cover
Contact Name
Dr. Ifrani, S.H., M.H
Contact Email
ifrani@ulm.ac.id
Phone
+625113305255
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Badamai Law Journal
ISSN : 25014086     EISSN : 25030884     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol 6, No 1 (2021)" : 10 Documents clear
Kebijakan Sekolah Sehari Penuh (Full Day School) Dalam Perspektif Hak Anak Mukhlis Takwin
Badamai Law Journal Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v5i1.11752

Abstract

Dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, selanjutnya terdapat kebijakan full day schoolyang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, yang mewajibkan anak untuk bersekolah dengan pola full day school (sekolah sehari penuh), selama 8 jam dari (06.45-15.00), selama 5 hari dalam seminggu. Menurutpemerintah diterapkannya full day school di sekolah akan membuat belajar lebih efektif dan lebih banyak waktu dengan keluarga ketika hari libur. Sebagian orang tua beralasan bahwa mereka memasukkan anaknya ke full day school adalah dari segi edukasi siswa dan untuk penguatan pendidikan karakter.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif ,penelitian ini bersifat preskriptif analisis, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach).Bahan hukum dihimpun melalui studi kepustakaan, kemudian disusun dan dianalis secara kualitatif sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.Kebijakan full day schoolSelain memperhatikan keuntungan bagi orang tua yang bekerja di sektor formal, tentunya kita juga harus memperhatikan bagaimana kebijakan full day school dilihat dari hak anak sebagai peserta didik. Apakah anak sebagai peserta didik full day school merasa senang dan bisa menikmati proses pembelajaran dengan baik, karena dilihat dari tujuan hukum, selain harus memperhatikan aspek keadilan dan aspek kepastian hukum, yang terpenting adalah aspek kemanfaatannya, tentunya yang terpenting adalah kemanfaatan bagi anak sebagai peserta didik dan generasi penerus bangsa. Dilihat dari hak anak terdapat beberapa pembatasan terhadap  hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, diantaranya:(a). Hak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (b). Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. 
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK MILIK TANAH ADAT DENGAN TERBITNYA PERIZINAN HAK GUNA USAHA PERKEBUNAN DI KABUPATEN KOTABARU. Mardi Siswoyo
Badamai Law Journal Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v6i1.11145

Abstract

Penelitian ini menganalisa tentang kepastian hukum terhadap hak milik tanah adat dengan terbitnya perizinan hak guna usaha, yakni membahas kepastian hukum para pihak sehingga masing-masing pihak mengerti atas hak dan kewajibannya serta kedudukan legalitas kepastian hukumnya. Maka dari itu dalam rangka pembangunan perkebunan diupayakan mempunyai perizinan yang berkepastian hukum sehingga dapat memberikan keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi. Kemudian dengan adanya klaim sengketa lahan oleh pihak yang mengatasnamakan kesatuan masyarakat hukum adat, hal tersebut menimbulkan konflik pertanahan dan mengganggu kegiatan aktifitas pembangunan perkebunan, kemudian tujuan penelitian ini untuk mengetahui, memahami dan menganalisis terhadap kebijakan pemangku kepentingan di Daerah terhadap Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Hak Konstitusionalnya dan mengetahui serta memahami terhadap penyelesaian konflik/sengketa tanah pengelolaan dan pengakuan masyarakat adat/ulayat dengan terbitnya perizinan perkebunan di Kabupaten Kotabaru.Metode Penelitian hukum ini sesuai dengan karakteristik keilmuan dari ilmu hukum (Jurisprudence), kemudian jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum bersifat normatif yaitu meneliti bahan pustaka atau bahan hukum perundang-undangan serta pendekatan study kasus yaitu merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki, memahami dan mengetahui sebuah kejadian atau masalah yang telas terjadi dan informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi untuk diungkap.Hasil penelitian ini menyarankan adanya penegasan dari tatanan pemangku kebijakan di daerah terhadap kedudukan kepastian hukum dari semua pihak sehingga dapat dijadikan dasar hukum untuk berinvestasi bagi investor dan kepastian hukum terhadap pengakuan hak adat dari masyarakat hukum adat wilayah setempat sehingga konflik dan sengketa pertanahan dapat dihindari oleh para pihak dan dapat hidup berdampingan dengan damai.
PROBLEMATIKA PUTUSAN PRA PERADILAN PASCA PUTUSAN LEPAS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Gesang Yoga Madyasto
Badamai Law Journal Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v6i1.11749

