cover
Contact Name
Dr. Ifrani, S.H., M.H
Contact Email
ifrani@ulm.ac.id
Phone
+625113305255
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Badamai Law Journal
ISSN : 25014086     EISSN : 25030884     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol 3, No 1 (2018)" : 10 Documents clear
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN KEGIATAN PADA BULAN RAMADHAN DI KOTA BANJARMASIN Muhammad Ananta Firdaus
Badamai Law Journal Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v3i1.5917

Abstract

Adanya otonomi daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan kepentingan dan aspirasi dari masyarakat daerahnya.  Selama ini Kota Banjarmasin mayoritas penduduknya sebagian besar beragama Islam atau muslim ditambang dengan selama ini Banjarmasin dikenal sebagai kota yang tingkat religiusnya cukup tinggi sehingga hal ini kemudian mendasari pertimbangan dari pemerintah daerah dalam lahirnya peraturan-peraturan daerah yang bernuansa syariah, karena terkait dengan kepentingan masyarakatnya dalam melaksanakan ibadahnya. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar lahirnya Peraturan Daerah Kota No 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan yang kemudian direvisi melalui Peraturan Daerah No 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan atau lebih dikenal dengan Perda Ramadhan. Dimana perda ini berlaku selama bulan Ramadhan, ternyata terlihat masih tingginya angka pelanggaran terhadap perda tersebut, selama perda ini diterapkan.
PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN MENURUT SISTEM KETATANEGARAAN SETELAH PERUBAHAN UUD 1945 Risni Ristiawati
Badamai Law Journal Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v3i1.5918

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban Presiden menurut sistem ketatanegaraan setelah perubahan UUD 1945. Pertanggungjawaban Presiden akan dilihat dari sudut pandang sistem, prosedur dan bentuk pertanggungjawaban Presiden, apakah merupakan pertanggungjawaban hukum atau pertanggungjawaban politik.  Penelitian ini adalah penelitian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan beberapa pendekatan, yaitu : (1) pendekatan perbandingan dan (2) pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini semuanya adalah data sekunder yang bersifat kualitatif, baik dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data tersebut kemudian diidentifikasi dan dianalisis melalui observasi terhadap semua bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban Presiden setelah perubahan UUD 1945 merupakan sistem pertanggungjawaban hukum dalam sistem ketatanegaraan, yaitu pertanggungjawaban dengan materi pelanggaran hukum berupa perbuatan hukum pidana dan tindakan politik yang dilakukan dalam masa jabatan. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban Presiden merupakan pertanggungjawaban atas perbuatan hukum pidana dan/atau pertanggungjawaban politik karena ketidakmampuan memenuhi kewajiban sebagai Presiden RI yang kemudian dikualifisir sebagai pertanggungjawaban hukum dalam sistem ketatanegaraan dengan sanksi tertinggi adalah pemberhentian dari jabatan. Prosedur pertanggungjawaban ditegakkan melalai lembaga-lembaga negara dengan menghadirkan tiga peran lembaga negara yang berbeda yaitu DPR sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan menuntut, MK sebagai lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran hukum, dan MPR sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian dari jabatan.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORBAN PERDAGANGAN ORANG YANG DIPAKSA MELAKUKAN TINDAK PIDANA LAIN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Andi Silviana Ulfa
Badamai Law Journal Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v3i1.6055

Abstract

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk menganalisis kriteria unsur dipaksa menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan bentuk pertanggung jawaban pidana seorang korban perdagangan orang yang dipaksa melakukan tindak pidana lain. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan Peneliti dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kemudian bahan-bahan hukum yang diperoleh diolah dan dianalisis.Kriteria unsur dipaksa dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21  Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana kriteria  dipaksa antara lain:a.      Keadaan berlawanan dengan kehendak sendiri b.      Suatu Peristiwa dimana terdapat paksaan secara psikis atau batin.c.       Korban tindak pidana perdagangan orang sebagai  perantara  (alat) untuk  berbuat  tindak pidana  dari  pelaku tindak pidana perdagangan orang d.      Dapat  dikategorikan sebagai korban dan pelaku tindak pidana, korban yang menjadi pelaku tindak pidana karena adanya paksaanKorban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menurut Pasal 18 UU TPPO
UPAYA DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA YANG DIANCAM PIDANA PENJARA 7 TAHUN ATAU LEBIH (TINJAUAN PADA PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Ardian Wahyu Eko Hastomo
Badamai Law Journal Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v3i1.6056

