cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Ifrani, S.H., M.H
Contact Email
ifrani@ulm.ac.id
Phone
+625113305255
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Badamai Law Journal
Published by Universitas Lambung Mangkurat
ISSN : 25014086     EISSN : 25030884     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 192 Documents
 1   2   3   4   5 
KEPAILITAN TERHADAP BANK BERDASARKAN ASAS KESEIMBANGAN SEBAGAI PERWUJUDAN PERLINDUNGAN KEPENTINGAN NASABAH PENYIMPAN Rachmadi Usman
Badamai Law Journal Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v1i1.255

Abstract

 Dalam rangka penyelesaian bank bermasalah dibutuhkan suatu mekanisme yang mampu mewadahi dan menjamin perlindungan kepentingan nasabah penyimpan (kreditor bank). Terdapat dua mekanisme yang dapat digunakan dalam penyelesaian bank bermasalah dengan mendayagunakan pranata dan kelembagaan likuidasi bank dan kepailitan bank. Likuidasi bank merupakan mekanisme yang lazim digunakan dalam rangka pencabutan izin usaha, pembubaran badan hukum dan pelaksanaan likuidasi bank. Ketentuan likuidasi bank ini telah mereduksi ketentuan kepailitan bank sebagai kewenangan tunggal Bank Indonesia. Adanya pembatasan kewenangan dan hak dalam kepailitan bank tersebut, pada hakikatnya bentuk perlakuan diskriminasi dan tidak sesuai dengan asas keseimbangan serta mengingkari kebebasan berkontrak dari para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian simpanan. Kepailitan merupakan instrumen yang efisien, efektif, dan proporsional untuk penyelesaian utang piutang antara bank dan nasabah penyimpan.Oleh karena itu pembatasan kewenangan dan hak dalam kepailitan bank hanya pada Bank Indonesia tidak meniadakan hak dan perlindungan kepentingan nasabah penyimpan (kreditor bank) untuk mempailitkan bank sepanjang terdapat piutang bank. Sesuai dengan  asas keseimbangan, sudah seyogianya nasabah penyimpan (kreditor bank) mempunyai hak istimewa dibandingkan dengan lebih mengutamakan perlindungan kepentingan publik dalam kepailitan bank. Kata Kunci: Kepailitan Bank, Keseimbangan, dan Perlindungan Kepentingan Nasabah Penyimpan
EKSISTENSI PERATURAN KEPALA DAERAH SEBAGAI PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH Lily Mufidah
Badamai Law Journal Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v2i1.3387

Abstract

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik telah diatur dalam Undang-undang tentang Partai Politik, salah satunya adanya mahkamah partai politik. Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, meskipun keberadaan mahkamah partai politik tersebut tidak secara detail mengatur persyaratan dan hukum acaranya.  Kemudian masih terdapat upaya lain sampai tahap pengadilan, apabila perselisihan masih dalam proses penyelesaian, partai politik dari dua kepengurusan masih dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah yang tertuang dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2015. Sehingga tidak adanya peraturan yang tegas terkait hal tersebut (adanya kekaburan hukum), sehingga terkesan upaya-upaya hukum yang telah ditempuh tidak berpengaruh secara signifikan.  Kemandirian Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum terutama dalam membuat peraturan menjadi terganggu dengan adanya pasal Pasal 119 ayat (4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan: “Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah”, sehingga dimungkinkan DPR dan pemerintah dapat melakukan intervensi kepada KPU dalam proses konsultasi terhadap Peraturan KPU dan mempengaruhi independensi KPU. Peraturan KPU (dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan termasuk sebagai komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang
KEDUDUKAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK.529/MENHUT-II/2012 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI KALIMANTAN TENGAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 45/PUU-IX/2011 Radjabudin Radjabudin
Badamai Law Journal Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v2i2.4341

