Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum

al-ahkam
Website

Published by Institut Agama Islam Negeri Surakarta

ISSN : 25278169 EISSN : 25278150 DOI : http://dx.doi.org/10.22515/al-ahkam

Core Subject : Religion, Humanities, Social,

Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Al-Ahkam journal aims to facilitate and to disseminate an innovative and creative ideas of researchers, academicians and practitioners who concentrated in Sharia and Law. It covers textual and fieldwork with various perspectives of Islamic family law, Islamic economic law, Islam and gender discourse, and also legal drafting of Islamic civil law.

Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)

Articles 152 Documents

1 2 3 4 5

Kebijakan Formulasi Delik Agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru Zulkarnaen, Ahmad Hunaeni; Kristian, Kristian; Aridhayandi, M. Rendi
Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syariâ€™ah dan Hukum Vol 3, No 1 (2018): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : IAIN Surakarta

Tulisan ini akan membahas kebijakan formulasi delik agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru yakni dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi tahun 2015. Hal ini menjadi penting karena sila pertama dari Pancasila sebagai falsafah hidup, jiwa, pandangan, pedoman dan kepribadian bangsa Indonesia sekaligus menjadi falsafah bangsa dan Negara serta menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah â€œKetuhanan Yang Maha Esaâ€. Ini berarti, Indonesia adalah salah satu negara berTuhan dan memiliki filosofi Ketuhanan yang mendalam serta menempatkan agama sebagai sendi utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kedudukannya sebagai Negara hukum khususnya Negara hukum Pancasila (sebagai religious nation state), agama menempati posisi sentral dan hakiki dalam seluruh kehidupan masyarakat yang perlu dijamin dan dilindungi (tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahkan agama dan kerukunan hidup antarumat beragama (sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat kemajemukan, memperkukuh jati diri dan kepribadian bangsa serta memperkuat kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara) Â dicantumkan sebagai hal yang penting dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Oleh karena itu, wajar jika Negara memasukan atau menjadikan agama sebagai salah satu delik didalam hukum positifnya. Pengaturan mengenai delik agama ini dipandang penting karena penghinaan (atau cara-cara lainnya) terhadap suatu agama yang diakui di Indonesia dapat membahayakan perdamaian, kerukunan, ketentraman, kesejahteraan (baik secara materil maupun spirituil), keadilan sosial dan mengancam stabilitas dan ketahanan nasional. Agama juga dapat menjadi faktor sensitif yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Atas alasan tersebut juga tulisan ini dibuat sebagai salah satu sumbangsih pemikiran dalam rangka mengetahui rumusan delik agama dan kelemahan-kelemahan yang ada didalamnya sehingga dimasa yang akan datang, dapat dilakukan pembaharuan. Diluar adanya pro-kontra dimasukannya delik agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, Hasil penelitian, menunjukan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) mengacu kepada perkembangan â€œblasphemyâ€ di Inggris atau perkembangan â€œGodslasteringswetâ€ di Belanda. Kriminalisasi delik agama di Indonesia didasarkan pada religionsschutz theorie (teori perlindungan agama), gefuhlsschutz theorie (teori perlindungan perasaan keagamaan) dan friedensschutz theorie (teori perlindungan perdamaian atau teori perlindungan ketentraman umat beragama). Dalam RKUHP, delik agama ini dirumuskan dalam 8 pasal yang terbagi menjadi 2 kategori yakni: Tindak Pidana Terhadap Agama (yang mencakup penghinaan terhadap agama dan penghasutan untuk meniadakan keyakinan terhadap agama) dan Tindak Pidana Terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah (yang mencakup gangguan terhadap penyelenggaraan ibadah dan kegiatan keagamaan dan perusakan tempat ibadah). Kebijakan formulasi delik agama tersebut masih banyak mengandung kelemahan sehingga akan berpengaruh terhadap tahap aplikasi dan eksekusinya dalam praktik berhukum di Indonesia. Dalam kaitannya dengan delik agama, penggunaan sanksi pidana tentu harus memperhatikan rambu-rambu penggunaan pidana dan harus dilakukan dengan tujuan melakukan prevensi umum dan prevensi khusus. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi penyempurnaan kebijakan formulasi RKUHP versi tahun 2015 khususnya yang berkaitan dengan delik agama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan melakukan studi bahan kepustakaan guna mengumpulkan data sekunder dan dilakukan penafsiran dengan menggunakan pendekatan undang-undang, perbandingan hukum, sejarah hukum, asas hukum dan teori hukum.

