cover
Contact Name
Mispansyah
Contact Email
mispansyah@ulm.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
lamlaj@ulm.ac.id
Editorial Address
Jl.Brigjen H.Hasan Basri Komp.Unlam Banjarmasin No Telp Redaksi (0511) 4321658 email : lamlaj@ulm.ac.id
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Lambung Mangkurat Law Journal
ISSN : 25023136     EISSN : 25023128     DOI : -
Core Subject : Social,
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Notary Law, Civil Law, Inheritance law, Tax Law, Guarentee Legal, Banking law, Constitutional Law, International Law, Administrative Law, Criminal Law, Human Right Law, Islamic Law, Environmental Law, Agrarian Law, Intellectual Property Rights, Law on Marriage and Family, Insurance law ,Cyber Law and another section related contemporary issues in law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2016): March" : 10 Documents clear
Pengawasan Terhadap Notaris dalam Kaitannya dengan Kepatuhan Menjalankan Jabatan Anand, Ghansham; Syafruddin, Syafruddin
Lambung Mangkurat Law Journal Vol 1, No 1 (2016): March
Publisher : Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat bekerjasama den

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/lamlaj.v1i1.10

Abstract

Pengawasan sebagai salah satu cara meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas Notaris dalam kaitannya dengan kepatuhan menjalankan jabat-annya. Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris agar Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan koridor yang telah ditentukan dan patuh pada Kode Etik Notaris, agar terjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan pengawasan preventif, pengawasan kuratif dan pem-binaan. Ruang lingkup pengawasan Majelis Pengawas Notaris meliputi peng-awasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris; menyelenggarakan sidang terhadap adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris dan pengawasan ter-hadap perilaku Notaris.
Perlindungan Indikasi Geografis bagi Produsen Hasil Pertanian Lahan Basah di Propinsi Kalimantan Selatan Tavinayati, Tavinayati; Effendy, Mohammad; Zakiyah, Zakiyah; Hidayat, Muhammad Taufik
Lambung Mangkurat Law Journal Vol 1, No 1 (2016): March
Publisher : Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat bekerjasama den

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/lamlaj.v1i1.11

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pe-megang hak  atas indikasi geografis hasil pertanian lahan basah di Kalimantan Selatan. Perlindungan hukum  diperoleh apabila pihak produsen penghasil barang hasil pertanian mengajukan pendaftaran guna memperoleh hak atas indikasi geografis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Teknik penarikan sampel secara purposive sampling. Alat pengumpul data dengan studi dokumen dan wawancara.  Hasil penelitian menunjukan ada 4 (empat) tanaman khas lahan basah di Kabupaten Banjar dan Kabu-paten Barito Kuala yang  memenuhi kriteriaindikasi geografis  yaitu padi siam mutiara, padi siam saba, jeruk siam Banjar dan nenas Tamban. Pengetahuan mengenai manfaat indikasi geografis serta koperasi yang menjadi wadah produsen  banyak yang tidak aktif lagi, sehingga  menjadi  kendala bagi produsen dalam mengajukan pendaftaran indikasi geografis.
Jaminan Kredit Pemilikan Rumah dengan Perjanjian Pemberian Jaminan dan Kuasa Basit, Abdul
Lambung Mangkurat Law Journal Vol 1, No 1 (2016): March
Publisher : Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat bekerjasama den

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/lamlaj.v1i1.2

Abstract

Penelitian mengenai Jaminan Kredit Pemilkan Rumah dengan Perjanjian Pemberian Jaminan Dan Kuasa bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan bagi bank dan kedudukan kreditor yang tidak memegang hak jaminaan kebendaan dengan Perjanjian Pemberian Jaminan dan Kuasa (PPJK). Kegunaan Penelitian memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai bahan kajian untuk menyempurnakan ketentuan hukum jaminan dan masukan bagi kreditor, debitor, notaris/PPAT dan para pihak terkait lainnya. Dalam penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif, dengan tipe penelitian kekosongan norma yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dengan menggunakan bahan hukum Primer, sekunder serta tertier. Bahan hukum dikumpulkan, diklasiikasikan, dianalisa dengan teori-teori yang relevan kemudian disimpulkan untuk menjawab permasalahan. Pemberian KPR oleh salah satu bank di Banjarmasin kepada debitur yang digunakan untuk pembelian sebuah rumah tinggal berikut tanahnya, akan tetapi terhadap objek tersebut tidak memenuhi syarat untuk dapat diikat sebagai jaminan hutang dengan pemberian Hak Tanggungan. legalitas tanah tersebut belum memilik sertipikat tersendiri karena masih dalam proses permohonan hak dan/atau proses pemecahan sertipikatanya. Maka untuk perlindungan terhadap bank selama masa kosongnya jaminan, debitur atau penjamin harus berjanji untuk akan menyerahkan tanah dan bangunan kepada bank dan untuk kepentingan bank akan melaksanakan pengikatan jaminan utang dengan pemberian Hak Tanggungan. janji mana tertuang akta PPJK yang dibuat secara notariil. Dengan hanya memegang janji dari debitur atau penjamin, belum memberikan perlindungan yang cukup kepada Bank. karena sudah pasti belum lahir hak prepelence, kedudukan bank masih sebagai kreditor konkuren. Bilamana karena satu dan lain hal Bank tidak atau belum memegang jaminan khusus (jaminan kebendaan) maka Bank dapat mensyaratkan pemberian kredit dengan jaminan perorangan, yang memberikan kedudukan yang lebih baik, daripada kreditor yang tidak mempunyai hak jaminan (khusus).
The Contextual of Waqf in Philosophy of Islamic Law Based on the Qur’an and Hadith Qamariyanti, Yulia
Lambung Mangkurat Law Journal Vol 1, No 1 (2016): March
Publisher : Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat bekerjasama den

