cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Law and Justice
ISSN : -     EISSN : 25498282     DOI : -
Core Subject : Social,
Law and Justice e-ISSN:2549-8282 is a publication which contains information, communication, and development of law science. This journal discuss about legal studies which are the result of research in the field of law to promote the value of transedental, the value of nationalism, and the values of democracy and Pancasila.
Arjuna Subject : -
Articles 150 Documents
REFORMULASI HUKUM PERCERAIAN DI PAKISTAN Zuhdi, Syaifuddin
Law and Justice Vol. 1, No.1, Oktober 2016
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v1i1.2704

Abstract

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui reformulasi hukum keluarga di Negara Pakistan dan untuk mengetahui metode reformulasi hukum keluarga yang digunakan Negara tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis, jenis penelitian adalah studi kepustakaan, berdasarkan data yang digunakan, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Temuan dari pembahasan ini adalah bahwa benih pembaharuan hukum keluarga yang ada di Pakistan telah ada semenjak masih dibawah penjajahan Inggris, dan metode yang digunakan adalah intra doctrinal reform serta ekstra doctrinal reform
Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro pada BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) Dewi, Ernanda Kusuma; Astari, Ayu
Law and Justice Vol.2 , No. 2, Oktober 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v2i2.5142

Abstract

Tulisan ini merupakan artikel konseptual untuk mengetahui peran pembiayaan mudharabah pada BMT (Baitul Maal wat Tamwil) dalam pengembangan kinerja usaha mikro. Pengembangan kinerja usaha mikro dapat berkembang dengan beberapa faktor seperti pembinaan dan pengawasan. Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang sangat sesuai dengan usaha mikro. Sehingga diharapkan pembiayaan mudharabah mempunyai peran dalam pengembangan kinerja usaha mikro. Artikel ini dituliskan berdasarkan kajian pustaka dari literature dan penelitian sebelumnya dibidang pembiayaan syariah untuk membangun model. Terdapat beberapa faktor yang mendorong suksesnya pembiayaan mudharabah di BMT dalam pengembangan kinerja usaha mikro. Kata Kunci: Pembiayaan Mudharabah, Kinerja Usaha Mikro, BMT
PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM AKAD MUDHARABAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Srisusilawati, Popon; Eprianti, Nanik
Law and Justice Vol. 2, No. 1, April 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v2i1.4333

Abstract

Dalam lembaga keuangan syariah telah diperkenalkan beberapa instrumen keuangan sebagai pengganti instrumen bunga. Instrumen tersebut adalah sebuah instrumen yang lebih mengedepankan prisip bagi hasil (proft and loss sharing). Keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang diderita ditanggung secara bersama-sama oleh pihak yang melakukan transaksi. Oleh karena itu, kedua belah pihak, yang melakukan transaksi akan saling memperhatikan kemajuan dan kemunduran usaha yang dijalankan. Diantara prisnip bagi hasil yang paling menonjol dan bahkan paling populer adalah mudhârabah. Tujuan penelitian ini adalah, pertama, untuk mengetahui konsep teoritis tentang prinsip keadilan dan akad mudharabah dan kedua, untuk mengetahui penerapan prinsip keadilan dalam akad mudharabah di lembaga keuangan syariah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder. Penelitian ini digolongkan kepada jenis penelitian kualitiatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Aristoteles membedakan keadilan itu menjadi 2 macam:,pertama, keadilan distributif; dan kedua, keadilan kumulatif. Mudhârabah adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah; (2) prinsip keadilan yang dapat diterapkan dalam akad mudharabah pada lembaga keuangan syariah.
PERBANDINGAN GANTI RUGI DAN MEKANISME PERALIHAN HAK MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 Pamuncak, Aristya Windiana
Law and Justice Vol. 1, No.1, Oktober 2016
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v1i1.2699

Abstract

Peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum selalu diupayakan agar sesuai dengan kebutuhan zaman. terdapat perbedaan mendasar yang mengubah haluan khususnya dalam bidang ganti rugi dan mekanisme peralihan hak dalam Perpres No 65 Tahun 2006 dan UU No 2 Tahun 2012. Artikel ini bertujuan untuk menelaah bagaimana perbedaan pengaturan pemberian ganti rugi dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dengan menggunakan metode penelitian normatif yuridis dan menggunakan data skunder. Artikel menunjukkan UU No 2 Tahun mengatur bahwa ganti rugi harus adil dan layak, sementara Perpres no 65 Tahun 2006 mengatur bahwa ganti rugi harus menimbulkan keadaan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Dalam hal mekanisme peralihan hak atas tanah, UU No 2 Tahun 2012 memunculkan konsinyasi atas uang ganti rugi dimana dalam Perpres No 65 Tahun 2006 mengatur melalui pencabutan hak atas tanah sesuai dengan UU Agraria
ANALISA PERKEMBANGAN PERATURAN DAN PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH DI INDONESIA Widiana, Widiana
Law and Justice Vol.2 , No. 2, Oktober 2017
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v2i2.3837