SOCIAL LEARNING THEORY DAN PERILAKU AGRESIF ANAK DALAM KELUARGA Ainiyah, Qurrotul
Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syariâ€™ah dan Hukum Vol 2, No 1 (2017): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : IAIN Surakarta

AbstractThis research is study of library research that raised Social Learning Theory applied in family, in order to be able to form socially sensitive individuals toward Indonesian peace. In this paper there are three questions: First, what are the basic concepts in Social Learning Theory? Second, how is the application of social learning theory in the family context? Third, how is the application of Social Learning Theory in the family able to create peace in Indonesia? So the result of this research is: First, Social learning theory is the theory of learning and the formation of personality behaviorally, and emphasized the importance of the social environment. Such individuals, in this theory, are regarded to have self-efficacy that makes socially competent. Second, in the family system, social learning theory is applied to form the quality of individuals who have self efficacy that canâ€™t be seen as a mere personal effort. But as part of a social institution that can only be achieved by working together through an interconnected effort. Third, Social learning theory can form individual personality in response to social stimulus, which will impact on the good formation character of the nation's generation that is sensitive to social.Â AbstrakPenelitian ini adalah kajian library research yang mengangkat Social Learning Theory diterapkan dalam keluarga, agar mampu membentuk individu yang peka terhadap social menuju perdamian Indonesia. Dan dalam paper ini terdapat tiga pertanyaan: Pertama,apa saja konsep-konsep dasar dalam Social Learning Theory. Kedua, Bagaimana penerapan social learning theory ini dalam konteks keluarga?. Ketiga, bagaimana penerapan Social learning Theory dalam keluarga mampu menciptakan perdamaian di Indonesia?.Maka hasil dari penelitian ini adalah Pertama, Social learning theory adalah teori tentang pembelajaran dan pembentukan kepribadian secara behavioral.Ia menekankan pentingnya lingkungan social. Individu yang demikian, dalam teori ini, dipandang memiliki efikasi diri (self-efficacy) yang membuatnya cakap secara sosial. Kedua, Dalam sistem keluarga, social learning theory diterapkan membentuk kualitas individu yang memiliki efikasi diri yang tidak mungkin dilihat sebagai upaya personal belaka. Tapi Sebagai bagian dari sebuah lembaga social yang hanya bisa dicapai dengan bekerja sama melalui usaha yang saling berhubungan. Ketiga, Social learning theory dapat membentuk kepribadian individu sebagai respons atas stimulus sosial, yang akan berimbas pada bagusnya pembetukan karakter generasi bangsa yang peka terhadap social.

KONSEPSI HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis) Fikri & Wahidin, Fikri & Wahidin
Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syariâ€™ah dan Hukum Vol. 1, No. 2 (2016): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : IAIN Surakarta

KONSEPSI HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)

Fatwa DSN MUI In Managing The Dispute Settlement Of Sharia Economic In Indonesia Through Basyarnas Radliyah, Nunung; Musjtari, Dewi Nurul; Setyowati, Ro'fah
Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syariâ€™ah dan Hukum Vol 3, No 2 (2018): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : IAIN Surakarta

Sharia Council is an institution that plays a role in securing the standard of Sharia in every Islamic Financial institution in the world. In Indonesia, the role is conducted by the National Sharia Council (DSN) established by the Indonesian Ulema Council (MUI) in 1998, strengthened by the Decree of the MUI Leadership Board. Kep-754/MUI/II/1999 dated February 10, 1999. The existence of MUI DSN in managing the settlement of sharia banking disputes has not been fully recognized by the people of Indonesia. It can be seen in the implementation of sharia contracting in sharia banking has not yet decided dispute resolution option through National Syariah Arbitration Board (BASYARNAS). The purpose of writing a paper is to know the legal basis of the binding force of the Fatwa DSN in arranging the settlement of dispute Sharia Economy in Indonesia through BASYARNAS and its consequences for the Islamic financial institutions (LKS) who disobey the fatwa DSN. This research is a normative research with the philosophical, juridical and sociological approach. Data analysis with qualitative descriptive. The results of this study indicate that the legal basis of the power of the DSN Fatwa in regulating the settlement of Sharia Banking disputes is Article 26 of Law No. 21 Th. 2008 and Article 31 of Decree of the Board of Managing Directors of Bank Indonesia Number 32/34/1999. There will a negative impact for LKS do not comply with the content of the DSN Fatwa, such as the difficulty in carry out its activities, aside of negatively influencing the performance and level of credibility of DPS in LKS.

