cover
Contact Name
Mispansyah
Contact Email
mispansyah@ulm.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
lamlaj@ulm.ac.id
Editorial Address
Jl.Brigjen H.Hasan Basri Komp.Unlam Banjarmasin No Telp Redaksi (0511) 4321658 email : lamlaj@ulm.ac.id
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Lambung Mangkurat Law Journal
ISSN : 25023136     EISSN : 25023128     DOI : -
Core Subject : Social,
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Notary Law, Civil Law, Inheritance law, Tax Law, Guarentee Legal, Banking law, Constitutional Law, International Law, Administrative Law, Criminal Law, Human Right Law, Islamic Law, Environmental Law, Agrarian Law, Intellectual Property Rights, Law on Marriage and Family, Insurance law ,Cyber Law and another section related contemporary issues in law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2019): September" : 7 Documents clear
Fishery Crime in Wetland Environment Mispansyah, Mispansyah; Nurunnisa, Nurunnisa; Ratomi, Achmad; Fahmanadie, Daddy
Lambung Mangkurat Law Journal Vol 4, No 2 (2019): September
Publisher : Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat bekerjasama den

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/lamlaj.v4i2.119

Abstract

The aim of this research is first, to find out the characteristic of crime in Wetland Environment in Hulu Sungai Utara Regency. Secondly, to know the description of law enforcement in the Wetland Environment Area in Hulu Sungai Utara Regency. The method of this research is normative law research supported by field data (sociolegal research). The result of the research shows the characteristic of criminal acts in the environment, which is the Illegal Fishing of small fishermen by using the stun device with the transportation of boats conducted in the river, lake, and swamp areas. Illegal Fishing Crime is done to meet the needs of daily economic life. The law enforcement on illegal fishing, conducted by preventive efforts by the way of socialization to the community both collectively and individually, both organized and situational at the scene. Repressive efforts are conducted in 2 (two) forms: (1) through the process outside the judiciary and (2) in the judiciary. The process outside of the judiciary is conducted through criminal mediation based on police discretion, whereas through the judicial process is carried out by the process of investigation followed by prosecution and criminal detention through a court decision 
Proses Peralihan Hak Milik atas Tanah karena Pewarisan dalam Perkawinan Campuran Irvan, Muhammad; Warman, Kurnia; Arnetti, Sri
Lambung Mangkurat Law Journal Vol 4, No 2 (2019): September
Publisher : Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat bekerjasama den

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/lamlaj.v4i2.120

Abstract

Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada pemeganghaknya untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya.Yang dapat mempunyai hak milik hanya WNI dan badan hukum Indonesiaberdasarkan peraturan pemerintah. Hak milik adalah hak turun temurun, terkuatdan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Namun tidak jarang perolehanhak milik atas tanah tersebut menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat.Salah satunya karena terjadinya perkawinan campuran yang akan berdampak terhadapperolehan hak milik atas tanah akibat pewarisan dalam perkawinan campuran.Peristiwa hukum yang terjadi karena pewarisan yang menyebabkan beralihnyahak milik atas tanah tidak mensyaratkan status kewarganegaraan, tetapi ketentuanperaturan agraria membatasi kepemilikan hak milik atas tanah memberiwaktu untuk mengalihkan hak milik atas tanah yang diwarisi oleh warga negaraasing. Maka identifikasi masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagaiberikut: (a) Bagaimanakah proses perkawinan campuran menurut hukum perkawinan?(b) Bagaimanakah peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan dalamperkawinan campuran? (c) Bagaimanakah kedudukan hak milik atas tanah karenapewarisan dalam perkawinan campuran? Metode penelitian yang digunakanadalah pendekatan penelitian yuridis empiris. Metode yuridis empiris, yaitu suatupenelitian yang menggunakan pendekatan terhadap masalah, yang kemudian dihubungkandengan fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa proses perkawinan percampuran dilaksanakan berdasarkanhukum dari tempat perkawinan tersebut dilaksanakan. Terhadap peralihan hak milikatas tanah akibat pewarisan dalam perkawinan campuran adalah sama denganperalihan hak milik has tanah akibat pewarisan lainnya. Sepanjang pewaris yangmelakukan perkawinan campur yang melakukan perjanjian pisah harta dengan pasangannyauntuk dapat memiliki hak atas tanah. Terhadap ahli waris yang dalamperkawinan campuran tetap dapat memiliki warisan berupa hak milik atas tanah.Apabila ahli waris tersebut merupakan WNA, maka ahli waris tersebut harus melepaskanhaknya paling lama dalam waktu satu tahun.
Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Sertipikat Hak Milik atas Tanah yang Mengalami Sengketa Kepemilikan Tista, Adwin
Lambung Mangkurat Law Journal Vol 4, No 2 (2019): September
Publisher : Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat bekerjasama den

