Garuda - Garba Rujukan Digital

Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik? Pratiwi, Diah Ayu
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (159.428 KB)

AbstractThis study examines an open proportional electoral system in Indonesia that cause political corrupt. The purpose of this study is to analyze an open proportional election system that generates corruption among members of Parliament and DPRD. This research uses qualitative research with descriptive approach. Sources of data used, namely the primary data based on laws and official documents related to the electoral system in Indonesia. Secondary data include literature that is relevant to research in the form of books, articles magazines, newspapers, or scientific journals, press releases, and previous research relating to open list election systems and political corruption. The findings of this study indicate that the application of an open proportional electoral system aims to produce representative who is accountable and close to the constituents. This electoral system has the potential to generate political corruption due to the expensive political costs of competing in the election.Keywords: open proportional election system, parliaments, political corruption AbstrakPenelitian ini mengkaji sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia yang melahirkan perilaku korupsi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa sistem pemilu proporsional terbuka yang melahirkan korupsi dikalangan anggota DPR dan DPRD. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan dekriptif. Sumber data yang digunakan, yaitu data primer yang berdasarkan peraturan perundangan dan dokumen resmi yang terkait sistem pemilu di Indonesia. Sedangkan data sekunder meliputi literatur yang relevan dengan penelitian berupa buku, artikel dari majalah, surat kabar, atau jurnal ilmiah, siaran pers, serta penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan sistem pemilu daftar terbuka dan korupsi politik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pemilu proporsional terbuka bertujuan agar menghasilkan wakil rakyat yang akuntabel dan dekat dengan konstituennya. Sistem pemilu ini berpotensi melahirkan korupsi politik karena biaya politik yang mahal selama berkompetisi dalam pemilu.Kata Kunci: sistem pemilihan umum, proporsional daftar terbuka, legislatif, korupsi politik

Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia Nurhayati, Nurhayati
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.224 KB)

Abstract The purpose of transparency is to provide open financial information for the community in order to realize good governance. in order to realize the good governance in relation to the implementation of regional autonomy, it is necessary to reform the management of regional finance and state financial reform. The implementation of regional autonomy in its entirety brings logical consequences in theform of governance and development based on sound financial management.Transparency will ultimately create horizontal accountability between local governments and communities in order to create clean, effective, efficient, accountable and responsive local governance of community aspirations and interests. The facts show that in the management of local budget / finance as if still compiled with the concept of less mature / perfect, in a hurry and finally born prematurely or not well. Regulations that are born prematurely certainly contain various weaknesses and deficiencies and even lack of direction. Moreover, if born in the condition of high political temperature that is the war of interest among agencies who feel authorized to regulate it so that the level of transparency of financial management, especially at the regional level still contains a lot of uncertainty and indecision in providing guidance to the direction of local financial management policy. This has resulted in confusion among local governments in managing their finances. Keywords: analysis, regional finance and transparency Abstrak Tujuan transparansi adalah menyediakan informasi keuangan terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). dalam rangka mewujudkan good governance tersebut dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka diperlukan reformasi pengelolaan keuangan daerah dan reformasi keuangan negara. Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Pada dasarnya penerapan prinsip transparansi keuangan sangat membantu penyusunan anggaran pemerintah daerah (RAPBD) yang objektif dan berkualitas. Prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan diyakini dapat mendukung usaha mewujudkan pilar-pilar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Tingkat transparansi pengelolaan keuangan khususnya di tingkat daerah masih banyak mengandung ketidakjelasan dan ketidaktegasan dalam memberikan pedoman kepada arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini mengakibatkan kebingungan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya. Kata kunci: analisis, keuangan daerah dan transaparansi

PEMERINTAHAN DAN BIROKRASI Desriadi, Desriadi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 1 (2017): JURNAL TRIAS POLITIKA Edisi April
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.141 KB)

