cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota palopo,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah
Published by Institut Agama Islam Negeri Palopo
ISSN : 18298893     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
AL-AHKAM:Journal Of Islamic Law is peer-reviewed journal published by The Faculty of Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Al-Ahkam focus on the research of islamic law. The journal is issued twice a year on July and December.
Arjuna Subject : -
Articles 38 Documents
 1   2   3   4 
PEMBARUAN HUKUM DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) Kaddase, Thayyib
Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 3, No 1 (2013): Al-Ahkam
Publisher : Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap masyarakat memiliki budaya yang menjadi ciri khas individu-individu para anggotanya secara kolektif. Salah satu di antaranya adalah budaya hukum. Maksudnya adalah bagaimana masyarakat memandang dan menghayati hal-hal yang berhubungan dengan hukum secara umum.Budaya hukum menyangkut pemahaman umum masyarakat tentang pengertian-pengertian hukum dalam kehidupan sehari-hari; yaitu hukum yang berisikan aturan yang perlu dan atau tidak perlu ditaati.Dengan aturan-aturan itu, kegiatan masyarakat berjalan dengan tertib sehingga memungkinkan anggotanya untuk bergerak dengan leluasa sesuai aturan-aturan tersebut, beraksi dan menciptakan serta mengembangkan peradaban, menjadi masyarakat bangsa yang bermartabat.Masyarakat yang mendiami wilayah yang sekarang disebut Republik Indonesia juga tidak terkecuali dalam hal ini memiliki budaya hukum.Nenek moyang bangsa Indonesia mewariskan budaya hukum kepada masyarakat bangsa Indonesia. Budaya tersebut berasal dari berbagai sumber, di antaranya, ajaran Islam yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia sejak beratus tahun yang lalu. Islam berisikan ajaran perintah dan larangan sebagai peraturan yang dipedomani dan mengendalikan pandangan serta sikap para pengikutnya (umat Islam), tak terkecuali dalam bidang hukum. Salah satu ciri khas suatu budaya, adalah mengalami perubahan – perkembangan dan atau pembaharuan – sesuai dengan  perubahan waktu dan tempat. Termasuk dalam hal ini budaya hukum secara umum, dan secara khusus Kompilasi Hukum Islam (KHI).Kompilasi Hukum Islam adalah rumusan tertulis hukum Islam yang hidup dan berkembang seiring dengan kondisi hukum dalam masyarakat Indonesia.Kompilasi Hukum Islam inilah yang menjadi objek kajian penulis dalam makalah ini.
PENEGAKAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN Yusuf, Ismail
Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 5, No 1 (2015): Al Ahkam
Publisher : Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Holy Quran pay great attention to the issue of the rule of law as one of  the pillars to achieve ishlahal-afarat wa al-mujtama’, although in fact the Qur’an is not a book of statute law. So that the law can be enforced among men, the Qur’an has provided the principles of fundamental importance. The most fundamental principle of justice; whereas the other principle is the elaboration of the principles of justice.
KOMUNIKASI KULTURAL ANTAR UMAT BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI KEARIFAN LOKAL PELA GANDONG) Marwing, Anita
Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 5, No 2 (2015): Al-Ahkam
Publisher : Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article aim at explaining the inter relation between local wisdomof pela gandongand cultural communications and also cultural communications of pela gandong based on theperspective maqasid syariah. The problem in this article is studied by using maqasid syariah as abasis for theory in studying local wisdom of pel gandong exist in Ambon. The result of thisstudy indicate that pela gandong besides having a meaning of tying also bear communicationspattern from two communities. This matter is shown with the quality of genetic relationshipbetween different citizen of community with call, the naming of greeting basudara (brothers).As cultural communication, pela gandong born from under, local wisdom of pela gandong havelinked relationship of human which in character as a human also and do not limit byvariousrules and normative limitation but as compliance and awareness and respect at ancestorsafter all pela gandong represent maximal masterpieces from all ancestor of Ambon - LeaseMaluku and formed from the way of thinking and behave from society when they respond theproblems of arising around them. Besides, pela gandong is suitable to maqasid syariah. Thismatter can be seen that target of law or declaring of law that was degraded by Allah is for thebenefit of mankind. Of that account, maqasid syariah can be told as benefit ―delivering all kindof benefit or refuse all damage possibility‖. This matter in line with existence of local wisdomof pela gandong recognized to society of Ambon with aim at creating peace in interfaith whichis symbolized with brotherhood (sister and brother). With existence of pela gandong, it appeartolerance in religion to be able to produce well-balanced cooperation among religionpeople insocial activity, economic, defense, security, environment, etc. Besides, demage of which canmeance soul, slan, property and mind can be avoided by the existence of pela gandong.
