cover
Contact Name
Dr. Ifrani, S.H., M.H
Contact Email
ifrani@ulm.ac.id
Phone
+625113305255
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Badamai Law Journal
ISSN : 25014086     EISSN : 25030884     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol 6, No 2 (2021)" : 10 Documents clear
ASAS TERBUKA UNTUK UMUM DALAM PERSIDANGAN PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH AGUNG Zainal Arifin
Badamai Law Journal Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v6i2.10940

Abstract

Karakteristik hukum acara persidangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh MA dapat dilihat dari objeknya yaitu peratuaran perundang-undangan di bawah UU. Peraturan perudang-undangan di bawah UU yang menjadi wewenang MA sejatinya hanya hirarkinya saja yang berbeda yaitu berada di bawah UU, sedangkan sifatnya sebagai peraturan perundang-undangan sama, akan tetapi hukum acara dan proseduralnya berbeda terutama persidangan dalam penerapan prinsip terbuka untuk umum hanya saat pembacaan putusan akhir (Pasal 40 (1) UU MA), tidak terbuka untuk umum saat pemeriksaan persidangan sejak awal sebagaimana di MK dan sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dari aspek kententuan umum-khusus memang lebih khusus UU MA, sedangkan UU Kekuasaan Kehakiman lebih bersifat umum, namun secara prinsip terbuka untuk umum guna menjamin akuntabilitas publik maka UU Kekuasaan kehakiman lebih menjamin prinsip dimaksud.Alasan pentingnya persidangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh MA di selenggarakan secara terbuka untuk umum adalah bahwa antara pengujian undang-undang di MK dan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di MA dari aspek objek yang diuji yaitu peraturan perundang-undangan, maka sifatnya yang umum dan abstrak mengandung unsur kepentingan publik (Public Interst), sekalipun dimohonkan oleh pihak yang merasa dirugikan, menjadi alasan penting asas terbuka untuk umum dalam proses persidangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang pada MA, tidak hanya saat pembacaan putusan
KEWAJIBAN BALAI PEMASYARAKATAN MENYERAHKAN HASIL PENELITIAN KEMASYARAKATAN KEPADA PENYIDIK BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK deni nofrizal
Badamai Law Journal Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v6i2.11484

Abstract

Tujuan penulisan hukum ini adalah membahas masalah fungsi laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) oleh balai pemasyarakatan (bapas) dalam proses penyidikan dan implikasi pengaturan batas waktu penyerahan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) oleh balai pemasyarakatan (bapas) dalam perspektif kepastian hukum.  Untuk membahas permasalahan tersebut digunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan metode penulisan hukum kepustakaan (Library Research) yaitu dengan meneliti suatu peraturan perundang-undangan, bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat  hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, hasil penelitian kemasyarakatan berfungsi sebagai pertimbangan Aparat Penegak Hukum mengambil kebijakan demi kepentingan yang terbaik bagi anak dalam penyelesaian proses pidana berdasarkan sistem peradilan anak.. Kedua, kewajiban penyerahan hasil Litmas oleh pembimbing kemasyarakatan yang melewati batas waktu yang ditentukan kepada penyidik, berimplikasi terhambatnya kepentingan terbaik bagi anak dalam penyelesaian perkara pidana.
KESESUAIAN KONSEP PENITIPAN GANTI KERUGIAN DALAMUNDANG-UNDANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNANUNTUK KEPENTINGAN UMUM DENGAN PRINSIP KEADILAN BAGIPEMILIKLAHAN Ahmad Fadhiel
Badamai Law Journal Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v6i2.11782

Abstract

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa penerapan konsep PenitipanGanti Kerugian dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, serta kesesuaiannya dengan dengan prinsip keadilan bagi pemilik lahan.Tesis ini menggunakan metode penelitian normatif yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan menganalisis suatu permasalahan hukum, sedangkan tipe penelitian dalam Tesis ini adalah mengenai konflik norma karena dinilai ada ketidak sesuaian antara konsep Penitipan Ganti Kerugian dengan Prinsip Keadilan bagi masyarakat pemilik lahan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum, terdapat beberapa kondisi dimana pemberian Ganti Kerugian tidak dapat diserahkan secara langsung kepada Pihak yang Berhak, sehingga perlu menerapkan konsep Penitipan Ganti Kerugian. Di sisi lain, Penitipan Ganti Kerugian tersebut harus dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, dan diterapkan secara kontekstual dengan memperhatikan rasa keadilan yang ada di masyarakat, sehingga konsep Penitipan Ganti Kerugian dalam Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dinilai telah sesuai dengan Prinsip Keadilan.
“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI KRITERIA PENYAMPINGAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH JAKSA AGUNG” Herman Indra Sakti
Badamai Law Journal Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v6i2.11802