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG HAK PERDATA ANAK LUAR KAWIN DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA SURAKARTA Rosidah, Zaidah Nur
Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syariâ€™ah dan Hukum Vol 2, No 2 (2017): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : IAIN Surakarta

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Hak Perdata Anak Luar Kawin di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Surakarta, khususnya pendapat para hakim mengenai implementasi putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini menggunakan pendekatan socio legal study, bagaimana putusan MK tentang anak luar kawin diimplementasikan dalam putusannya. Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan, yaitu menggali pendapat hakim mengenai implementasi putusan MK tersebut. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Surakarta. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara terstrukutur, sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian dilakukan 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi silogisme deduksi. Melalui karya tulis ini diperoleh hasil bahwa pertama, putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 belum dapat diimplementasikan secara penuh baik di pengadilan agama maupun di pengadilan negeri. Kedua, di Pengadilan Agama, putusan tersebut dianggap bertentangan dengan hukum Islam yang menyatakan anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sehingga anak luar kawin tidak dapat bernasab dengan ayah biologisnya serta tidak mendapatkan hak waris dan wali. Ketiga, menurut hakim di Pengadilan Negeri, putusan MK tersebut sudah diakomodasi di dalam KUH Perdata bahwa anak luar kawin dapat diakui melalui pengadilan, dan terhadap pengakuan tersebut anak luar kawin memperoleh hak waris yang besarnya tidak penuh seperti anak sah.Kata kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Implementasi, Hak Perdata, Anak Luar Kawin.

PENYELENGGARAAN PARAWISATA HALAL DI INDONESIA (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah) Al Hasan, Fahadil Amin
Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syariâ€™ah dan Hukum Vol 2, No 1 (2017): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : IAIN Surakarta

AbstractHalal tourism is one sector in Islamic Economics which is growing significantly. By 2015, Global Muslim spending on travel (outbound) has increased to reach $ 151 billion (excluding Hajj and Umrah). This is expected to reach $ 243 billion by 2021. In food market, Global Muslim spending on Food and Beverages (FB) has increased to reach $1,173 billion in 2015. And it is expected to reach $ Â 1,914 billion by 2021. And in Media and recreation market, Â Global Muslim spending on it has grown 7.3% to reach $189 billion in 2015 and it is expected to reach $ 262 billion by 2021. For Indonesia, the Indonesian Muslim community has spent approximately $ 9.1 billion in the sectors of tourism, $ 154.9 in the halal food and beverages sector, and $ 8.8 billion in media and leisure sectors. This condition has become one of the factors behind the publication DSN-MUI/X/2016 on Guidelines for the Implementation of Sharia Tourism in Indonesia. However, as the only rule in the development of halal tourism, many provisions in this fatwa to be discussed again ameng Islamic scholars and Stakeholders, caused it seemed to lead halal tourism towards a more exclusive. This paper tries to analyze some of the provisions of this fatwa and discuss logical consequences arising from these provisions.Â AbstrakParawisata halal merupakan salah satu sektor dalam Ekonomi Islam yang mengalami perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2015, sumbangan terhadap pasar pariwisata dunia dari masyarakat muslim dunia mencapai US$ 151 milyar dan diprediksikan akan menembus US$243 milyar di tahun 2021. Begitupun halnya dengan total pengeluaran masyarakat muslim di sektor makanan dan minuman halal yang mencapai US$1,173 milyar dan akan mencapai US$1.914 milyar pada 2021. Begitupun halnya di sektor media dan rekreasi, masyarakat muslim menghabiskan sekitar US$189 milyar dan diperkirakan akan mencapai US$262 milyar pada 2021. Untuk Indonesia sendiri, masyarakat muslim Indonesia telah menghabiskan sekitar US$9,1 milyar di sektor parawisata, US$154,9 di sektor makanan halal, dan US$8,8 milyar di sektor media dan rekreasi. Kondisi inilah yang menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi terbitnya Fatwa DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Parawisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Namun demikian, sebagai aturan satu-satunya dalam pengembangan parawisata halal di Indonesia, banyak ketentuan pada fatwa ini yang harus didiskusikan dan dibahas lebih lanjut, karena terkesan menggiring parawisata ke arah yang lebih eksklusif. Oleh kerena itu, makalah ini mencoba menganalisis beberapa ketentuan pada fatwa ini serta membahas konsekwensi logis yang ditimbulkan dari ketentuan-ketentuan tersebut.

