cover
Contact Name
Dr. Ifrani, S.H., M.H
Contact Email
ifrani@ulm.ac.id
Phone
+625113305255
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Badamai Law Journal
ISSN : 25014086     EISSN : 25030884     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 4 Documents
Search results for , issue "Vol 7, No 1 (2022)" : 4 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT AKIBAT ALIH FUNGSI LAHAN GAMBUT DAN RAWA MENJADI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN BARITO KUALA MUTHIA SEPTARINA; NAHDHAH NAHDHAH; SALAMIAH SALAMIAH; NINGRUM AMBARSARI
Badamai Law Journal Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v7i1.10204

Abstract

Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kearifan local masyarakat adat akibat alih fungsi lahan rawa dan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit dan untuk mengetahui bagaimana tata kelola perizinan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Barito Kuala. Penelitian ini menggunakan metode penelitian metode penelitian sosiologi hukum (socio legal research) dengan mengunakan metode pendekatan interdisipliner atau "hibrida" antara aspek penelitian sosiologi dengan pendekatan normatif yang memakai cara analisis kualitatif, dengan menganalisa suatu data secara mendalam dan holistik. Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa perlindungan hokum dapat diberikan kepada seluruh masyarakat apabila semua pihak khususnya pemerintah memberikan pengaturan terkait hak-hak dan kewajiban yang harus dilindungi demi martabat masyarakat setempat. Terkait perijinan untuk Kabupaten Barito kuala sendiri proses perizinan perusahaan perkebunan kelapa sawit harus berdasarkan dengan Rencana Tata Ruang dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan sawit, serta terpenuhinya persyaratan-persyaratan dan kesesuaian rekomendasi dari Bupati dan Dinas Terkait. Dibentuknya Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan sawit ini mengingat bahwa perkebunan Kelapa sawit merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berperan dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah yang saat ini berkembang pesat sehingga perlu dilakukan penataan, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian melalui pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit.  
KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA INSES DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA dahlia dahlia
Badamai Law Journal Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v7i1.12150

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan kriminal dalam menanggulangi tindak pidana inses dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan  perundang-undangan  lain  yang  berkaitan  dengan  tindak pidana inses, dan juga bahan hukum sekunder yang berupa jurnal, buku-buku, dan berbagai literatur, dan Bahan hukum tersier yaitu Kamus Hukum.Penelitian ini bersifat preskriptif,  yang  memberikan  argumentasi  atas  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  terkait  dengan kebijakan kriminal dalam menanggulangi tindak pidana inses dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  berupa  studi  kepustakaan  dan  teknik  analisis  data  yang  digunakan  bersifat  deduksi  dengan  metode  silogisme.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, nampaknya hukum yang ada di Indonesia di dalam mengatur kasus inses ini kurang adanya pembeharuan yang dapat memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai perbuatan inses, khususnya tindak pidana inses yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan dilakukan oleh orang yang sudah dewasa.
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: DIMENSI HUKUM DAN KEADILAN BAGI PEREMPUAN DI INDONESIA Ony Suryono; Ridwan Arifin
Badamai Law Journal Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v7i1.12523

Abstract

Law and justice are one of the important issues in the development of law in Indonesia. Many studies show that there is a gap in the paradigm of justice that is obtained by the community. The community considers that justice in practice is heavily influenced by politics, even though the law should provide a sense of justice for the community, one of which is the victim in the crime of domestic violence (KDRT). The cases of domestic violence are increasing every year, and unfortunately women and children are the groups most vulnerable to becoming victims. This study aims to analyze the legal and justice aspects for women in cases of domestic violence. This study uses a normative juridical approach. This study finds and confirms that legal protection for women has been regulated in various legal instruments, ranging from the Law on the Elimination of Domestic Violence, the Law on Human Rights, and even the Law on the Protection of Witnesses and Victims.
KETERANGAN AHLI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Akhmad Sultan Al-Ghajali Akbar
Badamai Law Journal Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v7i1.12888

Abstract

Abtract: the results of the research can be concluded that: First, The Criteria of Experts in the Criminal Justice System of Children are: a. Bachelor's degree; b. Certificate/diploma; c. Certain positions; d. Advanced training in a particular field; e. Have a specific specialty; f. Recognition as a teacher, lecturer, or coach in a particular field; g. Professional License, if still valid; h. Participate as a membership in a professional organization; leadership positions in the organization are better; i. Publication of articles, books, or other publications, and can also be a reviewer. It would be one of the supporters that expert witnesses have long-term experience; j. Technical certification; k. Industry awards or recognition. Second, The strength of expert evidence in the child justice system is binding, namely that this provision is guided by the system or theory of proof based on the Law (Negatief Wetterlijk Bewijstheorie) must limit the prohibition to the judge to impose a criminal on a person who combines two elements, namely the provision of proof under the law and the element of the judge's belief into one element that is inseparable. The judge's conviction is considered none or nil if the conviction is not obtained from the evidence of expert information in the field of child psychology can also be called psychiatry.

Page 1 of 1 | Total Record : 4