagai salah satu pengguna IMISSU diharapkan mampu mendokumentasikan kegiatannya dengan memanfaatkan IMISSU. Namun, sebelum seorang individu memutuskan untuk menerima atau menolak sebuah teknologi, kesiapan mereka untuk menerima teknologi menjadi satu hal yang penting. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kesiapan dosen di Universitas Udayana untuk mengadopsi IMISSU sebagai sebuah inovasi. IMISSU merupakan sistem terintegrasi milik Universitas Udayana unutk mempermudah civitas akademika dalam melakukan pekerjaan. Sebanyak 157 dosen yang memiliki akun dan menggunakan IMISSU secara reguler menjadi sampel dalam penelitian ini. Kesiapan dosen dalam mengadopsi IMISSU diukur dengan menggunakan Indeks Kesiapan Teknologi yang meliputi empat dimensi, yaitu optimism, keinovatifan, ketidaknyamanan, dan ketidakamanan. Penelitian ini menggunakan metode survey dan data dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa rata-rata skor untuk keempat dimensi adalah tinggi. Hal ini berarti bahwa dosen di Universitas Udayana memiliki pandangan positif terhadap IMISSU sebagai sebuah inovasi. Namun, perasaan ketidaknyamanan masih ada karena kompleksitas fitur IMISSU. Kata kunci: dosen, IMISSU, Indeks Kesiapan Teknologi. ABSTRACT IMISSU is an integrated system ini Udayana University which help organization to create self service technology. Lecturers as one of the IMISSU’s user were expected to keep their activities in IMISSU. However, it is important to measure the readiness to adopt or reject the technology. The aim of this study is to describe the readiness of lecturers in Udayana University to adopt IMISSU as an innovation. IMISSU is an integrated system in Udayana University to help organization’s member work easier. The subject of this study was 157 lecturers who had account in IMISSU and used IMISSU regularly. The readiness of lecturers to adopt IMISSU was measured by Technology Readiness Index, which is included four dimensions, optimism, innovativeness, discomfort, and insecurity. Survey technique was used and the data were analyzed by descriptive quanitative. This study found that the average scores for all dimensions were high. It means the lecturers were accepted IMISSU as an innovation positively. In other side, they still felt uncomfortable with the features of IMISSU because of its complexity. Key words: IMISSU, Lecturer, Technology Readiness Index.
INTERNALISASI ETIKA BIROKRASI DAN PENGUATAN SISTEM PENGENDALIAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM RANGKA MENCEGAH KORUPSI Komang Adi Sastra Wijaya; Piers Andreas Noak
Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika Vol 1 No 1 (2019): Isu Sosial dan Politik Kontemporer
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JIWSP.2019.v01.i01.p05

Abstract

ABSTRAK Korupsi di Indonesia bukan hanya persoalan hukum atau sebuah penyimpangan perilaku. Lebih daripada itu, korupsi merupakan persoalan etika politik. Segala bentuk gratifikasi demi kepentingan pribadi merupakan sebuah bentuk korupsi. Dari sudut pandang etika birokrasi, korupsi berkembang karena kelemahan sistem penegakan hukum atauu kurangnya orientasi kepentingan publik baik dalam praktik maupun dalam kebijakan politik. Oleh karena itu, menguatkan internalisasi etika birokrasi menjadi cara yang paling efektif untuk mengatasi korupsi sampai ke akarnya. Etika politik yang dimaksud tidak dapat berjalan sendiri dan hanya mengedepankan kebebasan politik yang seringkali melindungi hak dan kepentingan pribadi, melainkan harus dibangun dan dikembangkan sejalan dengan demokratisasi. Lebih dari itu, korupsi harus diberantas dengan memperkuat etika politik kewarganegaraan, tanggung jawab kehidupan bernegara, semangat berkorban untuk negara, keadilan dan representasi sumber daya manusia dan pembentukan kepentingan publik serta penegakkannya dalam praktek politik dan determinasi kebijakan sebagai upaya dominan untuk mencegah korupsi. Kata kunci: Etika Birokrasi, Sumber Daya Manusia, Pencegahan Korupsi ABSTRACT Corruption in Indonesia is not only a matter of law or deviant behavior. But, more than that, it is a problem of political ethics. Any public use for the gratification of self-interest is a form of corruption. From bureaucratic ethics standpoint, corruption develops because the weaknesses of system reinforcement or lack of public interests formation in practice and political policy. Therefore, strengthening bureaucratic ethics internalization is the most effective way to overcome corruption from its roots. Such political ethics must be established and developed together with the ongoing democratization, not just to let it alone and only emphasizing the political freedom that often protect the rights and private interests. But, more than that, it must be eroded by strengthening the political ethics of citizenship, responsibility of life as a state, a sense of sacrifice for the country, equality and representation of human resources and public interest formation and its enforcement in political practice and policy determination as dominant effort to prevent corruption. Keyword: Bureaucratic Ethics, Human Resources, Corruption Prevention
BUDAYA INFORMASI PADA SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS (STUDI KASUS PADA SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN LUAR BIASA DI PROVINSI BALI) Richard Togaranta Ginting
Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika Vol 1 No 1 (2019): Isu Sosial dan Politik Kontemporer
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JIWSP.2019.v01.i01.p06

