cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Religion, Social,
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
Search results for , issue "Vol 55, No 1 (2021)" : 9 Documents clear
Extra-Judicial Dispute Resolution and the Realization of Justice in the Indonesia Legal System A. Dardiri Hasyim
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 55, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.2021.55.1.1-24

Abstract

Abstract: Arbitration in Indonesia is governed by the Civil Code and Law No. 30 of 1999 on Arbitration. However, there are indications of disharmony between the provisions in both laws, especially related to the fulfilment of the rights of justice seekers outside the court. This paper seeks to examine the fulfilment of rights of justice seekers outside the courts contained in Law No. 30 of 1999 and in the Civil Code. This study concluded that Law No. 30 of 1999 contains 6 (six) points of fulfilment of rights in the settlement of disputes outside the court, namely: the right to choose arbitration; the right to choose a mediator/arbitrator; the right to argue; the right to determine the event of dispute resolution; the right to a verdict; and the right to deny the verdict. In contrast, some articles in the Civil Code are not in line with the provisions of Law No. 30 of 1999 given some regulations accompanying the Civil Code related to the settlement of disputes outside the court, namely: Reglement op de Rechtsvordering (Rv) and Rechtsreglement Buitengewesten (RBg). Therefore, new regulations are needed to respond to the modern development.Abstrak: Arbitrase di Indonesia didasarkan pada KUHPerdata dan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Namun demikian, terdapat indikasi adanya ketidakselarasan antara ketentuan yang ada dalam keduanya terkait pemenuhan hak para pencari keadilan di luar pengadilan. Tulisan ini berupaya mengkaji konsep pemenuhan hak bagi para pencari keadilan di luar pengadilan yang terdapat dalam UU No 30 tahun 1999 dan juga KUHPerdata. Dari kajian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa terdapat 6 (enam) poin pemenuhan hak dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang tertuang dalam UU No. 30 Tahun 1999, yaitu: hak memilih arbitrase; hak memilih mediator/arbiter; hak berpendapat; hak menentukan acara penyelesaian sengketa; hak mendapat putusan; dan hak menyanggah putusan. Di sisi lain, terdapat pasal-pasal dalam KUHPerdata yang belum selaras dengan tuntutan UU No. 30 Tahun 1999 dikarenakan telah ada peraturan yang menyertai KUHPerdata berkaitan dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu: Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan Rechtsreglement Buitengewesten (RBg). Untuk itulah diperlukan peraturan baru yang mampu menjawab perkembangan zaman.
Utilization of Agricultural Land During the Planting Break in Jorong Mandahiling Nagari Pagaruyung, West Sumatra: Sharia and Legal-Formal Economic Perspectives Rizal Fahlefi; Alimin Alimin; Indah Fitrah Nauri
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 55, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.2021.55.1.49-73

Abstract

Abstract: The study aims to explain the pattern and legal perspective of the practice of agricultural land use cooperation during the planting break in Jorong Mandahiling, Tanah Datar Regency, West Sumatra Province. This research uses a case study method which is analyzed qualitatively. The research subjects consisted of 21 land owners and 21 land cultivators. The results showed that there are three patterns of land use cooperation during the planting break in Jorong Mandahiling. Based on three patterns of cooperation, there are three types of contracts that apply from the point of view of sharia economic law, namely: first, leasing on land (kirā’ al-ardh); second, profit sharing system (mudhārabah); and third, combination of profit sharing system and joint venture (mudhārabah musytarakah) with a profit sharing system which does not fulfill the principle of fairness in transactions. Viewed from the perspective of sharia economic law and existing legal-formal, the practice of profit sharing in land use cooperation during the planting break is not fully in accordance with existing provisions, especially in the principle of fairness in transactions, because, two of the three contracts that are practiced are more profitable for land owners and unfair for culvtivators.Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pola dan tinjauan hukum terhadap praktik kerja sama pemanfaatan lahan pertanian selama masa jeda tanam di Jorong Mandahiling, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian menggunakan metode studi kasus yang dianalisis secara kualitatif. Subjek penelitian terdiri dari 21 orang pemilik lahan dan 21 orang penggarap lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga pola kerja sama pemanfaatan lahan pada masa jeda tanam di Jorong Mandahiling. Dari tiga pola kerja sama tersebut, terdapat tiga jenis akad yang berlaku dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, yaitu: pertama, sewa atas tanah (kirā’ al-ardh); kedua, sistem bagi hasil (mudhārabah); dan ketiga, perpaduan sistem bagi hasil dan kongsi (mudhārabah musytarakah) dengan sistem bagi hasil yang tidak memenuhi prinsip keadilan bertransaksi. Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah dan legal-formal yang ada, praktik bagi hasil dalam kerja sama pemanfaatan lahan pada masa jeda tanam tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada, khususnya dalam prinsip keadilan bertransaksi, karena dua dari tiga akad yang dipraktikkan lebih menguntungkan bagi pemilik lahan dan tidak adil bagi penggarap lahan.
The interconnection of Maṣlaḥah in Traditional Market Management Policy during the Pandemic in the City of Yogyakarta Muzalifah Muzalifah; Kamsi Kamsi; Ali Sodiqin
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 55, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.2021.55.1.123-152

