cover
Contact Name
Dr. Ifrani, S.H., M.H
Contact Email
ifrani@ulm.ac.id
Phone
+625113305255
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Badamai Law Journal
ISSN : 25014086     EISSN : 25030884     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2019)" : 10 Documents clear
RELEVANSI PERLINDUNGAN KORBAN PENIPUAN DAN PENGGELAPAN OLEH OKNUM POLRI DENGAN PENJATUHAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK PROPESI POLRI Safitri Wikan Nawang Sari; Eroy Aryadi
Badamai Law Journal Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v4i1.6045

Abstract

Adanya korban yang perlu dilindungi hak-haknya dalam perkara yang  melibatkan oknum Anggota Polri Polres Banjarbaru berinisial AIPTU M, yang melakukan suatu tindak pidana penipuan dan penggelapan sesuai pasal 372 dan 378 KUHP. Tujuan dari penulisan ini adalah : (1) Sebagai pedoman dan keseragaman administrasi Penyidik Propam Polri dalam menjalankan tugasnya melakukan penyidikan perkara pelanggaran disiplin, pidana dan kode etik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur; (2) Memberikan kejelasan tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 yang bersinergi dengan Surat Edaran Kapolri Nomor 6 Tahun 2014 sehingga para penyidik Propam mampu bertindak secara professional, Modern dan Terpercaya.        Hasil penelitian ini adalah : (1) korban An. NOERANA diarahkan agar melaporkan pengaduannya ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Banjarbaru terhadap perkara Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oknum berinisial Aiptu M terhadap dirinya dikarenakan ditemukan unsur pidana dalam pelanggaran yang dilakukannya, namun yang bersangkutan tidak mau melaporkan kasus pidananya dan hanya berharap disidangkan disiplin saja untuk dapat diselesaikan secara damai yang menguntungkan kedua belah pihak (win-win solution); (2) Oknum Polri berinisial AIPTU M dihadapkan pada sidang disiplin dan dijatuhi hukuman mutasi yang bersifat demosi.  terkait adanya korban lain yang melaporkan permasalahan yang sama melalui jalur perkara pidana, sampai dengan sekarang Sat Reskrim Polres Banjarbaru masih melakukan penyidikan.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU Nora Feriyani
Badamai Law Journal Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v4i1.6046

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan Nomor 81/DKPP-PKE-IV/2015 bagi Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilu.Jenis Penelitian Hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan menganalisis suatu permasalan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan pendekatan kasus.        Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Pertama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mempunyai kewenangan dalam penanganan pelanggaran Kode Etik oleh Penyelenggara Pemilu, Putusan DKPP nomor : 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan nomor : 81/DKPP-PKE-IV/2015 tidak memberi perlindungan hukum bagi para pihak dalam hal ini Pasangan Calon, Pemilih dan Partai Pengusung, oleh karena itu seharusnya DKPP hanya memutus hal yang menyangkut Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu saja. Kedua, untuk menjamin adanya Kepastian, Keadialan dan Kemanfaatan Hukum maka keputusan DKPP yang dapat menimbulkan dampak yang sangat besar sebagaimana putusan DKPP nomor : 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan nomor : 81/DKPP-PKE-IV/2015, perlu regulasi yang mengatur untuk dapat diajukan atau diuji di PTUN
PENYADAPAN OLEH PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALA PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA Muhammad Arif Hidayat
Badamai Law Journal Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v4i1.6047

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan mekanisme penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang dijadikan sebagai alat bukti dan kebijakan formulasi penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di masa yang akan datang. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.        Hasil penelitian ini menjelaskan Pertama, kewenangan penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi didasarkan pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Kedudukan hasil penyadapan sebagai perluasan sumber alat bukti petunjuk memiliki nilai kekuatan pembuktian apabila dilakukan oleh penegak hukum atau atas permintaan penegak hukum sepanjang undang-undang memberikan kewenangan. Kedua, Bertolak dari fungsi kebijakan formulasi hukum pidana dalam ide pembentukan hukum baru atau peraturan hukum pidana yang akan datang (ius constituendum) yaitu terutama peraturan dalam bentuk undang-undang mengenai prosedur/mekanisme penyadapan oleh penegak hukum baik dalam rangka penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh KPK. Selain itu perlu ada pembaharuan yang mengatur kedudukan hasil penyadapan bukan lagi sebagai perluasan sumber alat bukti petunjuk, namun menjadi alat bukti yang berdiri sendiri sehingga semakin banyak jenis alat bukti akan semakin memberikan kepastian hukum dan keadilan.
PUTUSAN PEMIDANAAN SEBAGAI PENGGANTI DENDA YANG TIDAK DIBAYAR OLEH KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP Eko Setiawan; Ifrani Ifrani
Badamai Law Journal Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v4i1.8287

