cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Law and Justice
Published by Universitas Muhammadiyah Surakarta
ISSN : -     EISSN : 25498282     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Law and Justice e-ISSN:2549-8282 is a publication which contains information, communication, and development of law science. This journal discuss about legal studies which are the result of research in the field of law to promote the value of transedental, the value of nationalism, and the values of democracy and Pancasila.
Arjuna Subject : -
Articles 150 Documents
 1   2   3   4   5 
Juridical Analysis of Lawsuits Case for Unlawful Acts of the Invalidity of Transfer of Property Rights to Movable Properties Laksana, Fathalya
Law and Justice Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v5i2.10003

Abstract

This study aims to determine the validity of the transfer of property rights to movable property in the context of assets in marriage and the suitability of the judge's decision in his consideration, which states that the Defendant committed an illegal act in the Supreme Court Decision Number 1081K / PDT / 2018. The research method used is a literature study with a normative juridical approach using secondary data in the form of expert opinion and existing theories. This study's findings indicated that the legal basis regarding the transfer of property rights to movable objects in a sale and purchase agreement is regulated explicitly in Article 1457 of the Civil Code. Besides, it is also necessary to pay attention to Article 1320 of the Civil Code regarding the terms of the validity of the agreement and Article 36 of the Marriage Law No. 1 of 1974 concerning the property in marriage. The application of these rules ensures the transfer of property rights to goods being traded, especially the sale and purchase agreement of joint property common in Indonesia. The regulations stipulated in the Civil Code in book 3 concerning engagement, especially regarding sale and purchase agreements, are useful as a guide for the community in taking legal actions in terms of their assets so that they are not mistaken in applying the law. Unlike previous studies, this study focuses more on buying and selling regulations where the sale and purchase object is the property in marriage. Keywords: Sale and Purchase, Actions against the Law, Agreement, Marriage
PENGENDALIAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM SISTEM PRE PROJECT SELLING Gomulja, Irwan; Adjie, Habib
Law and Justice Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v5i1.10395

Abstract

Pre Project Selling is a sale before the project is built where the property being sold is just a picture or concept. This concept of marketing has become a trend in the modern era, especially for developers. The principle of freedom of contract in an agreement is a must-have foundation in the case of an agreement in a pre-project selling transaction. In consumer contracts made in standard written form prepared in advance by the developer. This means that all terms and conditions are made by the developer himself, so the consumer will only do so need to approve or reject the contract without the ability to change or add anything to PPJB content. The agreement generally does not consider enough the interests of other parties so that it is being questioned whether it still gives freedom to consumers. The absence of rules regarding Pre Project Selling in the applicable laws and regulations makes controlling consumer protection not optimal. The Government needs to make regulations on this matter.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PRODUCTION HOUSE TERHADAP PENYIARAN FILM YANG SEDANG TAYANG DI BIOSKOP TANPA IZIN MELALUI MEDIA SOSIAL Dewina, Alvieta; Permata, Rika Ratna; Muchtar, Helitha Novianty
Law and Justice Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v5i1.10399

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau perlindungan hukum bagi rumah produksi sebagai pemegang Hak Cipta serta memberikan pengetahuan mengenai tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh rumah produksi terhadap kerugian ekonomi yang ditimbulkan atas tindakan penyiaran film bioskop tanpa izin melalui media sosial. Hukum bersifat dinamis berjalan seirama dengan perkembangan masyarakat dan telah memasuki era digital. Penyiaran film bioskop tanpa izin melalui media sosial merupakan contoh perbuatan melawan hukum telah memasuki dunia digital beserta konsekuensinya. Penelitian ini diharapkan dapat menciptakan kesadaran pada masyarakat bahwa pembajakan dapat menimbulkan kerugian baik materil maupun imateril terutama bagi rumah produksi. Penelitian ini menitikberatkan pada pembajakan yang telah berkembang ke dalam jenis baru, yaitu pembajakan melalui media sosial, khususnya penyiaran kembali melalui Bigo Live. Penelitian ini menggunakan metode analisis data yuridis kualitatif. Metode yang digunakan adalah penelitian literatur yaitu penelitian secara normatif khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penyiaran kembali film bioskop tanpa izin melalui media sosial merupakan pelanggaran Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa rumah produksi merupakan badan hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta sebagai Pencipta, sehingga rumah produksi mendapatkan pelindungan hukum atas segala bentuk pelanggaran Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta, termasuk pada dunia digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pihak rumah produksi selaku pemilik Hak Cipta sebuah karya film dapat melakukan gugatan hukum secara perdata atas kerugian ekonomi berdasarkan Pasal 95 dan 96 Undang-Undang Hak Cipta dan juga secara pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Undang-Undang Hak Cipta.
IMPLEMENTASI RAMBU RAMBU KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) SEBAGAI SARANA PEMENUHAN HAM NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Kurniawan, Lutfi
Law and Justice Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v5i1.10419

