cover
Contact Name
Ade Devia Pradipta
Contact Email
deviapradipta88@unud.ac.id
Phone
+6281239651485
Journal Mail Official
widyasosiopolitika@unud.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Jalan P.B. Sudirman, Denpasar-Bali, Indonesia
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 26854570     DOI : https://doi.org/10.24843/JIWSP
Core Subject : Social,
Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika is a scientific journal published by Faculty of Social and Political Science Udayana University which aims to publish articles of empirical and theoretical studies in the field of social and politics. Editors accept articles in Indonesian and English were not delivered or published in another journal. Determination of the article that appeared determined by expert editors review results through a blind review process.
Articles 55 Documents
INTERNALISASI ETIKA BIROKRASI DAN PENGUATAN SISTEM PENGENDALIAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM RANGKA MENCEGAH KORUPSI Komang Adi Sastra Wijaya; Piers Andreas Noak
Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika Vol 1 No 1 (2019): Isu Sosial dan Politik Kontemporer
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JIWSP.2019.v01.i01.p05

Abstract

ABSTRAK Korupsi di Indonesia bukan hanya persoalan hukum atau sebuah penyimpangan perilaku. Lebih daripada itu, korupsi merupakan persoalan etika politik. Segala bentuk gratifikasi demi kepentingan pribadi merupakan sebuah bentuk korupsi. Dari sudut pandang etika birokrasi, korupsi berkembang karena kelemahan sistem penegakan hukum atauu kurangnya orientasi kepentingan publik baik dalam praktik maupun dalam kebijakan politik. Oleh karena itu, menguatkan internalisasi etika birokrasi menjadi cara yang paling efektif untuk mengatasi korupsi sampai ke akarnya. Etika politik yang dimaksud tidak dapat berjalan sendiri dan hanya mengedepankan kebebasan politik yang seringkali melindungi hak dan kepentingan pribadi, melainkan harus dibangun dan dikembangkan sejalan dengan demokratisasi. Lebih dari itu, korupsi harus diberantas dengan memperkuat etika politik kewarganegaraan, tanggung jawab kehidupan bernegara, semangat berkorban untuk negara, keadilan dan representasi sumber daya manusia dan pembentukan kepentingan publik serta penegakkannya dalam praktek politik dan determinasi kebijakan sebagai upaya dominan untuk mencegah korupsi. Kata kunci: Etika Birokrasi, Sumber Daya Manusia, Pencegahan Korupsi ABSTRACT Corruption in Indonesia is not only a matter of law or deviant behavior. But, more than that, it is a problem of political ethics. Any public use for the gratification of self-interest is a form of corruption. From bureaucratic ethics standpoint, corruption develops because the weaknesses of system reinforcement or lack of public interests formation in practice and political policy. Therefore, strengthening bureaucratic ethics internalization is the most effective way to overcome corruption from its roots. Such political ethics must be established and developed together with the ongoing democratization, not just to let it alone and only emphasizing the political freedom that often protect the rights and private interests. But, more than that, it must be eroded by strengthening the political ethics of citizenship, responsibility of life as a state, a sense of sacrifice for the country, equality and representation of human resources and public interest formation and its enforcement in political practice and policy determination as dominant effort to prevent corruption. Keyword: Bureaucratic Ethics, Human Resources, Corruption Prevention
STRATEGI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) DALAM PENGELOLAAN MUSEUM SUBAK DI KABUPATEN TABANAN PUTU EKA PURNAMANINGSIH
Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika Vol 2 No 1 (2020): ISU PARIWISATA DAN KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF SOSIAL DAN POLITIK
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JIWSP.2020.v02.i01.p03

Abstract

UPTD Subak Museum was formedi with the aim ofapreserving traditionali farming tools usedi by ancient subak organizations. However, in its management there are stilli various problems, namely the low number ofavisits compared to other DTWs, overlapping authority, and limited use of DAK. In refining and / or making a strategy, it is necessary to analyze the strategy using strategic planning process indicators according to John M. Bryson and also SWOT analysis techniques according to Freddy Rangkuti to identify opportunities, threats, strengths, and weaknesses. The type of research used is descriptive qualitative. The informant determination technique used is purposive and snowball. The results of the SWOT matrix analysis yielded eight alternative strategies. The overall strategies described are four selected strategies as a priority scale for the UPTD Museum Subak, namely maximizing the use of technology as a means of disseminating information, fostering community business spirit to create a tourism industry around the Museum Subak area, developing museum marketing innovations to attract visitors, optimizing support from the central government. Keywords: UPTD Museum Subak, strategic planning process, SWOT analysis
STREET ART SEBAGAI KOMUNIKASI POLITIK: SENI, PROTES, DAN MEMORI POLITIK GEDE INDRA PRAMANA; AZHAR IRFANSYAH
Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika Vol 1 No 2 (2019): ISU SOSIAL DAN POLITIK KONTEMPORER
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JIWSP.2019.v01.i02.p04