RELEVANSI NILAI HUKUM ISLAM DAN UUPA NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG KEPEMILIKAN TANAH Arief, Firman Muhammad
Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 3, No 1 (2013): Al-Ahkam
Publisher : Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah sebagai bagian dari esensi kehidupan senantiasa menarik perhatian dikarenakan tanah adalah sumber kehidupan selain air. Dalam kehidupan ini tidak ada manusia yang tidak membutuhkan tanah, apalagi negara-negara yang masih agraris. Sedang masalah pertanahan adalah masalah utama yang masih dihadapi oleh negara yang penghidupan ekonominya masih ditunjang dari sektor pertanian. Hukum Islam mengatur kepemilikan tanah dengan sumbernya dari al Qur’an, hadist serta amalan dan kebijakan para khalifah yang tentunya tetap berpedoman dari 2 sumber primer dengan tetap mengutamakan kemaslahatan. Hukum negara Indonesia yang tertuang dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 ikut memberi andil dalam mengatur masalah agraria dengan tetap bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian terdapat prinsip-prinsip dasar yang sama antara hukum Islam dengan UUPA dalam hal kepemilikan tanah.
BEBERAPA KAEDAH MEMAHAMI MAKSUD SYARI’AH Ilham, Ilham
Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 1, No 3 (2012): Al-Ahkam
Publisher : Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Developmental problems over time faced by humanity are not necessarily the answer can be found in the Quran and Sunnah based on the understanding of human beings in general, but requires a study of the experts, because the Quran and Sunnah composed in Arabic , and people who have the ability to understand the rules of the Arabic language, which could give an explanation. Ijtihad is therefore needed by the mujtahid. In this paper will be presented the steps taken in Understanding the meaning of shariah is holding on lafadz zahir, meaning lafadz and the zahir and meaning lafadz
KONSTRUKSI KELUARGA SAKINAH BERBASIS KESETARAAN GENDER Darwis, Muhammad
Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 5, No 2 (2015): Al-Ahkam
Publisher : Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini menganalisis tentang konstruksi keluarga sakinah berbasis kesetaraangender. Untuk menyelesaikan masalah tersebut maka digunakan metode Library Research.Pengambilan data melalui prosedur: Reduksi data, Penyajian dan Penarikan kesimpulan. Hasilkajian menunjukkan bahwa Konstruksi gender yang berkembang di masyarakat dapatmempengaruhi pembentukan keluarga. Keluarga yang memegang erat budaya patriakhis yangbias gender terdapat kecenderungan lahirnya diskriminasi gender. Pada umumnya perempuandipandang memiliki status, peran dan tanggungjawab serta hak-hak lebih rendah dari laki-laki.Sebaliknya konstruksi keluarga yang dibangun atas dasar kesetaraan dan keadilan gender dapatmenghapus gender stereotype, subordinasi, marginalisasi, beban ganda, dan kekerasa dalamrumah tangga. Menurut analisis gender, tujuan perkawinan akan tercapai jika di dalam keluargadibangun atas dasar kesetaraan dan keadilan gender. Kesetraaan dan keadilan gender dalamkeluarga merupakan kondisi dinamis, dimana suami isteri dan anggota keluarga lainnya, samasamamemiliki hak, kewajiban, peranan dan kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati,dan saling membantu dalam kehidupan keluarga.