Abstract

Tujuan dari penelitian ini membahas mengenai bagaimana evakuasi narapidana ketika terjadi bencana baik bencana alam maupun bencana lainya berupa kerusuhan atau pembakaran dan sebagainya. Namun dalam pelaksaan evakuasi narapidana tetap mengutamakan keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan observasi langsung sebagai data primer dan data sekunder berupa kajian teori dan berita media massa. Lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto  yang beralamat di Jalan Pasukan Pelajar Imam, Tanahgaring, Pamijen, Kec. Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Temuan dari penelitian ini yaitu tata cara pelaksanaan rambu rambu K3  dalam rangka pemenuhan HAM narapidana. Penelitian ini membahas mengenai pentingnya rambu rambu K3 untuk  mengantisipasi, meminimalisir korban jiwa, memberikan rasa aman dan keselamatan pribadi bagi narapidana. Kebaruan dalam penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan rambu rambu K3 dalam rangka pemenuhan HAM narapidana yang selama ini kurang diketahui dan diperhatikan oleh masyarakat luas. Selama ini pandangan masyarakat terhadap narapidana masih negatif, narapidana dianggap sebagai sampah masyarakat dan harus mendapat pembalasan dengan dimasukan ke dalam lapas. Dengan penelitian ini  diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat terhadap narapidana. Sampai saat ini belum ada pelaksanaan mengenai rambu rambu K3 dalam upaya evakuasi narapidana di dalam lapas. Disamping itu belum ada  lapas di Indonesia yang menerapkan hal tersebut.
PENGGUNAAN MEDIA MASSA UNTUK MENGEDUKASI MASYARAKAT TENTANG PEMASYARAKATAN Ramadhan, Miftahus Surur
Law and Justice Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v5i1.10421

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis tingkat keperdulian masyarakat tentang hak asasi tahanan dan narapidana, serta memberikan solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengedukasi masyarakat tentang sistem pemasyarakatan agar masyarakat mengubah pandangan buruk dan meningkatkan keperduliannya terhadap hak asasi tahanan dan mantan narapidana. Metodologi yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif. Penulis memperoleh data dengan menggunakan metode pengambilan data primer berupa wawancara dan data sekunder.  Untuk teknik analisa data yang digunakan oleh penulis adalah (1) reduksi data, (2) data display (paparan data), dan (3) penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang memandang buruk tahanan dan mantan narapidana, padahal tahanan dan narapidana juga manusia yang memiliki hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi dan diayomi oleh masyarakat termasuk pemerintah. Maka pemerintah wajib bereran dalam mengedukasi masyarakat tentang sistem pemasyarakatan agar masyarakat mengerti bahwa tahanan dan narapidana itu tidak selamanya buruk. kegunaan dari tulisan ini adalah untuk memberikan saranpada pemerintah dan meningkatkan keperdulian masyarakat terhadap hak-hak asasi dari tahanan dan mantan narapidana, agar masyarakat tidak lagi selalu berpandangan buruk terhadap tersangka dan terdakwa, dan mantan narapidana yang sudah kembali kedalam masyarakat dapat hidup seperti manusia normal kembali. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang pemasyarakatan dan nilai-nilai hak asasi tahanan narapidana masih belum optimal, karena pemerintah hanya baru mensosialisasikannya dengan cara konvensional. Hal yang dapat dilakukan pemerintah adalah menggunakan media massa untuk menyebarkan iklan dan pesan singkat, dengan meniru gaya promosi pembisnis.
Product Renewal in the Field of Family Law in Indonesia Sugitanata, Arif
Law and Justice Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v6i1.10699

Abstract

This article discusses the product of the family law renewal in Indonesia. Family law is a law that has provisions in the area of munakahat and mawaris. The main focus of the study of this article is why there is family law renewal and what are the products of family law renewal in Indonesia. By using a literature study which materials and data in its arrangement use books and journals related to renewal products in the field of family law in Indonesia, then the data used in this study is a qualitative study, then the method used is descriptive-analytical. found that the appearance of Islamic law renewal, especially in the realm of family law, which developed in this era, in the view of Islamic jurists in Indonesia, is due, first, to fill the legal vacuum caused by the existing rules in classical fiqh books that have not been regulated where the times always demand new rules to answer issues that continue to develop in society. Second, the demands of the modern era of economic development, science and technology which are completely sophisticated. Third, demands for changes in various fields so as to provide space for Islamic law to become a reference in formulating national law. Fourth, demands for renewal of Islamic legal thought from international Islamic jurists to national Islamic jurists, one of which is related to science and technology and issues of gender equality. Then the products of family law renewal in Indonesia are divided into two scopes, namely munakahat and mawaris, where part of munakahat itself includes marriage registration, minimum age restrictions for marriage, the role of marriage guardian, polygamy, interfaith marriage, dowry in marriage, hadhanah and pledge of divorce. Whereas in mawaris includes substitute heirs and wajibah escrow.
PEMILIHAN PRESIDEN IDEAL MELALUI DEMOKRASI KERAKYATAN BERDASARKAN NILAI – NILAI KEISLAMAN Junaidi, M.; Indah, Dania Nalisa
Law and Justice Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v5i1.10781