Abstract

ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis menganalisa penggunaan lembaga praperadilan pascaputusan lepas dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan untuk menganalisis menganalisis konstruksi hukum dalam putusan Praperadilan dengan objek ganti kerugian terhadap putusan lepas dari mahkamah agung. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifatnormatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Pertama, Pengaplikasian lembaga praperadilan dalam memeriksa dan memutus objek ganti kerugian atas putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh mahkamah agung dirasakan masih belumtepat, Pasal 95 KUHAP menegaskan menggunakan acara praperadilan, yang dapat ditafsirkan menggunakan acara seperti memeriksa objek praperadilan lainnya seperti sah tidak penangkapan dan lain-lain. Kedua, Konstruksi hukum dalam putusan Praperadilan dengan objek ganti kerugian terhadap putusan lepas dari mahkamah agung adalah mengikuti arahan yang adalah peraturan pemerintah dengan mengunakan hukum acara praperadilan.
PERAN TENTARA NASIONAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME Intan Kurnia
Badamai Law Journal Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v6i1.11750

Abstract

Abstrak :Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kelemahan Sistem Kontra Teror Indonesia Sebagai Dasar pemikiran Diberikan Kewenangan TentaraNasional Indonesia Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, selain itu urgensi Diberikan Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, karena TNI memiliki kapabilitas yang sangat mumpuni untuk menangkal aksi teror. Secarahukum, Pasal 43 I yang mengatur tentang pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme sejalan dengan Undang-undang No 34 Tahun 2004, maka kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana terorisme, yaitu dengan menggunakan operasi militer (selain perang) adalah sah. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebutkan pula bahwa dalam menghadapi ancaman yang bersifat militer, Tentara Nasional Indonesia merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan nasional, sedangkan komponen-komponen lain merupakan komponen pendukung. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, pada dasarnya tidak memberi ruang bagi penggelaran kekuatan TNI dalam menanggulangi ancaman terorisme di luar kerangka perbantuan, sehingga TNI tetap berada pada diluar ranah Sistem Peradilan Pidana (SPP), selain juga dibatasi oleh UU No. 8 Tahun 1981 meliputi, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).
DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LALU LINTAS Ni Made Ayu Lia Angraeni
Badamai Law Journal Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v6i1.11754

Abstract

Dewasa ini pelanggaran lalu lintas makin marak terjadi dengan pelaku yang bervariasi baik orang dewasa dan anak – anak. Dalam hal ini anak – anak yang dibawah 14 tahun masih memungkinkan untuk dilakukan diversi apabila terjadi tindak pidana.Sebelum mengetahui dan mengidentifikasi sebuah pelanggaran merupakan sebuah tindak pidana, maka perlu diketahui mengenai tindak pidana dan jenis pidana secara umum kemudian baru dapat dijelaskan mengenai tindak pidana kecelakaan lalu lintas tersebut. Tindak pidana atau strafbaarfeit baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah strafbaarfeit antara lain adalah tindak pidana, pristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana. Istilah tindak pidana atau strafbaarfeit atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa melanggar larangan tersebut.Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat setidaknya dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dilakukan diversi walaupun pelakunya anak karena anak pelanggaran lalu lintas sendiri bukan merupan perbautan pidana sehingga tidak bisa dilakukan diversi.. Kedua, untuk saat ini tidak ada aturan khusus yang mengatur mengenai diversi pada tindak pidana pelanggaran lalu lintas, sehingga masih menggunakan ketentuan umum diversi.Syarat – syarat Diversi Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:  “(1)  Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. (2)  Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a.   diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan  b.    bukan merupakan pengulangan tindak pidana.”
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER, DOKTER GIGI DAN PASIEN PADA PENERAPAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK DI RUMAH SAKIT Rusma Wahyudi
Badamai Law Journal Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v6i1.11755

