cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota palopo,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah
Published by Institut Agama Islam Negeri Palopo
ISSN : 18298893     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
AL-AHKAM:Journal Of Islamic Law is peer-reviewed journal published by The Faculty of Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Al-Ahkam focus on the research of islamic law. The journal is issued twice a year on July and December.
Arjuna Subject : -
Articles 38 Documents
 1   2   3   4 
MAQÂŞID AL-SYARÎ’AT DAN RELEVANSINYA DENGAN BEBERAPA METODE PENETAPAN HUKUM Rahmawati, Rahmawati
Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 3, No 2 (2013): Al-Ahkam
Publisher : Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini membahas tentang bagaimana hubungan antara maqâşid al-syari’at dengan penerapan metode ijtihad qiyâs dan saddu al-zari’at? Pada dasarnya tujuan disyari’atkan hukum Islam (maqâşid al-syari’at) ialah untuk memelihara kemaslahatan dan menolak mafsadat. Ijtihad dikatakan sebagai metode penetapan hukum dalam Islam. Di antara metode ijtihad adalah qiyas dan saddu al- zari’at. Dalam meyelesaikan persoalan-persoalan hukum Islam yang tidak dijelaskan secara eksplisit kedua sumber hukum Islam (al-Qur’an dan Hadis), dapat dijawab melalui metode ijtihad dan menelusuri hubungannya dengan maqâşid al-syari’at yang mengarah kepada memelihara kemaslahatan dan menolak mudarat
HUBUNGAN ANTARA PENGUASA DAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH Darwis, Muhammad
Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 1, No 3 (2012): Al-Ahkam
Publisher : Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The ruler and the people are two different strengths. Rulers need people, not only as a legitimate force but also as a force to carry out responsibilities in responsibility. While the people delegate their sovereignty to the ruler with the intention that people gain comfort in managing their lives. The combination of these two forces between the rulers and the people, will be the channel to realize the benefit together. Moreover, any model of governance in a country, the main objective is to establish the laws of Allah. for the realization of the benefit. In fact, these conditions are often inversely so it does not manifest benefit together. Therefore, this issue will be examined from the point of view of jurisprudence siyasah the focus of study rights and obligations of the ruler and the people.
INVESTASI ASING DAN ALIH TEKNOLOGI DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI Jamaluddin, Fitriani
Maddika : Journal of Islamic Family Law Vol 7, No 1 (2017)
Publisher : IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/ahkam.v1i1.755

Abstract

The aim of this research, (1) To explain about the relation between investment and economic law (2) To know about the relation between foreign investment and the growth of Indonesia Economic. (3) To know about the shape of redirects of foreign investment in Indonesia. This research is normatif research. And the type of this research is library research. The result of this research, noticing that investment is closely related to economic law,investment consideration in a country decided by the regulation of economic law. The result of this research also noticing that there are not spesific regulation about technology transfer, In Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 About direct investment, there are not single article talking about technology transfer. Technology transfer in this case not only about machine but also about knowledge that can help to build Knowledge in Indonesia.
FAKTOR SOSIAL BUDAYA DALAM PENETAPAN HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA Assaad, A. Sukmawati
Maddika : Journal of Islamic Family Law Vol 7, No 1 (2017)
Publisher : IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/ahkam.v1i1.751

