cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : 20867549     EISSN : 25283383     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurisdictie (print ISSN 2086-7549, online ISSN 2528-3383) is peer-reviewed national journal published biannually by the Law of Bisnis Syariah Program, State Islamic University (UIN) of Maulana Malik Ibrahim Malang. The journal puts emphasis on aspects related to economics and business law which are integrated to Islamic Law in an Indonesian context and globalisation context. The languages used in this journal are Indonesia, English and Arabic.
Arjuna Subject : -
Articles 177 Documents
 1   2   3   4   5 
TRADISI BERGUBALAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT MUARA ENIM SUMATERA SELATAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM Hindi, Ardiun
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 1 No 1
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.1596

Abstract

Bergubalan adalah sebuah tradisi pelamaran gadis yang berlangsung di Desa Pagar Agung, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan. Dalam tradisi tersebut peminang tidak menemui orang tua gadis yang diinginkannya, akan tetapi hanya mengutarakan keinginannya kepada gadis yang disenanginya. Ketika keduanya sepakat menikah, maka mereka bisa bermufakat untuk pulang ke rumah salah satu perangkat desa, seperti Kepala Desa, dengan tujuan agar segera dinikahkan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan field research (penelitian lapangan)dan pendekatan dekriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianaisa dengan mengunakan metode deskritif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Bergubalan dilihat dari berbagai sudut pandang baik darikonsep dasar peminangan (khithbah) dan perkawinan maupun dilihat dari konsep dasar adat (‘urf), tidak ditemukan hal-hal yang berkonfrontasi dengan Islam, oleh karenanya bergubalan ditinjau dari hukum Islam adalah boleh (mubah).Bergubalan is a marriage proposal tradition which runs in Pagar Agung village, Rembang sub-district, Muara Enim, North Sumatera. In this Tradition, a man does not propose marriage to the girl's parents or her guardian but he will ask the girl directly. If both of them agree each other to marry, they will come to official village in order they can marry soon. This research is conducted by field research method and qualitative descriptive approach. It also uses primary and secondary source data which are collected by observation methode, interview and documentation. The data are analyzised by qualitative descriptive method.The result shows that Begubalantradition is not confronting with Islam from marriage proposal ( khitbah)basic concept and custom urf) basic concept. Therefore this tradition is allowed in Islam.Kata Kunci: Tradisi, Pelamaran, Begubalan,
STUDI KRITIK TERHADAP PENENTUAN ARAH KIBLAT DAN AWAL BULAN QAMARIYAH PEMIKIRAN KH. AHMAD DAHLAN Munfaridah, Imroatul
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 2, No 2
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.2167

Abstract

This research tries to reveal and explain the KH. Ahmad Dahlan thoughts about the direction of Qibla and the beginning of the month Qamariyah terms of cosmography or astronomy. And for the authors use the approach of cosmography or astronomy that are characteristic of this research is supported by interviews and documentation to obtain representative data. From this approach can be found in the results, namely: First, KH. Ahmad Dahlan able to create a theory of determining the Qibla direction is using a globe, which was not very advanced technology, with the globe KH. Ahmad Dahlan considered that Qibla direction the city of Yogyakarta in general and in particular the Great Mosque is 240. And when compared with contemporary software calculation the Qibla is less oblique direction to the right 10 15’ 0” from the real direction, while the calculation formula of a triangle ball the Qibla is less oblique direction to the right 00 42’ 21.88”. Second, at first KH. Ahmad Dahlan determining the beginning of the month Qamariyah is to follow the teacher’s hakiki taqribi K. Dahlan Termas with book Tazkirul Ihwan which tends to geocentric. But once studied with Sheikh Taher Djalaluddin, Dahlan move to the hakiki Tahkiki using reference Matla’ al-Sa’id which tends to heliocentric.   Kajian ini berusaha untuk mengungkapkan dan menjelaskan tentang pemikiran KH. Ahmad Dahlan tentang arah kiblat dan awal bulan Qamariyah ditinjau dari ilmu falak atau astronomi. Dan untuk itu penulis menggunakan pendekatan ilmu falak atau astronomi yang merupakan ciri khas dari penelitian ini yang didukung dengan wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data-data yang representatif. Dari pendekatan tersebut dapat ditemukan hasilnya yaitu; Pertama, KH. Ahmad Dahlan mampu menciptakan teori menentukan arah kiblat yaitu memakai bola dunia, yang saat itu teknologi belum begitu maju, dengan bola dunia itu KH. Ahmad Dahlan berijtihad bahwa arah kiblat kota Yogyakarta pada umumnya dan Masjid Agung pada khususnya adalah 240. Dan bila dibandingkan dengan perhitungan software kontemporer arah kiblatnya kurang serong ke kanan 10 15’ 0” (satu derajat lima belas menit nol detik) dari kiblat nyata, sedangkan dari perhitungan rumus segitiga bola arah kiblatnya kurang serong ke kanan 00 42’ 21.88”. Kedua, pada mulanya KH. Ahmad Dahlan menentukan awal bulan Qamariyah adalah dengan hakiki taqribi mengikuti gurunya K. Dahlan Termas dengan kitab Tazkirul Ihwan yang cenderung geosentris. Tetapi setelah berguru dengan Syekh Taher Djalaluddin, Dahlan berpindah ke hakiki Tahkiki dengan menggunakan referensi Matla’ al-Sa’id yang cenderung heliosentris.    
MAHMOUD MUHAMED TAHA: REDEFINISI KONSEP NASAKH SEBAGAI PEMBENTUK SYARIAT HUMANIS Fathina, Rasyidah
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 1 No 1
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.1593