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/lamlaj.v4i2.121

Abstract

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Mengalami Sengketa Kepemilikan,” bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas  tanah yang mengalami sengketa kepemilikan dan penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah dengan mengedepankan prinsip perlindungan hukum. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan penekanan pada hukum agraria atau hukum pertanahan. Objek penelitian adalah sertifikat hak milik yang bersengketa kepemilikan, oleh itu diperlukan adanya kepastian dan perlindungan hukum serta penyelesaian sengketa dengan mengedepankan prinsip perlindungan hukum. Hasil penelitian, Pertama: Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah yang mengalami sengketa kepemilikan dapat dilakukan apabila: Sertifikat  hak atas tanah diterbitkan  secara  sah atas nama orang atau  badan hukum; Tanah diperloleh dengan itikad baik; Tanah dikuasai dan dipelihara secara nyata; Dalam waktu  5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat hak atas tanah, tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota ataupun tidak mengajukan gugatan kepengadilan baik mengenai penguasaan tanah atau proses penerbitan sertifikat. Kedua: Penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah adalah dengan mengedepankan prinsip perlindungan hukum melalui instansi BPN; atau melalui Pengadilan umum terkait masalah hak kepemilikan atas tanah ataupun di Pengadilan Administrasi Negara terkait dalam prosedur penerbitan sertifikat hak atas tanah atau penyelesaian sengketa melalui ADR semuanya penyelesaian sengketa dengan berdasarkan pada putusan hakim yang  mengedepankan  prinsip  Perlindungan  Hukum.  
Tanggung Jawab dalam Levering pada Perjanjian Jual Beli secara Online Zulaeha, Mulyani
Lambung Mangkurat Law Journal Vol 4, No 2 (2019): September
Publisher : Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat bekerjasama den

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/lamlaj.v4i2.125

Abstract

Perkembangan transaksi jual beli saat ini dengan menggunakan media elektronik telah mengubah wajah hubungan jual beli. Jual beli tidak lagi harus dilakukan pada satu tempat yang sama secara face to face, namun dapat dilakukan oleh orang yang berbeda lokasi. Meskipun demikian, ketentuan hukum tentang jual beli tetap berlaku. Perbedaan yang terjadi adalah terkait penyerahan barang (levering) yang telah dibeli tidak dapat dilakukan secara langsung antara penjual dengan pembeli. Menurut ketentuan Pasal 1459 KUHPerdata bahwa “Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli selama penyerahannya belum dilakukan”. Levering pada jual beli online tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan dengan terjadinya kesepakatan dan terdapat peran pihak ketiga dalam levering, yaitu pihak jasa pengiriman barang, hal ini dapat menimbulkan permasalahan hukum terkait tanggung jawab dalam proses peralihan hak tersebut. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pihak yang bertanggung jawab pada proses levering perjanjian jual beli secara online. Menggunakan penelitian yuridis normatif dapat dijelaskan  bahwa tanggung jawab dalam peralihan hak pada perjanjian jual beli secara online adalah tanggung jawab pihak penjual kecuali jika diperjanjikan lain
Peralihan Hak Milik atas Tanah karena Pewarisan terhadap Tanah Ganggam Bauntuak Wahyudi, Wahyudi; Najmi, Najmi
Lambung Mangkurat Law Journal Vol 4, No 2 (2019): September
Publisher : Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat bekerjasama den