Abstract

Tesis ini bertujuan untuk menganalisa Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Kriteria Penyampingan Perkara Tindak Pidana Oleh Jaksa Agung berdasarkan Asas oportunitas (pengenyampingan perkara demi kepentingan umum) diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Tesis ini menggunakan metode penelitian normative dengan cara penelitian hukum kepustakaan atau metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.  Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Disamping itu juga dilakukan pendekatan kasus pengenyampingan perkara yang dilakukan oleh Jaksa Agung. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalamPasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dalam penerapannya menjadi multi tafsir, sehingga penulis mencoba memformulasikan makna kepentingan umum dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI lebih rigid, sehingga pelaksanaan asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung tidak menjadi multi tafsir.
PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET MELALUI EKSEKUSI JAMINAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH Dwi Pantara Wirayudha Rustam
Badamai Law Journal Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v6i2.11804

Abstract

Tujuan Penelitian ini untuk Untuk mengetahui danmenganalisa terhadap eksekusi jaminan yang dilakukan oleh Perbankan Syariah sudah memenuhi dengan prinsip syariah dan untuk mengetahui dan menganalisa apakah pelaksanaan Perbankan Syariah dalam melakukan ekseksui jaminansudah sesuai dengan prinsip syariah. Penenelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Hasil penelitian ditemui bahwaJaminan yang digunakanoleh Perbankan Syariah masih menggunakan jaminan hak tanggungan danpada eksekusi hak tanggungan yang ada selama ini belum sepenuhnya dapat dikatakan sesuai dengan prinsip syariah, karena Prinsip syariah yaitu prinsip sukarela (ridha’iyyah), prinsip keadilan (al-adl), dan prinsip ta’awun (tolongmenolong) dan Pengadilan Agama dalam melaksanakan Eksekusi jaminan syariah tidak sesuai dengan prinsip syariah karena proses pada pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama sama dengan eksekusi hak tanggungan di pengadilan negeri.
MEDIASI PENAL TERHADAP PELAKU LANJUT USIA YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DITINJAU DARI TEORI RESTORATIVE JUSTICE Ramadhayana Adhitya Ningrun
Badamai Law Journal Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v6i2.11805

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis alasan dasar penyelesaian perkara pidana terhadap pelaku lanjut usia perlu diupayakan melalui mediasi penal dan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan formulasi hukum dalam penyelesaian perkara pidana terhadap lanjut usia dalam kerangka restorative justice.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan pertama, penyelesaian perkara pidana pelaku lanjut usia perlu diupayakan penyelesaian perkara melalui mediasi penal di luar pengadilan atau melalui penghentian penuntutan dalam sistem peradilan yang dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang menangani perkara tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Dalam pasal 5 ayat (1) perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhinya syarat yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kedua, kebijakan formulasi hukum dalam penyelesaian perkara terhadap pelaku lanjut usia (lansia) pada saat ini diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dalam ketentuan pasal 145 yang mengatur bahwa gugurnya kewenangan penuntutan karena telah dilakukan penyelesaian di luar proses. Dalam hal ini penyelesaian perkara melalui mediasi penal terhadap pelaku lanjut usia dapat diterapkan sebagai upaya penyelesaian di luar proses yang dapat menggugurkan kewenangan penuntutan. Pembaruan aturan mengenai pemidanaan terhadap lansia dirumuskan dalam rancangan kitab undang-undang hukum acara pidana yaitu dalam pasal 42 ayat (2) dan ayat(3) yang mengatur tentang kewenangan penuntut umum menghentikan penuntutan apabila umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana diatas 70 (tujuh puluh) tahun.
BATAS WAKTU TEMBUSAN SURAT PERINTAH PENANGKAPAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/PUU-XI/2013 TANGGAL 30 JANUARI 2014 Ryan Kushervian Rasyid
Badamai Law Journal Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v6i2.11810

