cover
Contact Name
Dr. Ifrani, S.H., M.H
Contact Email
ifrani@ulm.ac.id
Phone
+625113305255
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Badamai Law Journal
ISSN : 25014086     EISSN : 25030884     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2019)" : 10 Documents clear
PELANGGARAN TERHADAP PRINSIP KEHATI-HATIAN KREDIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Sofia Yunita; Ifrani Ifrani
Badamai Law Journal Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v4i2.8286

Abstract

This research was conducted using research methods, namely, the type of normative legal research, problem approach using the Statute Approach and Conceptual Approach, the nature of this research is analytical descriptive, descriptive research type with primary huum sources, secondary legal materials and tertiary legal materials obtained through library research.         From the results of research and discussion of the issues raised at least some conclusions can be drawn. First, from the results of the elaboration of the, it can be seen that the actions of commissioners, directors and bank employees violate the precautionary principle (bank compliance) including Banking Crimes. Second, Credit Officers (Managers) are responsible for checking credit that has been decided in accordance with the principle of prudence, believe in the correctness of data and information in credit decisions, believe supporting documents for credit decisions are complete, valid, valid and legally binding, believing that analysis and evaluation credit has been done correctly. The Credit Administration is responsible for ensuring compliance with the Precautionary Principle by giving opinions.
BUDAYA BERHUKUM BANGSA INDONESIA ifrani ifrani
Badamai Law Journal Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v4i2.8311

Abstract

Tata cara, ketertiban dan ketaatan kepada hukum dalam penegakannya dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya adalah budaya masyarakatnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana budaya hukum masyarakat Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan mengkaji peraturan perundangan-undangan dan norma-norma yang berlaku. Hasil penelitian menunjukan bahwa penulis menawarkan tiga indicator yang dapat dijadikan haluan bagi perbaikan budaya hukum masyarakat yakni kepatuhan hukum masyarakat, moral hukum masyarakat, dan kesadaran hukum masyarakat. Namun pemenuhan tiga indikator yang penulis tawarkan ini terkendala dengan cara berhukum di Indonesia yang masih lebih didominasi berhukum dengan peraturan daripada berhukum dengan akal sehat. Berhukum dengan peraturan adalah berhukum minimalis, yaitu menjalankan hukum dengan cara menerapkan apa yang ditulis  dalam teks secara mentah-mentah. Cara berhukum dengan peraturan ini akan membawa pada kepatuhan hukum, tetapi tidak akan menumbuhkan moral hukum masyarakat yang dibutuhkan untuk mencapai kesadaran hukum. Adapun dalam hal ini berhukum dengan akal sehat adalah kunci penting guna membangun kesadaran hukum masyarakat.
ANALISIS TINDAK PIDANA PENJUALAN SMARTPHONE REPLIKA DI INDONESIA DITINJAU DARI PERLINDUNGAN KONSUMEN Reza Noor Ihsan
Badamai Law Journal Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v4i2.9058

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan jual beli smartphone replika di Indonesia ditinjau dari perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hasil penelitian ini bahwa penjualan smartphone semakin meningkat di kalangan masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi informasi, sehingga mengakibatkan masyarakat lebih memilih smartphone replika dikarenakan kemiripan dengan smartphone aslinya. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan masyarakat itu sendiri menjadi korban dikarenakan kurangnya kesadaran dan kurangnya perlindungan hukum di masyarakat terhadap smartphone replika.
KEKUATAN PEMBUKTIAN PENYIDIK KEPOLISIAN SELAKU SAKSI DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA Muhammad Erham Amin; Putri Damayanti
Badamai Law Journal Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v4i2.9236