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui budaya informasi pada siswa berkebutuhan khusus. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian ini berusaha mengungkapkan dan menjelaskan secara deskriptif mengenai budaya informasi pada siswa berkebutuhan khusus. Khususnya pada siswa pendidikan luar biasa di provinsi Bali. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan stratified random sampling. Jumlah sampel yang diteliti berasal dari sekolah penyelenggara pendidikan luar di provinsi Bali, yakni SLB Negeri 1 Denpasar, SLB Negeri 1 Singaraja dan SLB Negeri 1 Tabanan. Berdasarkan hasil perhitungan ditentukan sebanyak 152 responden. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai budaya informasi yang dimulai dengan cara mendapatkan informasi, mengolah informasi hingga memanfaatkan informasi untuk pengambilan keputusan pada siswa berkebutuhan khusus.Kata kunci: budaya informasi, siswa berkebutuhan khusus, sekolah luar biasaABSTRACTThis study aims to determine the information culture for students with special needs. The type of research used in this study is descriptive research with survey approaching. This research attempts to reveal and explain descriptively about the information culture for students with special needs. The sampling technique is done by purposive sampling. The number of samples studied originated from extraordinary schools in the bali province, namely are SLB Negeri 1 Denpasar, SLB 1 Singaraja and SLB 1 Tabanan . Based on the results of calculations determined as many as 152 respondents. This study provides an overview of the information culture that begins with how to obtain information, process information to utilize information for decision making on students with special needs.Keywords: information culture, students with special needs, extraordinary schools
JEJAK DAN PENGARUH DIPLOMASI PUBLIK CINA MASA LALU PADA MASYARAKAT BALI GPB SUKA ARJAWA
Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika Vol 1 No 2 (2019): ISU SOSIAL DAN POLITIK KONTEMPORER
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JIWSP.2019.v01.i02.p01

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan jejak diplomasi publik Cina dan pengaruhnya pada kehidupan masyarakat di Bali. Diplomasi publik saat ini sering menjadi sorotan di kancah politik dan kebudayaan karena memiliki pengaruh terhadap kehidupan sosial di negara lain. Penelitian ini dilakukan di berbagai tempat di Bali yang mempunyai jejak pengaruh Cina seperti di pantai di Singaraja bagian timur, Pura Besakih, Pura Batur dan menyelusuri tulisan-tulisan yang ada yang memuat tentang pengaruh kebudayaan Cina di Bali. Metode yang dipakai adalah kualitatif eksploratif serta melakukan wawancara dan penggalian sumber sejarah di buku dan tulisan yang ada. Hasil yang didapatkan adalah bahwa Cina sesungguhnya telah sejak berabad lalu telah menanamkan diplomasi publik di Bali karena warga Cina telah ada yang mendarat di sejak berabad lalu. Diplomasi ini dilakukan secara langsung oleh orang Cina dan membawa pengaruhnya di Bali. Ini dilihat pada pemukiman penduduk Cina di pegunungan bagian tengah di Bali, pengaruh kebudayaan yang terlihat pada tempat sembahyang, Pura Ratu Subandar, serta berbagai unsur seni yang ada di Bali. Kata Kunci: Diplomasi Publik, Cina, Bali, Ratu Subandar
AKUNTABILITAS SEKTOR PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI BALI TAHUN 2018 PUTU DHARMANU YUDHARTA; PIERS ANDREAS NOAK
Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika Vol 1 No 2 (2019): ISU SOSIAL DAN POLITIK KONTEMPORER
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JIWSP.2019.v01.i02.p02