Abstract

Abstract: The COVID-19 pandemic has an impact on all aspects of community life. The central government stipulates rules for limiting community activities that have an impact on the community's economic decline. This condition becomes the basis for the Yogyakarta City Government in making anticipatory and adaptive policies in the management of traditional markets. The policy is oriented towards achieving two benefits at once, namely the protection of life and property. This article analyzes the policies of the Yogyakarta City Government in managing traditional markets during the pandemic and to what extent these policies can achieve social and economic protection for the community. The analysis of these problems uses the maqâşid al-sharîa approach with the interconnectivity theory of maşlaḥah. The results show that the Yogyakarta City government's policy places social protection (ḥifẓ an-nafs) and economic protection (ḥifẓ al-mâl) as the interests of the community that must be protected. The Yogyakarta City Government continues to implement the central government's instructions by limiting operating hours and the number of visitors to traditional markets, but at the same time reducing user fees and encouraging online shopping promotions. The protection of the two benefits is carried out interconnectively, so that the achievement of one benefit does not cause damage to the fulfillment of the other's needs. The Yogyakarta City Government places these two protections as primary needs that must be protected so as not to cause social and economic damage.Abstrak: Pandemi covid-19 berdampak pada semua aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah pusat menetapkan aturan pembatasan kegiatan masyarakat yang berdampak pada menurunnya ekonomi masyarakat. Kondisi ini menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam membuat kebijakan yang antisipatif dan adaptif dalam pengelolaan pasar tradisional. Kebijakan tersebut berorientasi pada pencapaian dua kemaslahatan sekaligus, yaitu perlindungan jiwa dan harta. Artikel ini menganalisis bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengelolaan pasar tradisional pada masa pandemi dan sejauh mana kebijakan tersebut dapat mewujudkan perlindungan sosial dan ekonomi masyarakat. Analisis terhadap masalah tersebut menggunakan pendekatan maqâşid al-sharî’a dengan teori interkoneksitas maşlaḥah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta mendudukkan perlindungan sosial (ḥifẓ an-nafs) dan perlindungan ekonomi (ḥifẓ al-mâl) sebagai kepentingan masyarakat yang harus dilindungi. Pemerintah Kota Yogyakarta tetap menerapkan instruksi pemerintah pusat dengan membatasi jam operasional dan jumlah pengunjung pasar tradisional, namun pada saat yang sama memberikan pengurangan retribusi dan menggiatkan promosi belanja online. Perlindungan kedua kemaslahatan tersebut dilaksanakan secara interkonektif, sehingga pencapaian kemaslahatan yang satu tidak berdampak kerusakan pada pemenuhan kemaslahatan yang lain. Pemerintah Kota Yogyakarta menempatkan kedua perlindungan tersebut sebagai kebutuhan primer yang harus dilindungi sehingga tidak menimbulkan kerusakan sosial dan ekonomi. 
Limitation in The Right to Freedom of Thought, Conscience, and Religion (Forum Externum): Study of Ahmadiyya Muslim Community Case Belardo Prasetya Mega Jaya; Nurikah Nurikah; Ahadi Fajrin Prasetya
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 55, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.2021.55.1.75-94