Abstract

Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis mengenai saksi penyidik kepolisian yang memberikan kesaksian dalam persidangan tindak pidana narkotika dan untuk menganalisis mengenai keterangan penyidik kepolisian selaku saksi yang dapatkah memberikan kekuatan pembuktian dalam persidangan tindak pidana narkotika. Penenelitian ini menggunakan Pendekatan    perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Hasil  penelitian  ditemui bahwa saksi penyidik atau saksi verbalisan tidak dapat menjadi saksi dalam persidangan karena saksi penyidik atau saksi verbalisan tidak memiliki dasar hukum yang mengatur keberadaanya walaupun saksi penyidik atau saksi verbalisan dapat menjadi saksi dalam persidangan tindak pidana narkotika akan tetapi hanya sebatas menerangkan kebenaran berita acara pemeriksaan apabila terjadi ketidaksesuaian antara keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan dengan keterangan yang disampaikan saksi di muka persidangan dan Keterangan saksi penyidik kepolisian atau saksi verbalisan selaku saksi dapat digunakan dalam persidangan karena kekuatan pembuktian keterangan saksi merupakan alat bukti yang bebas dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna serta tidak mengikat hakim
TINDAK PIDANA PELANGGARAN PIDANA LALU LINTAS OLEH ANAK DALAM PROSES ACARA PERADILAN CEPAT Agustinus Herwindu Wicaksono
Badamai Law Journal Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v4i2.9237

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kedudukan anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas dalam acara peradilan cepat dan menganalisis akibat hukum pada proses peradilan dalam acara peradilan cepat apabila salah dalam menempatkan anak sebagai terdakwa. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.         Hasil penelitian ditemui bahwa: Pertama, sistem peradilan pidana anak tidak menangani atau memutuskan tindak pidana pelanggaran lalu lintas sehingga anak yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas tidak akan menyesali perbuatannya atau tidak ada berupa efek jera. Kedua, menempatkan anak sebagai terdakwa akan sangat merugikan anak yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas sebab pelaku anak tindak pidana pelanggaran lalu lintas tidak dapat ditempatkan dalam acara peradilan cepat mengingat pelaku adalah anak sehingga tidak efektif dalam penyelesaian perkara tidak pidana pelanggaran lalu lintas.
KEWAJIBAN MELAPORKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA Cuncun Kurniadi
Badamai Law Journal Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v4i2.9238

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi diaturnya konsep dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika dan batasan waktu kapan seseorang dapat dikategorikan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika.Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat normatif. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sehingga dinamakan penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach).Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Pertama, urgensi diaturnya kewajiban setiap orang melaporkan tindak pidana narkotika adalah untuk menumbuhkan kesadaran dan peran serta yang nyata bagi masyarakat dalam memberantas tindak pidana narkotika. Hal tersebut tertulis dalam Naskah Akademik pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara konkrit terwujud dalam ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal diatas dengan jelas dan tegas akan memberikan sanksi pidana penjara kepada setiap orang yang tidak melaporkan tindak pidana yang terjadi dalam wilayah kekuasaannya.Kedua, Tidak ditemukan dengan jelas dan tegas bagaimana batasan waktu pelaporan tindak pidana narkotika yang secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga pada akhirnya untuk menentukan batasan waktu itu diserahkan sepenuhnya kepada penyidik sebagai aparat penegak hukum yang berada paling awal dalam proses hukum acara pidana, untuk menentukan kapan batasan waktu yang dimaksud itu unsurnya telah terpenuhi ataupun tidak terpenuhi
BATAS KEWENANGAN ANTARA PENYIDIK POLRI DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA NARKOBA Ferry Kurniawan Goenawi
Badamai Law Journal Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v4i2.9239

Abstract

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, memberikan kewenangan dalam penyidikan kepada Penyidik BNN & Penyidik Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika. Tentu akan menjadi tumpang tindih dalam penegakan tindak pidana narkotika, kalau tidak ada batasan dalam kewenangan masing-masing institusi baik BNN maupun Polri. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah Untuk menganalisis alasan BNN diberikan kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana narkoba serta menganalisis batasan kewenangan antara Penyidik BNN & Penyidik Polri dalam tindak pidana Narkoba.Alasan BNN diserahi wewenang penyidikan terhadap tindak pidana narkotika yaitu : a) semakin meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba, b)  Penguatan BNN c)  Meningkatkan pemberantasan narkoba, dan d) efektivitas penyidikan tindak pidana narkotika.UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Penyidik BNN dari pada Penyidik Polri dalam . penyidikan tindak pidana narkotika.  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya memberikan kewenangan : a) membuat dan menyampaikan SPDP b) menyita, c) Menyisihkan benda sitaan untuk pembuktian, dan d) memusnahkan barang sitaan.
TINJAUAN YURIDIS KEBERADAAN PARALEGAL DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM Ari Handoyo
Badamai Law Journal Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v4i2.9240