Abstract

Korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup tidak dapat dipidana penjara atau kurungan tetapi hanya dapat dipidana denda. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak mengatur pidana pengganti denda apabila korporasi tidak membayar denda, sedangkan pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dibayar dalam pasal 30 KUHP tidak dapat dijatuhkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis pidana yang telah dijatuhkan pengadilan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup dan untuk mengetahui jenis pidana yang ideal untuk dijatuhkan pengadilan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus atau “case approach” yang hasilnya disajikan secara deskriptif analisis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga jenis pidana yang telah dijatuhkan pengadilan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Pertama : pidana denda saja tanpa memberikan alternatif jenis pidana lain, kedua : pidana kurungan kepada orang yang mewakili korporasi di pengadilan dan ketiga : pidana perampasan aset korporasi. Dalam pidana perampasan aset korporasi terdapat putusan yang tidak menentukan batas waktu dan tata cara pelaksanaannya dan terdapat pula putusan yang menentukan batas waktu dan tata cara pelaksanaannya.
KEABSAHAN DAN AKIBAT HUKUM PERKAWINAN TRANSSEKSUAL Joko Sutrisno
Badamai Law Journal Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v4i1.8288

Abstract

Tujuan Penelitian tesis ini adalah untuk menganalisis keabsahan perkawinan yang dilakukan seseorang yang telah melakukan ganti kelamin (transseksual) dan meng-analisis akibat hukum perkawinan yang dilakukan seseorang yang telah melakukan ganti kelamin (transseksual). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan terkait  keabsahan dan akibat hukum perkawinan transseksual, dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus.        Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, perkawinan transseksual tanpa legalitas/penetapan pergantian kelamin dari Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan adalah tidak sah, karena pergantian kelamin belum disahkan dan belum diubah dokumen kependudukanya. Sedangkan perkawinan transseksual yang telah ditetapkan pergantian kelamin dari Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sah, karena  pergantian kelamin telah disahkan dan telah diubah dokumen kependudukanya. Khusus transseksual yang beragama Islam, haram hukumnya mengganti kelamin tanpa alasan medis, dan perkawinan transseksual juga tidak sah dan haram hukumnya, karena dianggap nikah sesama jenis. Kedua, akibat hukum perkawinan transseksual tanpa legalitas/penge-sahan pergantian kelamin dari Pengadilan Negeri yaitu berakibat terhadap : a) tidak dicatatnya perkawinannya (dianggap kawin dibawah tangan), dan b) status kelamin saat pembagian kewarisan dalam penetapan  Pengadilan Negeri berdasarkan status sebelum pergantian kelamin. Sedangkan akibat hukum perkawinan transseksual yang telah mendapat legalitas pergantian kelamin oleh pengadilan negeri yaitu berakibat status kelamin saat pembagian kewarisan dalam penetapan  Pengadilan Negeri berdasarkan status setelah pergantian kelamin. Khusus yang beragama Islam, penggantian kelamin yang belum ditetapkan atau telah ditetapkan Pengadilan Negeri, didasarkan kepada status/kelamin  sebelum  dilakukannya operasi kelamin. Kemudian akibat hukum perkawinan transseksual tanpa maupun telah adanya legalitas pergantian kelamin, yaitu sama-sama tidak mendapat keturunan yang merupakan salah satu tujuan perkawinan.
IMPLEMENTASI ASAS KESELARASAN DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Amelia Rachman
Badamai Law Journal Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v4i1.9231

