Garuda - Garba Rujukan Digital

Praktik Perjanjian Pinjam Nama (Nominee) di Kota Denpasar Bali Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Hendri Saleh
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 54, No 1 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v54i1.587

Abstract: This article examines the practice of nominee loan, which are commonplace among foreign citizens (WNA) in Denpasar, Bali. The practice of nominee loan agreement has provided countless number of foreigners with the land control in the city of Denpasar, Bali. The data in this study were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The data were analyzed using the agreement theory that applies in positive law and Islamic law. The study concludes that several factors have contributed to the rampant practices of nominee loan in Denpasar, Bali, namely: (a) the amount of payment/wages promised to the community members; (b) the presence of a notary who provides human resources for nominee loans; and (c) the less effective law enforcement against the parties who conduct or are involved in the nominee agreement. As seen from the perspective of Islamic law, this nominee agreement is not in line with the pillars and conditions for the formation of a contract based on Islamic contract law. In a positive legal perspective, the agreement is also determined as void due to a breach of the purpose of an agreement stated in Article 1320 of the Civil Code. In addition, nominee loan also violates the provisions of the UUPA (Basic Agrarian law) because the land is only reserved for Indonesian citizens.Abstrak: Artikel ini mengkaji praktik perjanjian pinjam nama (nominee) yang banyak dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) di Kota Denpasar, Bali. Praktik perjanjian pinjam nama ini telah menjadikan banyak WNA mampu menguasai lahan yang ada di kota Denpasar Bali. Data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori perjanjian yang berlaku dalam hukum positif dan hukum Islam. Dari kajian yang dilakukan diperoleh simpulan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya banyak praktik perjanjian pinjam nama di Kota Denpasar Bali, yakni: (a) besarnya bayaran/upah yang dijanjikan kepada warga masyarakat; (b) adanya oknum notaris yang menyediakan SDM untuk peminjaman nama; dan (c) lemahnya penegakan hukum terhadap para pihak yang melakukan atau terlibat dalam perjanjian pinjam nama. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, perjanjian pinjam nama (nominee) ini tidak sesuai dengan rukun dan syarat terbentuknya akad dalam perjanjian syari’ah. Dalam perspektif hukum positif, perjanjian tersebut juga tidak sah (batal) karena adanya kausa yang tidak sesuai dengan tujuan perjanjian sebagaimana tertera dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Selain itu, ia juga melanggar ketentuan UUPA karena tanah hanya diperuntukkan bagi WNI.

Justice in Islamic Criminal Law: Study of the Concept and Meaning of Justice in The Law of Qiṣāṣ Muhammad Tahmid Nur
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 55, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v55i2.1011

Abstract: Contextualizing the justice dimension in the law of qiṣāṣ has a humanitarian basis, so it needs to be understood under the context and development of current law. This endeavor is necessary to have a more thorough and contextual understanding of the esoteric meaning of qiṣāṣ legal justice. This article examines the contextualization of the meaning of justice in the construction of qiṣāṣ law to further elaborate on its human values, using a normative approach with philosophical analysis. This study data consisted of primary and secondary data. Based on the study analysis, it can be concluded in three points. First, the meaning of justice in Islamic law is oriented to realizing human benefit based on humanity and religious values. Justice in recompense punishment is found in the guarantee of life from God as the Lawgiver. Second, the implementation of qiṣāṣ punishment always prioritizes respect for the perpetrators' and victims' rights. This is a form of respect for human values. Third, in terms of applying punishment, the construction of qiṣāṣ law allows flexibility by contextualizing the meaning of justice to be adapted and applied in society.Abstraks: Kontekstualisasi dimensi keadilan dalam hukum qiṣāṣ pada dasarnya memiliki basis kemanusiaan sehingga ia perlu dipahami sesuai dengan konteks dan perkembangan hukum kontemporer. Upaya ini penting dilakukan agar bisa memahami makna esoteris keadilan hukum qiṣāṣ lebih komprehensif dan kontekstual. Artikel ini mengkaji kontekstualisasi makna keadilan dalam konstruksi hukum qiṣāṣ guna mengelaborasi lebih lanjut nilai-nilai kemanusiaan yang ada di dalamnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis filosofis. Data-data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Berdasar kajian dan analisis yang telah dilakkan, diperoleh simpulan bahwa: pertama, makna keadilan dalam hukum Islam diorientasikan pada terwujudnya kemaslahatan manusia yang berlandasakan nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Keadilan dalam hukuman pembalasan yang setimpal terdapat pada jaminan garansi kehidupan dari Tuhan sebagai Pembuat Hukum. Kedua, pelaksanaan hukuman qiṣāṣ selalu mengedepankan prinsip penghormatan atas hak individual pelaku dan juga keluarga korban. Hal ini merupakan wujud penghargaan terhadap nilai kemanusiaan. Ketiga, dari sisi penerapan hukumannya, konstruksi hukum qiṣāṣ memungkinkan untuk diterapkan secara fleksibel dengan mengontekstualiasikan makna keadilan untuk bisa diadaptasikan dan diterapkan di masyarakat.