Abstract

Islam adalah agama Rahmatan lil alamin dan Shalih likulli zaman wa makan. Islam yang dibutuhkan oleh umatnya adalah Islam yang lebih bersifat humanis untuk memecah hegemoni diantara umat Islam akibat permasalahan jenis kelamin, perbedaan agama dan sebagainya. Mahmoud Muhamed Taha adalah salah satu tokoh intelektual muslim yang mengajukan gagasan untuk memberikan definisi ulang terhadap konsep nasakh sebagai salah satu upaya membentuk syariat yang lebih bersifat humanis sehingga Islam mampu menjadi agama yang Rahmatan lil ‘alamin sebagaimana misi yang dibawa oleh Islam itu sendiri.Islam is rahmatan lil alamin (blessing for the entire world) and shalil li kulli zaman wa makan ( can be implemented through time and space) religion. More humane Islam is needed by its adherents to break the hegemony among muslims due to gender, religion and some other problems. Mahmoud Muhamed Taha is one of prolific intellectual muslim who argues to redefine the concept of nasakh as the effort to build more humane syariat (Islamic Law) in order Islam is able to be Rahmatan lil‘alamin religion as it brings that mission.Kata Kunci: Nasakh, Syariat, ayat Makkiyah, Ayat Madaniyyah
MENYATUKAN PENETAPAN 1 RAMADLAN, SYAWAL DAN DZULHIJJAH DI INDONESIA Wahidi, Ahmad
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 2, No 2
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.2162

Abstract

Determining to begin and to end fasting leads to disintegration conflict among muslims. In this paper, the root of the debate of the difference to determine qamariyah calendar will be discussed and to be found the solution quickly and accurately. There are two approaches that must be applied in integrating the beginning of qamariyah calendar in Indonesia; methodological approach and authority approach. However, the second approach should be implemented firstly to realize the integrity of the qamariyah calendar determination in order it can be accepted lawfully and scientifically.   Penyatuan waktu untuk memulai dan mengakhiri ibadah puasa ramadlan mengarah pada konflik disintegrasi pada komunitas muslim. Dalam tulisan ini, akan diulas tentang akar perbedaan penetapan awal bulan qamariyah kemudian dicarikan sebuah solusi yang cepat dan akurat. Ada dua pendekatan yang harus dilakukan dalam upaya penyatuan awal bulan qamariyah di Indonesia yakni pendekatan metodologis dan authority (kekuasaan). Namun untuk percepatan terwujudnya persatuan penetapan awal bulan qamariyah maka pendekatan yang kedua harus diutamakan terlebih dahulu sebelum pendekatan pertama membuahkan hasil yang bisa diterima secara syar’iyah dan ilmiah.  
DUALITAS HUKUM WARIS MINANGKABAU DAN ISLAM (STUDI KONSTRUKSI SOSIAL MASYARAKAT MUSLIM MINANGKABAU DI MALANG) Fauzi, Anwar
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 3, No 1
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.2180

