cover
Contact Name
Dr. Ifrani, S.H., M.H
Contact Email
ifrani@ulm.ac.id
Phone
+625113305255
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Badamai Law Journal
ISSN : 25014086     EISSN : 25030884     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2017)" : 10 Documents clear
KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI INDONESIA Muhammad Mahendra Abdi
Badamai Law Journal Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v2i2.4332

Abstract

Tujuan dari penulisan tesis ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji mengenai Bagaimana Pembentukan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Bagaimana implikasi hukum program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan terhadap asuransi kesehatan swasta di indonesia. Penelitian dalam penulisan hukum ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskripsi yaitu memberikan paparan atau gambaran mengenai pembentukan program badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan menemukan bagaimana implikasi hukum program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan terhadap asuransi kesehatan swasta di Indonesia. adapun hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan ada juga bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan literatur. Setelah semua bahan dari berbagai literatur serta bahan penelitian terkumpul maka bahan-bahan tersebut kemudian diolah dan dianalisis.Menurut hasil dan penelitian tesis ini menunjukan bahwa pertama: pembentukan program badan penyelenggara jaminan sosial khususnya kesehatan merupakan amanat dari undang-undang dasar. Kedua: implikasi hukum terhadap asuransi kesehatan swasta di Indonesia adalah Negara melakukan monopoli terhadap asuransi kesehatan di Indonesia.
TANGGUNG JAWAB DOKTER DALAM TERJADINYA MALPRAKTIK MEDIK DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI Diana Haiti
Badamai Law Journal Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v2i2.4333

Abstract

Tanggung jawab hukum dokter dalam malpraktik administrasi berupa pelanggaran terhadap ketentuan administrasi dalam pelaksanaan praktik kedokteran. Pelanggaran hukum administrasi dalam praktek kedokteran pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban hukum administrasi praktek kedokteran. Kewajiban administrasi dalam praktek kedokteran dapat berupa kewajiban administrasi yang berhubungan dengan kewenangan sebelum dokter melakukan pelayanan medis dan kewajiban administrasi pada saat dokter sedang melakukan pelayanan medis. Berdasarkan pada dua bentuk kewajiban administrasi di atas, maka terdapat dua bentuk juga pelanggaran administrasi, yaitu pelanggaran hukum administrasi tentang kewenangan praktek kedokteran dan pelanggaran administrasi mengenai pelayanan medis. Terhadap pelanggaran administrasi tersebut, sanksi yang dapat diberikan adalah pemberian peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik; dan/atau  kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN YANG MENGAKIBATKAN PENCEMARAN DAN/ATAU PENGRUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Muhammad Yayan
Badamai Law Journal Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v2i2.4334

Abstract

Pembakaran hutan dan lahan adalah salah satu penyebab terjadinya pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup yang berdampak besar terhadap lingkungan hidup yang tidak hanya bagi manusia tetapi juga bagi makhluk hidup yang lainnya, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap Warga Negara Indonesia, maka seharusnya pembakaran hutan dan lahan tidak boleh terjadi, untuk itu penegakan hukum lingkungan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan harus dilaksanakan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyediakan tiga instrumen penegakan hukum lingkungan yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidanaMengingat pembakaran hutan dan lahan adalah salah satu penyebab terjadinya pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup menjadi tidak baik dan sehat, maka sudah  seharusnya pembakaran hutan dan lahan itu dilarang tidak ada eksepsional atau dispensasi dengan memperhatikan kearifan lokal sebagaimana terdapat dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
EKSISTENSI JANJI PRAKONTRAK DALAM PRANATA HUKUM KONTRAK DI INDONESIA Muhammad Natsir Asnawi
Badamai Law Journal Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v2i2.4335

Abstract

Penelitian ini ingin menganalisis daya mengikat janji prakontrak serta pertanggungjawabannya dikaitkan dengan tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan, alih-alih kekadar kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan tipe penelitian legal reform oriented dan conceptual research. Konsep mengenai daya mengikat janji prakontrak telah lama dikenal di negara-negara maju, baik yang menganut sistem civil law maupun common law. Sistem civil law mengakui daya mengikat janji prakontrak berdasarkan asas iktikad baik, sementara itu common law mengakui daya mengikat janji prakontrak berdasarkan doktrin promissory estoppel.Kultur masyarakat Indonesia sejatinya mengenal konsep panjer yang identik dengan prakontrak. Dalam kerangka pembaruan hukum kontrak, substansi pranata hukum kontrak Indonesia harus diperbarui dengan memasukkan prakontrak sebagai salah satu bagian penting yang diatur di dalamnya. Janji prakontrak seharusnya memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Pelanggaran terhadap janji prakontrak dapat dimintai pertanggungjawabannya melalui tiga instrument hukum, yaitu: 1) perbuatan melawan hukum, berupa penggantian kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan; 2) wanprestasi, berupa penggantian atas hilangnya keuntungan yang diharapkan; atau 3) perlindungan konsumen, berupa penggantian kerugian yang diderita dan/atau penghukuman kepada pelanggar untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang telah dijanjikan dalam tahapan prakontrak
PENERAPAN DIVERSI PADA TAHAP PENUNTUTAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Muhammad Wiwin Rahmadani
Badamai Law Journal Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v2i2.4336