Kududukan Doi Menre dalam Perkawinan Suku Bugis di Bone Sulawesi Selatan Reski Ulul Amri
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 54, No 1 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v54i1.544

Abstract: Doi menre is the giving of a sum of money by the prospective husband to the prospective wife under the agreement between the two families for the spent of the wedding party. Doi menre frequently decisively affects whether the marriage process will proceed. This paper aims to explain how the position and impact of Doi menre in Bugis marriages, Bone Regency. This research is a field study. Data were collected through interviews, then analyzed qualitatively. Based on the research, it can be concluded that Doi menre in the traditional marriage of the Bugis Bone community has been preserved as one of the primary requirements for marriage in the Bugis Bone community. Arguably marriage will not take place without Doi menre. This is different according to Islamic law, which stipulates that Doi menre is not part of the conditions that must be met. Thus, the position of Doi menre has become the customary law of the Bugis Bone community.Abstrak: Doi menre adalah pemberian sejumlah uang oleh pihak laki-laki (calon suami) kepada calon isteri sesuai dengan kesepakatan kedua belah keluarga untuk keperluan pesta perkawinan. Doi menre sering menjadi penentu berlangsung tidaknya perkawinan. Tulisan ini bertujuan menjelaskan bagaimana kedudukan dan dampak Doi menre dalam perkawinan adat suku Bugis di Kabupaten Bone. Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Data dikumpulkan dengan cara wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa Doi menre dalam perkawinan adat masyarakat Bugis Bone telah menjadi syarat utama perkawinan sesuatu yang harus ada. Perkawinan tidak akan terlaksana tanpa Doi menre dari pihak laki-laki. Hal ini berbeda meurut Hukum Islam bahwa Doi menre tidak termasuk bagian dari syarat yang harus terpenuhi. Dengan demikian kedudukan Doi menre telah menjadi hukum adat masyarakat Bugis Bone.

Policies and Implementation of Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-DD) during the Covid-19 Pandemic in Central Java: Juridical and Maqasid ash-Shari'a Perspectives Makhrus Munajat
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 55, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v55i2.997