Abstract

Paralegal merupakan bagian dari Pemberi Bantuan Hukum yang memberikan Bantuan Hukum baik secara litigasi maupun non litigasi, sama halnya dengan advokat, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Legitimasi paralegal diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Bantuan Hukum Juncto Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum. Legal Standing Paralegal dalam memberikan bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum. Namun Pasal tersebut telah dicabut oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 22 P/HUM/2018, sehingga Paralegal tidak mempunyai legal standing lagi dalam melakukan pemberian hukum baik litigasi maupun non litigasi. Oleh sebab itu rumusan masalah yang diangkat yaitu : 1) Bagaimana Kedudukan Paralegal Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018, dan 2) Bagaimana Hubungan Antara Pemberi Bantuan Hukum dengan Paralegal.        Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, tipe penelitian yang digunakan reform-oriented reseach, pendekatan penelitian yang digunakan statute approach dan conceptual approach. Penelitian ini bersifat preskripsi, sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer yang bersifat mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer berupa buku-buku, teks, jurnal, pendapat ahli hukum, artikel hukum, dan lain-lain yang relevan dengan pokok permasalahan. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Setelah dilakukannya Judicial Riview oleh Mahkamah Angung terkait dengan legal standing Paralegal Pasal 11 dan 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.
PEMINADAAN TERHADAP PENGEDAR SEKALIGUS PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN Renny Gladis Karina
Badamai Law Journal Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v4i2.9247

Abstract

Narkotika dapat menghancurkan suatu bangsa, sama seperti sejarah Cina dan India yang telah lumpuh akibat Perang Candu. Tidak ada daerah di Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan narkotika, dan kasus narkotika terus meningkat hingga saat ini. Kejahatan tersebut diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penjatuhan hukuman kepada pengedar sekaligus pecandu narkotika serta menganalisis penjatuhan putusan kepada pengedar sekaligus pecandu narkotika di kemudian hari. Ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, penjatuhan hukuman kepada pengedar sekaligus pecandu narkotika saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu pasal 111-115, 117-120, 122-124, dan 125 untuk pedagang; Sedangkan untuk Pecandu diatur dalam Pasal 54.103, 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Panti Rehabilitasi Medis dan Sosial. Kedua aturan itu memiliki karakteristik yang sangat berbeda, ketat bagi dealer, sedangkan bagi yang pencandu bersifat humanistik. Dalam prakteknya, hakim membuat keputusan hukuman penjara daripada rehabilitasi. Kedua, untuk kedepannya bagi dealer dan sekaligus pecandu narkotika dipandang perlu untuk memperbaharui sistem hukuman dengan menerapkan “Double Track System
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MENGGADAIKAN BARANG JAMINAN FIDUSIA MELALUI SARANA MEDIASI PENAL Rio Adi Pratama
Badamai Law Journal Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v4i2.9265

Abstract

Hukum jaminan fidusia lahir berdasarkan atas kepercayaan antara pemberi fidusia (debitor) kepada penerima fidusia (kreditor). Timbulnya fidusia ditentukan oleh perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang antara pemberi fidusia dan penerima utang-piutang, sehingga sifat perjanjian fidusia adalah acessoir atau sebagai pelengkap perjanjian pokok sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.        Fidusia menurut menurut asal katanya berasal dari kata “fidies” yang berarti kepercayaan. Sesuai arti katannya, maka hubungan hukum antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah dilunasi hutangnya. Sebaliknya, peneriman fidusia percaya bahwa pemberi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara menggadaikan barang jaminan fidusia pada tahap penyidikan perlu dilakukan dengan landasan yaitu sejalan dengan nilai religius, nilai kekeluargaan dan nilai keselarasan sebagaimana sila pertama, kedua dan ketiga dari Pancasila.         Selain itu, penyelesaian ini juga mengandung asas diterapkannya solusi “menang-menang” (win-win) dan bukan berakhir dengan situasi “kalah-kalah” (lost-lost) atau “menang-kalah” (win-lost), serta selaras dengan perkembangan baru dalam penegakkan hukum dimana tidak selalu seorang pelaku harus diproses, diadili dan dihukum melalui konsep peradilan restorative justice sebagai bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan yang dirasakan lebih menimbulkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Page 1 of 1 | Total Record : 10