Abstract

Sosial budaya mempunyai pengaruh penting dalam mewarnai produk-produk pemikiran hukum Islam khususnya hukum keluarga Islam, baik berbentuk kitab fiqih, peraturan perundang-undangan, keputusan Pengadilan Agama, maupun fatwa-fatwa ulama. Oleh karena itu, apa yang disebut hukum Islam dalam kenyataan sebenarnya adalah produk pemikiran hukum Islam yang merupakan hasil interaksi antara Yuris Muslim sebagai pemikir dengan lingkungan sosialnya. Meskipun Al-Qur?an dan hadist mempunyai aturan yang bersifat hukum, tetapi jumlahnya amat sedikit dibanding dengan jumlah  persoalan hidup yang memerlukan ketentuan hukum.Tidak dapat dipungkiri bahwa pemberlakuan hukum keluarga (hukum perdata) di Indonesia tidak lepas dari faktor sosial budaya, hukum Islam dan hukum adat merupakan hukum yang hidup di tengah masyarakat (living law) sehingga tidak dapat dibedakan pelaksanaanya atau pemberlakuannya apakah hukum Islam yang dijalankan atau hukum adat dalam hal ini  berlangsung secara turun temurun dalam masyarakat. Oleh karenanya hukum Islam dalam masyarakat di hari kemarin menjadi wajah budaya Islam.
PERAN BUDAYA HUKUM DALAM MENCAPAI TUJUAN HUKUM DI MASYARAKAT Takdir, Takdir
Maddika : Journal of Islamic Family Law Vol 7, No 1 (2017)
Publisher : IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/ahkam.v1i1.752

Abstract

Kesadaran hukum masyarakat untuk menyelesaikan masalah hukum melalui jalur peradilan masih sangat kurang. Hal ini disebabkan masih banyak sebagian besar masyarakat yang beranggapan bahwa apabila mereka menyelesaikan masalah hukum melalui jalur pengadilan maka hal itu akan semakin sulit untuk dilakukan mengingat banyaknya biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam proses peradilan tersebut. Adapun yang menjadi masalah dalam tulisan ini adalah mengapa budaya hukum masyarakat sudah mulai tidak sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris. Dengan adanya penelitian ini diharapakan kedepannya pemerintah dapat mengambil cara terbaik dalam meningkatkan budaya kesadaran hukum masyarakat sehingga sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri. Budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum, yang dihayati masyarakat bersangkutan. Kualitas budaya hukum menentukan kualitas penegakan hukum. Dalam rangka penegakan hukum, harus dilakukan "pengorganisasian" secara terpadu, mengedepankan komitmen dan fakta integritas, moral yang tinggi antar lembaga penegak hukum (polisi, jaksa, pengacara, hakim) serta menerapkan sistem hukum dengan melakukan rencana tindakan yang nyata. Upaya menumbuhkan budaya sadar hukum dalam masyarakat diantaranya melalui : Penataan kembali struktur dan lembaga-lembaga hukum yang ada, termasuk sumber daya manusianya yang berkualitas, perumusan kembali hukum yang berkeadilan, peningkatan penegakan hukum dengan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum, pengikutsertaan rakyat dalam penegakan hukum, dimana dalam hal ini rakyat harus diposisikan sebagai subjek (neccessary condition), pendidikan publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum, penerapan konsep good governance.
DISFUNGSI LEMBAGA PENGELOLAH ZAKAT DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KOTA PALOPO Beddu, Rahmawati; Abdain, Abdain
Maddika : Journal of Islamic Family Law Vol 7, No 1 (2017)
Publisher : IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/ahkam.v1i1.753

Abstract

This journal discusses "Why is there a dysfunction of zakat management institutions against poverty alleviation in Palopo City? From these problems arise several questions: 1) How the system of zakat management in Palopo city? 2) What factors affect the dysfunction of zakat management institutions in alleviating poverty? 3) How to overcome the dysfunction of zakat management institutions against poverty alleviation?The results showed that the collection of zakat fitrah funds and distribution is given responsibility to the UPZ in each mosque while the zakat mal reporting is still submitted to BAZNAS Palopo City. In addition, fundraising is also entrusted to SKPD (Zakat collector whose position in the staffing section) collects zakat through the treasurer and the treasurer submits it to the bank, either Bank BPD Sul-Sel-Bar, BSM and other Sharia banks. Factors affecting disfunction of Zakat Institution is 1. Funding system is not optimal yet, so the existing zakat funds with poor Muslim citizens have not been balanced, 2. There is a tendency of poverty rate to increase because citizens pretend to feel poor, 3.Some Muslims in  Palopo have not realized and do not understand that the charity is a duty for Muslims to be issued so that the lack of zakat funds that cause zakat management institutions have not been maximized in an effort to alleviate poverty through the existing zakat funds. While How to overcome the dysfunction of zakat management institutions against poverty alleviation is Community leaders provide guidance and knowledge to the public about the importance, benefits and laws of zakat, the Government supports the management of zakat with clear and firm regulations. For those who are reluctant to issue their zakat will be subject to the appropriate sanctions, the community supports the institution of zakat by channeling funds to the institution. as well as zakat amil develop the nature of trust in manage zakat and distribute zakat appropriately eight asnaf 
Tinjauan Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Aset Daerah Yusmad, Muammar Arafat
Maddika : Journal of Islamic Family Law Vol 7, No 1 (2017)
Publisher : IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/ahkam.v1i1.754

Abstract

The government through regional instruments seeks the management of local assets in order to generate profit for development financing. Currently, it is still found that the management of local assets is not neglected and becomes the burden of APBD every year. Many factors are causing regional assets not well managed, such as the overlapping of local asset management authority and unprofessional management of regional assets by private companies. This study aims to analyze the juridical aspects of the management of regional assets in accordance with the duties and authorities of local government. In conclusion: The regulation on  local assets management and legal protection has not been optimal. The obscurity arrangement of local asset management and  unequivocal sanctions resulted in the management of regional assets that should have added to the potential of the Regional Revenue (PAD), it becomes a burden for the region itself
ANALISIS PEMBENTUKAN KEMENTERIAN NEGARA DALAM SISTEM PRESIDENSIAL (SUATU KAJIAN MENURUT UU NO.39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTRIAN NEGARA) Hardianto, Hardianto
Maddika : Journal of Islamic Family Law Vol 7, No 1 (2017)
Publisher : IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/ahkam.v1i1.750

Abstract

This study aims to : ( 1 ) To determine the dismissal and replacement of ministers in the Presidential system of government under Law No. 39 Year 2008 on State ministries . ( 2 ) To find out more in depth ministerial accountability in a presidential system according to the Law No. 39 Year 2008 on State ministries .This study used a normative approach that emphasizes on the research literature . Types and sources of data are the materials used in this study of primary legal materials , legal materials and secondary legal materials tersier. Teknik dipergunakan data collection in this research is the study of literature or studies document that is used to collect the data sekunder. Dalam implementation research keputustakaan documents or studies conducted on primary legal materials or data . In analyzing the data , the data have been obtained was analyzed using qualitative analysis is non- statistical data analysis .The results of this study is about the appointment and dismissal of ministers according to Law Number 39 Year 2008 on State ministry in a presidential system , majority of cabinet seats will be divided by political party supporters , so the big chair in the cabinet for supporting a political party at will , resulting in the fit and propes test in selecting candidates for ministerial ultimately not be realized in accordance with the rules and Regulations persiden as head of government is certainly expected to make good decisions in lifting the minister . But the fact that a lot of ministers who occupy a position incompatible with kompoten his knowledge and skills that impact the performance of the ineffectiveness of a state ministry .This research recommendation is for the creation of good government in the presidential system of government according to Law No. 39 of 2008 should be based on the fit and proper test and not based on political pressure in menganggkat and dismiss ministers . As well as the accountability of ministers to the president is always transparent .

Page 4 of 4 | Total Record : 38

 1   2   3   4 

Filter by Year

2012 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2017) Vol 5, No 2 (2015): Al-Ahkam Vol 5, No 1 (2015): Al Ahkam Vol 4, No 2 (2014): Al Ahkam Vol 4, No 1 (2014) Vol 3, No 2 (2013): Al-Ahkam Vol 3, No 1 (2013): Al-Ahkam Vol 1, No 3 (2012): Al-Ahkam