Abstract

Kurun waktu sekitar tiga (3) windu sistem ekonomi syariah telah dirintis di Indonesia. Pengkajian terhadap sistem ekonomi syariah terus dilakukan dan ini berdampak pula pada akuntansi syariah yang terus dikembangkan sebagai pencatatn keuangan pada lembaga keuangan syariah. Dimulai pada tahun 1991 pendirian Bank Mumalat yang rancangannya telah dikaji jauh sebelum tahun didirikannya. Selanjutnya dikeluarkan perundang-undangan yang mengatur legalitas dari ekonomi dan akuntansi syariah. Guna mempercepat perkembangannya pemerintah beberapa kali melakukan amandemen terhadap peraturan perundang-undangan syariah dan melakukan pengkajian terhadap akuntansi syariah sehingga terbitlah PSAK Syariah, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), dan adanya fatwa MUI sebagai landasan yang digunakan dalam akuntansi syariah.
PELAKSANAAN DAN PENGUNGKAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK UMUM SYARIAH Ardhanareswari, Resti
Law and Justice Vol. 2, No. 1, April 2017
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v2i1.4338

Abstract

Prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan unuk mencapai kesinambungan usaha (sustainability) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholders). Sama halnya dengan pelaksanaan Good Corporate Governance, pengungkapan Good Corporate Governance Bank Umum Syariah ini mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 yang masih digunakan hingga saat ini oleh Bank Umum Syariah sesuai Laporan dan Penilaian Pelaksanaan GCG Paragraf 1 Laporan Pelaksanaan GCG Pasal 62. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang secara deskriptif lebih menekankan pada perkiraan daripada pengukuran. Penulis memilih studi deskriptif karena penyediaan informasi yang dibutuhkan berupa referensireferensi terkait dan data yang diambil berupa laporan tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) periode 2015. Populasi yang diambil adalah Bank Umum Syariah milik BUMN. Sampel yang digunakan adalah BNI Syariah dan BRI Syariah. Dilihat dari hasil pelaksanaan dan pengungkapan Good Corporate Governance khususnya pada kedua Bank Umum Syariah yaitu BNI Syariah dan BRISyariah maka pelaksanaan Good Corporate Governance kedepannya harus berjalan lebih efektif dan tentunya memiliki score/rating GCG yang tinggi. Selain itu, pelaksanaan dan pengungkapan Good Corporate Governance harus sesuai sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance itu sendiri yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN CYBERCRIME DENGAN PELAKU ANAK (Studi Kasus Penyelesaian Tindak Pidana Anak Usia Sekolah) Sukoco, Bambang
Law and Justice Vol. 1, No.1, Oktober 2016
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v1i1.2859

Abstract

Hak asasi anak dilindungi di dalam Pasal 28 B Ayat (2) UUD 1945 bahwa setiap anak berhakatas   kelangsungan   hidup,   tumbuh   dan   berkembang   serta   berhak   atasperlindungan   dari   kekerasan   dan   diskriminasi. Anak yang terkena kasus hukum  diduga sering tidak mendapatkan keadilan oleh hukum melalui oknum aparatnya. Misalnya seperti kejadian di Lapas Anak di Kutoarjo, dari pengamatan dan wawancara singkat dengan anak binaan dan petugas Lapas, bahwa sangat sulit mengharapkan adanya perubahan perilaku dari “pemenjaraan” anak di Lapas jikalau anak dalam tingkatan umur digabung, tidak ada pengawasan yang intens, dan tidak ada program yang memadahi guna melakukan rekontruksi perilaku. Hal ini belum bisa dipenuhi oleh Lapas Anak Kutoarjo yang merupakan salah satu Lapas Anak rujukan di Indonesia. Lapas anak hanya seperti tempat berkumpulnya anak-anak nakal, alih-alih mereka akan mendapatkan pembinaan perubahan perilaku, justru mungkin saja ini adalah tempat pembelajaran tindak kriminal bagi anak. Oleh karena itu perlu berfikir ulang untuk melakukan pemenjaraan terhadap anak melalui Restoratve Justice sebagai upaya mendatangkan keadilan dan perlindungan bersama.Kata Kunci : Tindak Pidana Anak, Cyber Crime, Restorative Justice
PERCEPATAN PERTUMBUHAN PERBANKAN SYARIAH MELALUI IMPLEMENTASI TATA KELOLA SYARIAH abubakar, lastuti; Handayani, Tri
Law and Justice Vol.2 , No. 2, Oktober 2017
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v2i2.3417