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/lamlaj.v1i1.3

Abstract

The Islamic law is the command of God revealed to the Prophet Muhammad. Islamic legal thought can be a discussion about the purpose of Islamic law (al- ahkaammaqaashid). Islam gives comprehensive guidance to human life covering all aspects of life towards the achievement of happiness, physical, spiritual, social, individual and the world hereafter. The philosophy of Islamic law is the rule, principle, Mabda’ rules which are used to control the Islamic community. These rules can be in the forms of the verses the Qur’an, Hadith, or can be the opinions of the Prophet’s friends and tabi’in, and may also be the opinion developed at a time in the life of the community of Muslims or Islam. In the history of Islam, endowments known since the time of the Prophet Muhammad as endowments were prescribed after the Prophet Muhammad was in Medina.
Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum Hak atas Tanah Adat dalam Pendaftaran Tanah Merlani, Agnes Livia; Qamariyanti, Yulia; Mahyuni, Mahyuni
Lambung Mangkurat Law Journal Vol 1, No 1 (2016): March
Publisher : Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat bekerjasama den

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/lamlaj.v1i1.4

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentiikasi dan menilai bagaimana pemerintah menjamin dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak tanah adat di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Pasal 3 UU Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 2009. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga sumber hukum yang terdiri dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier yang berasal dari literatur penelitian. Jenis penelitian adalah sinkronisasi hukum, yaitu penelitian tentang sinkronisasi dan korelasi antara penerapan UUPA dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 tahun 2009, dan pendekatan undang-undang. Penelitian ini ingin mengetahui apakah Pemerintah melalui ketentuan Pasal 3 dari UUPA dan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi hak atas tanah adat di Provinsi Kalimantan Selatan
Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Pelaksanaan Tugas-tugas Kenotariatan Sjachran, Robensjah
Lambung Mangkurat Law Journal Vol 1, No 1 (2016): March
Publisher : Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat bekerjasama den

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/lamlaj.v1i1.5

Abstract

Setiap segi kehidupan manusia membutuhkan kajian-kajian moral dalam bentuk etika dan kearifan lokal, oleh karena etika dan kearifan lokal membahas tentang moralitas manusia. Pentingnya mengkaji moralitas manusia dan kearifan lokal adalah untuk memahami nilai dan norma yang menjadi pedoman sikap dan perilaku manusia di suatu tempat. Kearifan lokal sebagai akal budi dan menjadi kebiasaan masyarakat setempat, sepanjang berjalannya waktu, telah mengalami perubahan karena pengaruh lintas budaya yang didukung oleh globalisasi. Benturan nilai dan pengaruh globalisasi dapat meniadakan sifat lokal dari suatu kearifan.  Di tengah derasnya arus globalisasi dan liberalisasi perdagangan, Notaris,  yang oleh sebagian orang dianggap sebagai profesi luhur (officium nobile), diajak untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali kearifan lokal dalam pelaksanaan tugas-tugas kenotariatan. Terkait dengan tugasnya, jabatan Notaris dijalankan dengan berpedoman kepada hukum positif (ius constitutum), khususnya perihal keperdataan diatur dalam BW. Buku III BW, sebagai konsekuensi sifat terbuka dari Buku III BW itu sendiri, kebanyakan berposisi sebagai regelend recht atau aanvullend recht, dan para pihak atas dasar asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak, dapat memakainya atau juga mengesampingkannya. Di sinilah kearifan lokal dalam hukum perjanjian yang dikenal oleh masyarakat setempat, dapat masuk dan notaris berperan di dalamnya.  Kearifan lokal dalam pelaksanaan tugas-tugas Notaris faktanya tidak hanya tergambar dalam kontrak yang dibuat di hadapannya saja, akan tetapi sudah dimulai dan ada dalam fase pra-kontraktual. Keluhuran profesi Notaris itu akan diuji langsung oleh masyarakat dari pengalaman konkret yang diperolehnya dari masing-masing Notaris. 
Dampak Pajak atas Barang Mewah Terhadap Penjualan Barang Elektronik: Analisis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.011/2013 Widyaningsi Latif, Rati
Lambung Mangkurat Law Journal Vol 1, No 1 (2016): March
Publisher : Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat bekerjasama den