Karl Marx states that bureaucracy is a parasitic and exploitative organization. Bureaucracy is an instrument for the powerful class to exploit other social groups of people (in their authority). Bureaucracy functions to maintain the privilege and status quo of the capitalist class. On the other hand, Hegel states that bureaucracy is a system created by the have class to deceive the lower classes to maintain and increase their own welfare. In this case bureaucracy becomes the scapegoat for all mistakes of the ruler toward the people. The whole mistakes of the ruler will finally come back to the bureaucracy which is only an instrument.Hegel explains that bureaucracy is an institution which occupies a neutral organic position in a social structure and it functions as a link in a country in manifesting the general needs civil society which represents special needs. Hegel sees that bureaucracy is bridge created to link different kinds of needs of people and state. Therefore the role of bureaucracy is very significant in unifying the perceptions and perspectives among countries and people in order to avoid a chaos happen. Keywords: governance, bureaucracy KARL MARX mengatakan Birokrasi adalah Organisasi yang bersifat Parasitik dan Eksploitatif. Birokrasi merupakan Instrumen bagi kelas yang berkuasa untuk mengekploitasi kelas sosial yang lain (yang dikuasai). Birokrasi berfungsi untuk mempertahankan privilage dan status quo bagi kepentingan kelas kapitalis. Dalam pandangan Marx yang berbeda dengan Hegel, birokrasi merupakan sistem yang diciptakan oleh kalangan atas (the have) untuk memperdayai kalangan bawah (the have not) demi mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Dalam hal ini birokrasi menjadi kambing hitam bagi kesalahan penguasa terhadap rakyatnya. Segenap kesalahan penguasa akhirnya tertumpu pada birokrasi yang sebenarnya hanya menjadi alat saja.HEGEL mengatakan Birokrasi adalah institusi yang menduduki posisi organik yang netral di dalam struktur sosial dan berfungsi sebagai penghubung antara negara yang memanifestasikan kepentingan umum, dan masyarakat sipil yang mewakili kepentingan khusus dalam masyarakat. Hegel melihat, bahwa birokrasi merupakan jembatan yang dibuat untuk menghubungkan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan negara yang dalam saat-saat tertentu berbeda. Oleh sebab itu peran birokrasi menjadi sangat strategis dalam rangka menyatukan persepsi dan perspektif antara negara (pemerintah) dan masyarakat sehingga tidak terjadi kekacauan. Kata Kunci: pemerintahan dan birokrasi

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, PROVINSI KEPULAUAN RIAU Lestari, Linayati; Rini, Dian Mustika; Dwiyanti, Nova
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (655.45 KB)

AbstractThis paper contains the results of research on regional development as anintegral part of national development carried out based on the principle of regional autonomy and regulation of national resources to improve the welfare of the people in the Riau Islands Province, especially in the Anambas Islands Regency. The Regional Medium Term Development Plan is a 5-year regional development plan in which there is a description of the regional government's vision and mission. Anambas Islands District RPJMD 2011-2015 has been implemented in accordance with the programs or activities that have been planned by all Anambas Islands Regional Government Organizations (OPD). The purpose of this study is to find out the achievements of the Anambas Islands RPJMD in 2011-2015. The analytical tool used is Effectiveness, Efficiency, Alignment and Responsiveness. The research method used is descriptive research method with a qualitative approach. From the results of this research, it was concluded that in accordance with the analytical tool, indicators of Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Grading, Responsiveness and Accuracy of the medium-term development plan in the field of public works affairs had not been fully implemented by the public works agency spatial planning and regional settlement due to constraints existing constraints. So it can be concluded in this study that the evaluation of the implementation of the Regional Medium Term Regional Development Plan for Public Works Affairs of Anambas Islands Regency is still not running properly because there are some constraints from insufficient funds to finance all planning, location and natural conditions that are less supportive and also human resources who are still not capable of the program or activity. Keywords: Evaluation, RPJMD, Government, Public Works. Abstrak Tulisan ini berisi hasil penelitian mengenai pembangunan daerah sebagai bagian intergral dari pembangunan Nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya Nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau khususnya di Kabupaten Kepulauan Anambas. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rencana pembangunan daerah berdurasi 5 tahun yang didalamnya terdapat penjabaran visi misi pemerintahan daerah. RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2015 sudah dilaksanakan sesuai dengan program-program atau kegiatan yang ditelah direncanakan oleh seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Anambas. Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui capaian dari RPJMD kepulauan Anambas di Tahun 2011-2015. Alat analisis yang digunakan adalah Efektivitas, Efisiensi, Perataan, dan Responsivitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan ini diperoleh kesimpulan bahwa sesuai dengan alat analisis yaitu, indikator Efektivitas, Efiensi, Kecukupan, Perataan, responsivitas dan Ketepatan rencana pembangunan jangka menengah daerah bidang urusan pekerjaan umum belum terlaksanakan sepenuhnya oleh dinas pekerjaan umum penataan ruang dan pemukiman kawasan karena kendala-kendala yang ada. Maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa evaluasi pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini masih belum berjalan dengan semestinya karena terdapat beberapa kendala dari faktor dana yang tidak mencukupi untuk membiayai semua perencanaan, lokasi dan kondisi alam yang kurang mendukung dan juga sumber daya manusia yang masih belum cakap atas program atau kegiatan tersebut. Kata Kunci: Evaluasi, RPJMD, Pemerintah, Pekerjaan Umum

Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Desriadi, Desriadi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.627 KB)

Abstract National development is essentially to create the prosperity and well-being for people throughout the archipelago. The development process that is comprehensive, continuous and sustainable, in fact has not been evenly distributed in each region. This is due to the development is done centrally with a pattern that is from top to bottom (top-down). The pattern of centralized development planning (centralized) which is (top-down) is not a planning that can be in line with the wishes of the people, because there are weaknesses in its implementation in the field. Development based on aspiration from the bottom up (bottom-up) by many experts considered more effective and efficient to be implemented at this time. It is undeniable that, each region has needs and different problems. This is due to each geographic area has the characteristics of the region and different resources. The process of development planning, among others through the steps - steps as follows: 1. Political Program; 2. Process Technocratic; 3. Participatory Process; 4. Process Bottom Up and Top Down. Keywords: development planning, welfare Abstrak Pembangunan nasional pada dasarnya adalah untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat di seluruh nusantara. Proses pembangunan yang dilakukan secara menyeluruh, terus menerus dan berkesinambungan, pada kenyataannya belum merata pada setiap wilayah. Hal ini disebabkan pembangunan dilakukan secara terpusat dengan pola yang bersifat dari atas ke bawah (top-down). Pola perencanaan pembangunan terpusat (sentralisasi) yang bersifat (top-down) bukanlah suatu perencanan yang dapat sejalan dengan keinginan masyarakat, karena terdapat kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaannya di lapangan. Pembangunan yang didasarkan atas aspirasi dari bawah keatas (bottom-up) oleh banyak para ahli dipandang lebih efektif dan efisien untuk dilaksanakan pada saat ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa, setiap daerah memiliki kebutuhan dan masalah yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan masing-masing daerah memiliki karakteristik geografis wilayah dan sumber daya yang berbeda. Proses perencanaan pembangunan antara lain melalui langkah – langkah sebagai berikut : 1. Program Politik; 2. Proses Teknokratik; 3. Proses Partisipatif; 4. Proses Bottom Up dan Top Down. Kata Kunci: perencanaan pembangunan, kesejahteraan

Analisis Implementasi Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Desriadi, Desriadi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (141.871 KB)