Abstract

Abstract: According to General Explanation of Presidential Decree No. 1/PNPS/ 1965 on Prevention of Misuse and/or Blasphemy, there are six religions in Indonesia. There are Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, and Khong Cu (Confucius). It raises the issue of Indonesian who choose conscience or religions out of the six religions. One example is the Ahmadiyya Muslim Community who choose their conscience. Ahmadiyya Muslim Community often received public rejection and some limitations from the Government of Indonesia.  This paper aims to: (1) examine and analyze the international instrument about the limitation in the right to freedom of thought, conscience, and religion (Forum externum); (2) observe and value the limitation in the right to freedom of thought, conscience, and religion (Forum externum) in Indonesia (Ahmadiyya Muslim Community case). Deploying normative legal research, this research argues that the limitations in religious activities and sealing of several places of worship of the Ahmadiyya Muslim Community by the Government have a legal basis in the international law of externum forum principle and that- the Government limitation on religious activities of Ahmadiyya Muslim community is designed and applied to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of others. Abstrak: Berdasarkan Penjelasan Umum Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Hanya Ada 6 agama di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu (Confusius). Pembatasan enam agama tersebut menimbulkan persoalan mengenai bagaimana warga negara Indonesia yang memilih kepercayaan atau agama selain dari ke enam agama tersebut, seperti kelompok Muslim Ahmadiyya yang memiih kepercyaannya sendiri. Kelompok Muslim Ahmadiyya sering mendapatkan penolakan publik dan pembatasan-pembatasan dari Pemerintah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menguji dan menganalisis instrumen internasional mengenai pembatasan hak untuk berfikir, berkeyakinan dan beragama (forum eksternum); dan (2) mengamati dan menilai bagaimana implementasi hak untuk berfikir, berkeyakinan dan beragama (forum eksternum) di Indonesia (kasus Kelompok Muslim Ahmadiyya). Dengan pendekatan hukum normatif, penelitian ini membuktikan bahwa pembatasan-pembatasan dalam melakukan kegiatan keagamaan dan penyegelan beberapa tempat ibadah jemaah Ahmadiyya oleh Pemerintah memiliki basis hukum dalam hukum internasional yakni prisip forum eksternum dan pembatasan pemerintah terhadap kelompok Muslim Ahmadiyya diterapkan demi tercipta keselamatan, ketertiban, kesehatan, atau kesusilaan umum, atau hak-hak dan kebebasan-kebebasan mendasar milik orang lain.
Legal Protection of Muzakki in Zakat Crowdfunding: Analysis of Maqasid Asy-Syari'ah Mohammad Farid Fad; Ali Imron
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 55, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.2021.55.1.95-122