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/lamlaj.v1i1.6

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap barang elektronik yang tergolong mewah sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 121/PMK.011/2013 kaitannya dengan fungsi regulerend. Penelitian dalam penulisan hukum ini kombinasi antara penelitian hukum empiris dan normatif. Penelitian hukum empiris melalui wawancara dengan narasumber dan menyebar kuesioner kepada responden. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan tidak adanya dampak pengenaan PPnBM terhadap barang elektronik yang tergolong mewah karena dari hasil wawancara dan kuesioner menunjukan bahwa masyarakat di Daerah Sleman lebih memilih untuk mengkonsumsi barang-barang elektronik dengan harga yang murah dan bukan merupakan barang elektronik yang tergolong mewah.
Legalitas (Keabsahan) Akta Notaris Terhadap Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Media Telekonferensi Hasbullah, Hasbullah
Lambung Mangkurat Law Journal Vol 1, No 1 (2016): March
Publisher : Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat bekerjasama den

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/lamlaj.v1i1.7

Abstract

Seiring dengan kemajuan teknologi, legalitas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui Media telekonferensi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas dialihkan ke dalam media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media elektronik, sehubungan dengan hal tersebut penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS melihat dan mendengar serta secara langsung berpartisipasi dalam rapat. Dalam hal ini, membatasi masalah dengan meng-identifikasinya sebagai berikut: bagaimana legalitas akta notaris terhadap RUPS melalui media telekonferensi dan bagaimana kekuatan pembuktian pembuatan akta notaris me-lalui RUPS yang dilakukan dengan telekonferensi. Metode pendekatan yang digunakan dalam adalah yuridis normatif, di mana penelitian ini dilakukan berdasarkan pada per-aturan hukum yang ada. Mekanisme pembuatan akta dari hasil RUPS yang dilakukan secara telekonferensi meliputi pembuatan akta oleh Notaris, kemudian dibacakan secara telekonferensi agar para pihak yang mengikuti RUPS dapat mengetahui isi akta. Setelah para pihak setuju dengan isi akta, kemudian dilakukan penandatanganan akta secara elek-tronik menggunakan digital signature. Kekuatan pembuktian data digital dari RUPS yang dilakukan secara telekonferensi adalah sah.
Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Mengenai Sanksi Terhadap Pelanggaran yang dilakukan Notaris Sari, Deasy Ratna
Lambung Mangkurat Law Journal Vol 1, No 1 (2016): March
Publisher : Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat bekerjasama den

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/lamlaj.v1i1.8

Abstract

Masyarakat bias membuat laporan pengaduan ke Majelis Pengawas Daerah ketika akan mengadu mengenai masalah mereka dengan Notaris. Masyarakat juga dapat melaporkan ke kantor polisi. Prosedur masyarakat untuk melakukan pengaduan diatur dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02.PR.08.10 tahun 2004.Apabila pelanggaran berkaitan dengan pemeriksaan berkala atau sewaktu- waktu terhadap Protokol Notaris 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu, maka pelanggaran tersebut akan dicatat dalam bentuk berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Tim Pemeriksa. Apabila pelanggaran berkaitan dengan pemeriksaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran jabatan notaris, maka setelah Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pemeriksa Daerah akan melakukan pemeriksaan serta menyampaikan hasil pemeriksaan.
Principle of Praesumptio iustae Causa or Net Vermoeden van Rechtmatigheid as Principle of Administrative Justice Muhjad, Muhammad Hadin
Lambung Mangkurat Law Journal Vol 1, No 1 (2016): March
Publisher : Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat bekerjasama den

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/lamlaj.v1i1.9

Abstract

One of the principles of administrative justice in procedural law is praesumptio iustae causa (in Latin) or het vermoeden van rechtmatigheid (in Dutch) which is aimed at providing protection to the government in executing the governance from the claim of the citizen(s). However, in Act No. 30 of 2014 it is not well formulated and in the legislation it is not yet applied as a principle in accordance with its function.

Page 1 of 1 | Total Record : 10