Abstract

Bahwa Putusan MK Nomor 3/PUU-XI/2013 telah menyatakan bahwa frasa “segera” yang termuat dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP dimaknai tidak lebih dari tujuah hari. Sebab kata “segera” itu tidak ada kepastian hukum sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Putusan MK Nomor 3/PUU-XI/2013 ini langsung berlaku efektif tanpa ada amar pencabutan oleh lembaga yang berwenang membentuknya. Memang frasa kata “segera” dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP untuk menyampaikan tembusan surat penanggapan telah melanggar HAM, maka frasa “ segera” diwujudkan tidak lebih dari tujuh hari agar keluarga yang ditangkap segera mengetahui keberadaannya.
PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN DALAMTRANSAKSIELEKTRONIKVIA SHOPEE Serlita Okky Vera
Badamai Law Journal Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v6i2.11811

Abstract

Menganalisi klausula baku . yang dibuat sepihak oleh pihak penjual dalam transaksi online via shopee, dimana pencantuman klausula baku tersebut bertujuan untuk menguntungkan penjual dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dan menganalisis mengenai upaya hukum yang dapat di lakukan oleh konsumen ketika haknya dilanggar oleh pihak penjual, dimana pihak penjual terindikasi melakukan wanprestasi.Berdasarkan teori perlindungan konsumen bahwa antara pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang seimbang. Berdasarkan UUPK Pasal 18 ayat (1) terdapat pencantuman klausula baku yang dilarang oleh undang-undang. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian
KEDUDUKAN HUKUM DOKTER PENGGANTI TERKAIT DENGAN SURAT IZIN PRAKTIK Sugondo Sugondo
Badamai Law Journal Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v6i2.11812

Abstract

Penelitian ini untuk menganalisis tentang izin praktik dokter pengganti serta mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bila terjadi malpraktik yang dilakukan oleh dokter pengganti. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa:Pertama, Pengaturan tentang Izin praktek dokter pengganti apabila dokter atau dokter gigi berhalangan melaksanakan praktik, maka dokter atau dokter gigi pengganti wajib membuat pemberitahuan kepada pasien yang ditempelkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ketentuan dokter atau dokter gigi pengganti tersebut harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). Kedua, Pertanggungjawaban pidana dokter pengganti jika terjadi malpraktik yang diakibatkan ketidaktelitian atau kecerobohan atau kurang hati-hati dokter pengganti atau dokter gigi pengganti dalam menjalankan profesinya akibat kelalaiannya tidak bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan standar profesi yang mengakibatkan orang lain luka berat atau mengakibatkan orang lain meninggal maka pertanggungjawaban pidana dokter pengganti atau dokter gigi pengganti didasarkan pada ketentuan Pasal 84 UU No. 36 Tahun 2014.
KONSTRUKSI TINDAK PIDANA BERITA BOHONG (HOAX) DALAM UNDANG-UNDANG ITE Syaidah Novia Sari
Badamai Law Journal Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v6i2.11813

Abstract

The research aims: 1) To know the construction of hoax criminal acts referred to in the ITE Law. 2) To find out the formulation policy for the future (ius constituentum) in hoax crime. This research is normative legal research. While the type of research is research with emphasis on problems that often arise related to the principle of law with regard to the meaning and scope of criminal acts of hoax in the ITE Law.The results of the study concluded: first, Article 28 paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions ("ITE Law") as amended by Act Number 19 of 2016 concerning Amendment to Law Number 11 In 2008 concerning Information and Electronic Transactions ("Law 19/2016") stated: Everyone intentionally and without rights spread false and misleading news that resulted in consumer losses in Electronic Transactions. The elements of the crime of spreading false news according to the ITE Law consist of: 1. Everyone, 2. Deliberately and without rights, 3. Spreading false and misleading news, and 4. Which results in consumer losses in electronic transactions. Second, the Government through the Ministry of Communication and Information is more active in building communication with agencies at all levels, so that there are similarities in perspective and resolution in addressing false news (hoaxes) circulating in the community. In order to minimize fake news (hoaxes) circulating on social media, Kominfo must immediately accelerate the pace of coordination with platform providers, be it facebook, twitter, instagram, path, and various other platforms in order to counteract the spread of false news (hoaxes). The meeting with a number of platform providers that have been carried out by the Ministry of Communication and Information is a positive step that must be immediately executed in the form of a written agreement as a legal basis in giving sanctions to platform providers if they deny the agreed agreement. Communication and Information Technology as a representation of state authorities must be brave in expressly regulating how ideally social media operates in Indonesia

Page 1 of 1 | Total Record : 10