cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah
ISSN : 20867549     EISSN : 25283383     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurisdictie (print ISSN 2086-7549, online ISSN 2528-3383) is peer-reviewed national journal published biannually by the Law of Bisnis Syariah Program, State Islamic University (UIN) of Maulana Malik Ibrahim Malang. The journal puts emphasis on aspects related to economics and business law which are integrated to Islamic Law in an Indonesian context and globalisation context. The languages used in this journal are Indonesia, English and Arabic.
Arjuna Subject : -
Articles 177 Documents
PERANAN TRADISI NGUSONG BARANG DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA MASYARAKAT OKI PALEMBANG Alkautsar, Akmal
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 1 No 1
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.1595

Abstract

Persoalan tradisi dalam perkawinan tidak diatur dalam al Qur’an dan al Hadis secara terperinci sehingga kriteria dan teknik operasionalnya berbeda-beda dalam masyarakat seperti tradisi Ngusong Barang pada masyarakat Kayu Agung. sebuah tradisi prosesi barang bawaan sebagai timbal balik dari pemberian mahar pada saat perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah. Tujuan penelitian ini adalahuntuk mendeskripsikan pandangan masyarakat tentang tradisi Ngusong Barang dan juga untuk mendeskripsikan hubungannya dalam pembentukan keluarga sakinah.Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologis fenemenologis dan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Ngusong Barang mempunyaiarti yang sangat penting dan mempunyai makna baik secara filosofis sebagai lambang eratnya hubungan tali silaturrahim dan sesuatu yang dapat mengangkat martabat seseoarang, besan, dan kalangan masyarakat adat Morge Siwe.Qoran and hadith do not regulate marriage tradition in detail as its criteria and operational technique may be implemented differently such as Ngusong Barang tradition in kayu Agung Society. It is a tradition of bringing some marriage gift process as the changing dowry of marriage in order to build harmonious family. The objective of this research is to describe society's perception on Ngusong Barang tradition and its reationship with harmonious family. This research uses fphenomenologycal andsociological method as well as descriftive approach. The result shows that the tradition of bringing marriage gift has significant meaning philosophically as the symbol of tied relationship and it can rise the dignity of parents in-law including Morge Siwesociety.Kata kunci: keluarga sakinah, ngusong barang, barang bawaan
PANDANGAN AKTIVIS HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) DI MALANG TENTANG METODE IJTIHAD HTI DALAM BIDANG POLITIK DAN IBADAH Arifan, Fadh Ahmad
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 2, No 2
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.2164

Abstract

This research examines the views of HTI activists Malang to the methods of ijtihad in the field of politics and Worship. By using qualitative method and interview, the research concludes that HTI’s method of ijtihad in the field of political activists beginning with fahmul waqi ‘and fahmul nash as well a methods formulated bt HT (ijtihad manhaji). If the problem is quite old, they take reference  in the books of HT such as the Islamic system of Islamic government and muqaddimah dustur. If they do not refer to the text of their book but apply it straight to the nash, then the ijtihad will not violate what has been outlined in hizb books. In the field of worship, it becomes individual responsibility. HTI Malang city officials suggest that every member of HTI should ideally use the strongest arguments (metode tarjih) in ritual practices. Penelitian ini mengkaji pandangan aktivis HTI Malang terhadap metode ijtihad HTI dalam bidang politik dan Ibadah. Dengan menggunakan metode kualitatif dan interview, penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa metode ijtihad aktivis HTI dalam bidang politik diawali dengan fahmul waqi’ dan fahmul nash serta metode yang dirumuskan HT (ijtihad manhaji). Kalau permasalahan lama, cukup mengambil rujukan (aplikatif) dalam kitab-kitab HT seperti sistem pemerintahan dalam Islam, dan muqaddimah dustur.  Jika merekaTidak merujuk pada teks kitabnya tapi langsung ke nashnya, maka ijtihadnya tidak akan menyalahi apa yg sudah digariskan dalam buku-buku hizb. Sedangkan dalam bidang ibadah diserahkan kepada masing-masing individu. Petinggi HTI kota Malang dalam persoalan ritual ibadah menginginkan agar setiap anggota HTI idealnya memakai dalil terkuat (metode tarjih)
OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM KEHIDUPAN SOSIAL Ramadhita, Ramadhita
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 3, No 1
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.2182

Abstract

Zakat, infaq, shadaqah (ZIS) as funding sources in Islam, were not able to solve Indonesian muslim’s sosio-econimic problem yet. According some studies, the potential amount of ZIS reached 100 bilion per year. This problems were caused by two factor, muzakki and amil. Muzakki still not trully believe in amil to distribute funds zakat , infaq , and shadaqah to mustahik. In other side, LAZ as frontier operator, was not optimal in digging and distributing the potential of zakat. To create public trust, LAZ has to optimize its functions, based on four basic prinsipals: the principle of faith, the moral principle, the principle of institutions, and principle menajemen .   Zakat, infaq, shadaqah sebagai sumber-sumber pendanaan sosial dipandang belum mampu menyelesai- kan persoalan-persoalan sosio-ekonomi yang dihadapi masyarakat muslim di Indonesia. Padahal, ber- dasarkan sejumlah penelitian, potensi dana ZIS di Indonesia mencapai 100 miliyar lebih per tahunnya. Hal ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor muzakki dan faktor amil zakat. Muzakki belum percaya sepenuhnya terhadap amil, untuk mendistribusikan dana zakat, infaq, maupun shadaqah kepada mustahik. Selain itu, lembaga amil yang berperan sebagai operator, belum optimal dalam menggali dan mendayagunakan potensi zakat. Untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap LAZ, perlu dilakukan optimalisasi peran dan fungsi amil berdasarkan prinsip rukun iman, prinsip moral, prinsip lembaga, dan prinsip menajemen.  
AGAMA DAN BUDAYA-RELASI KONFRONTATIF ATAU KOMPROMISTIK Roibin, Roibin
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 1 No 1
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.1590

Abstract

Persoalan agama dan budaya adalah salah satu persoalan krusial yang melahirkan berbagai penilaian dalam masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap bahwa agama harus steril dari budaya . sementara sebagaian lain menganggap bahwa agama bisa berdialog dengan budaya dengan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam rangka menjaga kemurnian agama. Hal ini terkait erat dengan fenomena perubahan pola pemahaman keagamaan dan perilaku keberagamaanpemeluk agama (Islam). Tulisan ini mencoba mendiskusikan fenomena dialog agama dan budaya di masyarakat sekaligus memaparkan berbagai corak Islam lokal.Problem on religion and culture is one crucial problem which generates various assessments within society. Some people think that religion must be sterilized from culture. While, someother point out that religion is able to dialogue with culture under some considerable aspects to maintain religion's purity. It is closely related to the phenomenon of pattern changing of religious understanding and Muslim religious behavior. This paper tries to discuss the phenomenon of religion and culture dialogue within society and to describe various local Islam pattern.Kata Kunci: Keberagamaan, Mitos, Budaya
PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI MENGENAI ZAKAT SAHAM DAN OBLIGASI Fauziyah, Ririn
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 1 No 2
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.1734

Abstract

Ijtihad in the field of zakat has been started since the launch of Yusuf Qardhawi writings, Fiqh al-Zakâh. Zakat which has been traditionally interpreted, broken down by Yusuf Qaradawi to create newcategories, namely zakat stocks and bonds. The objectif of research is to finding Yusuf Qardhawi’sthought about zakat stocks and bonds. This type of research is study of literature, and the research are descriptive. Qardhawi’s opinion, factories and buildings can be analogous to agricultural land, so that zakat must be paid 10% or 5% of net revenues. Meanwhile for trading company, its zakat taken from its appropriate at the prevailing market price plus a profit. Bond issued zakat taken when bonds were already in the hands of the owner for a year or more. The bonds that bring interest, such as obligatoryzakat issued trading, must be paid 2.5%.Ijtihad dalam bidang zakat telah dimulai sejak Yusuf Qardhawi meluncurkan karya tulisnya, Fiqh al-Zakâh. Zakat yang selama ini dimaknai secara tradisional, didobrak oleh Yusuf Qardhawi dengan membuat kategori baru, yaitu zakat saham dan obligasi. Tujuan penelitian untuk mengetahui pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai zakat saham dan obligasi. Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan dan sifatnya penelitian deskriptif. Menurut Qardhawi, pabrik dan gedung dapat dianalogikan dengan tanah pertanian, sehingga harus dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% dari pendapatan bersih.Sedangkan perusahaan perdagangan, zakatnya diambil dari sahamnya sesuai harga yang berlaku di pasar ditambah keuntungan. Zakat obligasi wajib dikeluarkan bila obligasi itu sudah berada di tangan pemilik selama satu tahun atau lebih. Obligasi yang mendatangkan bunga, wajib dikeluarkan zakatnya seperti zakat perdagangan, yaitu sebesar 2.5%.Kata kunci: Pemikiran Yusuf Qardhawi, Zakat Saham dan Obligasi.
OTORITAS PEMERINTAH DALAM PENETAPAN AWAL BULAN QAMARIYAH PERSPEKTIF FIQH SIYÂSAH YUSUF QARDHAWI. Hidayat, M. Nur
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 3, No 1
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.2177

Abstract

The disparity of determining the early month of Qamariyah in Indonesia is a common phenomenon every year. Therefore, the government, through Ministry of Religious Affairs tries to find a solution for the problem. The focus of this study is to discuss the government’s authority in determining the early month of Qamariyah based on Yusuf Qardhawi’s Political Fiqh Perspective. As a result, the study shows that the government, the Ministry of Religious Affairs of Indonesia, has an authority in determining the early month of Qamariyah. Meanwhile, Islamic organizations or other mass organizations have no authority at all. But, they deserve in announcing after receiving the information from government. Furthermore, the government’s decision is considered as an obligation which has to be obeyed for those having no ability in determining the early month of Qamariyah (independent-ijtihad).   Perbedaan penetapan awal bulan Qamariyah di Indonesia menjadi sebuah fenomena dalam setiap tahun. Guna menjembatani perbedaan tersebut, pemerintah mengambil langkah solutif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Fokus penelitian ini adalah untuk mendiskusikan otoritas pemerintah dalam penetapan awal bulan Qamariyah perspektif fiqh siyâsah Yusuf Qardhawi. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI mempunyai otoritas dalam menetapkan (itsbât) awal bulan Qamariyah. Sedangkan organisasi ataupun ormas Islam di luar pemerintah pada hakikatnya tidak mempunyai otoritas dalam menetapkan awal bulan Qamariyah, akan tetapi hanya sekedar mengumumkan (ikhbâr) terkait dengan awal bulan qamariyah. Selanjutnya mengenai keputusan pemerintah, pada dasarnya wajib diikuti bagi mereka yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan ijtihad sendiri dalam menentukan awal bulan Qamariyah.  
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZDA KOTA BLITAR DITINJAU DARI UU NOMOR 38 TAHUN 1999 Kadir, Abdul
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 2 No 1
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.1584

Abstract

The teaching of alms is a comprehensive ritual for social responsibility. In Indonesia, the discussion about Islamic economy leads to the discussion of alms and its  implementation. The law base of alms is UU no 38/1999. Bazda kota Blitar is one center of alms collection in East Java. The collected data shows that the management of Bazda cannot work as effectively as it is expected. There are at least three main problems: limitation of facility, lack of professional human resources, and lack of political will. Ajaran sedekah adalah ritual komprehensif untuk tanggung jawab sosial. Di Indonesia, diskusi tentang ekonomi Islam mengarah pada diskusi tentang zakat dan pelaksanaannya. Dasar hukum zakat adalah UU no 38/1999. Bazda kota Blitar adalah salah satu pusat pengumpulan zakat di Jawa Timur. Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa pengelolaan Bazda tidak bisa bekerja secara efektif seperti yang diharapkan. Setidaknya ada tiga masalah utama: keterbatasan fasilitas, kurangnya sumber daya manusia yang profesional, dan kurangnya kemauan politik.Kata kunci : efektivitas, Management Zakat, UU No. 38/1999
PERAN NEGARA DALAM MENGOPTIMALKAN ZAKAT DI INDONESIA Herdianto, Ahmad Wahyu
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 1 No 2
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.1729

Abstract

AbstrakZakat has strategic potential to be developed into an instrument of income distribution. In Indonesia, its potential is not professionally managed. This paper examines the reality of the optimization of zakat in Indonesia to know the development of its management, its practice management and its distribution as well as the role of the State using charity funds to alleviate poverty. In the matter of charity, maximizing both the state’s role as regulator to revise Act No. 38 of 1999 on Zakat Management, as a facilitator for the optimization of application management functions, the use of information technology in the management of alms and as a motivator for socialization, education, guidance, and conscious movement of zakat and the role of the state as a distributor to apply the model of equal distribution and eight channels growth for productive activities is very significant to note. Zakat memiliki potensi strategis untuk dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Di Indonesia, potensi zakat belum dikelola secara profesional. Tulisan ini bermaksud mengkaji realita optimalisasi zakat di Indonesia untuk mengetahui perkembangan pengelolaan zakat,  praktek pengelolaan dan penyaluran zakat, serta peranan negara menggunakan dana zakat untuk mengentaskan kemiskinan. Dalam persoalan zakat,  maksimalisasi peran negara baik sebagai regulator untuk merevisi UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, sebagai fasilitator untuk optimalisasi penerapan fungsi manajemen, penggunaan teknologi informasi di dalam pengelolaan zakat dan  sebagai motivator untuk melakukan sosialisasi zakat, pendidikan, pembinaan, maupun gerakan sadar zakat serta peran negara sebagai distributor untuk menerapkan model pemerataan dan pertumbuhan delapan jalur untuk kegiatan produktif sangat signifikan untuk diperhatikan.Kata Kunci: Negara, Pengelolaan, Penyaluran, Dana Zakat.
TEORI ALJABAR AL-KHAWARIZMI Kurnia, Riana Afliha Eka
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 2, No 2
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.2170

Abstract

Islam generates leaders and scientists who influence and contribute greatly to the development of science. One of them is Al-Khwarizmi who is known as a scientist in the field of mathematics. He also produced many other works in the scientific world. Field of education has demonstrated that al-Khwarizmi was a prominent Islamic scientist. His knowledge and expertise not only in the field of Shari’ah but also in the fields of philosophy, logic, arithmetic,geometry, music, arithmetic, Islamic history and chemistry. His work is very fonumental and it’s very well known, namely calculation and algebra. His prominent role in arithmatics of which he gave the cornerstone in mathematics combining arithmatichs and algebra forms and he introduced hindu’s numerical system to Europe. For his work, he is well known in moslem and westen works of knowledge. He is named as the Father of Algebra. Islam banyak melahirkan tokoh-tokoh dan ilmuwan yang memberi pengaruh dan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah Al-Khawarizmi dikenal sebagai ilmuwan di bidang matematika. Beliau juga banyak menghasilkan karya-karya lain dalam dunia ilmu penge- tahuan. Dalam pendidikan telah dibuktikan bahwa al-Khawarizmi adalah seorang tokoh Islam yang berpengetahuan luas. Pengetahuan dan keahliannya bukan hanya dalam bidang syari’at tapi di dalam bidang Falsafah, Logika, Aritmatika, Geometri, Musik, Ilmu Hitung, Sejarah Islam dan Kimia. Karyanya yang sangat fonumental dan sangat terkenal,di bidang matematika, yaitu mengenai perhitungan dan Aljabar. Kiprah Al-Khawarizmi yang paling menonjol memang dalam bidang Aritmatika, yaitu memberi dasar dan tonggak dalam matematika, menggabungkan bentuk-bentuk Aritmatika dan Aljabar, serta me- ngenalkan bilangan-bilangan Hindu ke benua Eropa. Atas jasanya itu beliau hingga sekarang sangat dikenal, baik di dunia ilmu pengetahuan Islam dan Barat. Atas karyanya di bidang Matematika tersebut beliau akhirnya di beri gelar Bapak Aljabar.
TRADISI KELAKAT DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM KELURAHAN LOLOAN TIMUR KABUPATEN JEMBRANA BALI admin, Usriah
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 1 No 1
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.1597

Abstract

Suatu kepercayaan pada sebagian orang tua calon pengantin untuk melaksanakan ritual kelakat dalam proses perkawinan. Jika tidak dilaksanakan ada keyakinan salah satu dari keluarga calon pengantin akan mendapatkan musibah. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman serta pandangan masyarakat terhadap tradisi kelakat dalam perkawinan bagi masyarakat muslim di Loloan Timur Jembrana Bali. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya para tokoh agama dan tokoh masyarakat sekitar sependapat jika tradisi kelakat merupakan tradisi yang dapat membawa masyarakat pada kemusyrikan. Dalam pandangan syara` dari segi keabsahannya, tradisi kelakat termasuk al-`urf al-fasid, yaitu dikarenakan tradisi ini menggunakan ritual meminta perlindungan dari para leluhur.It is a belief among parents of bride or groom to practice kelakat ritual in marriage process. If they do not practice that kind of ritual, the family will get bad luck. The aim of this research is to know the understanding and perception of people towards this tradition among Muslim society in East Loloan, Jembrana Bali. This research is qualitative research with ethnography approach. It uses observation, interview anddocumentation technique of data collecting. The result of this research reveals that religious figures as well as social figures agree that practicing kelakat is prohibited due to its impact which will bring society into belief to more than one God. In term of Islamic Law, it s legality is part of al-`urf al-fasid (bad tradition) because it uses asking guardianship from the ancestors ritual.Kata Kunci; Tradisi Kelakat, Leluhur, Ritual

Page 4 of 18 | Total Record : 177