Abstract: The policy and implementation of Village Fund Direct Cash Assistance (BLT) in Central Java has caused its own problems. On the one hand, he has helped rural communities affected by the Covid-19 pandemic in maintaining their lives and freeing them from food insecurity. On the other hand, the policy and implementation of the Village Fund BLT also drew a lot of protests from the village community, because the distribution was considered unfair. In addition, the policy has also disrupted activities that have broad benefits for the village community. On this basis, this article examines the policy and implementation of Village Fund Direct Cash Assistance (BLT) in Central Java from a juridical and maqasid ash-syari'ah perspective. This study uses a descriptive-analytic method with a juridical and maqāṣid ash-sharī'a approach. Several conclusions have been obtained from the study that has been carried out: first, the Village Fund Direct Cash Assistance (BLT) is a preventive government policy. Second, the Village Fund BLT implementation in Central Java has gone quite well, although some problems accompany it, both related to data collection on prospective beneficiaries and their distribution. Third, from a juridical perspective, the policy signifies that the Indonesian government has implemented justice as well as the mandate of Pancasila and the Constitution of 1945. Meanwhile, according to the perspective of maqāṣīd ash-sharī'a, the policy and implementation of the Village Fund BLT in Central Java have been in line with the objectives of Islamic law (maqāṣīd ash-hyarī'a), both at the primary, secondary, and tertiary levels. The Village Fund BLT has protected the religion, soul, lineage, mind, and property of the poor and vulnerable in Central Java due to the Covid-19 pandemic.Abstrak: Kebijakan dan implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Jawa Tengah telah menimbulkan persoalan tersendiri. Pada satu sisi, ia telah membantu masyarakat desa yang terdampak pandemi Covid-19 dalam mempertahankan hidup dan membebaskan mereka dari kerawanan pangan. Di sisi lain, kebijakan dan implementasi BLT Dana Desa juga menuai banyak protes dari masyarakat desa, karena distribusinya dianggap tidak adil. Selain itu, kebijakan tersebut juga telah menyebabkan kegiatan-kegiatan yang bernilai manfaat luas bagi masyarakat desa menjadi terganggu. Atas dasar hal tersebut, artikel ini mengkaji kebijakan dan implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Jawa Tengah dari perspektif yuridis dan maqasid asy-syari’ah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis dan maqashid syari’ah. Dari kajian yang telah dilakukan diperoleh beberapa kesimpulan: pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa merupakan kebijakan pemerintah yang bersifat prefentif. Kedua, implementasi BLT Dana Desa di Jawa Tengah sudah berjalan baik, meskipun masalah yang menyertainya, baik terkait pendataan calon penerima bantuan maupun distribusinya. Ketiga, dari perspektif yuridis, kebijakan tersebut juga bermakna bahwa pemerintah Indonesia telah menegakkan keadilan dan sekaligus telah melaksanakan amanah Pancasila dan UUD 1945. Sementara dari perspektif maqasid asy-syari’ah, kebijakan dan implementasi BLT Dana Desa di Jawa Tengah telah selaras dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam (maqāṣīd asy-syarī’ah), baik pada tataran primer, sekunder, maupun tersier. BLT Dana Desa telah mampu melindungi agama, jiwa, keturunan, akal pikiran, dan harta benda masyarakat miskin dan rentan yang ada di Jawa Tengah akbat pandemi Covid-19.

Local-Sharia Regulations and Religious Expression in Aceh: Criticism of the Qanun about Establishing Places of Worship Faiq Tobroni
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 55, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v55i1.1012

Abstract: Religious identity-based laws can cause restrictions on the expression of religious freedom in the public sphere. It occurred in the implementation of Qanun Aceh 4/2016 about the provisions for establishing places of worship in Aceh (the Qanun). The enactment of the Qanun often triggers the majority hegemony over minority groups. Having focused on criticizing the Qanun, this article analyses two aspects. Firstly, the Qanun was reviewed from human rights. Secondly, the impact of the Qanun on the map on distribution and condition of places of worship for religious minorities in each regency/city in Aceh Province. This article uses qualitative research methods by utilizing, mapping, and reviewing data from the 2020 Central Statistics Agency of Aceh Province. This study found that: firstly, the Qanun does not meet the provisions of limitations on human rights in the 1945 Indonesian Constitution, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), and the Principle of Siracusa; secondly, the access for minority groups for establishing places of worship in Aceh can be mapped in three conditions, namely positive, normal and negative.Abstract: Hukum yang didasarkan pada identitas keagamaan bisa menyebabkan pembatasan ekspresi kebebasan beragama di muka umum. Ini terjadi dalam pelaksanaan Qanun Aceh 4/2016 tentang persyaratan pendirian tempat ibadah di Aceh (Qanun). Pemberlakuan Qanun sering memicu hegemoni mayoritas terhadap kelompok minoritas. Dengan fokus untuk mengkritisi Qanun, artikel ini mengulas dua aspek. Pertama, keberadaan Qanun ditinjau dengan Hak Asasi Manusian (HAM). Kedua, pengaruh Qanun terhadap peta distribusi dan konsisi tempat ibadah bagi kelompok keagamaan minoritas di setiap kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memanfaatkan, memetakan dan mereview data tahun 2020 dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. Penelitian ini menemukan: pertama, Qanun tidak memenuhi persyaratan pembatasan HAM yang diatur dalam UUD 1945, Kovenan Internasional Hak Sipil-Politik, dan PrinsipSiracusa; kedua, akses kelompok minoritas atas pendirian rumah ibadah di Aceh dapat dipetakan dalam tiga konidisi, yakni positif, normal dan negatif.