Abstract Individual candidacy in local elections is expected to produce more aspirational, qualified, and strongly committed regional leaders. Individual candidates in the Regional Head Election are also an alternative to accommodate the human rights of every Indonesian Citizen who does not run through a political party. The existence of individual candidates will surely break the partitocracy (political party dominated democracy) and the oligarchy of political parties so that the aspirations of the bottom get a place in the political process. With the allowance of individual candidates, it will enable the birth of candidates from the public who are considered more qualified public than just a figure who carried a handful of political party elites. On the other hand, the increased support of the people towards the existence of individual candidates should be seen as an effort to increase people's political participation in the regional head elections and the implementation of more accommodative and democratic regional elections. Up to now it should be recognized that the nomination of regional head is dominated by political parties. The absence of a transparent and democratic recruitment system led to this process being influenced more by political party elites and political brokers. The position of the political party becomes very central because all candidates must pass there and of course a candidate will not get the ticket of the political party for free. With the regulation allowing individual candidates will directly push the process of internal democratization of political parties to be more selective and democratic in determining the candidates. The type of research conducted is descriptive qualitative research, namely research conducted describes the situation of elections of regional heads. The analysis conducted in this research is qualitative analysis by drawing deductive conclusions that is drawing conclusions from things that are general to things that are special. Keywords: pemilukada, regional autonomy Abstrak Pencalonan perseorangan dalam pemilihan kepala daerah diharapkan menghasilkan pemimpin daerah yang lebih aspiratif, berkualitas, dan berkomitmen kuat menyejahterakan rakyat. Calon perseorangan dalam Pilkada juga sebagai alternatif untuk mengakomodasi Hak Asasi Manusia (HAM) politik setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak mencalonkan diri melalui partai politik. Adanya calon perseorangan tentunya akan mendobrak partitokrasi (demokrasi yang didominasi partai politik) dan oligarki partai politik agar aspirasi dari bawah mendapatkan tempat dalam proses politik. Dengan diperkenankannya calon perseorangan, maka akan memungkinkan lahirnya calon dari masyarakat yang dianggap publik lebih berkualitas daripada sekedar figur yang diusung segelintir elit partai politik. Di sisi lain, meningkatnya dukungan rakyat terhadap keberadaan calon perseorangan harus dilihat sebagai upaya meningkatkan partisipasi politik rakyat dalam pemilihan kepala daerah dan terselenggaranya pemilihan kepala daerah yang lebih akomodatif dan demokratis. Hingga kini harus diakui pencalonan kepala daerah lebih banyak didominasi partai politik. Tidak adanya sistem rekuitmen yang transparan dan demokratis menyebabkan proses ini lebih banyak dipengaruhi oleh elit partai politik dan para broker politik. Posisi partai politik menjadi sangat sentral karena semua calon harus lewat sana dan tentunya seorang calon tak akan memperoleh tiket partai politik tersebut dengan gratis. Dengan adanya regulasi yang memperkenankan calon perseorangan secara langsung akan mendorong proses demokratisasi internal partai politik untuk lebih selektif dan demokratis dalam menentukan calon-calonnya. Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan menggambarkan situasi pemilihan kepala daerah. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Kata Kunci : pemilukada, otonomi daerah

KONSEP WELLFARE STATE DI INDONEISA Effendi, Winda Roselina
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 1 (2017): JURNAL TRIAS POLITIKA Edisi April
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.096 KB)

Walfare State concept born in the era of the 20th century as a correction of the development of the concept of the country as night watchman, the phenomenon of economic capitalism that gradually leads to lameness in the distribution of sources of prosperity. In the Walfare State concept, the state is required to extend its responsibility to the socio-economic problems facing the people. The functions of the state also include activities that were previously beyond the scope of state functions, such as extending the provision of social services to individuals and families in specific matters, such as social security. The role of the state can not be separated with Welfare State because the state that plays a role in managing the economy which includes the responsibility of the state to ensure the availability of basic welfare services in certain levels. Welfare State does not reject the existence of a capitalist market economy system but believes that there are elements in the public order that are more important than market objectives and can only be achieved by controlling and limiting the operation of such market mechanisms.Keywords: walfare state, country, economic systemKonsep Walfare State yang lahir di era abad ke-20 sebagai koreksi berkembangnya konsep negara sebagai penjaga malam, gejala kapitalisme perekonomian yang secara perlahan-lahan menyebabkan terjadinya kepincangan dalam pembagian sumber-sumber kemakmuran bersarma. Dalam konsep Walfare State, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat. Fungsi negara juga meliputi kegiatan-kegiatan yang sebelumnya berada diluar jangkauan fungsi negara, seperti memperluas ketentuan pelayanan sosial kepada individu dan keluarga dalam hal-hal khusus, seperti social security, kesehatan. Peran negara tidak bisa dipisahkan dengan Welfare State karena negara yang berperan dalam mengelola perekonomian yang yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu. Welfare State tidak menolak keberadaan sistem ekonomi pasar kapitalis tetapi meyakini bahwa ada elemen-elemen dalam tatanan masyarakat yang lebih penting dari tujuan-tujuan pasar dan hanya dapat dicapai dengan mengendalikan dan membatasi bekerjanya mekanisme pasar tersebut. Kata Kunci: walfare state, negara,sistem ekonomi

PERAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DALAM UPAYA PENINGKATAN KESETARAAN GENDER Nurhayati, Nurhayati
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (486.502 KB)