Abstract

Abstract: The concept of crowdfunding is rooted in the concept of crowdsourcing. It utilizes a "crowd" of people to provide feedback and solutions to develop a startup's activities. Along with its development, the crowdfunding model was adopted in the technique of collecting zakat funds to improve the management of more productive zakat assets. This study attempts to critically describe the practice of zakat crowdfunding from the perspective of maqasid asy-syari'ah, along with the concept of legal protection for muzakki (zakat payers). A qualitative method was used in this study. For analysis, the authors used a descriptive-analytical method and normative empirical approach to systematically describe and analyze the facts found factually and accurately. This study revealed the principles of hifz ad-din, hifz al-nafs, hifz al-‘aql, hifz al-mal, hifz al-nasl and hifz al-'ird are found in the application of muzakki legal protection in crowdfunding zakat, so from the viewpoint of fiqh, it is permissible. This implementation will reduce unemployment and economic disparities. Besides, it strengthens the country's economic infrastructure to achieve benefits, which become the goal of maqasid asy-syari'ah. Thus, preventive legal protection for the muzakki of crowdfunding zakat is very urgent to protect the worship interests of prospective muzakki.Abstrak: Konsep crowdfunding berakar dari konsep crowdsourcing yang memanfaatkan "kerumunan" orang untuk memberikan umpan balik dan solusi untuk mengembangkan kegiatan suatu perusahaan rintisan. Seiring perkembangannya, model crowdfunding diadopsi dalam teknik pengumpulan dana zakat demi peningkatan pengelolaan harta zakat yang lebih produktif. Artikel ini berupaya mendeskripsikan secara kritis tentang praktek zakat crowdfunding dalam perspektif maqasid asy-syari’ah, beserta konsep perlindungan hukum bagi muzaki. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif serta pendekatan empiris normatif, guna menggambarkan serta menganalisis secara sistematis fakta-fakta yang ditemukan secara faktual dan cermat. Dari kajian yang telah dilakukan diperoleh temuan bahwa dalam zakat crowdfunding terdapat perlindungan hukum terhadap muzakki terutama dalam hal perlindungan agama (ḥifẓ ad-dīn), perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan akal (hifz al-‘aql), perlindungan harta (hifz al-mal), perlindungan keturnan (hifz al-nasl) dan perlindungan terhadap kehormatan diri (hifz al-‘ird). Dengan demikian, praktik zakat crowdfunding secara fikih adalah diperbolehkan. Terwujudnya perlindungan hukum bagi muzaki dalam zakat crowdfunding telah berdampak positif terhadap berkurangnya angka pengangguran, kesenjangan ekonomi dan sekaligus memperkuat infrastruktur ekonomi negara hingga tercapai kemaslahatan yang menjadi tujuan maqasid asy-syari’ah. Dengan demikian, perlindungan hukum preventif bagi muzakki crowdfunding zakat sangat urgen demi melindungi kepentingan beribadah muzakki.
Sharī’a, Fiqh, and Qānūn: A Portrait of the Cognitive Nature of Islamic Law in Indonesia Muhammad Lutfi Hakim
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 55, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.2021.55.1.25-48

Abstract

Abstract: This article examines the cognitive nature of Islamic law in Indonesia, particularly regarding understanding and applying the terminology of Sharī’ah,fiqh, and qānūn in several scientific works by Indonesian Muslim scholars and Regional Regulations Aceh Darussalam.Using the cognitive nature theory of Jasser Auda, it is concluded that there are significant differences between Sharī’ah, fiqh, and qānūn from the creator, source, scope, nature, time, amount, and characteristics. However, some Indonesian Muslim academics, legislators, and scholars often use the terms Sharī’ah, fiqh, and qānūn interchangeably and include them in the realm of absolute divine revelation. Therefore, the three times are often used interchangeably and sometimes overlap. That matter can be seen in many articles from some Indonesian Muslim intellectuals and in the regional regulation on Islamic Sharī’ah in Aceh, which legislators formulated. As a result, fiqhand qānūn, which are products of human thought from the effects of their understanding of the Qur’an and hadith as God’s revelations, are considered to have absolute truth like the Qur’an and hadith itself.Abstrak: Artikel ini mengkaji watak kognitif hukum Islam Indonesia, khususnya terkait pemahaman dan penggunaan terminologi syari’ah, fikih dan kanun dalam sejumlah karya ilmiah para sarjana muslim Indonesia dan juga Peraturan Daerah di Aceh Darussalam. Dengan mempergunakan teori watak kognitif Jasser Auda, diperoleh kesimpulan bahwa  terdapat perbedaan yang signifikan antara syariah, fikih, dan kanun dari aspek kreator, sumber, ruang lingkup, sifat, waktu, jumlah, dan karakteristiknya. Namun demikian, sebagian sarjana Muslim Indonesia, legislator dan para ulama sering menggunakan terma syari’ah, fikih dan kanun secara sama dan memasukannya ke dalam wilayah wahyu Tuhan yang bersifat absolut. Oleh karena itu, ketiga terma tersebut sering digunakan secara bergantian dan adakalanya juga tumpang tindih. Hal tersebut terlihat dalam sejumlah artikel dari sebagian sarjana Muslim Indonesia dan Perda Syari’ah Islam di Aceh yang dirumuskan oleh para legislator. Akibatnya, fikih dan kanun yang merupakan produk pemikiran manusia dari hasil pemahamannya atas Al-Qur’an dan as-Sunnah sebagai wahyu Tuhan dinilai memiliki kebenaran absolut layaknya Al-Qur’an dan as-Sunnah itu sendiri.
Local-Sharia Regulations and Religious Expression in Aceh: Criticism of the Qanun about Establishing Places of Worship Tobroni, Faiq
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 55, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.2021.55.1.%p