Abstract

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap dokter, dokter gigi, dan pasien apabila terjadi permasalahan hukum maka rekam medis elektronik di rumah sakit tidak dapat dijadikan bukti otentik yang sah dalam proses penegakkan hukum karena tidak terpenuhinya sebagian syarat dari ketentuan perundang-undangan yang telah diatur sebagai syarat alat bukti otentik yang berbentuk surat, sebagian syarat yang tidak terpenuhi tersebut adalah tidak adanya tanda tangan dokter, dokter gigi yang berwenang untuk membuat rekam medis elektronik digantikan dengan PIN/User/password sebagai pengganti identitas tangan tangan dokter dan dokter gigi. Penerapannya rekam medis elektronik di rumah sakit ditinjau dari aspek kerahasian dan keamanan dokumen elektronik data rahasia medis telah dapat terjamin sesuai perundang-undangan karena bentuk pengamanan dari implementasi rekam medis elektronik dapat dilindungi dengan PIN/Sandi/Password sehingga hanya orang tertentu yang dapat membuka berkas aslinya atau salinannya yang diberikan kepada pasien, hal ini yang membuat keamanannya lebih terjamin dibandingkan dengan rekam medis konvensional(manual).
KONSEP PERALIHAN JAMINAN PREFENSIAL DALAM CESSIE RINA EKA KURNIATI Rina Eka
Badamai Law Journal Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v6i1.11756

Abstract

Tesis ini bertujuan untuk menganalisa hak preferensial kreditor yang dilimpahkan cessie terhadap hak jaminan dan untuk menganalisa konsep cessie dalam hak jaminan di Indonesia.Tesis ini menggunakan metode penelitian normative yang bersifat preskriptif karena menitik beratkan pada penelitian norma yang dalam hal mengedepankan bahan hokum berupa bahan kepustakaan yang intinya meneliti asas-asas hukum, sistimatis hukum, dan singkronisasi hukum dengan cara menganiasa hal tersebut, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute aproach) dan pendekatan konseptual (conseptual aproach).Hasil Penelitian ini menunjukan menurut teori kausal, keabsahan suatu penyerahan hak milik (levering) tergantung dari sah atau tidaknya pernjanjian obligatoir yang mendasarinya. Jika perjanjian obligatoirnya sah maka penyerahan hak miliknya juga sah, artinya jika perjanjian jual beli piutangnya sah, maka cessie jugasahdan sebaliknya. Sedangkan teori yang kedua adalah teori abtsrak dimana sah atau tidaknya tergantung pada perjanjian obiligatoir, artinya dalam hal ini meskipun perjanjian obligatoir yang mendasari suatu perjanjian levering tidak sah, tetapi levering atau pengalihan hak miliknya tetap sah, konsewensinya pemiliknya tidak mempunyai hak revindiactie lagi karena hak milik memang sudah beralih. Oleh karena hal tersebut maka karena KUH Perdata menggunakan Teori Kausal maka dengan demikian hak prefensial yang dilimpahkan dengan cessie mengenai hak jaminan yang dimilikinya juga ikut beralih dancessie diatur dalam buku mke II KUH Perdata. Oleh karena itu, lembaga cessie oleh hukum dimasukan kedalam wilayah kerja hukum benda. Hal ini adalah wajar dikarenakan cessie adalah suatu pengalihan hak, yaitu hak atas piutang, namun demikian ketika piutang berlalih, maka tentusaja pihak kreditur juga berganti dari kreditur yang lama ke kreditur yang baru. Sehingga apabila dilihat dari segi bergantinya kreditur maka cessie juga termasuk kedalam ruang lingkup hukum kontrak, sehingga diatur juga oleh ketentuan Buku III KUH Perdata. Karena itu, seperti yang dikatakanScholten, bahwacessiedapat dipandang dalam 2 (dua) jenis yaitu sebagai lembaga hukum perikatan, yakni sebagai pergantian kreditur (kontrak antar kreditur), dan sebagai bagian hukum benda, yakni sebagai pengalihan hak milik.
KEDUDUKAN NARKOTIKA JENIS BARU DALAM ALAT BUKTI UU NARKOTIKA NO.35 TAHUN 2009 Aditya Hadmanto
Badamai Law Journal Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v6i1.11781