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan menganalisa tindak lanjut atau penanganan terhadap anak tersebut sebagai pelaku kejahatan dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih apakah dapat dialihkan atau tidak, dan untuk mempelajari dan menganalisa bagaimana merumuskan pengalihan perhatian kepada anak sebagai pelaku kejahatan yang dihukum 7 (tujuh) tahun atau lebih penjara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengalihan harus dilakukan dalam tindak pidana yang dapat dikenai hukuman di bawah 7 (tujuh) tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan kejahatan. Kemudian pada pasal 3 peraturan Mahkamah Agung nomor 4 0f 2014 tentang Pedoman Penerapan Sistem Peradilan Pidana dalam Penyeimbang, jugde anak-anak diwajibkan untuk melakukan pengalihan dalam hal anak tersebut dikenakan tindak pidana yang dapat dihukum di bawah 7 (tujuh) tahun penjara dan juga dikenai hukuman penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk anak perusahaan, alternatif, kumulatif, dan dakwaan gabungan, selain itu, tidak ada larangan eksplisit yang melarang upaya pengalihan perhatian. Dengan demikian, anak sebagai pelaku kejahatan yang dikenai hukuman penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih harus diakomodasi dan diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Remaja atau peraturan pelaksanaannya serta persyaratan yang harus dipenuhi untuk penegakan pengalihan upaya.
PENERAPAN ASAS VICARIOUS LIABILITY TERHADAP ORANG TUA ATAS TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK Haris Supriyadi
Badamai Law Journal Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v3i1.6057

Abstract

Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui asas vicarious liability dapat diterapkan terhadap orang tua, atas tindak pidana yang dilakukan oleh anaknya dan untuk mengetahui Tindak pidana anak yang bagaimana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban orang tua berdasarkan asas vicarious liability. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan serta mengkaji adanya kekaburan hukum mengenai penerapan asas vicarious liability terhadap orang tua atas tindak pidana yang dilakukan anak.Hasil penelitian menunjukan bahwa, Pertama Asas vicarious liability dapat diterapkan terhadap orang tua atau wali, atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam konteks bentuk pengalihan tindak pidana, berdasarkan tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam penerapan hukum pidana di Indonesia. Pengalihan pertanggungjawaban pidana anak kepada orang tua bertolak dari bingkai yuridis dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak dan  pasal 9 Undang-Undang Nomor  4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
TELECONFERENCE DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN Norika Fajriana
Badamai Law Journal Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v3i1.6058

Abstract

Pengaturan hukum tentang pemeriksaan persidangan melalui teleconference belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), melainkan hanya diatur secara tersamar dalam undang-undang yang secara lex specialist mengatur mengenai perkembangan alat bukti sedangkan ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai teleconference terdapat dalam yurisprudensi, yakni Putusan Mahkamah Agung No. 112 PK/Pid/2006. Untuk itulah diperlukan perubahan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berkaitan dengan pengaturan penggunaan teleconference dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Jika begitu susah melakukan perubahan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) setidaknya dapat dibuat dalam bentuk Undang-Undang atau Keputusan Pengadilan.Penggunaan teleconference dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan telah sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta asas pemeriksaan dengan hadirnya terdakwa. Pada dasarnya penggunaan teleconference dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan sama saja dengan cara pemeriksaan biasa pada umumnya yang dilakukan secara langsung dengan llisan dan transparan guna mencari dan menemukan kebenaran materiil. Memang asas merupakan landasan terbentuknya pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun jika tidak sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat maka wajar jika disimpangi.
KONSEP PLEA BARGAINING TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA Ziyad Ziyad
Badamai Law Journal Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v3i1.6059

Abstract

Pemberantasan korupsi saat ini masih menggunakan perspektif pidana lembaga daripada menggunakan perspektif pengembalian keuangan negara. Namun hal yang sama pentingnya dalam pemberantasan korupsi adalah upaya mengembalikan keuangan negara melalui restitusi kerugian negara, alasannya karena dengan pulihnya, kerugian negara akibat korupsi dapat dipastikan dipastikan sedemikian rupa sehingga negara memiliki cukup dana untuk melakukan pembangunan demi kesejahteraan rakyat.Hukum pemberantasan tindak pidana korupsi sebenarnya mengatur beberapa ketentuan yang menggunakan perspektif pemulihan kerugian finansial negara. Namun, dalam praktiknya, penegak hukum masih berorientasi pada hukuman badan (penjara). Oleh karena itu, terobosan di bidang hukum dalam penanganan korupsi sangat dibutuhkan, metode baru atau konsep penanganan masalah korupsi patut dikemukakan dengan lebih menekankan pada upaya pengembalian kerugian negara.Perhatian adalah konsep Perundingan Plea yang biasa digunakan dalam praktik peradilan pidana yang digunakan di negara common law, terutama di Amerika Serikat, yang telah diadopsi dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana dengan nama konsep jalur khusus.
EXTRAJUDICIAL KILLING TERHADAP TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF ASAS PRADUGA TAK BERSALAH Tiya Erniyati
Badamai Law Journal Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v3i1.6060