The Construction of Discrimination Against the Shi'a Community in Sampang, Madura: A Religious Structural Violence Perspective Mukhsin Achmad
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 55, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v55i1.634

Abstrak: Paper ini mengkaji kekerasan terhadap komunitas Syiah di Sampang, Madura yang menjadi isu laten dan sangat mungkin akan terjadi di tempat dan waktu yang lain. Paper ini mengeksplorasi produksi media dalam masyarakat yang mengkonstruksi dan mendiskriminasi minoritas agama serta peran otoritas keagamaan di Sampang, Madura. Paper ini didasarkan pada penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan dan empiris dengan memanfaatkan teori Johan Galtung dan memadukannya dengan analisis wacana kritis Norman Fairclough. Paper ini menemukan bahwa wacana terhadap Syi’ah sebagai sistem kepercayaan sesat di Sampang Madura diproduksi oleh media. Otoritas agama mengambil cukup peran untuk mendukung dan menyebarkan wacana ini ke berbagai kelompok sosial. Dari kajian yang telah dilakukan juga ditemukan bahwa terdapat kekerasan kultural dan struktural terhadap komunitas Syi’ah di Sampang Madura dalam wujud diskriminasi, intimidasi dan kekerasan.Abstract: The paper examines the violence against the Shi'a community in Sampang, Madura. It is a latent issue and is highly likely to occur in different contexts. The paper also explores media production in the society that constructs and discriminates against religious minorities and the role of religious authorities in Sampang, Madura. The paper is mainly based on qualitative research through literature and empirical studies, utilizing Johan Galtung's triangulation of violence theory and Norman Fairclough's critical discourse analysis. The results indicate that the discourse on Shi'a as a dissenting group in Sampang, Madura, is produced by the media. Religious authorities play an essential role in supporting and spreading the discourse to various social groups. The study also highlights cultural and structural acts of violence to the Shi'a community in Sampang through discrimination, intimidation, and violence.

The Uṣūl al-Fiqh Approach on the Understanding of Islamic Law in Contemporary Era: Source and Contextualization Syafaul Mudawam
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 55, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v55i2.1004