AbstractThe role of the PKK is that as a facilitator in supporting the Batam City government programs it has run quite well, although there are some suggestions that the community's understanding of the importance of PKK in the family is still minimal but other indicators such as education, attitudes and social roles are more important and dominant in the effort improving gender equality in the family environment in Batam City, especially Batu Aji District. While experience does not play an important and significant role in efforts to improve gender equality in the family family environment in the role of the PKK.Keywords: Role, PKK and Gender Equality AbstrakPeran PKK adalah sebagai fasilitator dalam mendukung program-program pemerintah Kota Batam sudah berjalan cukup baik, meskipun ada beberapa masukan bahwa pemahaman masyarakat tentang pentingnya PKK dalam keluarga masih minim akan tetapi indikator lainnya seperti pendidikan,sikap dan sosial justru lebih berperan penting dan dominan dalam upaya peningkatan kesetaraan gender dalam lingkungan keluarga di Kota Batam khususnya Kecamatan Batu Aji. Sedangkan indikator pengalaman tidak terlalu berperan penting dan signifikan dalam upaya peningkatan kesetaraan gender dalam lingkungan keluarga keluarga dalam peran pemberdayaan PKK tersebut. Kata kunci: Peran, PKK dan Kesetaraan Gender

Konflik Antara Agama dan Sains dalam Perspektif Filsafat Sosial Sutarto, Dendi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (265.201 KB)

Abstrct The seventeenth century was a very crucial period of change of view, especially the birth of science. Two things that are very prominent in the development of new science is dialoque (1632) by Galileo and Principia (1687) by Newton. The thinking of these two figures explains the origin of the problem between science of knowledge and religion which is the center of attention. In the development of science, it certainly appears "the world-century knowledge drama" in which "two new science of Galileo and the Newtonian machine world". It then comes to how the posi- tive contribution of religion to new science and the things that become the main conflict in the struggle between religion and science. Historically, how was the difference of new science in the seventeenth century with the new science of the middle ages? The focus is a new combination of mathematical reasoning with experimental observation. A century earlier Galileo, the importance of mathematics simplicity has been supported by Copernicus. The Ptolemaic scheme, which assumes that the sun and planets revolve around the earth. But according to the Copernican model, where planets and earth revolve around the sun, according to observations of comparable accuracy. Furthermore, in the historical framework of medieval science progress as well as the strength of the authority of the church which sees that the relation of science and religion are as two entirely different poles, which tend to give rise to conflict between religion and science, since both depart from different scopes. It should be understood, however, that briefly the approach adopted by medieval thought, by Galileo, and later by Newton as follows: merode in science, nature's character, methods in theology, God and relationship with nature, and human relationships with nature. Keywords: science, religion, conflict, methods and theology Abstrak Abad ketujuh belas merupakan periode perubahan sudut pandang yang sangat krusial, terutama kelahiran ilmu pengetahuan. Dua hal yang sangat menonjol dalam perkembangan ilmu pengetahuan baru tersebut adalah Dialoque (1632) karangan Galileo dan Principia (1687) karangan Newton. Pemikiran kedua tokoh ini menjelaskan asal-usul persoalan antara ilmu pengetahauan dan agama yang menjadi pusat perhatian. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, tentu muncul “drama dunia abad pengetahuan” di mana “ dua ilmu pengetahuan baru Galileo dan dunia mesin Newtonian”. Kemudian sampai pada bagaimana kontribusi posistif agama terhadap ilmu pengetahuan baru dan hal-hal yang menjadi konflik utama dalam pergulatan antara agama dan sains. Secara historis, bagaimana perbedaan ilmu pengetahuan baru pada abad ketujuh belas dengan ilmu pengetahuan baru abad pertengahan? Fokusnya adalah kombinasi baru penalaran matematis dengan observasi eksprimental. Satu abad sebelumnya Galileo, pentingnya penyederhanaan matematis telah di dukung oleh Copernicus. Skema Ptolemaic, yang mengasumsikan bahwa matahari dan planet berputar mengelilingi bumi. Namun menurut model Copernicus, di mana planet-planet dan bumi berputar mengelilingi matahari, sesuai dengan pengamatan yang keakuratan sebanding. Lebih jauh dalam bingkai sejarah kemajuan ilmu pengetahuan abad pertengahan serta kuatnya otoritas gereja yang melihat bahwa relasi ilmu pengetahuan dan agama adalah sebagai dua kutub yang berlainan sama sekali, yang cenderung melahirkan konflik antara agama dan saint, karena keduanya berangkat dari ruang lingkup yang berbeda. Namun perlu dipahami bahwa secara singkat pendekatan yang diambil oleh pemikiran abad pertengahan, oleh Galileo, dan kemudian oleh Newton seperti berikut: merode dalam ilmu pengetahuan, karakter alam, metode dalam teologi, Tuhan dan hubungan dengan alam, dan hubungan manusiua dengan alam. Kata kunci: ilmu, agama, konflik, metodologi dan teologi