Abstract

Tujuan dari penulisan tesis ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji mengenai Bagaimana Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Memeriksa dan Memutus Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Penyelesaian Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Memeriksa Dan Memutus Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Penelitian dalam penulisan hukum ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan penelitian deskripsi yaitu memberikan paparan, analisa atau gambaran mengenai Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Memeriksa dan Memutus Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Upaya Hukum Atas Sengketa Keputusan Oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara Yang Diputus Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dan ada juga bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan literatur, setelah semua bahan dari berbagai literatur serta bahan penelitian terkumpul maka bahan-bahan tersebut kemudian diolah dan dianalisis. Juga bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan yang didapat melalui internet sebagai penunjang penulis dalam menganalisis.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK KEPOLISIAN RESORT KOTA BANJARMASIN Ria Ariyanti
Badamai Law Journal Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v2i2.4337

Abstract

Perkembangan baru-baru ini dalam kekerasan pada anak, baik fisik, psikologis atau seksual, tidak menerima perlindungan hukum dan hak asasi manusia yang memadai sehingga anak berulang kali menjadi korban. Oleh karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan kerusakan hak dasar mereka dalam berbagai bentuk kekerasan atau kejahatan harus segera dihentikan. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyuluhan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian Unit dan Satuan Pelayanan Perempuan.-Departemen Polresta Banjarmasin disamping tugas menegakkan hukum terhadap perempuan dan anak menjadi korban kejahatan (termasuk korban kekerasan seksual). Hasilnya menunjukkan bahwa dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak sebagai korban kekerasan seksual, anggota Unit PPA Polresta Banjarmasin, yaitu untuk menyembunyikan identitas korban, menasihati mutiara, melakukan upaya penyidikan dengan menerima laporan, memberikan Notifikasi Hasil Investigasi Hasil dengan tujuan agar keluarga korban diawasi oleh polisi, dan bekerja sama dengan LSM lokal. Hambatan yang dihadapi Unit PPA Polresta Banjarmasin dalam memberikan perlindungan meliputi: korban ragu untuk melapor, keluarga dan orang yang tidak mengerti cenderung menyalahkan korban untuk melakukan kekerasan seksual, pencabutan laporan dari korban, pelarian. Tersangka, kekerasan seksual biasanya dilakukan di malam hari, dan minimnya sarana dan prasarana milik Unit PPA Polresta Banjarmasin
KONSEP PENGATURAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS SUMBANGAN UNTUK PRTAI POLITIK Fakhruddin Razy
Badamai Law Journal Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v2i2.4338

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang konsep transparansi dan akuntabilitas yang ideal tentang pengaturan sumbangan partai politik dan mengetahui pengelolaan keuangan yang dilakukan telah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik.Menurut hasil penelitian bahwa konsep transparansi dan akuntabilitas yang ideal tentang pengaturan sumbangan untuk partai politik dari optik regulasi keuangan partai politik di Indonesia mengenai tuntutan transparansi dan akuntabilitas keuangan sangat longgar, serta pengawasan dan sanksi yang lemah. Konsep transparansi dan akuntabilitas sumbangan politik yang ideal di Indonesia adalah dengan mengkombinasikan tuntutan transparansi dengan pendaftaran rekening partai tersendiri; adanya format standar akutansi sumbangan, penguatan lembaga yang kompoten dalam mengawasi arus keluar masuk tiap rekening partai; partai politik diharuskan mempublikasikan daftar penyumbang dan nominal; di pertahankannya sanksi pidana yang telah di atur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011. Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Partai Politik sampai saat ini belum memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, keuangan partai politik dari jenis pendapatan partai politik (yaitu iuran anggota, sumbangan perseorangan anggota, sumbangan perseorangan bukan anggota, sumbangan badan usaha dan subsidi negara),  pendapatan yang bisa diidentifikasi hanyalah yang berasal dari sumbangan perseorangan anggota (yang duduk di lembaga legislatif dan eksekutif daerah) dan subsidi negara.
KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENERIMAAN CALON HAKIM DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 43/PUU-XIII/2015) Abdullah Abdullah
Badamai Law Journal Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v2i2.4339