Abstract

Abstract: Religious identity-based laws can cause restrictions on the expression of religious freedom in the public sphere. It occurred in the implementation of Qanun Aceh 4/2016 about the provisions for establishing places of worship in Aceh (the Qanun). The enactment of the Qanun often triggers the majority hegemony over minority groups. Having focused on criticizing the Qanun, this article analyses two aspects. Firstly, the Qanun was reviewed from human rights. Secondly, the impact of the Qanun on the map on distribution and condition of places of worship for religious minorities in each regency/city in Aceh Province. This article uses qualitative research methods by utilizing, mapping, and reviewing data from the 2020 Central Statistics Agency of Aceh Province. This study found that: firstly, the Qanun does not meet the provisions of limitations on human rights in the 1945 Indonesian Constitution, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), and the Principle of Siracusa; secondly, the access for minority groups for establishing places of worship in Aceh can be mapped in three conditions, namely positive, normal and negative.Abstract: Hukum yang didasarkan pada identitas keagamaan bisa menyebabkan pembatasan ekspresi kebebasan beragama di muka umum. Ini terjadi dalam pelaksanaan Qanun Aceh 4/2016 tentang persyaratan pendirian tempat ibadah di Aceh (Qanun). Pemberlakuan Qanun sering memicu hegemoni mayoritas terhadap kelompok minoritas. Dengan fokus untuk mengkritisi Qanun, artikel ini mengulas dua aspek. Pertama, keberadaan Qanun ditinjau dengan Hak Asasi Manusian (HAM). Kedua, pengaruh Qanun terhadap peta distribusi dan konsisi tempat ibadah bagi kelompok keagamaan minoritas di setiap kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memanfaatkan, memetakan dan mereview data tahun 2020 dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. Penelitian ini menemukan: pertama, Qanun tidak memenuhi persyaratan pembatasan HAM yang diatur dalam UUD 1945, Kovenan Internasional Hak Sipil-Politik, dan PrinsipSiracusa; kedua, akses kelompok minoritas atas pendirian rumah ibadah di Aceh dapat dipetakan dalam tiga konidisi, yakni positif, normal dan negatif.
Legal Connections for the Settlement of Criminal Cases for TNI Soldiers According to Aceh Qanun Number 7 of 2013 with Military Law Misran Wahyudi; Makhrus Munajat; Ocktoberrinsyah Ocktoberrinsyah
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 55, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.2021.55.1.181-208

Abstract

Abstract: The enactment of Aceh Qanun No. 7 of 2013 on the Law of Jinayat Procedural creates a separate problem for the criminal law enforcement system for TNI soldiers in Aceh. Reason, because the settlement of connectivity cases for TNI soldiers has previously been regulated in Law No. 31 of 1997 on Military Courts, however, Aceh Qanun No. 7 of 2013 also regulates the same thing, but with a different legal substance. The dualism of this arrangement can lead to clashes, Aceh Qanun vis a vis military law. This article analyzes how the law applies to the qanun in resolving connectivity cases for TNI soldiers in Aceh? and how is the law enforcement system? These problems were analyzed objectively using the theory of legal validity, and the theory of law enforcement. The method used is doctrinal research which focuses on the results of the study of various secondary data, supported by primary data in the form of interviews with resource persons, and uses a statutory approach and a conceptual approach. The findings of the research, namely: First, Aceh Qanun Number 7 of 2013 does not apply binding for every TNI soldier who performs jarimah together with those who are subject to the Aceh Islamic Sharia judiciary. Second, law enforcement on connectivity cases involving TNI soldiers is resolved through a splitsing mechanism, namely that the perpetrators of the finger who are members of the TNI are resolved through military courts, while the perpetrators of the crime who are civilians are resolved through the Islamic Sharia courts in Aceh.Abstrak: Berlakunya Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menjadi problematika tersendiri dalam penegakan hukum pidana bagi prajurit TNI di Aceh. Penyelesaian perkara koneksitas bagi prajurit TNI sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 juga turut mengatur hal yang sama, tetapi dengan substansi hukum yang berbeda. Dualisme pengaturan ini dapat menimbulkan benturan, Qanun Aceh vis a vis hukum militer. Artikel ini menganalisis bagaimanakah keberlakuan hukum qanun tersebut dalam penyelasaian perkara koneksitas bagi prajurit TNI di Aceh dan juga bagaimana pula sistem penegakan hukumnya. Persoalan tersebut dikaji dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun analisisnya dilakukan dengan menggunakan teori validitas hukum dan teori penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah doctrinal reaserch yang menitikberatkan hasil telaah berbagai data sekunder, dengan didukung data primer berupa wawancara dengan narasumber. Dari kajian dan analisis yang telah dilakukan diperoleh simpulan bahwa: Pertama, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tidak berlaku mengikat terhadap prajurit TNI yang terlibat perkara koneksitas di Aceh. Kedua, penegakan hukum terhadap perkara koneksitas yang melibatkan prajurit TNI diselesaikan melalui mekanisme splitsing, yakni pelaku jarimah yang merupakan anggota TNI diselesaikan melalui peradilan militer, sedangkan bagi orang sipil diselesaikan melalui peradilan Syariat Islam di Aceh.
Al-Rahn in Malaysia and Indonesia: Legal History and Upcoming Trajectory Fauzan Muhammadi; Nor Fahimah Mohd Razif; Rahimin Affandi bin Abdul Rahim
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 55, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.2021.55.1.153-179