Abstract

Indonesia merupakan negara yang sistem penyelenggaraan negaranya berdasarkan asas kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Salah satu bentuk dari pelaksanaan asas kedaulatan rakyat adalah dengan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden secara langsung karena Indonesia sebagai penganut sistem pemerintahan presidensiil, presidennya hanya memiliki masa jabatan yang berlangsung selama 5 (lima) tahun. Meskipun begitu, pemilihan secara langsung yang sudah dimulai semenjak tahun 2004 hingga yang terakhir 2019 ini dinilai sudah tidak sesuai dengan nilai ? nilai Pancasila yang merupakan grundnorm dari segala konstitusi yang berlaku di Indonesia. Sehingga muncul sebuah tantangan untuk mencari suatu pemilihan presiden ideal di Indonesia yang sesuai dengan Pancasila serta bernilai keislaman agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah pemeluk agama islam. Metode penulisan yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasilnya menunjukan bahwa tantangan ini dapat diatasi dengan mengusung kembali demokrasi kerakyatan berlandaskan sila ke-4 Pancasila yang berbunyi, ?Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan? yang sebenarnya sudah pernah dilakukaan pada masa lampu yaitu dengan cara pencalonan dan bermusyawarah sebagaimana salah satu praktik pemilihan pemimpin yang berasaskan nilai ? nilai keislaman. Sehingga nantinya selain Indonesia berhasil menjalankan konstitusinya dengan baik, peyelenggaran demokrasi Indonesia kembali pada makna demokrasi yang diinginkan oleh para The Founding Fathers.
Implementation Of Laws On The Criminal Jurisdiction System Using A Restorative Justice Approach (A Case Study at ‘Aisyiyah Legal A id Institute, Central Java) Aripin, Zaenal
Law and Justice Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v5i2.11267

Abstract

This article aims to determine the implementation of the juvenile criminal justice system law in upholding child criminal law in Surakarta, explain the process of assistance for victims and child offenders who are dealing with the law with a restorative justice approach in the form of diversion, and explain the obstacles found LBH (Legal Aid) 'Aisyiyah Central Java in law enforcement which acts as a child crime in Surakarta. This study uses an empirical approach. This research was conducted by examining primary data in the field, namely LBH Aisyiyah Central Java in the form of facts about the results of research directly at the research location and the results of interviews with members of advocacy organizations at LBH 'Aisyiyah, Central Java and in the Legal and Human Rights Council of' Aisyiyah Regional Leaders. Central Java and secondary data. The results showed that based on the results of the study in 10 criminal cases committed by children who were resolved by diversion in Surakarta, they had fulfilled and were in accordance with the Articles regulating diversion in the SPPA Law.  Whereas the concept of diversion has been running in Surakarta with many determinations of the results of a diversion agreement between the families of the victims and the families of the perpetrators and also LBH (Legal Aid) or related LSM (Non-Govermental Organization)  for crimes committed by minors. So that the application of the Law on Juvenile Criminal Justice System in law enforcement of child criminal acts has been running quite effectively.  Keywords: SPPA Law, diversion, restorative justice, Surakarta
Malpraktik Medik dan Pertanggungjawaban Hukumnya: Analisis dan Evaluasi Konseptual Susila, Muh Endriyo
Law and Justice Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v6i1.11425

Abstract

Although medical malpractice is not really new phenomenon in Indonesia, nevertheless dealing with medical malpractice cases is confusing to some extent. The absence of statutory definition of medical malpractice leads to confusion on how to handle it. This paper aims at elaborating the concept of medical malpractice and its liability. In addition, misconception on medical malpractice liability will also be evaluated. This normative legal research relies on secondary data and employes both statutory and comparative approaches. It is found that there has been misconception on medical malpractice in Indonesia. The misconception takes place not only to the lay persons, but also among academicians and law enforcement agencies. This misconception has led to confusion on how to establish medical malpractice liability.  
Impact of Structured, Systematic and Massive Violations In the General Election Mahyudin, Mahyudin; Haryanto, Edy; Marsinah, Rahmah
Law and Justice Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v5i2.11811

Abstract

Authority in resolving disputes regarding the results of general elections is the authority of the constitutional court granted by the constitution. While the authority in resolving violations is structured, systematic and massive is the authority of the electoral supervisory body granted by law. In the dispute over the results of the general election, which was decided by the constitutional court, the constitutional court did not have the authority to test the petition filed on the basis of a structured, systematic and massive violation because the constitutional court only based on the dispute over the results as intended in its authority. The court verdict has been in accordance with the authority held according to the original instruction given by the constitution, which wants the implementation of elections that are sovereign and carried out on a direct, public, free, confidential, honest and fair basis.

Page 1 of 15 | Total Record : 150

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019): Law and Justice Volume 4 No 2 2019 Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol.2 , No. 2, Oktober 2017 Vol.2 , No. 2, Oktober 2017 Vol. 2, No. 1, April 2017 Vol. 2, No. 1, April 2017 Vol. 1, No.1, Oktober 2016 Vol. 1, No.1, Oktober 2016 More Issue