ANALISIS YURIDIS PERUNDANG-UNDANGAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA MISKIN Takdir, Takdir
Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 3, No 2 (2013): Al-Ahkam
Publisher : Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judul penelitian ini adalah “Analisis Yuridis Perundang-Undangan Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Miskin” rumusan masalah yang dibahas adalah:1. Bagaimana bentuk peraturan pelayanan kesehatan dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi warga miskin dalam memperoleh hak pelayanan kesehatan yang berkeadilan. Dalam metode penelitian digunakan tipe penelitian hukum normatif empiris yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidan atau norma-norma dalam hukum positif dengan pendekatan analitis (Analytical Approach) dan pendekatan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Kesimpulan: Masih terdapat perlakuan yang diskriminatif antara warga negara yang mampu dengan warga negara yang miskin, yaitu adanya pembatasan fasilitas kesehatan kelas III yang disediakan khusus bagi warga miskin dengan pelayanan berdasarkan standar minimal pelayanan, begitu juga dengan pembatasan penggunan obat-obatan berdasarkan peraturan pemerintah daerah (Peraturan Gubernur No. 13 tahun 2008). Alokasi beban anggaran pelayanan kesehatan yang tidak seimbang, dimana pemerintah provinsi hanya menanggung 40% dan pemerintah daerah menanggung 60% dana pelayanan kesehatan gratis.
DOMINASI AKAL DAN WAHYU DALAM HUKUM ISLAM Nur, Muhammad Tahmid
Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 3, No 1 (2013): Al-Ahkam
Publisher : Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum Islam sebagai aturan yang bersumber dari kalam Allah yang abadi, diakui secara transendetal sebagai hukum yang hukum yang paripurna (QS. Al-Maidah (5): #3 dan harmonis dalam setiap aturannya. Dalam keharmonisannya, hukum Islam mampu menyandingkan berbagai perbedaan di dalamnya, dan bermula ketika wahyu Allah Swt. yang suci bermaksud untuk dibumikan melalui penalaran akal manusia. Kedua potensi penerapan hukum Islam tersebut dijadikan sebuah pertarungan (konflik) oleh para orientalisme dan beberapa pemikir Islam, yang mengarah kepada permasalahan klimaks, “Apakah hukum Islam adalah hukum wahyu atau hukum akal?, dan permasalahan tersebut akan mengarah kepada persoalan “Apakah Agama Islam adalah agama wahyu atau agama akal?
KONFLIK ANTARA WAHYU DAN AKAL DALAM HUKUM ISLAM Kaddase, Thayyib
Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 1, No 3 (2012): Al-Ahkam
Publisher : Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper is intended to describe the concept of role / function in the sense of revelation and understanding of Islamic law and the concept of conflict between revelation and reason in Islamic law based on Islamic values. This paper is a literature review that refers to the sources of Islam (the Quran and the Sunnah), using the deductive, inductive, and comparative. Then in the end with this paper can be seen that in order to understand the purpose / objective of Islamic law (sharia) sense has an important role to provide explanations on things that have not been explained by the revelation by the values of Islam (the Quran and Sunnah of Rasul saw).
PROBLEMATIK IMUNITAS HUKUM ANGGOTA PARLEMEN DITINJAU DARI PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW Lolong, Wenly R.J
Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 5, No 2 (2015): Al-Ahkam
Publisher : Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Immunity laws and ownership rights by members of Parliament as State officials intoa huge deal lately. The right of immunity that attaches to the Member of Parliament is becomingattractive to examined in comparison with the existence of the principle of equality before thelawThe focus of this study is to analyze the basic concept of building immunity State officialsespecially ownership rights of immunity of members of Parliament, when faced with thefundamental problems in the country namely the presence of equality before the law in everycitizen. The outline of issues raised, namely whether the juridical foundation of legal immunityfor members of Parliament in Indonesia as a privilege that is owned in the context of hisposition as State officials? The second issue is how does the existence of the principle of legalimmunity for State officials when it examined the position and enforceability before theprinciple of equality before the law? As a conclusion here is that the right of immunity of itsexistence included expressly in the UUD 1945 specially section 20A para 3. The elaboration ofadvanced settings of the existence of the right of immunity members of Parliament in factprovided for in Article 224 of the Act Number 17 of 2014 of the MPR, DPR, DPD, dan DPRD.While the principle of equality before the law as a basic principle in the concept of law and thehuman rights embodied in the Constitution by forming the State in article 27 paragraph (1) ofthe Constitution

Page 3 of 4 | Total Record : 38

 1   2   3   4 

Filter by Year

2012 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2017) Vol 5, No 2 (2015): Al-Ahkam Vol 5, No 1 (2015): Al Ahkam Vol 4, No 2 (2014): Al Ahkam Vol 4, No 1 (2014) Vol 3, No 2 (2013): Al-Ahkam Vol 3, No 1 (2013): Al-Ahkam Vol 1, No 3 (2012): Al-Ahkam