PROBLEMA PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA (Studi Pendampingan Majelis Hukum Dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah) Kasiyati, Siti
Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syariâ€™ah dan Hukum Vol. 1, No. 1 (2016): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : IAIN Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (608.883 KB)

Artikel ini mengurai masalah anak. Dimana anak merupakan faktor terpenting dalam proses maju mundurnya suatu Negara. Problem anak sangatlah kompleks, di antaranya; kekerasan, kesehatan, diskriminasi, anak berhadapan dengan hukum, eksploitasi, perdagangan anak, pekerjaan terburuk buat anak, anak korban konflik, subordinasi dan lain-lain.Upaya pendampingan dan advokasi menjadi cara penyelesaian masalah anak berhadapan hukum.

Cakupan Alat Bukti Sebagai Upaya Pemberantasan Kejahatan Siber Lestari, Anis Dewi; Damayanti, Meliana
Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syariâ€™ah dan Hukum Vol 3, No 1 (2018): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : IAIN Surakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam pasal tersebut disebutkan alat-alat bukti terdiri atas : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Pesatnya Teknologi Informasi melalui internet tersebut mengubah aktifitas-aktifitas kehidupan yang semula perlu dilakukan kontak fisik, sekarang dengan menggunakan media elektronik, aktifitas keseharian dapat dilakukan secara virtual atau maya. Namun demikian Â berhadapan dalam kasus siber (cyber crime) Â dalam hal pembuktian ternyata dokumen elektronik tidak memenuhi ketentuan sistem hukum pidana terutama dalam KUHP maupun KUHAP di Indonesia.Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dimana pendekatan ini dilakukan dengan cara menekankan pada undang-undang yang terkait dengan isu hukum. Untuk mempelajari dan menelaah hukum yang berkaitan dengan kasus apa saja yang ada di internet, dengan cara melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dan teknik penelitian ini dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti majalah, jurnal, buku dan lain-lainnya.Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya sebuah alat bukti yang disertai dengan keyakinan hakim. Penjelasan pasal 177 ayat (1) huruf c RUU KUHAP yang dimaksud dengan â€œbukti elektronikâ€ adalah informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik ataupun yang serupa dengan itu, termasuk rekaman data.

PENGEMBANGAN ILMU USHUL AL FIQH Ihsan, Ahmad Ghozali
Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syariâ€™ah dan Hukum Vol 2, No 2 (2017): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : IAIN Surakarta

Ilmu ushul al-fiqh merupakan metode pengetahuan yang sangat penting dalam Islam. Dengan kekhasan yang dimilikinya dan tidak dimiliki oleh ilmu lain, ilmu ini dapat menemukan maksud Tuhan yang terkandung dalam nash al-Qurâ€™an dan Hadis dengan memperhatikan perubahan ruang dan waktu. Sebagai sebuah ilmu, ushul al-fiqh seyogyanya tidak menjadi â€œdogmaâ€ yang tidak berkembang dan memperhatikan ruang dan waktu. Pada masa awal pembentukan ilmu ushul al-fiqh, ilmu ini tidak berhenti mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan manusia. Adanya aliran mutakallimun dan fukahaâ€™, konsep maqashid al syariah al Syathibi dan al Ghazali, kemudian revitalisasi oleh Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan al Thurabi, hingga pemikir modern seperti teori hudud Muhammad Syahrur, double-movement Fazlur Rahman, adalah merupakan bukti berkembangnya ilmu ushul al fiqh. Namun, perkembangan ini tidak diikuti oleh para ahli ushul al fiqh di Indonesia, termasuk tidak adanya pengembangan ilmu ushul al fiqh di Perguruan Tinggi (PTAIN/PTAIS). Pengembangan ilmu ushul al fiqh dapat dilakukan dengan filsafat ilmu, sehingga dapat diketahui dengan jelas hakikatnya, sumbernya, wilayah kajiannya, dan kegunaannya. Pengembangan ini akan membantu ilmu ushul al fiqh selalu hidup di tengah masyarakat, meskipun dengan bergantinya ruang dan waktu.Â Kata Kunci:ushul al fiqh, filsafat ilmu