Abstract

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan tipe penelitian hukum reform oriented research. Pendekatan yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) yang didukung dengan Pendekatan Kasus (Case Approach).Hasil penelitian ini adalah, pertama, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mengacu pada Persetujuan Substansi Menteri Pekerjaan Umum Nomor HK.01 03-Mn/13 terkait Substansi Struktur Ruang dan Persetujuan Substansi Menteri Kehutanan Nomor S.431/Menhut-VII/2012, terkait Pola Ruang mendasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 529/Menhut-II/2012, yang masih bersifat Penunjukan dan Penunjukan Kawasan Hutan belaka belum mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Surat Nomor S.431/Menhut-VII/2012, Hal : Persetujuan Substansi Kehutanan yang mendasari berlakunya 529/Menhut-VII/2012, tidak dapat dijadikan acuan dalam penetapan Perda 529/menhut-II/2012 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tnegah bertentangan dengan putusan Mahkamad Konstitusi dan asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
PUTUSAN PEMIDANAAN SEBAGAI PENGGANTI DENDA YANG TIDAK DIBAYAR OLEH KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP Eko Setiawan; Ifrani Ifrani
Badamai Law Journal Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v4i1.8287

Abstract

Korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup tidak dapat dipidana penjara atau kurungan tetapi hanya dapat dipidana denda. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak mengatur pidana pengganti denda apabila korporasi tidak membayar denda, sedangkan pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dibayar dalam pasal 30 KUHP tidak dapat dijatuhkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis pidana yang telah dijatuhkan pengadilan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup dan untuk mengetahui jenis pidana yang ideal untuk dijatuhkan pengadilan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus atau “case approach” yang hasilnya disajikan secara deskriptif analisis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga jenis pidana yang telah dijatuhkan pengadilan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Pertama : pidana denda saja tanpa memberikan alternatif jenis pidana lain, kedua : pidana kurungan kepada orang yang mewakili korporasi di pengadilan dan ketiga : pidana perampasan aset korporasi. Dalam pidana perampasan aset korporasi terdapat putusan yang tidak menentukan batas waktu dan tata cara pelaksanaannya dan terdapat pula putusan yang menentukan batas waktu dan tata cara pelaksanaannya.
KEWAJIBAN MELAPORKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA Cuncun Kurniadi
Badamai Law Journal Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v4i2.9238

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi diaturnya konsep dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika dan batasan waktu kapan seseorang dapat dikategorikan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika.Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat normatif. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sehingga dinamakan penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach).Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Pertama, urgensi diaturnya kewajiban setiap orang melaporkan tindak pidana narkotika adalah untuk menumbuhkan kesadaran dan peran serta yang nyata bagi masyarakat dalam memberantas tindak pidana narkotika. Hal tersebut tertulis dalam Naskah Akademik pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara konkrit terwujud dalam ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal diatas dengan jelas dan tegas akan memberikan sanksi pidana penjara kepada setiap orang yang tidak melaporkan tindak pidana yang terjadi dalam wilayah kekuasaannya.Kedua, Tidak ditemukan dengan jelas dan tegas bagaimana batasan waktu pelaporan tindak pidana narkotika yang secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga pada akhirnya untuk menentukan batasan waktu itu diserahkan sepenuhnya kepada penyidik sebagai aparat penegak hukum yang berada paling awal dalam proses hukum acara pidana, untuk menentukan kapan batasan waktu yang dimaksud itu unsurnya telah terpenuhi ataupun tidak terpenuhi
ASAS KEPATUTAN DALAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PERSEROAN Sulaeman Sulaeman
Badamai Law Journal Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v1i1.250