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini berusaha mengungkapkan fenomena seni jalanan. Dalam studi komunikasi politik, seni jalanan, dalam beragam bentuknya, sering kali diidentifikasi sebagai bentuk partisipasi politik non-formal. Pada praktiknya, seni jalanan menjadi lahan subur tumbuhnya aksi protes dan mengambil posisi kritis dalam isu politik, sosial, dan budaya. Dalam kanon keilmuan politik, bentuk partisipasi dominan dari warga negara umumnya dikaji dalam hubungannya dengan praktik elektoral. Kajian tentang partisipasi politik non-elektoral, yang berada diluar praktik representasi formal, minim dalam kajian ilmu politik. Dengan mengambil praktik mural yang dilakukan sekelompok anak muda di ruang publik, maka dapat digambarkan bentuk partisipasi politik non-elektoral, dan menangkap relasi antara politik dan seni. Fokus kajian ini adalah praktik partisipasi politik non-elektoral pada periode pasca Soeharto.Penelitian ini berupaya untuk membaca kembali praktik seni jalanan ini, secara khusus mural yang dikembangkan oleh Komunitas Pojok. Sejak 2002, Komunitas Pojok aktif berkarya di Kota Denpasar. Jarang sekali, untuk tidak mengatakan tidak ada, sebuah kolektif yang bertahan dan secara reguler menyelenggarakan perayaan terhadap seni jalanan. Karya mereka yang mengangkat isu sosial yang spesifik, seperti Hak Asasi Manusia, menjadi statemen politis atas keberpihakan mereka terhadap isu yang seringkali diabaikan oleh Negara. Kata Kunci: Street Art, Non-formal Political Participation, Memory Politics
AKTUALISASI INDONESIA DALAM G20: PELUANG ATAU TREN? Sukma Sushanti
Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika Vol 1 No 1 (2019): Isu Sosial dan Politik Kontemporer
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JIWSP.2019.v01.i01.p01

Abstract

ABSTRAK Bermula dari sebuah pemikiran untuk menyelesaikan krisis keuangan global, dan diperlukannya sebuah penguatan internasional yang berasal dari komitmen negara-negara yang mempunyai skala ekonomi terbesar, eksistensi G20 menjadi sebuah harapan baru bagi pertumbuhan ekonomi dunia. Klub ekonomi eksklusif ini hadir untuk memberikan sebuah kerangka global, yang kemudian diinfiltrasikan ke berbagai institusi internasional ataupun mekanisme kerjasama ekonomi. Banyak negara yang memberikan pengharapan pada komunitas ekonomi eksklusif ini melalui keterwakilan anggota aktif dalam kelompok ini. Tidak terlepas pula mandate yang melekat pada Indonesia sejak ditetapkannya sebagai anggota tetap G20. Indonesia menjadi vital point bagi negara-negara berkembang untuk menyuarakan kepentingan mereka, terutama terkait dengan perimbangan kekuasaan pada konteks perdagangan internasional. Jika Indonesia dapat memainkan perannya secara baik dalam G20, maka capaian kepentingan nasional negara dapat terakses dengan baik tanpa mengesampingkan tuntutan moral secara regional ataupun global. Kritik muncul ketika peran Indonesia dinilai hanya sebagai bandwagoning terhadap negara-negara besar, tanpa mempertimbangkan sebuah kalkulasi rasional yang mumpuni bagi kepentingan nasionalnya. Kata kunci: skala ekonomi terbesar, perimbangan kekuasaan, kepentingan nasional. bandwagoning, kalkulasi rasional ABSTRACT Starting with the idea to build mechanism in resolving global financial crisis, in which need international commitment from the countries with the largest economy scale to strengthening the international governance, the existence of G20 lead to the new hope for the future of the world economy. This exclusive economy club emerge to create global framework then infiltrating vary recommendations into various international economy institution, also cooperation mechanism, both in regional and international scale. The states rely their hope on this club through the active member states representative in G20. Thus, Indonesia has a mandate to voice the interest of developing countries since inaugurated as the permanent member of G20. Indonesia become a vital point of the interest from the developing countries, in the context to balance the power in international trade system. If Indonesia able to play as the important actor in G20, then its national interest will achieve smoothly, without neglecting the moral demand in regional or global scale. The critics arise when people start to see the role of Indonesia is only as bandwagon state of the developed countries rather than being rational to calculate the achievement of the national interest in G20. Keywords: global financial crisis, largest economy scale, developing countries, national interest, bandwagon state
MEMBANGUN KESADARAN DAN PERILAKU HIDUP SEHAT MAHASISWI GUNA MENCEGAH KANKER PAYUDARA Ni Luh Nyoman Kebayantini; I Nengah Punia; Nazrina Zuryani; Wahyu Budi Nugroho; Gede Kamajaya; Ni Made Anggita Sastri Mahadewi
Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika Vol 2 No 2 (2020): ISU PARIWISATA DAN KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF SOSIAL DAN POLITIK
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JIWSP.2020.v02.i02.p04