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis hakikat asas keselarasan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum serta implementasi asas keselarasan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain yang mengkaji asas-asas hukum dari kaidah atau aturan hukum.        PERTAMA, hakikat asas keselarasan dalam pengadaan tanah adalah bahwa negara sebagai organisasi tertinggi mempunyai kewenangan dalam hal pengaturan peruntukan atas tanah berdasarkan hak menguasai negara, untuk itu pemerintah dapat melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan syarat bahwa kegiatan yang dilakukan harus adanya klausul kepentingan umum dan mempunyai fungsi yang sangat penting untuk menyeimbangkan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat sehingga akan tercapai sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sehingga dalam keadaan terpaksa pemerintah dapat mengambil/menguasai tanah dalam rangka kepentingan umum berdasarkan fungsi sosial, dikarenakan penggunaan dan penguasaan hak perseorangan atas tanah bukanlah bersifat pribadi semata namun didasari bahwa adanya sifat kebersamaan atau kemasyarakatan yang melekat pada setiap hak atas tanah yang dihaki oleh seseorang, keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan dari proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan adanya ganti kerugian yang layak dan adil baik dengan memperhitungkan dari segi fisik maupun non fisik. KEDUA, bahwa untuk mengimplementasikan asas keselarasan pada tahap persiapan yaitu dengan menjamin hak bagi pemegang hak atas tanah untuk mendapatkan informasi penyelenggaraan.
PENGGUNAAN HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN Darul Hudha Mustaqim
Badamai Law Journal Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v4i1.9232

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penggunaan Hak Angket DPR yang dilakukan terhadap lembaga negara independen.        Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan.Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Pertama, Secara doktriner, sistem pemerintahan merupakan sistem yang menjelaskan hubungan/relasi antara pemegang kekuasaan eksekutif dengan pemegang kekuasaan legislatif dan dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Baik dalam sistem Parlementer maupun dalam sistem Presidensial, hak angket adalah salah satu bentuk perwujudan kewenangan pengawasan legislatif terhadap eksekutif selaku pemegang kekuasaan pemerintahan. Pengawasan itu ditujukan kepada pemegang kekuasaan eksekutif sebab eksekutiflah yang melaksanakan pemerintahan sehari- hari, baik pelaksanaan pemerintahan yang diturunkan langsung dari atau merupakan amanat undang-undang maupun pelaksanaan pemerintahan yang merupakan pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh eksekutif sendiri. Kedua, Berdasarkan penafsiran secara sistematis dan otentik, adalah tidak koheren apabila objek dari pelaksanaan hak angket dan hak-hak DPR lainnya yang diatur dalam Pasal 79 ayat (3) UU MD3 dikatakan mencakup hal-hal yang berada di luar ruang lingkup kekuasaan Pemerintah (eksekutif). Dan lembaga independen tidak termasuk dalam cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.
FUNGSI SERTIFIKASI ELEKTRONIK BAGI PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN ELEKTRONIK Siti Maisarah
Badamai Law Journal Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v4i1.9233

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis hubungan hukum dalam transaksi perdagangan elektronik yang menggunakan sertifikasi elektronik serta menemukan bentuk sistem sertifikasi elektronik yang dapat diterapkan dalam transaksi perdagangan elektronik di Indonesia. Hadirnya internet menjadi sarana pendukung adanya perjanjian jual beli antara Penjual dan Pembeli. Karena hal ini dilakukan dilakukan di dunia internet tentunya Penjual berkewajiban untuk mengamankan situs web mereka sekaligus wujud  perlindungan terhadap Pembeli (konsumen) yang berhak atas kenyamanan dan keamanan saat proses transaksi perdagangan elektronik. Dengan Penjual menggunakan jasa layanan dari Otoritas Sertifikasi untuk penerbitan Sertifikat Elektronik berjenis Sertifikat Server bernama Sertifikat Secure Sockets Layer (SSL) untuk mengotentikasi identitas situs web serta mengamankan ruang saluran komunikasi yang terjalin dalam situs tersebut. Maka hal ini menyatakan bahwa situs web belanja milik Penjual tersebut telah menggunakan suatu bentuk pengamanan. Berdasarkan hal tersebut, maka perlunya Otoritas Sertifikasi dalam negeri (milik Indonesia) serta pengaturan hukum secara detail mengenai kewenangan Otoritas Sertifikasi dan fungsi Sertifikat SSL sebagai salah satu implementasi dari Sertifikat Elektronik serta kewajiban Penjual untuk menggunakan Sertifikat SSL dari dalam negeri.
ASPEK PIDANA MAYANTARA (CYBERSTALKING) Muhammad Redha Azhari
Badamai Law Journal Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v4i1.9234