Abstract

The aim of this research is to analyze the equity principle in social and environmental responsibilities and also to analyze the forms of law enforcement to the companies which do not implement corporate social and environmental responsibilities. The type of this research is a normative legal one which studies the regulations related to the equity principle in corporate social and environmental responsibilities and the law enforcement to the companies which do not comply with the corporate social and environmental responsibility. The concept of equity in the Socia and Environment Responsibilities is the Company's policy, which is tailored to the financial capabilities of the Company, and potential risks which lead to social and environmental responsibilities that the company must be responsible for in accordance with its business activities without reducing the obligations as stipulated in the laws and regulations related to the Company's business activities. The amount of costs and proportion for Corporate Social and Environmental Responsibilities is determined by the company based on the profit or net profit of the company. Hence, equity can be said as the proper, appropriate, or good intention of a company in implementing Corporate Social and Environmental Responsibilities. Furthermore, law enforcement for the company that does not implement the Corporate Social and Environmental Responsibilities based on the positive law of Indonesia stipulated in the Capital Market Law No. 25 of 2007 Section 34 applies to all forms of business entities in Indonesia. The forms of sanctions that can be given to companies that do not implement Corporate Social and Environmental Responsibilities are administrative sanctions in the form of written warnings, restrictions on business activities, freezing, or revocation of business activities and/ or investment facility.Meanwhile, the civil and criminal sanctions are not appropriate to be applied because there is no specific reasons to provide such sanctions.Keywords:       Corporate Social and Environmental Responsibility, Law Enforcement, The Equity principleTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis prinsip keadilan dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan dan juga untuk menganalisis bentuk penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Jenis penelitian ini adalah salah satu hukum normatif yang mempelajari peraturan yang berkaitan dengan prinsip keadilan dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak mematuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Konsep ekuitas dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah kebijakan Perusahaan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perusahaan, dan potensi risiko yang menyebabkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan harus bertanggung jawab untuk sesuai dengan kegiatan usahanya tanpa mengurangi kewajiban sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Jumlah biaya dan proporsi untuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ditentukan oleh perusahaan berdasarkan laba atau keuntungan bersih perusahaan. Oleh karena itu, ekuitas dapat dikatakan sebagai niat yang tepat, yang sesuai, atau baik dari perusahaan dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Selanjutnya, penegakan hukum bagi perusahaan yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan berdasarkan hukum positif Indonesia diatur dalam UU Pasar Modal Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 34 berlaku untuk semua bentuk badan usaha di Indonesia. Bentuk-bentuk sanksi yang bisa diberikan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, atau pencabutan kegiatan usaha dan / atau facility.Meanwhile investasi, sanksi perdata dan pidana yang tidak tepat untuk diterapkan karena tidak ada alasan khusus untuk memberikan sanksi tersebut Kata kunci : Asas Kepatutan, Penegakan Hukum, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
ANALISIS HUKUM MENGENAI SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA Muhammad Dian Ansyari
Badamai Law Journal Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v1i2.1828

Abstract

The purpose of this thesis is to study the rules and legislations related with the implementation of Certificate of Origin (COO) preference as a supporting document which must be complied in export trade and to study the rules and legislations towards the solution to the problems on Certificate of Origin (COO) preference as a document indicating the origin of particular goods. The method of this research is normative legal research by collecting statutory regulations on Certificate of Origin (COO), identifying the problems, and analyzing them qualitatively. The results of this thesis research show that: firstly, with regard to the implementation of Certificate of Origin (COO) preference as a supporting document which must be complied in export trade, it is a fact that there is lack of principle of prudence in the material content of the regulations on Certificate of Origin (COO) of Indonesian export goods. This condition has caused that it is easy to abuse, devert, and falsify the document of Certificate of Origin (COO). More over, the control of the issuing institution of the Certificate of Origin (COO) is very weak and the coordination among the governmental ministries is not well cohesive. The management system of office administration in charge which is not well organized has worsened and added bad cases related with the documents of Certificate of Origin (COO) of Indonesian goods in the export destination countries.
PENERAPAN DIVERSI PADA TAHAP PENUNTUTAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Muhammad Wiwin Rahmadani
Badamai Law Journal Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v2i2.4336