Abstract

Bilamana keinginan pembentuk Undang-Undang memberikan wewenang bagi Komisi Yudisial dalam proses seleksi calon hakim dengan arus besar reformasi kekuasaan kehakiman dalam perubahan UUD1945, proses seleksi merupakan salam satu faktor kunci. Dengan kekuasaan besar yang dimiliki pemegang kuasa di bidang peradilan adalah tidak menjadi tidak masuk  akal menghilangkan dan meniadakan keterlibatan pihak lain. Karena itu, para pengubah UUD 1945 berpandangan bahwa rekrutmen hakim menjadi salah satu faktor kunci dalam bingkai besar reformasi kekuasaan kehakiman. Secara filosofis, kewenangan besar yang menegasikan keterlibatan dan peran pihak lain sangat mungkin menghadirkan kekuasaan yang korup. Dalam hal ini, postulat Lord Acton mengatakan bahwa power tends to corrupt, abolute power corrupt absolutely. Dengan menggunakan postulat tersebut, boleh jadi, pemberian wewenang bagi Komisi Yudisial dalam proses seleksi calon hakim ditujukan untuk mencegah terbukanya ruang penyalah gunaan wewenang. Bagaimanapun, proses seleksi sangat rawan dengan praktik curang. Biasanya, praktik curang alias penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir dengan proses terbuka partisipatif di antaranya dengan melibatkan pihak lain. Terkait dengan hal tersebut, dalam desain bernegara yang terjadi saat ini, seleksi mulai dengan proses terbuka dan melibatkan pihak lain diluar lembaga yang ada saat ini. Sekarang ini, misalnya, pengisian eselon satu dilakukan dengan proses terbuka dan partisipatif. Di antara tujuan mengintrusir proses demikian adalah untuk mencegah terjadi penyalahgunaan kekuasaan
KEWENANGAN PEMERINTAH MELAKUKAN PENGESAHAN PARTAI POLITIK DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN DEMOKRASI Kharisma P Harahap
Badamai Law Journal Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v2i2.4340

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji kewenangan pengesahan partai politik diserahkan kepada pemerintah dari prespektif HAM, dan kewenangan pengesahan partai politik oleh pemerintah bersesuaian dengan pembangunan demokrasi di Negara Indonesia.Hasil penelitian ini yaitu: (1) Kewenangan pemerintah dalam melakukan pengesahan partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terkesan ‘membatasi’ HAM. Sesungguhnya sesuai dengan undang-undang, karena mengacu Pasal 4 ICCPR 1966 bahwa hak atas kebebasan berserikat (hak berpolitik) adalah hak yang dapat ditunda pemenuhannya (derogable rights) apabila bersetuhan dengan kepentingan yang menghormati hak dan kebebasan orang lain, menjaga ketertiban bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta menjaga keutuhan NKRI; sehingga pembatasan hak ini dapat dibenarkan selama diatur dalam undang-undang yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. (2) Kewenangan pengesahan partai politik oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM tidak bertentangan dengan konsep pembangunan demokrasi, karena pengesahan partai politik dilakukan sesuai dengan politik hukum nasional yang konstitusional sepanjang konsisten dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM dan prinsip demokrasi. Prinsip pembatasan HAM yang sah terdiri dari prinsip legalitas dan prinsip kepentingan untuk pengaturan dan pembatasan guna mengakomodasikan menguatnya konsolidasi demokrasi oleh partai politik di Indonesia
KEDUDUKAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK.529/MENHUT-II/2012 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI KALIMANTAN TENGAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 45/PUU-IX/2011 Radjabudin Radjabudin
Badamai Law Journal Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v2i2.4341

Abstract

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan tipe penelitian hukum reform oriented research. Pendekatan yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) yang didukung dengan Pendekatan Kasus (Case Approach).Hasil penelitian ini adalah, pertama, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mengacu pada Persetujuan Substansi Menteri Pekerjaan Umum Nomor HK.01 03-Mn/13 terkait Substansi Struktur Ruang dan Persetujuan Substansi Menteri Kehutanan Nomor S.431/Menhut-VII/2012, terkait Pola Ruang mendasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 529/Menhut-II/2012, yang masih bersifat Penunjukan dan Penunjukan Kawasan Hutan belaka belum mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Surat Nomor S.431/Menhut-VII/2012, Hal : Persetujuan Substansi Kehutanan yang mendasari berlakunya 529/Menhut-VII/2012, tidak dapat dijadikan acuan dalam penetapan Perda 529/menhut-II/2012 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tnegah bertentangan dengan putusan Mahkamad Konstitusi dan asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Page 1 of 1 | Total Record : 10