Abstract

Kemerdekaan Indonesia bukan merupakan alasan bangsa Indonesia untuk berhenti berjuang. Perjuangan melawan penyalahgunaan Narkotika telah dikobarkan Presiden RI dalam bentuk P4GN. Kini terdapat Narkotika Jenis Baru yang tidak terdaftar dalam lampiran UU Narkotika yang disebut NPS. Timbul permasalahan bahwa UU Narkotika seharusnya menjadi payung hukum Bangsa dari penyalahgunaan segala jenis Narkotika. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji abilitas UU Narkotika dalam menjerat penyalahguna NPS dan mengkaji kedudukan NPS dalam Penegakan hukum di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, peneliti melakukan pengumpulan fakta hukum, kemudian diinventarisir dan diidentifikasi kemudian dianalisis. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan Perundang-undangan (statutory approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan yuridis(juridical approach). Kesimpulan penelitian ini yaitu yang pertama, dengan adanya asas legalitas tidak dimungkinkan penerapan UU Narkotika terhadap Tindak Pidana Narkotika New Psychoactive Subtances (NPS) tetapi dapat dilakukan Penemuan hukum oleh Hakim. Yang kedua, bahwa Kedudukan NPS terletak pada alat bukti petunjuk yang dikuatkan oleh alat bukti keterangan saksi Ahli yang mana dapat menjadi alat Hakim dalam melaksanakan penemuan hukum(Rechtvinding)
ANALISIS YURIDIS PENCABUTAN OBYEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA OLEH TERGUGAT DALAM PROSES PERSIDANGAN Soffyan Angga Fahlani
Badamai Law Journal Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v6i1.11803

Abstract

Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengetahui KTUN sebagai objek gugatan yang disengketakan dapat dicabut oleh tergugat dan proses persidangan apabila obyek guagatn TUN dicabut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum baik itu bahan pustaka atau  data sekunder, dan menganalisa yang berkaitan dengan dengan masalah yang sedang dibahas.Hasil yang diperoleh dari penelitian tesis ini yakni: pertama, Pencabutan obyek gugatan Tata Usaha Negara oleh pihak tergugat dalam proses persidangan secara yuridis memang tidak diatur dalam undang-undang Hukum Peradilan Tata Usaha Negara sehingga obyek gugatan dapat dilakukan pencabutan saat masih dalam proses persidangan oleh pihak tergugat baik itu dilakukan dengan pencabutan obyek gugatan Tata Usaha Negara dalam proses persidangan dan menerbitkan sebuah KTUN yang baru dan atau melakukan pencabutan obyek gugatan Tata Usaha Negara dalam proses persidangan serta tanpa menerbitkan sebuah KTUN yang baru, dan pihak tergugat dapat melakukan pencabutan obyek gugatan Tata Usaha Negara dalam proses persidangan disebabkan karena di Undang-Undang Tata Usaha Negara tidak ada aturan yang mengatur alias kekosongan hukum tentang Pencabutan Obyek Gugatan oleh Tergugat dalam proses persidangan sehingga terjadi kekosongan hukum (vacuum of norm). kedua, Pencabutan obyek gugatan oleh Tergugat dalam proses persidangan Tata Usaha Negara akan memiliki dampak terhadap jalannya proses persidangan, sebuah obyek gugatan apabila dicabut akan menghilangkan kekuatan hukumnya sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan dalam proses persidangan. Akibat dari dicabutnya obyek gugatan oleh tergugat dalam proses persidangan mengakibatkan persidangan batal demi hukum karena dicabut obyek gugatannya.
ANALISIS YURIDIS PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN Fakhruddin Razy
Badamai Law Journal Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v6i1.9931

Abstract

AbstractIn accordance with the ideals of the Indonesian people as referred to in Pancasila and the Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that health is a human right and one of the elements of welfare that the state must realize. The government as the holder of the highest power has the authority to achieve the highest possible health status for the community by carrying out comprehensive integrated health efforts. The results showed that Law Number 36 Year 2009 concerning Health has not fully provided legal protection for traditional health service business actors, namely traditional health workers and for traditional health service consumers, namely patients / clients. The hope is that the government should formulate special legislation regulating traditional health services specifically because traditional health services are currently increasingly diverse in treatment techniques and the more trusted by the Indonesian people. Keywords: traditional health, Perspective Law Number 36 Year 2009  AbstrakSesuai  dengan  cita-cita  bangsa  Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Kesehatan  adalah  hak asasi manusia dan salah satu unsur  kesejahteraan yang harus diwujudkan negara. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memiliki kewenangan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi–tingginya bagi masyarakat dengan melakukan upaya kesehatan yang terpadu menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha pelayanan kesehatan tradisional yaitu tenaga kesehatan tradisional maupun untuk konsumen pelayanan kesehatan tradisional yaitu pasien/klien. Harapannya pemerintah hendaknya membentuk perundangan-undangan khusus yang mengatur pelayanan kesehatan tradisional secara khusus dikarenakan pelayanan kesehatan tradisional sekarang ini semakin beragam teknik pengobatannya dan semakin dipercaya manfaatnya oleh masyarakat Indonesia. Kata Kunci: kesehatan tradisional, Perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.

Page 1 of 1 | Total Record : 10