Abstract

Tujuan dari penulisan tesis ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji mengenai Bagaimana Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Memeriksa dan Memutus Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Penyelesaian Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Memeriksa Dan Memutus Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Penelitian dalam penulisan hukum ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan penelitian deskripsi yaitu memberikan paparan, analisa atau gambaran mengenai Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Memeriksa dan Memutus Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Upaya Hukum Atas Sengketa Keputusan Oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara Yang Diputus Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dan ada juga bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan literatur, setelah semua bahan dari berbagai literatur serta bahan penelitian terkumpul maka bahan-bahan tersebut kemudian diolah dan dianalisis. Juga bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan yang didapat melalui internet sebagai penunjang penulis dalam menganalisis.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBNKAN MELALUI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Trinovita Kristipabawni
Badamai Law Journal Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v3i2.6054

Abstract

Penelitian ini ingin menganalisis penyelesaian sengketa perbankan yang dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dengan tujuan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang bersengketa. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan tipe penelitian doctrinal reaserch dan reform-oriented research.            Konsep mengenai penyelesaian sengketa perbankan di Indonesia masih tetap menggunakan civil law, dengan mengutamakan penyelesaian kekeluargaan yang menjunjung tinggi kepercayaan dari kedua belah pihak yang bersengketa dengan cara mediasi. Perlindungan hukum bagi kedua belah pihak menjadi hal yang perlu di perhatikan dalam konsep sistem ini, yaitu dengan menegaskan kewajiban-kewajiban bank atau pelaku jasa keuangan dalam rangka tercapainya bank yang sehat dan aman. Perlindungan Represif bisa dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu dengan intern bank (Internal Dispute Resolution), melalui lembaga independen OJK, dan tahap terkhir melalui lembaga khusus yang menangani sengketa perbankan.            Lembaga alternatif penyelesaian sengketa harus memberikan penyelesaian sengketa yang bersifat efektif dalam memberikan perlindungan dan memiliki kekuatan hukum yuridis yang mengikat bagi para pihak yang bersengketa. Indonesia mempunyai lembaga khusus yang menangani tentang sengketa perbankan yaitu LAPSPI (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia). LAPSPI mempunyai 3 (tiga) layanan dalam penyelesaian sengketa yaitu mediasi, ajudikasi, dan arbitrase, di dalam mediasi LAPSPI mempunyai 2 (dua) konsep layanan yaitu layanan Pra bono dan layanan Commercial. Layanan-layanan tersebut dibedakan berdasarkan besarnya jumlah tuntutan yaitu: layanan Pra bono, layanan yang dilakukan tanpa dipungut biaya, diperuntukkan untuk nasabah kecil sedangkan, layanan Commercial atau layanan berbayar, diperuntukkan untuk kasus nasabah dengan jumlah besar
PENGGUNAAN HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN Darul Hudha Mustaqim
Badamai Law Journal Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v4i1.9232

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penggunaan Hak Angket DPR yang dilakukan terhadap lembaga negara independen.        Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan.Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Pertama, Secara doktriner, sistem pemerintahan merupakan sistem yang menjelaskan hubungan/relasi antara pemegang kekuasaan eksekutif dengan pemegang kekuasaan legislatif dan dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Baik dalam sistem Parlementer maupun dalam sistem Presidensial, hak angket adalah salah satu bentuk perwujudan kewenangan pengawasan legislatif terhadap eksekutif selaku pemegang kekuasaan pemerintahan. Pengawasan itu ditujukan kepada pemegang kekuasaan eksekutif sebab eksekutiflah yang melaksanakan pemerintahan sehari- hari, baik pelaksanaan pemerintahan yang diturunkan langsung dari atau merupakan amanat undang-undang maupun pelaksanaan pemerintahan yang merupakan pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh eksekutif sendiri. Kedua, Berdasarkan penafsiran secara sistematis dan otentik, adalah tidak koheren apabila objek dari pelaksanaan hak angket dan hak-hak DPR lainnya yang diatur dalam Pasal 79 ayat (3) UU MD3 dikatakan mencakup hal-hal yang berada di luar ruang lingkup kekuasaan Pemerintah (eksekutif). Dan lembaga independen tidak termasuk dalam cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Page 1 of 20 | Total Record : 192

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2024) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1, No 2 (2016) Vol 1, No 1 (2016) More Issue