Abstract

Breast cancer is the second highest prevalence after cervical cancer. In recent years cases of breast tumors that are at risk of becoming cancer are found in women aged 25 years and under. This risk will increase in adolescent girls who have a history of tumors, so there is a 4.37 times more risk of developing breast cancer. Similarly, young women who experience menarche (first menstruation) at the age of <12 years are more likely to develop breast cancer than those who experience menarche aged> 12 years. Busyness undergoing daily routine is also one of the causes of teenagers / young women paying less attention to the health of their breasts. Based on this there have been many campaigns and movements to foster women's awareness of breast cancer such as the BSE movement (Breast Self-Check) and SADANIS (aware of clinical examination). It is unfortunate that this campaign has not been able to touch all circles, especially among students who are very busy with campus life and do not have the awareness to take care of their health. This dedication activity is carried out to increase the awareness of students / young women to maintain breast health. Keywords: breast cancer, health, increase student awareness.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN YANG BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI BALI (Studi kasus: Desa Jatiluwih, Kabupaten Tabanan) KADEK WIWIN DWI WISMAYANTI
Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika Vol 2 No 1 (2020): ISU PARIWISATA DAN KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF SOSIAL DAN POLITIK
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JIWSP.2020.v02.i01.p05

Abstract

The implementation of tourism in Law No. 10 of 2009 in detail is explained in Chapter III of article 5 on the principle of the implementation of tourism. Stating that tourism is carried out with the principle of upholding religious norms and cultural values as an embodiment of the Tri Hita Karana concept; uphold human rights, cultural diversity and local wisdom; maintain the preservation of nature and the environment; empower the local community; ensuring integration between sectors, between regions, between the center and regions which constitutes a systemic unit within the framework of regional autonomy, as well as integration among stakeholders. Basically the organization of tourism in the village is aimed at improving the standard of living and welfare of the people through economic development through the development and development of sustainable tourism based on local wisdom. The implementation of tourism is then carried out by tourism institutions in order to create sustainable tourism development.This research is a type of descriptive qualitative research with data collection methods in the form of observation, interviews, and documentation. Informants in this study were determined through purposive techniques and snowball sampling. This research was conducted in Jatiluwih Village, Penebel District, Tabanan Regency. There are three indicators used in the study, namely: Implementation of policies consisting of Communication, Resources, Disposition, bureaucratic structures have been applied properly. Keywords: Policy implementation, sustainable tourism, local wisdom
BUDAYA INFORMASI PADA SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS (STUDI KASUS PADA SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN LUAR BIASA DI PROVINSI BALI) Richard Togaranta Ginting
Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika Vol 1 No 1 (2019): Isu Sosial dan Politik Kontemporer
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JIWSP.2019.v01.i01.p06

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui budaya informasi pada siswa berkebutuhan khusus. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian ini berusaha mengungkapkan dan menjelaskan secara deskriptif mengenai budaya informasi pada siswa berkebutuhan khusus. Khususnya pada siswa pendidikan luar biasa di provinsi Bali. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan stratified random sampling. Jumlah sampel yang diteliti berasal dari sekolah penyelenggara pendidikan luar di provinsi Bali, yakni SLB Negeri 1 Denpasar, SLB Negeri 1 Singaraja dan SLB Negeri 1 Tabanan. Berdasarkan hasil perhitungan ditentukan sebanyak 152 responden. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai budaya informasi yang dimulai dengan cara mendapatkan informasi, mengolah informasi hingga memanfaatkan informasi untuk pengambilan keputusan pada siswa berkebutuhan khusus.Kata kunci: budaya informasi, siswa berkebutuhan khusus, sekolah luar biasaABSTRACTThis study aims to determine the information culture for students with special needs. The type of research used in this study is descriptive research with survey approaching. This research attempts to reveal and explain descriptively about the information culture for students with special needs. The sampling technique is done by purposive sampling. The number of samples studied originated from extraordinary schools in the bali province, namely are SLB Negeri 1 Denpasar, SLB 1 Singaraja and SLB 1 Tabanan . Based on the results of calculations determined as many as 152 respondents. This study provides an overview of the information culture that begins with how to obtain information, process information to utilize information for decision making on students with special needs.Keywords: information culture, students with special needs, extraordinary schools
MODEL LITERASI INFORMASI BAGI MAHASISWA BARU DI PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA JAWA TENGAH ALBERTOES PRAMOEKTI NARENDRA
Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika Vol 2 No 1 (2020): ISU PARIWISATA DAN KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF SOSIAL DAN POLITIK
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JIWSP.2020.v02.i01.p06