Abstract

Abstrak Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali perlu dilakukan evaluasi terutama dari segi akuntabilitas terkait pengelolaan keuangan. Dana Hibah yang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali tahun 2018 perlu dilakukan analisis. Proses penganggaran dan penggunaan anggaaran terkait pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terjadi dinamika dalam konteks politik anggaran. Hal tersebut yang menjadi dasar dalam penelitian ini untuk dilakukan analisa. Adapun metode yang dipakai adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas secara hukum, proses dan perencanaan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali telah sejalan dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan, aspek akuntabilitas kebijakan menunjukkan bahwa secara efisiensi dalam mencapai tujuan sudah tercapai. Akan tetapi, efektivitas kebijakan atau program pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Bali belum berjalan maksimal karena peningkatan jumlah suara tidak sah. Kata Kunci : Akuntabilitas, Komisi Pemilihan Umum, Provinsi Bali.
BRIEF EXPLANATION OF HOLISTIC POLITICAL COMPARISON METHOD (A METHODOLOGICAL REVIEW) PUTRI HERGIANASARI
Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika Vol 1 No 2 (2019): ISU SOSIAL DAN POLITIK KONTEMPORER
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JIWSP.2019.v01.i02.p03

Abstract

ABSTRAK Dalam politik, studi perbandingan politik memiliki dua peran sekaligus yaitu : yang pertama, studi perbandingan politik sebagai teori, dan kedua, peran studi banding politik sebagai metode. Studi perbandingan politik sebagai teori lebih mengarah pada sekumpulan generalisasi yang terkait secara sistematis, sedangkan studi perbandingan politik sebagai metode lebih mengarah pada proses atau prosedur yang melibatkan penggunaan teknik dan instrumen. Metode membandingkan sistem politik menggunakan satu per satu deskripsi memiliki struktur lemah karena orang cenderung tidak dapat menciptakan hubungan antara isu-isu organisasi saat ini dan administrasi posisi sistem politik secara tepat. Tulisan ini bermaksud membangun kesadaran sekali lagi tentang bagaimana melakukan perbandingan terbaik antara satu negara dan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan jembatan untuk menghubungkan antara kerja sistem politik, masalah yang ada dalam organisasi menganalisis kasus struktural menggunakan metode perbandingan politik tidak bisa hanya membandingkan struktur yang berbeda. Kata kunci: perbandingan politik, ilmu politik, hubungan internasional
STREET ART SEBAGAI KOMUNIKASI POLITIK: SENI, PROTES, DAN MEMORI POLITIK GEDE INDRA PRAMANA; AZHAR IRFANSYAH
Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika Vol 1 No 2 (2019): ISU SOSIAL DAN POLITIK KONTEMPORER
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JIWSP.2019.v01.i02.p04

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini berusaha mengungkapkan fenomena seni jalanan. Dalam studi komunikasi politik, seni jalanan, dalam beragam bentuknya, sering kali diidentifikasi sebagai bentuk partisipasi politik non-formal. Pada praktiknya, seni jalanan menjadi lahan subur tumbuhnya aksi protes dan mengambil posisi kritis dalam isu politik, sosial, dan budaya. Dalam kanon keilmuan politik, bentuk partisipasi dominan dari warga negara umumnya dikaji dalam hubungannya dengan praktik elektoral. Kajian tentang partisipasi politik non-elektoral, yang berada diluar praktik representasi formal, minim dalam kajian ilmu politik. Dengan mengambil praktik mural yang dilakukan sekelompok anak muda di ruang publik, maka dapat digambarkan bentuk partisipasi politik non-elektoral, dan menangkap relasi antara politik dan seni. Fokus kajian ini adalah praktik partisipasi politik non-elektoral pada periode pasca Soeharto.Penelitian ini berupaya untuk membaca kembali praktik seni jalanan ini, secara khusus mural yang dikembangkan oleh Komunitas Pojok. Sejak 2002, Komunitas Pojok aktif berkarya di Kota Denpasar. Jarang sekali, untuk tidak mengatakan tidak ada, sebuah kolektif yang bertahan dan secara reguler menyelenggarakan perayaan terhadap seni jalanan. Karya mereka yang mengangkat isu sosial yang spesifik, seperti Hak Asasi Manusia, menjadi statemen politis atas keberpihakan mereka terhadap isu yang seringkali diabaikan oleh Negara. Kata Kunci: Street Art, Non-formal Political Participation, Memory Politics