Abstract

Abstract: This article examines the legal history of the application of Al-Rahn in two countries: Malaysia and Indonesia. Malaysia and Indonesia have similar roots in the implementation of Islamic law during the emergence of Islamic kingdoms in the Nusantara. However, these two countries developed different legal systems after colonialism: Britain colonized Malaysia and the Netherlands colonized Indonesia. These two phases, the Islamic kingdoms and the colonization of two European nations (Britain and the Netherlands), also influenced the historical development of the application of Al-Rahn to date. This study was conducted normatively with a comparative approach to legal history. This study’s qualitatively processed data are secondary data in statutory documents, books, and journal articles related to Al-Rahn. Comparatively, it was found that Al-Rahn was legally applied in these two countries during the development of the Islamic kingdoms, but then receded and even sank during colonialization. The influence of European law, whether Common Law or Civil Law, was so deeply rooted that it took a while to reach the stage where Al-Rahn was set into motion again. However, the practice of Al-Rahn, both in Malaysia and Indonesia, is yet to be accommodated under a single legal basis, rather, it is scattered in several different laws and regulations.Abstrak: Artikel ini mengkaji sejarah hukum penerapan Al-Rahn di dua negara, yaitu Malaysia dan Indonesia. Malaysia dan Indonesia memiliki akar penerapan hukum Islam yang sama pada masa berseminya kerajaan-kerajaan Islam di wilayah Nusantara. Namun demikian, kedua negara ini memiliki corak sistem hukum yang berbeda pasca kolonialisasi; Inggris menjajah Malaysia dan Belanda menjajah Indonesia. Dua fase tersebut, kerajaan Islam dan kolonialisasi dua Bangsa Eropa (Inggris dan Belanda), turut serta mempengaruhi perkembangan sejarah penerapan Al-Rahn sampai saat ini. Kajian ini dilakukan secara normatif dengan pendekatan komparasi sejarah hukum. Data yang diolah secara kualitatif dalam penelitian ini adalah data-data sekunder berupa dokumen perundang-undangan, buku, dan artikel jurnal berkaitan dengan Al-Rahn. Secara komparatif ditemukan bahwa Al-Rahn secara legal diterapkan di dua negara ini pada masa kerajaan Islam berkembang, namun kemudian surut dan bahkan tenggelam semasa kolonialisasi datang menjajah dua negara tetangga ini. Pengaruh hukum Eropa, baik Common Law atau English Law, sangat kuat sehingga membutuhkan waktu lama sampai tahap di mana Al-Rahn dipraktikkan kembali. Walaupun demikian, praktik Al-Rahn, baik Malaysia dan Indonesia, masih belum memiliki gantungan hukum yang tunggal, namun masih terpencar-pencar di beberapa perundangan dan peraturan.

Page 1 of 1 | Total Record : 9