Abstract

ABSTRACT This research was conducted to determine the ability of new students to recognize information sources and use information, especially at Satya Wacana Christian University through an information literacy program implemented by the Library. The method used in this research is descriptive qualitative study of existing literature and documents. Information literacy program for new students is carried out in order to provide knowledge and experience in the way of learning in universities that are different from those at the high school level. The results of this research include the application of information literacy models whose elements are contained in information literacy models that are currently known globally. Keywords: information literacy, students, SWCU Library, learning
PERGUB BALI NOMOR 97 TAHUN 2018 DALAM PARADIGMA ETIKA EKOSENTRISME I G N AGUNG KRISNA ADITYA
Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika Vol 1 No 2 (2019): ISU SOSIAL DAN POLITIK KONTEMPORER
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JIWSP.2019.v01.i02.p05

Abstract

ABSTRAK Pembatasan penggunaan plastik sekali pakai melalui Peraturan Gubernur Bali nomor 97 tahun 2018 dijelaskan melalui etika ekosentrisme bertujuan untuk menganalisis aspek normatif, kebijakan dan gaya hidup yang bersahabat dengan ekologi. Metode analisis wacana kritis digunakan untuk memperoleh kognisi sosial sebagai penghubung struktur meso antara teks dengan konteks. Cerminan paradigma ekosentrisme diwujudkan dalam Pasal 2 mengenai pedoman Pemerintah dalam merumuskan kebijakan teknis. Platform aksi filosofi ekosofi Arne Naess dijelaskan dalam 8 platform yang relevan dengan pasal di dalam Pergub nomor 98 Tahun 2018. Konteks normatif Peraturan Gubernur mengkonstruksikan kesadaran dan praktek kolektif publik yang bertujuan untuk menghormati nilai ekologis. Kata Kunci: Peraturan Gubernur, plastik sekali pakai, ekosentrisme
KESIAPAN PENERIMAAN TEKNOLOGI BAGI DOSEN DALAM MENGADOPSI IMISSU DI UNIVERSITAS UDAYANA Ade Devia Pradipta; Putu Titah Kawitri Resen
Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika Vol 1 No 1 (2019): Isu Sosial dan Politik Kontemporer
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JIWSP.2019.v01.i01.p04

Abstract

ABSTRAK IMISSU merupakan sebuah sistem terintegrasi milik Universitas Udayana yang bertujuan untuk mewujudkan self service technology pada organisasi. Dosen sebagai salah satu pengguna IMISSU diharapkan mampu mendokumentasikan kegiatannya dengan memanfaatkan IMISSU. Namun, sebelum seorang individu memutuskan untuk menerima atau menolak sebuah teknologi, kesiapan mereka untuk menerima teknologi menjadi satu hal yang penting. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kesiapan dosen di Universitas Udayana untuk mengadopsi IMISSU sebagai sebuah inovasi. IMISSU merupakan sistem terintegrasi milik Universitas Udayana unutk mempermudah civitas akademika dalam melakukan pekerjaan. Sebanyak 157 dosen yang memiliki akun dan menggunakan IMISSU secara reguler menjadi sampel dalam penelitian ini. Kesiapan dosen dalam mengadopsi IMISSU diukur dengan menggunakan Indeks Kesiapan Teknologi yang meliputi empat dimensi, yaitu optimism, keinovatifan, ketidaknyamanan, dan ketidakamanan. Penelitian ini menggunakan metode survey dan data dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa rata-rata skor untuk keempat dimensi adalah tinggi. Hal ini berarti bahwa dosen di Universitas Udayana memiliki pandangan positif terhadap IMISSU sebagai sebuah inovasi. Namun, perasaan ketidaknyamanan masih ada karena kompleksitas fitur IMISSU. Kata kunci: dosen, IMISSU, Indeks Kesiapan Teknologi. ABSTRACT IMISSU is an integrated system ini Udayana University which help organization to create self service technology. Lecturers as one of the IMISSU’s user were expected to keep their activities in IMISSU. However, it is important to measure the readiness to adopt or reject the technology. The aim of this study is to describe the readiness of lecturers in Udayana University to adopt IMISSU as an innovation. IMISSU is an integrated system in Udayana University to help organization’s member work easier. The subject of this study was 157 lecturers who had account in IMISSU and used IMISSU regularly. The readiness of lecturers to adopt IMISSU was measured by Technology Readiness Index, which is included four dimensions, optimism, innovativeness, discomfort, and insecurity. Survey technique was used and the data were analyzed by descriptive quanitative. This study found that the average scores for all dimensions were high. It means the lecturers were accepted IMISSU as an innovation positively. In other side, they still felt uncomfortable with the features of IMISSU because of its complexity. Key words: IMISSU, Lecturer, Technology Readiness Index.