Peranan Lembaga Kemasyarakatan dalam Membantu Tugas Lurah Pratama, Ryan Anggria; Harun, Askarmin
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.798 KB)

AbstractThe underlying consideration of this research is that given the increasingly growing the urban village chief’s duty in the field of government, development and community empowerment, the presence and role of Social Institution is very much needed to assist the urban village chief’s duty in the implementation. This research was conducted in Bukit Cermin Urban Village Tanjungpinang City which is the best Urban Village of Riau Islands in the year 2015. This study aims to determine the role and constraints of Social Institutions in assisting the The urban village chief’s duty in the field of development in Bukit Cermin Urban Village of Tanjungpinang. The results of the study found that the role of Social Institutions in assisting the urban village chief in the development of Bukit Cermin Urban Village of Tanjungpinang includes educational inspirator, environmental facilitator, entrepreneurial motivator, order mediator and development initiator. Then that hamper the role of social institutions in assisting the urban village chief’s duty in the field of development such as lack of support from the local government, does not occur the process of good regeneration, and inequality in the coaching of social institutions. The authors argue that the obstacles that occur because the Regional Government of Tanjungpinang City just issued a Regional Regulation on Social Institutions in 2016, so that in previous years for the city of Tanjungpinang only refers directly to the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia No. 5 of 2007 on Guidelines Setup of Social Institutions without more specific rules. Keywords: roles, social institutions, development AbstrakPertimbangan yang mendasari penelitian ini adalah mengingat tugas lurah yang semakin bertambah dibidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, maka kehadiran dan peranan Lembaga Kemasyarakatan teramat sangat dibutuhkan guna membantu tugas lurah dalam penyelenggaraannya. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang yang merupakan Kelurahan terbaik se-Kepulauan Riau pada Tahun 2015. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dan hambatan lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas Lurah di bidang pembangunan di Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang. Hasil penelitian ditemukan bahwa peranan lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas lurah dibidang pembangunan di kelurahan bukit cermin kota Tanjungpinang meliputi Inspirator pendidikan, Fasilitator lingkungan, Motivator kewirausahaan, Mediator ketertiban, dan inisiator pembangunan. Kemudian yang menghambat peranan lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas lurah dibidang pembangunan seperti minimnya dukungan dari pemerintah daerah, tidak terjadi proses kaderisasi yang baik, dan ketidakmerataan dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan. Hambatan itu terjadi dikarenakan Pemerintahan Daerah Kota Tanjungpinang baru mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarkatan pada Tahun 2016, sehingga pada tahun-tahun sebelumnya untuk Kota Tanjungpinang hanya mengacu langsung pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan tanpa peraturan lebih khusus Kata Kunci: peranan, lembaga kemasyarakatan, pembangunan

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dendi Sutarto

Contact Email
dendi_sutarto@yahoo.co.id

Phone
-

Journal Mail Official
dendi_sutarto@yahoo.co.id

Editorial Address
-

Location
Kota batam,

Kepulauan riau

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dendi Sutarto

Contact Email dendi_sutarto@yahoo.co.id

Phone -

Journal Mail Official dendi_sutarto@yahoo.co.id

Editorial Address -

Location Kota batam, Kepulauan riau INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dendi Sutarto

Contact Email
dendi_sutarto@yahoo.co.id

Phone
-

Journal Mail Official
dendi_sutarto@yahoo.co.id

Editorial Address
-

Location
Kota batam,

Kepulauan riau

INDONESIA