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/lamlaj.v4i2.127

Abstract

Ganggam bauntuak merupakan metode pembagian tanah milik kaum kepadaanggota kaum. Pemegang hak ganggam bauntuak bukan hanya berstatus pemakai,akan tetapi juga sebagai pemilik dalam kepemilikan bersama oleh anggotakaum. Pendaftaran tanah ganggam bauntuak menghasilkan sertipikat hak milik,dengan mendaftarkan tanah ganggam bauntuak akan mempertegas status kepemilikannyasebagai tanah milik adat yang komunal selama didaftarkan atas nama kaum, akan tetapi dalam pelaksanaanya tanah ganggam bauntuak lebih banyakdidaftarkan atas nama perorangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridisempiris, yaitu dengan memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku lalumembandingkannya dengan kenyataan atau fakta yang terjadi di lapangan. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa terjadinya ganggam bauntuak atas pusaka tinggi diKota Bukittinggi diawali dengan musyawarah kaum untuk membagi pengelolaanpusaka tinggi. Setelah adanya kesepakatan kaum, mamak kepala waris memberikanganggam bauntuak kepada masing-masing jurai. Pewarisan terhadap tanah pusakatinggi yang sudah ganggam bauntuak adalah dilanjutkan pengelolaannya olehahli waris pemegang hak ganggam bauntuak yang sajurai menurut garis keturunanibu (Matrilineal). Proses pendaftaran peralihan hak milik atas tanah ganggambauntuak karena pewarisan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlakusesuai dengan Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah, dan secara khusus diatur dalam Pasal 111 PMNA/K-BPN Nomor 3Tahun 1997.
Penetapan Pengadilan terhadap Status Anak Li'an dari Perkawinan yang Sah berdasarkan Test Deoksiribo Nuklead Acid Rachmadi Usman; Diana Rahmawati
Lambung Mangkurat Law Journal Vol 4, No 2 (2019): September
Publisher : Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat bekerjasama den

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/lamlaj.v4i2.129

Abstract

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010bertanggal 17 Pebruari 2012, Test Deoksiribo Nuklead Acid (Tes DNA) dapat menjadialat bukti yang autentik untuk mengetahui asal usul benih dari janin yang dikandungoleh isteri yang di-li’an suaminya. Jika terbukti berdasarkan tes DNA,anak li’an itu memang anak dari suami yang me-li’an isterinya, maka upaya pemulihanterhadap status dan hak anak dapat dilakukan melalui proses pengadilan berdasarkanPasal 43 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (2) UU No. 1/1974 dan Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Upaya pemulihan status dan hak anak li’an itu dapat dilakukan melalui penetapan pengadilan berdasarkan bukti tes DNA, jika terbukti anak li’an mempunyai hubungan darah dengan ayahnya, hakim dapat membatalkan pengingkaran anak karena zina (melalui li’an) sebagai dasar mengubah status hukum anak li’an menjadi anaknya yang sah (anak istilhag), yang berakibat pulih kembali hubungan nasab dan keperdataan lainnya dengan ayahnya dan keluarga ayahnya.
Right of Access to Area of Depreciated Land Regulation with the Law Perspective of Land Registry in Indonesia Wulansari, Rizky Juliani; Qamariyanti, Yulia; Erlina, Erlina
Lambung Mangkurat Law Journal Vol 4, No 2 (2019): September
Publisher : Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat bekerjasama den

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/lamlaj.v4i2.132

Abstract

A Holder of Right has rights and obligation in using his/her land. One of the obligations of a Holder of Right is providing access right to an area of land depreciated which borders with his/her land. The obligation is one manifestation of social function basis. In the social reality, a legal issue pertaining to access to the area of land depreciated bordering with the land ownership. The emerging law issue is the cancelation of Certificate of Right to Own with the issuance basis by taking for granted access right of area of land depreciated and violation of access to area of depreciated land deemed to be an act contradicting the law. The present study is a normative law research. The law research conducted began with inventorization of laws and regulations, judicial decree, governance or other references concerning right of access to an area of depreciated land to be further applied in the relevant cases. There are some legal vacuums (rechtsvacuum) concerning the obligation of Certificate of Right to Own to provide right of access to the area of land depreciated in accordance with the law perspective of land registry in Indonesia. The governance of right of access to area of land depreciated in the laws and regulations in Indonesia is merely stated in Article 13, 31 and 50 of The Government regulation Number 40 of 1996 concerning Right To Cultivate, Building Rights on Land and Right Over Land. The legal solution that can be applied in the relevant issues concerning the obligation of Certificate of Right to Own Holder to provide right of access to an area of depreciated land in Indonesia in by making a separate governance stated in the Laws of Right to Own. In some cases of area of land depreciated cases which have been decided by court, Judge has different consideration and multi-interpretations on the dispute settlement 

Page 1 of 1 | Total Record : 7