Abstract

Adanya cybercrime telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet dan intranet.Dalam kejahatan cybercrime ini kemudian muncul kejahatan baru yang dinamakan cyberstalking. Definisi stalking sendiri dapat berbeda-beda bergantung pada hukum atau undang-undang yang mengaturnya. Namun, secara umum stalking merupakan suatu bentuk tindakan kriminal yang dilakukan secara sengaja dan dilakukan secara individual, dengan berbagai cara antara lain mengikuti seseorang berulang-ulang untuk melecehkan orang tersebut di mana perbuatan tersebut disertai adanya ancaman kekerasan atau kematian untuk menciptakan ketakutan pada diri atau untuk melukai seseorang.Sedangkan definisi Cyberstalking adalah bentuk terbaru dari perilaku kriminal yang melibatkan ancaman atau perhatian berlebihan yang tidak diinginkan dalam penggunaan internet dan bentuk komunikasi computer yang sangat menggangu korbannya. Cyberstalking apabila telah berubah menjadi Cyberbullying dapat mencakup melecehkan, mengancam, spamming berlebihan, live chat pelecehan atau dikenal sebagai chatting. Termasuk tuduhan palsu , pemantauan, membuat ancaman, pencurian identitas, atau mengumpulkan informasi dalam rangka untuk melecehkan.Apabila dicermati Stalking dan CyberStalking adalah suatu bentuk sifat yang tidak jauh berbeda,hanya saja yang membedakan adalah metode perantara dan penggunannya dalam beraksi Aksi cyberstalking bisa sangat berbahaya dan menakutkan, terutama bagi anak dan remaja,hal ini lantaran informasi identitas pribadi seseorang yang tidak diketahui di Internet memberikan peluang bagi para penguntit (stalker) untuk berkeliaran bebas menjalankan aksinya,yang pada banyak kasus kita jumpai sesorang yang baru dikenal dimedia sosial sering kali melakukan tindakan pelecehan terhadap korbannya yang baru dijumpainya.CyberStalking itu sendiri bukan merupakan perbuatan pidana karena sifatnya yang hanya memantau aktifitas pada dunia cyber,akan tetapi dari sifat yang mulanya hanya memantau dapat menimbulkan perilaku yang mengarah keperbuatan delik seperti pelecehan,penipuan dan banyak lagi perbuatan yang dapat menimbulkan delik.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN HAKIM PRAPERADILAN DALAM MEMUSTUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN DENGAN OBJEK MENETAPKAN TERSANGKA Herlinda Herlinda
Badamai Law Journal Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v4i1.9235

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hakim praperadilan yang memutuskan untuk menetapkan tersangka telah melampaui kewenangannya dan untuk menganalisis konsekwensi yuridis terhadap putusan hakim praperadilan yang memutuskan untuk menetapkan tersangka.        Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat normatif. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sehingga dinamakan penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (concept approach).        Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Pertama, Hakim praperadilan yang memutuskan untuk menetapkan tersangka tidak dapat dikatakan telah melampaui kewenangannya, karena berdasarkan asas ius curia novit, pengadilan (hakim) tidak boleh menolak mengadili perkara yang datang kepadanya, begitu juga dengan hakim praperadilan yang menetapkan tersangka terhadap seseorang yang sebelum dimasukannya permohonan praperadilan adalah berstatus sebagai saksi. Hal ini merupakan perluasan dari objek praperadilan yang menginginkan perlindungan Hak Azasi Manusia yang lebih lengkap dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kedua, Konsekwensi yuridis terhadap putusan hakim praperadilan yang memutuskan untuk menetapkan tersangka harus dihormat oleh pihak yang terkait, terutama bagi termohon. Karena putusan praperadilan merupakan produk hukum yang harus dipatuhi semua orang, untuk menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan.

Page 1 of 1 | Total Record : 10