Abstract

Pertumbuhan industri perbankan syariah  Indonesia menunjukkan grafik meningkat, walaupun mengalami perlambatan. Data yang dipublikasi oleh OJK menunjukkan bahwa perbankan syariah nasional  berkontribusi sebesar 4.81 % terhadap market share dengan pertumbuhan  assets mencapat 11.97 % per Juni 2016. Di tataran global, sektor jasa keuangan syariah termasuk perbankan, menguasai 3 % dan  bersama sama dengan Qatar, Arab Saudi, Malaysia, Uni Emirat Arab dan Turki menjadi kekuatan pendorong keuangan syariah di masa depan. Salah satu isu startegis yang menjadi hambatan adalah mispersepsi masyarakat terhadap perbankan syariah baik mengenai akad, produk dan layanan yang belum patuh terhadap prinsip syariah. Implementasi tatakelola merupakan upaya untuk mempercepat pertumbuhan perbankan syariah.Keywords : Perbankan syariah- tata kelola- percepatan pertumbuhan. 
EKSISTENSI EKONOMI ISLAM (STUDI TENTANG PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA) Bangsawan, Moh. Indra
Law and Justice Vol. 2, No. 1, April 2017
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v2i1.4334

Abstract

Perbankan memiliki peran penting dalam pembangunan dan menunjang ekonomi negara, terutama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Ekonomi Islam di Indonesia saat ini sudah mulai dikenal dan disetujui oleh masyarakat, mengingat menjamurnya bank-bank berbasis Islam menjadikan masyarakat mengerti sistem-sistem dalam ekonomi Islam. Berdirinya Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 memicu berdirinya bank Islam diseluruh dunia termasuk Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah jaminan bagi eksistensi dan perlindungan hukum bagi perbankan syariah setelah satu dekade terakhir keberadaannya yang hanya mengatur salah satu prinsip bagi hasil yang tidak secara defnitif dan komprehensif mengatur aktiftas bank berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan Juni 2015, jumlah kantor perbankan syariah mencapai puncaknya pada tahun 2013 yaitu sebanyak 2.990 dan mengalami trend penurunan pada tahun 2015 menjadi 2.881. Oleh karena itu, upaya untuk mengenalkan ekonomi Islam dan peran ekonomi Islam di Indonesia perlu terus ditingkatkan demi menunjang perkembangan ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat. Prediktabilitas Hukum harus mempunyai kemampuan untuk memberikan gambaran pasti di masa depan mengenai eksistensi perbankan syariah atau hubungan-hubungan yang dilakukan pada masa sekarang untuk mengembangkan eksistensi ekonomi syariah.
EKSISTENSI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA DALAM UUD RI TAHUN 1945 (Studi Perbandingan Komisi Yudisial Indonesia dan Peru) Nurhayati, Nunik
Law and Justice Vol. 1, No.1, Oktober 2016
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v1i1.2701

Abstract

Etika kehidupan berbangsa adalah etika penyelenggaraan negara yang berkaitan dengan perilaku integritashakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pada amandemen ketiga UUD 1945, pembahasan mengenai pengawasan terhadap hakim menjadi isu yang mendesak, sehingga akhirnya disepakati adanya perubahan dan penambahan pasal yang berkaitan dengan Komisi Yudisial pada pasal 24 B UUD 1945 yang kemudian pada tahun 2004 lahirlah  UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial junto UU No. 18 Tahun 2011. Dalam pasal 24 B ayat (1) UUD Tahun 1945, Komisi Yudisial bersifat mandiri. Namun pada kenyataannya, pengertian mandiri disini tidak sepenuhnya mandiri karena berdasarkan UU Komisi Yudisial, kewenangan KY hanya sebatas memberikan rekomendasi terkait penegakan etika hakim kepada Mahkamah Agung (MA) untuk ditindaklanjuti. Konsekuensinya, pada tahun 2015 kemarin, dari 116 rekomendasi yang diberikan KY ke MA hanya 45 rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh MA.Berbeda dengan  Negara Peru, KY dibentuk pada tahun 1993 seiring dengan amandemen terhadap konstitusinya karena dilatarbelakangi oleh adanya ketidakpercayaan public terhadap peradilan, terutama independensi hakim. Lembaga ini diatur dalam satu bab khusus dalam konstitusi Peru, yaitu Bab IX tentang Del Consejo National De La Magistratur. Secara substansi , Bab IX mengatur tentang fungsi lembaga dalam struktur ketatanegaraan Perudan keanggotaan lembaga. Pengaturan mengenai KY Peru dalam Konstitusi dilakukan secara definitive, sehingga mengakibatkan kedudukannya yang sangat kuat dalam system ketatanegaraan Peru dan dibentuk sebagai lembaga yang independen, lepas dari segala pengaruh bahkan intervensi dari kekuasaan lain, termasuk kekuasaan kehakiman sekalipun.Maka, yang bisa dilakukan Indonesia adalah penguatan lembaga KY dalam melaksanakan wewenangnya dengan diatur dalam peraturan perundang-undanganagar keputusan Komisi Yudisial dalam penegakan etika hakim bersifat final dan mengikat tidak hanya berupa rekomendasi yang masihharus ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung

Page 1 of 15 | Total Record : 150