Abstract

Terorisme, secara etimologis , terdiri dari dua kata “teror” dan “isme”. Kata “teror” memiliki arti kekejaman, tindak kekerasan dan kengerian, sedangkan kata “isme” berarti suatu paham. Ada juga yang mengatakan bahwa kata “teroris” dan terorisme berasal dari kata latin “terrere” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bermakna menimbulkan kengerian.Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang membutuhkan pula penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (extra ordinary measure). Salah satu tindakan yang seringkali dilakukan oleh Densus 88 terhadap terduga tindak pidana terorisme adalah Extrajudicial killing yang dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan, apapun bentuknya, yang menyebabkan seseorang mati tanpa melalui proses hukum dan putusan pengadilan yang dilakukan oleh aparat negara. Sementara itu di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berlaku Asas Praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah berkaitan erat dengan proses peradilan pidana yaitu suatu proses di mana seseorang menjadi tersangka dengan dikenakannya penangkapan sampai adanya putusan hakim yang menyatakan kesalahannya. Pengakuan tentang asas praduga tak bersalah berhubungan erat dengan hak-hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Konsekuensinya adalah tersangka atau terdakwa (yang dianggap tidak bersalah) mempunyai kedudukan yang sama dengan polisi dan jaksa, dan oleh karenanya hak-hak tersangka atau terdakwa juga harus dihormati.
HUTANG NAFKAH DALAM PERKAWINAN SETELAH TERJADI PERCERAIAN Riza Fauzan Anshari
Badamai Law Journal Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v3i1.6061

Abstract

Kebutuhan hakiki setiap manusia adalah sama dengan ingin memberikan kualitas hidup yang baik buat diri dan keluarganya. Kebutuhan pokok sebagai makhluk hidup hendaknya memenuhi pangan, sandang dan papan agar suatu kebutuhan dapat terpenuhi, termasuk juga ketidak tertinggalan alat kebutuhan yang semakin berkembang. Beberapa mayoritas masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhannya dengan cara pembayaran tunai terkadang tidak memungkinkan dilakukan, mengingat semua menjadi mahal serta tidak sebanding lagi dengan pendapatan sehingga dengan salah satu cara dengan melakukan hutang. Ketika perceraian harus terjadi di tengah pernikahan, sedangkan masa angsurannya belum selesai maka hal ini akan menimbulkan permasalahan dalam pembagian harta bersama. Sehingga akan menjadi konflik dalam proses perceraian mengenai siapa yang berhak untuk membayar hutang tersebut. Rumusan masalah dalam tesis ini pertama Bagaimanakah ketentuan nafkah dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan kedua Bagaimanakah kedudukan hutang karena nafkah pada harta perkawinan setelah perceraian. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan sifat penelitian bersifat Deskriptif Analitis sedanga pendekatan menggunakan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan konseptual.
LEGAL PROTECTION TO TRADITIONAL GOLD MINERS COMMITTING ENVIRONTMENTAL CRIME THROUGH PENAL MEDIATION Aldia Bela Ranti
Badamai Law Journal Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v3i1.6062

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dalam menentukan perlindungan hukum terhadap penambang emas tradisional serta  penyelesaiannya dapat dilakukan secara mediasi penal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Perlindungan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini memuat  adanya perlindungan hukum, tetapi hanya kepada korban dan tidak diberikan juga untuk penambang emas tradisional. Seharusnya tidak kepada korban saja, namun juga terhadap penambang emas tradisionalnya yang bertujuan untuk memberikan rasa keseimbangan dan rasa keadilan serta tercapaian tujuan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, perlindungan hukum juga harus diberikan kepada para penambang emas tradisional dimana penambangan adalah satu-satunya mata pencaharian dalam menyambung hidup yang bersifat turun temurun namun perlindungan disini diberikan kepada mereka yang belum memulai penambangan bahwa menambang diperbolehkan dengan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Kedua, penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh penambang emas tradisional tidak harus selalu dengan hukum pidana melainkan dapat dilakukan secara mediasi penal sebagai salah satu alternatif di dalam penyelesaiannya.

Page 1 of 1 | Total Record : 10