KONSTRUKSI HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM FIQH ANGGARAN YANG BEBASIS AKUNTANSI SYARIAH Arwani, Agus
Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syariâ€™ah dan Hukum Vol. 1, No. 2 (2016): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : IAIN Surakarta

The current global economic developments have implications for the welfare state. Limits and strength of the nation-state is fading, dispersed to the locality, independent organizations, civil society bodies supra-national (such as NAFTA or the European Union), and multinational corporations. Iin his book Mishra Globalization and Welfare State that globalization has limited the capacity of the nation-state in conducting social protection. One mode of latent corruption done is to inflate the budget or mark-up budget of raising the budget value than the actual value. Problems in this paper how the economic law of Islam respond to the phenomenon of corruption budget? How urgency and fiqh function of the budget in anticipation of corruption in Indonesia?. Through the budget, organization communicates management plans to all members of the organization, coordinating the activities of various parts of the organization, assigning responsibility to the manager, also obtained a commitment from the manager which is the basis for evaluating the performance of managers. Efforts should be made to anticipate and eradicate corruption in Indonesia, not merely intensified the inspection, investigation and arrest criminals only. Efforts to combat corruption and anticipation is not just by intensifying the campaign to strengthen a person's moral values. But building a budget fiqh ala Indonesia as a system for monitoring and controlling the budget both formal and community mechanisms, it should be held, despite the efforts of relatively still questionable results. It can happen because it will be many challenges and obstacles of the parties who are familiar with corruption. Solutions to uphold the integrity of the zone free / corruption of an institution by using sharia accounting principles in the management of the budget. Concrete forms of accounting shari'ah should be able to present a financial statement or budget management that is based on fairness, honesty, and truth as a form of implementation of the responsibility to fellow human beings and execution of commands (liabilities) of God.

Page 1 of 16 | Total Record : 152

1 2 3 4 5

Filter by Year

2016 2023

Filter By Issues

All Issue Vol. 8 No. 1 (2023): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 7 No. 2 (2022): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 6 No. 2 (2021): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 6 No. 1 (2021): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 5 No. 2 (2020): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 5, No 2 (2020): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 5, No 1 (2020): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 4 No. 2 (2019): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 4, No 2 (2019): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 4, No 1 (2019): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 4 No. 1 (2019): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2018): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 3, No 2 (2018): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 3, No 1 (2018): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2018): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2017): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 2, No 2 (2017): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2016): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2017): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 2, No 1 (2017): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 1, No. 2 (2016): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 1, No. 1 (2016): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2016): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Aris Widodo

Contact Email
aris13saja@gmail.com

Phone
+62271781516

Journal Mail Official
-

Editorial Address
Fakultas Syari'ah Institute for Islamic Studies (IAIN) Surakarta Jl. Pandawa, Pucangan, Kartasura, Central Java, Indonesia, 57168

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Aris Widodo

Contact Email aris13saja@gmail.com

Phone +62271781516

Journal Mail Official -

Editorial Address Fakultas Syari'ah Institute for Islamic Studies (IAIN) Surakarta Jl. Pandawa, Pucangan, Kartasura, Central Java, Indonesia, 57168

Location Kota surakarta, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Aris Widodo

Contact Email
aris13saja@gmail.com

Phone
+62271781516

Journal Mail Official
-

Editorial Address
Fakultas Syari'ah Institute for Islamic Studies (IAIN) Surakarta Jl. Pandawa, Pucangan, Kartasura, Central Java, Indonesia, 57168

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA