cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik
Published by Dewan Perwakilan Rakyat
ISSN : 20866313     EISSN : 25284673     DOI : -
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Journal of Economics and Public Policy (hence JEKP) is a national journal providing authoritative source of scientific information for the policy maker, researcher, and student. We publish original research papers, review articles, and case studies focused on economics and public policies as well as related topics. All papers are peer-reviewed by at least two reviewers. JEKP is released and published by Centre for Research, Expert Body of The House of Representatives of The Republic Indonesia and managed to be issued twice a year.
Arjuna Subject : -
Articles 179 Documents
 1   2   3   4   5 
DAMPAK KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL PADA DAERAH TERTINGGAL DI INDONESIA Rafika Sari
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 5, No 1 (2014)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v5i1.146

Abstract

Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia bertujuan untuk memberikan peran dan kemandirian daerah lebih dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu instrumen transfer daerah yang mengatasi kesenjangan fiskal daerah. Semakin meningkatnya DAK sebagai tindakan afirmatif bagi daerah tertinggal seyogyanya memberikan pengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan daerah tertinggal. Tujuan dari studi ini adalah mengetahui karakteristik keuangan dan kondisi desentralisasi fiskal daerah tertinggal di Indonesia, serta hubungan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal pada periode tahun 2010-2012. Dalam studi ini akan digunakan analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Metode kuantitatif yang digunakan adalah rasio kemampuan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah tertinggal, serta membandingkan pertumbuhan alokasi DAK per kapita dan pertumbuhan ekonomi per kapita daerah tertinggal. Populasi yang digunakan dalam studi ini adalah 183 kabupaten daerah tertinggal di Indonesia pada tahun 2010-2012. Hasil studi menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal pada daerah tertinggal sangat rendah, dan meningkatnya alokasi DAK pada daerah tertinggal tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
KEBIJAKAN PENDUKUNG BATUBARA SEBAGAI KOMPONEN DIVERSIFIKASI ENERGI TAHUN 2025 Sahat Aditua Silalahi; Juli Panglima Saragih
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 1, No 1 (2010)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v1i1.73

Abstract

Fossil fuel still dominates the primary energy use in Indonesia. According to Ministry of Energy and Mineral Resources, fossil fuel counts to almost 50% of final energy usage in 2005. As a consequence, government should manage this over-dependency, since fossil fuel is a non-renewable resource in nature, thus, scarcity becomes problem. Coal is the primary candidate for the substitutes, since some researches reveal that coal reserves are able to fulfill the national demand for the next 100 years. The government has formulated an act on energy diversification and set the target of coal usage may contribute to at least 33% of primary energy mix in 2025. To achieve this target, however, the government needs to develop policies both on supply and demand side. On the supply side, the government has issued the Act Number 4 Years 2009, which changes the regulations on mining activities. Accordingly, there are still some disputes, especially on the terms of divestment period. The government should accommodate the mining companies’ financial objectives by providing longer period for them in order to obtain reasonable profit. On the demand side, the government should develop new demand for final energy derived from coal. Coal liquefaction is an promising alternative in order to widen the coal market for household users.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PRODUKSI GARAM NASIONAL . Izzaty; Sony Hendra Permana
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 2, No 2 (2011)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v2i2.122

Abstract

Garam memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusiasebab garam digunakan untuk konsumsi dan industri setiap hari. Produksigaram nasional masih jauh di bawah kebutuhan masyarakat Indonesia,padahal Indonesia adalah Negara kepulauan yang luas lautnya lebih luas daridaratan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Pemerintah danalternatifnya dalam mendorong peningkatan produksi garam. Hasil kajianmenunjukkan bahwa permasalahan industri garam seperti lemahnyainstitusi kelembagaan, dan posisi tawar petambak garam akibat tidakmemadainya infrastruktur dan fasilitas produksi akibat lahan potensial tidak semuanya dimanfaatkan untuk memproduksi garam dan masih dikelola secara tradisional. Selain itu masalah permodalan, regulasi yang menyangkut pengaturan penetapan harga awal dan pengaturan garam impor, isu tata niaga yang terkait dengan impor, serta masih tingginya deviasi harga, serta terjadinya penguasaan kartel perdagangan garam pada tingkat lokal dan regional. Kebijakan penanganan impor garam dan pemberdayaan usaha garam rakyat diharapkan mampu meningkatkan produksi garam nasional. Di samping itu pembentukan buffer stock (stok penyangga) untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan pangan nasional, khususnya garam, sudah mendesak untuk segera direalisasikan.
KEBIJAKAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITYSEBAGAI STRATEGI PENGURANGAN PAJAK PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA: STUDI KASUS PT. SEMEN BATURAJA (PERSERO) DAN PT. BUKIT ASAM (PERSERO) TBK Rafika Sari; . Izzaty
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 3, No 2 (2012)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v3i2.105

Abstract

Adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas semakin memperkuat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bahwa biaya Corporate Sosial Responsibility (CSR) dimasukkan menjadi biaya perseroan. Peraturan Pemerintah ini mengatur perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang SDA dan/atau berkaitan dengan SDA, khususnya sektor pertambangan yang memiliki potensi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto yang cukup signifikan. Dengan melihat manfaat CSR yang diterima oleh masyarakat sekitar dan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan maka kebijakan insentif perpajakan merupakan suatu alternatif kebijakan untuk menggenjot perusahaan mengalokasikan anggaran CSR kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui realisasi tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh PT. Semen Baturaja dan PT. Bukit Asam, menganalisis dampak implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 terhadap pelaku usaha, dan mengetahui sisi positif dan negatif kebijakan CSR sebagai pengurangan pajak dan strategi dalam pembuatan wacana pemberian insentif perpajakan yang perlu diterapkan di Indonesia, dengan melakukan perbandingan atas kebijakan pemberian insentif perpajakan di negara lain. Metode penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Semen Baturaja dan PT. Bukit Asam telah memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar perusahaan pada Provinsi Sumatera Selatan dan telah mengalokasikan besaran CSR sesuai dengan Permen BUMN. Namun masih banyak perusahaan pertambangan yang menggunakan metode perhitungan besaran CSR yang berbeda-beda. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 saat ini telah dilaksanakan, namun implementasinya akan lebih berdampak positif terhadap peningkatan alokasi CSR bagi masyarakat apabila pemerintah mengatur mengenai minimal besaran dana CSR yang seharusnya dianggarkan oleh perusahaan, pemberlakuan rewarddan punishment, pedoman tentang sasaran pelaksanaan CSR dan sektor-sektor yang kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk penggunaan dana CSR dengan jelas. Untuk itu dalam mengimplementasikan kebijakan CSR sebagai pengurangan pajak, pemerintah perlu mempertimbangkan sisi positif dan sisi negatif yang akan dirasakan oleh perusahaan sebagai pemberi manfaat, masyarakat sebagai penerima manfaat, dan bahkan oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan, sehingga kebijakan tersebut diharapkan akan mendorong semakin besarnya alokasi CSR di Indonesia.
Upaya Peningkatan Ekspor Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Peningkatan Daya Saing Produk . Rasbin; Ari Mulianta Ginting
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v2i1.164

Abstract

The ability of Micro, Small and Medium-sized Enterprises (UMKM) to survive amid globalization and world trade liberalization is highly important to Indonesia for at least two reasons. First, SMEs have historically been one of the key economic actors in the Indonesian economy, accounting for over 90 percent of all the enterprises across sectors and providing employment opportunities for over 90 per cent of the country’s total workforce. Second, the Indonesian trade regime has shifted significantly from a highly protected market to a more open economic system. By focusing on SMEs in Indonesia, this paper analyzes how to increase the purchasing power of demand from other country, and government’s efforts of infra-structure better of, product standardisation, and good governance to SMEs that are verry important to implement. It is also, the government, especially at the district level (e.g. provincial or municipal), have a best role to play, such as by providing technicalassistance, information, soft loans, as well as in facilitating the cooperation between SMEs and local universities, R&D institutes, and business associations.
ANALISIS SHOCKS KEBIJAKAN MONETER DALAM PEREKONOMIAN TERBUKA: KASUS DUA SEKTOR EKONOMI DI INDONESIA . Rasbin; Iwan Hermawan
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 4, No 1 (2013)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v4i1.64

Abstract

Kebijakan moneter merupakan salah satu usaha pemerintah untuk mengendalikan keadaan ekonomi makro. Perubahan yang terjadi pada kebijakan moneter akan mempengaruhi variabel-variabel ekonomi yang lain. Berdasarkan hal tersebut, studi ini bertujuan untuk melakukan analisis shocks kebijakan moneter dalam perekonomian terbuka terhadap variabel-variabel ekonomi dengan menggunakan data Indonesia periode tahun 2000:1 - tahun 2012:2. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode Vector Autoregression (VAR). Hasil yang diperoleh dalam studi ini menunjukkan bahwa (1) shock kebijakan moneter terhadap variabel-variabel ekonomi menunjukkan adanya suatu fenomena puzzle atau tidak sesuai teori dan (2) kontribusi BI rate yang paling besar dirasakan oleh variabel harga (inflasi).
AGLOMERASI, PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI, DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JAKARTA Ariesy Tri Mauleny
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 6, No 2 (2015)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v6i2.351

Abstract

Perpaduan pembangunan Jakarta dan daerah sekitarnya secara alami berawal dari aglomerasi yang didorong oleh konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi yang meliputi aspek ruang, tingkat komunitas, skala kota, dan kawasan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan keterkaitan antara aglomerasi, pertumbuhan, dan perubahan sosial ekonomi yang terjadi di Jakarta. Pendekatan yang digunakan adalah metode estimasi regresi data panel fixed effect menggunakan data kota/kabupaten administrasi di Jakarta tahun 2008-2013. Hasil penelitian menunjukkan aglomerasi produksi berpengaruh nyata dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi namun negatif terhadap tingkat kemiskinan dan IPM. Sementara aglomerasi penduduk berpengaruh nyata dan negatif bagi pertumbuhan dan tingkat kemiskinan namun positif terhadap IPM. Kota/kabupaten yang memiliki tanda fixed effect cross positif terhadap perkembangan sosial ekonomi adalah Jaksel, Jaktim, Jakpus, dan Jakbar, sementara Jakut dan Kepulauan Seribu menunjukkan tanda negatif. Rancangan kawasan megapolitan Jabodetabekjur diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan Jakarta seperti banjir, kemacetan dan sampah, serta permasalahan tata ruang lainnya. Mempercepat koordinasi untuk penanganan isu-isu strategis daerah yang dapat meningkatkan kinerja perekonomian secara keseluruhan dan memperluas dampak pemerataan pembangunan, harus segera dilakukan. Pengembangan sistem transportasi yang menunjang aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya, perbaikan kualitas jalan, pengembangan angkutan umum massal, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengendalian urbanisasi dan pengelolaan tata ruang dan wilayah, menjadi alternatif solusi yang dapat dilakukan.
KETERSEDIAAN DAN PEMBENAHAN INFRASTRUKTUR DALAM MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF DI INDONESIA T Ade Surya; Achmad Wirabrata
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 1, No 2 (2010)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v1i2.89

Abstract

Infrastructure is one of the important factors necessary to promote the economic development of a State. The progress of a country synonymous with the availability of adequate infrastructure development across the region so that socio‐economic progress can be felt fully by all levels of society. Indonesia's infrastructure impropriety caused by the relatively low investment in infrastructure sector. In addition, the persistence of the gap magnitude and quality of infrastructure investment flows are very prominent among the areas in Indonesia is another problem faced. Inhibition of development of infrastructure sector so far due to limitations on the government. Funds needed to build this sector is quite large, while the government should also allocate funds for development purposes in the areas other. To overcome this, the government should embrace other parties who have interests in infrastructure development. Public‐private partnership scheme which has been developed by the government during these should be implemented more seriously, considering that this scheme is one way out for the government to overcome budget limitations.
KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Juli Panglima Saragih
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 6, No 1 (2015)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v6i1.155

Abstract

Angka kemiskinan penduduk di DIY masih relatif tinggi apabila dibandingkan dengan angka kemiskinan secara nasional. Berbagai program kebijakan pengurangan kemiskinan yang telah banyak dilakukan namun ternyata belum mampu mengurangi angka kemiskinan di DIY secara signifikan. Selain itu kebijakan pengentasan kemiskinan di DIY juga belum didukung anggaran yang memadai, baik anggaran pusat maupun daerah. Tujuan penelitian ini untuk mencari alternatif solusi kebijakan ke depan dalam upaya mempercepat mengentaskan kemiskinan di DIY lebih efektif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptifanalisis. Sumber data menggunakan data sekunder yang relevan. Hasil penelitian menemukan bahwa pemerintah pusat dan DIY harus terus berupaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk miskin di daerahnya, dengan menciptakan strategi baru seperti, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kesempatan usaha bagi kelompok miskin, serta meningkatkan anggaran baik anggaran negara maupun anggaran daerah. Pemerintah DIY juga perlu melindungi si miskin dari ketidakberdayaannya dan mengidentifikasi serta mengembangkan potensi ekonomi lokal dan usaha-usaha produktif dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita mereka. Koordinasi kebijakan dan program antara pusat dan daerah yang baik sangat membantu dalam mengentaskan kemiskinan di DIY ke depan.
PENGARUH TIGA INDIKATOR SEKTOR KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI LIMA NEGARA ASEAN PADA TAHUN 1990-2010 Eka Budiyanti; . Lisnawati
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 3, No 1 (2012)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v3i1.171

Abstract

Sejak krisis global tahun 2008, perkembangan ekonomi global terutama sektor keuangan menunjukkan perbaikan, termasuk di kawasan ASEAN. Hal ini dapat dilihat dari indikator keuangan beberapa negara ASEAN seperti rasio money supply terhadap PDB, rasio tingkat kredit terhadap PDB, dan rasio investasi terhadap PDB. Peningkatan sektor keuangan juga disertai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN. Berdasarkan fakta ini, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh indikator keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi di lima negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Indikator keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio money supply terhadap PDB, rasio tingkat kredit terhadap PDB, dan rasio investasi terhadap PDB. Dengan menggunakan data panel untuk periode 1990-2010, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua indikator keuangan yang secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di lima negara ASEAN, yaitu rasio money supply terhadap PDB dan rasio investasi terhadap PDB.

Page 2 of 18 | Total Record : 179

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2010 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 8, No 2 (2017) Vol 8, No 1 (2017) Vol 7, No 2 (2016) Vol 7, No 1 (2016) Vol 6, No 2 (2015) Vol 6, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2014) Vol 5, No 1 (2014) Vol 4, No 2 (2013) Vol 4, No 1 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 2, No 1 (2011) Vol 1, No 2 (2010) Vol 1, No 1 (2010) More Issue