Abstract

One of interesting customary laws is the implementation of customary law of inheritance system of Minangkabau society. Minangkabaw society implements inheritance system from mother’s lineage. It contradicts with the inheritance system in Islam which admits father’s lineage system. The aim of this research is to describe social construction pattern and inheritance system which are constructed by Minangkabaw society in Malang. Method which is applied in this research is field research with qualitative descriptive approaches. From the result of this research, the researcher concludes that social construction which is constructed by Minangkabaw society in Malang is adaptive system. This system is a combination between customary law and applicative law of the area where the society settled. Related to inheritance determination, this society tends to apply conventional law system and they leave their customary law although they still want to apply the customary one.   Salah satu hukum adat yang sangat menarik yaitu tentang penerapan hukum adat masyarakat Minangkabau yang berkaitan dengan hukum waris. Masyarakat Minangkabau menerapkan hukum waris dari garis keturunan Ibu. Hal ini sangat kontradiksi dengan sistem hukum waris Islam yang menarik keturunan dari garis ayah. Tujuan dari penelitian ini ingin mendiskripsikan pola konstruksi sosial dan sistem hukum waris yang dibangun masyarakat Minangkabau ketika menetap di Malang. Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa konstruksi sosial yang di bangun masyarakat Minangkabau yang menetap di Malang yaitu menggunakan sistem adaptif. Dimana sistem ini merupakan suatu bentuk peleburan terhadap hukum adat dengan hukum yang berlaku di daerah mereka menetap. Dalam hal penerapan waris, masyarakat Minangkabau yang menetap di Malang mereka cenderung memakai sistem hukum konvensional, dan menanggalkan hukum adat meraka, meskipun masih ada keinginan untuk menerapkan hukum adat Minangkabau di Malang.  
SYAIKH YUSUF QARDHAWI: GURU UMAT ISLAM PADA MASANYA Khalilurrahman, M.
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 2 No 1
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.1588

Abstract

Mesir merupakan salah satu Negara di kawasanTimur Tengah yang sangat kaya dan dikenal dengankhazanah keislamannya. Semenjak masuknya Islam keNegara tersebut dan Amr bin ‘Ash menjadi gubernurpertama di bawah ke-Khalifahan Umar Ibn al-Khattab,di negeri ini telah bermunculan para pemikir muslimdan pembaharu yang sangat brilian.Zaman keemasan Islam adalah zaman di mana banyak bermunculan para ilmuwan muslim, yaitu tepatnya pada masa Daulah Abbasiyah. Kita mengetahui bahwa salah seorang imam madzhab Islam terbesar, Muhammad bin Idris al-Syafi’i atau yang dikenal dengan Imam Syafi’i, hampir separuh usianya beliau habiskan di Mesir. Pada tataran militer, negeri ini pernah dijadikan markas besar oleh mujâhid besar, Shalahuddinal-Ayyubi yang membebaskan al-Quds dari tangan kaum Nashrani.Kata Kunci: Yusuf Qaedhawi: Guru, umat Islam .
ZAKAT SEBAGAI SARANA PENGENTASAN KEMISKINAN (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Bina Umat Mandiri Kabupaten Ngawi) Ernawati, Hasti
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 1 No 2
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.1732

Abstract

AbstractZakat is one necessary condition in building the Muslim society. Zakat as an institution, really closely with financial policy. Zakat even more important role compared with other social institutions such as orphanages and foundations in eliminating social inequality. This study aimed at understanding and management efforts Amil Zakat Institution “People Bina Mandiri” Ngawi district in order to alleviate poverty. This study uses qualitative research. Then once collected, the data is processed and analyzed with descriptive qualitative. The results showed, the Institute management Amil Zakat “People Bina Mandiri” Ngawi district is using an open system management (open management), namely income and spending zakat funds can be known directly by the public. The efforts undertaken in order to alleviate poverty through the distribution of scholarships, kafalah du’at, waqaf the Koran and the Iqra ‘, and TKIT pendidikanTPA assistance, help renovate mosques / mushalla, aid disaster area, daurah coaching people, distribution of Zakat Al-Fitr and distribution to the amil zakat. However, a more focused in achieving that goal is to further intensify in the field of education, namely scholarships. Zakat merupakan salah satu syarat mutlak dalam membina masyarakat muslim. Zakat sebagai suatu lembaga, benar-benar lekat dengan kebijakan keuangan. Bahkan zakat memainkan peranan lebih penting dibanding dengan lembaga-lembaga sosial lainnya seperti panti asuhan dan yayasan-yayasan dalam menghapus kesenjangan sosial.  Penelitian ini bertujuan memahami manajemen pengelolaan dan upaya yang dilakukan Lembaga Amil Zakat “Bina Umat Mandiri” Kabupaten Ngawi dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Kemudian setelah terkumpul, data tersebut diolah dan dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan, manajemen pengelolaan Lembaga Amil Zakat “Bina Umat Mandiri” Kabupaten Ngawi adalah menggunakan sistem open management (manajemen terbuka), yaitu pemasukan dan pengeluaran dana zakat dapat diketahui langsung oleh masyarakat.  Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mengentaskan kemiskinan melalui penyaluran beasiswa, kafalah du’at, waqaf al-Qur’an dan Iqra’, bantuan pendidikanTPA dan TKIT, bantuan renovasi masjid/mushalla, bantuan daerah bencana, daurah pembinaan umat, penyaluran zakat fitrah dan penyaluran ke amil zakat. Akan tetapi yang lebih difokuskan dalam rangka pencapaian tujuan itu adalah dengan lebih mengintensifkan dibidang pendidikan, yaitu beasiswa Kata kunci: Zakat, Pengentasan Kemiskinan
EKSISTENSI UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM AKTUALISASI KONSEP NUSYUZ FIQH MADANI Handayani, Tutik
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 3, No 1
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.2173

Abstract

The most potential victims of domestic violence are women. it is happened due to several reasons. One of the reasons is nusyuz practice by hitting the wife as the alternative of nusyuz solution as has been understood in Quran. The verse, then, is legitimized by classical product of fiqh. If we discuss further, that understanding need to be reinterpreted since its relevance with the implementation of domestic violence regulation Number 23, 2004 which issues the ban of domestic violence. The objective of this writing is to discuss again the concept of nusyuz in classical fiqh which tends to give bigger portion to men and to subordinate women in nusyuz case. At the end of this writing, it is known that nusyuz in classical fiqh less accommodate the principles of gender equity. Therefore, it is a need for re-understanding the concept in line with theimplementation of domestic violence regulation.   Korban kekerasan dalam rumah tangga yang paling rentan adalah perempuan. Hal ini terjadi karena berbagai alasan. Diantaranya ialah penyelesaian nusyuz istri dengan cara memukulnya yang mana alternatif tersebut dipahami dari Al-Qur’an. Kemudian ayat tersebut dilegitimasi oleh produk fiqh klasik. Jika ditelaah lebih lanjut, pemahaman tersebut membutuhkan reinterpretasi karena relevansinya dengan keberlakuan UU RI PKDRT No. 23 tahun 2004 yang mendengungkan tentang larangan ke- kerasan dalam rumah tangga. Tulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan kembali konsep nusyuz dalam fiqh klasik yang terkesan memberikan porsi lebih kepada laki-laki dan mensubordinasikan perempuan dalam permasalahan nusyuz. Pada bagian akhir penelitian ini diketahui bahwa nusyuz dalam fiqh klasik kurang mengakomodir prinsip-prinsip kesetaraan gender. Sehingga perlu pemahaman kembali dengan diberlakukannya UU PKDRT.    
ZAKAT SEBAGAI SARANA PENGENTASAN KEMISKINAN (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Bina Umat Mandiri Kabupaten Ngawi) Ernawati, Hasti
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 2 No 1
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.1582

Abstract

AbstractZakat is one necessary condition in building the Muslim society. Zakat as an institution, really closely with financial policy. Zakat even more important role compared with other social institutions such as orphanages and foundations in eliminating social inequality. This study aimed at understanding and management efforts Amil Zakat Institution “People Bina Mandiri” Ngawi district in order to alleviate poverty. This study uses qualitative research. Then once collected, the data is processed and analyzed with descriptive qualitative. The results showed, the Institute management Amil Zakat “People Bina Mandiri” Ngawi district is using an open system management (open management), namely income and spending zakat funds can be known directly by the public. The efforts undertaken in order to alleviate poverty through the distribution of scholarships, kafalah du’at, waqaf the Koran and the Iqra ‘, and TKIT pendidikanTPA assistance, help renovate mosques / mushalla, aid disaster area, daurah coaching people, distribution of Zakat Al-Fitr and distribution to the amil zakat. However, a more focused in achieving that goal is to further intensify in the field of education, namely scholarships. Zakat merupakan salah satu syarat mutlak dalam membina masyarakat muslim. Zakat sebagai suatu lembaga, benar-benar lekat dengan kebijakan keuangan. Bahkan zakat memainkan peranan lebih penting dibanding dengan lembaga-lembaga sosial lainnya seperti panti asuhan dan yayasan-yayasan dalam menghapus kesenjangan sosial.  Penelitian ini bertujuan memahami manajemen pengelolaan dan upaya yang dilakukan Lembaga Amil Zakat “Bina Umat Mandiri” Kabupaten Ngawi dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Kemudian setelah terkumpul, data tersebut diolah dan dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan, manajemen pengelolaan Lembaga Amil Zakat “Bina Umat Mandiri” Kabupaten Ngawi adalah menggunakan sistem open management (manajemen terbuka), yaitu pemasukan dan pengeluaran dana zakat dapat diketahui langsung oleh masyarakat.  Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mengentaskan kemiskinan melalui penyaluran beasiswa, kafalah du’at, waqaf al-Qur’an dan Iqra’, bantuan pendidikanTPA dan TKIT, bantuan renovasi masjid/mushalla, bantuan daerah bencana, daurah pembinaan umat, penyaluran zakat fitrah dan penyaluran ke amil zakat. Akan tetapi yang lebih difokuskan dalam rangka pencapaian tujuan itu adalah dengan lebih mengintensifkan dibidang pendidikan, yaitu beasiswa Kata kunci: Zakat, Pengentasan Kemiskinan
IMPLEMENTASI UU NOMOR 38 TAHUN 1999 PASAL 16 TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT DI BAZ KABUPATEN MALANG Rozaq, Abd.
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 1 No 2
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.1727

Abstract

Efficiency of Zakat becomes the most vital source of funds that can be utilized for the welfare of the community, especially to alleviate people from poverty and eliminate social inequality, and therefore this sector is used as a measure of success of a Baz / LAZ in Malang. This study used a qualitative descriptive method with sociological or empirical approach, in data collection using interviews and documentation so that primary data is the result of interviews and the data available at the Office Baz Malang. While in data analysis using descriptive manner. The results of this study indicate that the utilization of funds Baz ZIS in Malang Regency is in conformity with article 16 of Law No.38 of article 1, but in article 2 of this Baz Malang Regency is not maximized due to lack of cooperation among managers with mustahiq.Pendayagunaan zakat menjadi sumber dana yang paling vital sehingga dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, oleh karena itu sektor ini dijadikan sebagai tolak ukur tingkat keberhasilan sebuah BAZ/LAZ di Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis atau empiris, dalam pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi sehingga data primernya adalah hasil wawancara dan data yang ada di Kantor BAZ Kabupaten Malang. Sedangkan dalam analisa data menggunakan cara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendayagunaan dana ZIS di BAZ Kabupaten Malang sudah sesuai dengan UU No.38 pasal 16 pasal 1, akan tetapi pada pasal 2 ini BAZ Kabupaten Malang belum maksimal disebabkan kurang adanya kerja sama antar pengelola dengan mustahiq. 

Page 2 of 18 | Total Record : 177

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2010 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2023): Jurisdictie Vol 13, No 2 (2022): Jurisdictie Vol 13, No 1 (2022): Jurisdictie Vol 12, No 2 (2021): Jurisdictie Vol 12, No 1 (2021): Jurisdictie Vol 11, No 2 (2020): Jurisdictie Vol 11, No 1 (2020): Jurisdictie Jurisdictie: Vol. 10, No. 2 (2019) Jurisdictie: Vol. 10, No. 1 (2019) Jurisdictie: Vol. 9, No. 2 (2018) Jurisdictie: Vol. 9, No. 1 (2018) Jurisdictie: Vol. 8, No. 2 (2017) Jurisdictie: Vol. 8, No. 1 (2017) Jurisdictie: Vol 7, No 2 (2016) Jurisdictie: Vol 7, No 1 (2016) Jurisdictie: Vol 6, No 2 (2015) Jurisdictie: Vol 6, No 1 (2015) Jurisdictie: Vol 5, No 2 (2014) JURISDICTIE (Vol 3, No 1 JURISDICTIE (Vol 2, No 2 JURISDICTIE (Vol 2 No 1 JURISDICTIE (Vol 1 No 2 JURISDICTIE (Vol 1 No 1 More Issue