Abstract: This article aims to analyze an understanding of Islamic legal theories (uṣūl al-fiqh), referred to as a source and logical framework of how to answer legal problems of humankind’s response in the contemporary era. The paper employed library research to deal with Islamic principles as primary data sources. Findings that the development of uṣūl al-fiqh debate should be involved primary sources of the Islamic law, both independent sources (the Qur’an and sunnah) and dependent sources (ijmā‘, qiyās, istihsan, istiṣlah, and others). In order to answer the contemporary problems, the development of the uṣūl al-fiqh method should be evidenced by the primary objectives of Islamic law (maqāṣid al-syarī‘ah), namely, creating the public interest (maṣlaḥah) for the humanity. However, the contextualization of uṣūl al-fiqh is used by sorting out distinguishing primary sources (authentic) and derivatives sources. Such the proofs are understood to analyze for further discussion on deductive (istidlāl al-istinbāṭī) or inductive reasoning (istidlāl al-istiqrā’ī). Indeed, jurists should be carried on emphasizing the objectives and the wisdom of Islamic law (maqāṣid wa ḥikmah al-syarī‘ah) as their analysis.Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sumber dan logika operasional usul fikih dalam menjawab persoalan hukum dan kemanusiaan di era kontemporer. Tulisan ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menjadikan kitab-kitab usul fikih sebagai sumber primer. Artikel ini menemukan bahwa pengembangan kajian usul fikih harus didasarkan pada sumber utamanya dalam hukum Islam, baik sumber-sumber independen (Al-Qur’an dan hadis) maupun sumber-sumber dependen (ijmā‘, qiyās, istihsan, istiṣlah, dan sebagainya). Dalam rangka menjawab problematika kontemporer, pengembangan metodologi ushul fikih harus didasarkan pada tujuan utama syari’ah (maqāṣid al-syarī‘ah), yakni menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Sementara itu, kontekstualisasi usul fikih dapat dilakukan dengan memilah dan membedakan sumber primer (autentik) dan sumber turunan (derivatif). Dalil-dalil tersebut kemudian dipahami dan dianalisis lebih lanjut melalui penalaran deduktif (istidlāl al-istinbātī) ataupun penalaran induktif (istidlāl al-istiqrā’ī). Pada pelaksanaan analisisnya, para ahli hukum Islam perlu memperhatikan dan menekankan pada aspek tujuan dan hikmah dari disyariatkannya hukum Islam (maqāṣid wa ḥikmah al-syarī‘ah).

Aturan Poligami dalam Perundang-Undangan di Indonesia: Studi atas Pandangan Aktivis Perempuan pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Yogyakarta Rike Humairoh
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 54, No 1 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v54i1.665

Artikel ini mengkaji pandangan dan respons aktivis perempuan di Yogyakarta terhadap aturan poligami dalam perundang-undangan Indonesia. Ini adalah penelitian kualitatif. Data diperoleh dari para aktivis perempuan yang aktif di lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Yogyakarta dengan menggunakan pendekatan kesetaraan gender. Penelitian ini mendapatkan temuan bahwa Pertama, para aktivis perempuan di Yogyakarta memandang poligami sebagai kekerasan yang dilegalkan oleh negara kepada perempuan. Kedua, alasan dibolehkannya poligami dalam undang-undang hanya berdasarkan pada kelemahan pihak perempuan, dengan mengabaikan kelemahan yang juga mungkin ada apa pihak laki-laki. Ketiga, terdapat unsur ketidakadilan gender dalam alasan-alasan diperbolehkannya poligami dalam aturan perundang-undangan Indonesia.

Saprah Amal, Democratization and Constitutional Rights The Habitus of Philanthropy Practices for the Banjar Muslim Society in South Kalimantan Ali Murtadho Emzaed; Kamsi Kamsi; Ahmad Bahiej
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 55, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v55i2.1031

Abstrak: Partisipasi masyarakat sipil Islam dalam konteks demokratisasi di negara Muslim masih dipersoalkan, tidak terkecuali di Indonesia. Namun demikian, artikel ini memberikan bukti bahwa saprah amal sebagai bagian dari praktik filantropi Islam yang unik telah menjadi bagian dari upaya memperkuat demokratisasi di negara Muslim. Teori partisipasi dari Sherry R. Arnstein dipakai untuk menganalisis persoalan ini. Artikel ini menjawab pertanyaan tentang saprah amal sebagai proxy atas praktik kedermawanan, cara negosiasi berderma, dan bentuk partisipasinya dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Temuan artikel ini, pertama, saprah amal merupakan tradisi unik dalam masyarakat Islam Banjar dan ia menjadi proxy atas praktik kedermawanan yang bersifat indigenous. Lelang amal melalui influencer dalam tradisi saprah amal juga menjadi cara negosiasi yang unik dalam berderma. Kedua, spirit kebersamaan dalam saprah amal menjadi modal sosial yang baik untuk mengisi ruang kosong pembangunan yang tidak bisa dilakukan secara cepat oleh negara. Ketiga, praktik dan tradisi saprah amal ini merupakan bentuk ekspresi dan partisipasi masyarakat Islam Banjar untuk ikut serta dalam pembangunan bangsa yang keberadaannya diakui dan dijamin oleh konstitusi negara Indonesia.Abstract: Islamic civil society participation in democratization among Muslim countries is still being questioned, including in Indonesia. Nevertheless, this article provides evidence concerning the notion that saprah amal, as part of Islamic philanthropy practice, has strengthened democratization in Muslim countries based on Sherry R. Arnstein’s theory of participation. To answer questions about the role of saprah amal as a reasonable proxy for the practice of generosity, how to negotiate charity, and its participation in empowering democracy in Indonesia. These several research findings, firstly, saprah amal is a unique tradition from Banjar Islamic community and becomes a proxy for indigenous generosity practices. Charity auctions through influencers in the saprah amal tradition are also a unique way of negotiating in giving. Second, the spirit of togetherness in charity is an excellent social capital to overcome the limit of state developmentalism. Lastly, the practice and tradition of saprah amal is a form of expression and participation of the Banjar Islamic society to participate in nation-building, recognized and guaranteed by the Indonesian constitution.

Women Issues and the Problem of Sharia Formalization in Aceh: Disciplining the Female Body and the Contested Public Sphere Zuly Qodir
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 56, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.2022.56.1.%p

Abstract: Aceh, with its privileges, has the right to implement Islamic law in the public sphere. Islamic law has become one of the political agendas of local elites and conservative ulama to control women's bodies. This article examines the relationship between women, religion and politics in Aceh and analyzes the relationship between religious-based political interests as a basis for legitimacy for women in the public sphere. The data in this article are based on observations, interviews and documentation as primary data and scientific works as secondary data. Using a political sociology approach and by utilizing the theory of women's body discipline proposed by Michel Faucault, it is concluded that the political interests of conservative groups prevent women from getting their full rights to articulate their political interests in the public sphere. Women occupy a marginal position because of the conservative textual interpretation of religious values. Women are marginalized by prioritizing women's body politics which is considered aurat, so that their involvement in the public sphere is not maximally required. Meanwhile, progressives are trying to fight for women in the public sphere because religion provides opportunities for women's participation. Women do not experience religious discrimination in politics. This is where the contestation takes place between conservatives and progressive groups over the implementation of Islamic law in Aceh.Abstrak: Aceh, with its privileges, has the right to implement Islamic law in the public sphere. Islamic law has become one of the political agendas of local elites and conservative ulama to control women's bodies. This article examines the relationship between women, religion and politics in Aceh and analyzes the relationship between religious-based political interests as a basis for legitimacy for women in the public sphere. The data in this article are based on observations, interviews and documentation as primary data and scientific works as secondary data. Using a political sociology approach and by utilizing the theory of women's body discipline proposed by Michel Faucault, it is concluded that the political interests of conservative groups prevent women from getting their full rights to articulate their political interests in the public sphere. Women occupy a marginal position because of the conservative textual interpretation of religious values. Women are marginalized by prioritizing women's body politics which is considered aurat, so that their involvement in the public sphere is not maximally required. Meanwhile, progressives are trying to fight for women in the public sphere because religion provides opportunities for women's participation. Women do not experience religious discrimination in politics. This is where the contestation takes place between conservatives and progressive groups over the implementation of Islamic law in Aceh.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Fuad Mustafid

Contact Email
fuad.mustafid@uin-suka.ac.id

Phone
+6281328769779

Journal Mail Official
asy.syirah@uin-suka.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Fuad Mustafid

Contact Email fuad.mustafid@uin-suka.ac.id

Phone +6281328769779

Journal Mail Official asy.syirah@uin-suka.ac.id

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Fuad Mustafid

Contact Email
fuad.mustafid@uin-suka.ac.id

Phone
+6281328769779

Journal Mail Official
asy.syirah@uin-suka.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA