cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haryanto
Contact Email
harymusi@gmail.com
Phone
+62411585024
Journal Mail Official
jurnalgov.unhas@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Pemerintahan Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan Kampus Unhas Tamalanrea KM 10, Makassar, 90245
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 19795645     EISSN : 25034952     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
GOVERNMENT: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN adalah jurnal ilmiah yang mengangkat studi pemerintahan berdasarkan hasil penelitian dan analisis kritis. Setiap volume terdiri dari dua edisi yang terbit pada bulan Januari dan Juli. Artikel yang dimuat merupakan kajian dalam ilmu pemerintahan yang fokus dalam bidang tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, birokrasi, kebijakan publik, dan politik. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 235 Documents
 1   2   3   4   5 
Memahami Perkembangan Desa di Indonesia Syamsu, Suhardiman
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 1 Nomor 1, Juni 2008
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masuknya sistem pemerintahan modern di desa, telah merobak sebuah buah perjalanan panjang karakteristik budaya yang mengedepankan komunalisme kearah individualistik.  Di Indonesia, diperkirakan lebih dari tiga perempat penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan. Sehingga selalu menjadi masalah pelik dalam pemajuannya. Salah satunya adalah bagaimana upaya menghapuskan kesenjangan antara desa dan kota dimana hal tersebut selalu dijadikan indikator keberhasilan pembangunan secara nasional. Sementara, dampak umum pembangunan terhadap desa yang membawa efek yang jauh lebih membahayakan masyarakat desa dalam friksi-friksi yang tajam tidak menjadi telaah penting. Sementara hal tersebut akan berimplikasi terhadap perubahan nilai fundamental (local identity), sehingga semakin merapuhkan sendi-sendi tradisi dan kekeluargaan yang membangun komunitas desa.  
Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Salumaka Kabupaten Mamasa Gazali, Heri; Kadir, Andi Gau
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6 Nomor 2, Juli 2013
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Purpose of this writing is: 1) to know executable accomplishment PNPM Mandiri program in Salumaka village Mamasa regency; (2) to know the benefit of PNPM Mandiri program in Salumaka village Mamasa regency. This research be held less more 3 weeks and be located in Salumaka village. Result of the research showing that : (1) accomplishment of the main road manufacture village with concrete pavement rebates have done and helping people in agricul­tural marketing. (2) The main road of the village must be treated to order can be long lasting and useful for the people in daily activity.Keywords: PNPM, Execution, Mamasa cityAbstrak: Tujuan dari penulisan ini adalah : (1) untuk mengetahui pencapaian hasi pelaksanaan program PNPM MandiIr di Desa Saluaka Kabupaten Mamasa ; (2) untuk mengetahui manfaat program PNPM Mandiri di Desa Salumaka Kabupaten Mamasa. Penelitian ini berlangsung kurang lebih 3 minggu dan berlokasi di Desa Salumaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pencapaian pembuatan jalan poros desa dengan perkerasan rabat beton telah terselesaikan dan membantu masyarakat dalam hal pemasaran hasil pertanian (2) jalan pros desa harus dijaga kondisnya agar bisa bertahan lama agar bermanfaat bagi masyarakat dalam pelaksanaa kegiatan sehari-hariKata kunci: PNPM, Pelaksanaan, Kota Mamasa.
Institusionalisasi Partai Aceh: Patronase dan Konsolidasi dalam Transisi Demokrasi Pasca Konflik Darwin, Rizkika Lhena
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 9 Nomor 2, Juli 2016
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractIn a democratic transition in post-conflict areas, the institutionalization of political party influ­ence on the consolidation of the party so the impact on the realization of a political strategy. This paper wants to describe the patterns used in the process of institutionalization of the Aceh Party as a local political party in Aceh, where there is a transformation from insurgents to the political parties as well as the achievement of the consolidation of the party. This paper con­cludes that the party born from a guerrilla movement requires a pattern of patronage to save his authority on the realization of democratic politics in the post-conflict era. It is considered es­sential to achieve the consolidation of the party both in internal and external (read: constituent) party. Keywords: institutionalization, party politics, patronage, consolidation AbstrakDalam transisi demokrasi di daerah pasca konflik, pelembagaan partai politik sangat ber­pengaruh terhadap konsolidasi partai sehingga berdampak pada realisasi strategi politik. Tuli­san ini ingin menggambarkan pola yang digunakan dalam proses institusionalisasi Partai Aceh sebagai partai politik lokal di Aceh, dimana terjadi transformasi dari gerilyawan ke partai politik serta pencapaian konsolidasi partai. Tulisan ini menyimpulkan bahwa partai yang lahir dari gerakan gerilya membutuhkan pola patronase untuk menyelamatkan otoritasnya pada realiasi politik di era demokrasi pasca konflik. Hal ini dianggap penting untuk mencapai konsolidasi par­tai baik di internal maupun eksternal (baca:konstituen) partai.Kata kunci: institusionalisasi, partai politik, patronase, konsolidasi
Analisis Hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam Pembuatan Peraturan Daerah di Kota Palopo Perkasa, Adithia Anbar; Yunus, Rabina; Rusli, Andi Muhammad
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6 Nomor 1, Januari 2013
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study analyzing the relationship between regional executive ( a regional government ) with regional legislative ( sub-national parliaments ) in making the bylaw in the city of palopo .Data collection is done by using interview technique , the study documents , and observation .Interviews were held with the respondents who represent the council and local governments .Respondents dipiiih deliberately by taking into account progress of involvement in the process of making local regulations. The results of research showing the relation legislative and regional executive in the discussion process and determination of bylaw happened relationship that is both reciprocal (resiprokal). In the act of no. 32 / 2004 next upgrade into a law no. 23 2014 affirming that in process of making regional regulation, the council and the local government does not each other dominated, nevertheless council has not been fully capable of offset the local government especially for reasons of internal the members of the like the education and experience, the other factors that affect relations executive and legislative in making regional regulation is communication and political interests .The connection communication, cooperation and clarification, is expected to be able to create local regulations which accommodate various aspirations and public interest.Keywords: executive, legislative, resiprocal, regulationAbstrak: Penelitian ini menganalisis hubungan antara eksekutif daerah (Pemerintah Daerah) dengan legislatif daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dalam pembuatan peraturan daerah (perda) di Kota Palopo. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, studi dokumen, dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap  responden yang mewakili DPRD dan Pemerintah Daerah.Hasil penelitian menunjukkan hubungan legislatif dan eksekutif daerah dalam proses pembahasan dan penetapan perda terjadi hubungan   yang bersifat timbal balik (resiprokal). Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang selanjutnya diperbahurui ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa dalam proses pembuatan peraturan daerah, DPRD dan Pemerintah daerah tidak saling mendominasi, Meskipun demikian DPRD masih belum sepenuhnya mampu mengimbangi Pemda terutama karena alasan internal anggota DPRD seperti tingkat pendidikan dan pengalaman, faktor lain yang mempengaruhi hubungan eksekutif dan legislatif dalam membuat peraturan daerah adalah komunikasi dan kepentingan politik.. Adanya hubungan komunikasi, kerjasama dan klarifikasi, diharapkan akan mampu menciptakan perda yang dapat mengakomodasi berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat.Kata kunci: eksekutif, legislatif, resiprokal, peraturan
Eksistensi Potensi Lokal dalam Fenomena Glokalisasi: Belajar dari Batik Kayu Krebet Marlina, Neny
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 8 Nomor 2, Juli 2015
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Globalization has an impact on the creation of national economic climate, and also impact on the local economy. Decentralization demanding regional autonomy has led to the birth of local potentials were able to exploit the opportunities of globalization to indicate its local flavor in the overseas. Glocalization phenomenon is understood as globalization becomes significant with local flavor answer the challenge of the global market. Local economic development (LED) becomes inseparable from the role of the public who wish to maximize the local potential through a global approach to the value chain and upgrading into the survival strategies of local products on an international level. Keywords: globalization, glocalization, Local Economic Development                                                                                           Abstrak: Globalisasi telah memberikan dampak bagi terciptanya iklim perekonomian nasional yang juga berimbas pada ekonomi lokal. Era desentralisasi yang menuntut kemandirian daerah telah mendorong lahirnya potensi-potensi lokal yang mampu memanfaatkan peluang globalisasi untuk menunjukkan cita rasa lokalnya di kancah mancanegara. Fenomena glokalisasi yang dimaknai sebagai globalization with local flavour menjadi signifikan menjawab tantangan pasar global. Pengembangan ekonomi lokal (LED) menjadi tidak terlepas dari peran masyarakat yang ingin memaksimalkan potensi lokalnya melalui pendekatan global value chain dan upgrading menjadi strategi bertahannya produk lokal di level internasional. Kata kunci: globalisasi, glokalisasi, pengembangan ekonomi lokal
Pengelolaan Retribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Majene Nur Siddik, Muhammad Taufik; Nawawi, Juanda; Nurlinah, Nurlinah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 2, Juli 2014
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper is about the management of marine and fisheries sector levies on raising of local revenues in Majene district and the factors that affect the management of marine and fisheries sector retribution in increasing revenues in Majene district. This research is descriptive analysis is the directed research to illustrate the fact with the right arguments. Based on the research that the management retribution marine and fisheries sector has been quite good but unoptimal, it can be seen from the retribution reception each year, especially in the last 5 years increased but the contribution retribution business license of marine and fisheries to local revenue (PAD) tends to be unstable. The procedures for the management of marine and fisheries sector levies include management of marine and fisheries sector, factors that affect the management of marine and fishery sector includes the factors inhibiting and supporting factors. Keywords: retribution,marine ,fishery Abstrak: Tulisan ini mengenai pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten Majene dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan dalam peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten majene. Penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian diarahkan untuk menggambarkan fakta dengan argumen yang tepat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan sudah cukup baik tetapi belum optimal, dapat dilihat dari penerimaan retribusi tiap tahunnya terutama dalam 5 tahun terakhir yang meningkat tetapi kontribusi retribusi izin usaha kelautan dan perikanan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) cenderung tidak stabil. Adapun tata cara pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan antara lain pengelolaan sector kelautan dan perikanan, Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sektor kelautan dan perikanan meliputi factor penghambat dan factor pendukung.Kata kunci: retribusi, kelautan, perikanan
Diskursus Kepemimpinan Pemerintahan Kontemporer Nas, Jayadi
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 8 Nomor 1, Januari 2015
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This article outlines two things: first, the concept of leadership that includes the causal emergence of leaders and leadership requirements; and secondly, the concept of governance includes the debate whether or not the government and the various forms of contemporary governance. As a result, the governments leadership in an area of government is determined by the capabilities possessed by every leader. Capability in question is the ability of the government in implementing the tasks according to the needs and interests of its people and the demands of a global society. It takes the ability of a leader to understand the aspirations of its people and read the trend of the times are constantly changing.Keywords: leadership, government, transitional regime Abstrak: Artikel ini menguraikan dua hal: pertama, konsep kepemimpinan yang meliputi sebab-musabab munculnya pemimpin dan syarat-syarat kepemimpinan; dan kedua, konsep pemerintahan yang meliputi perdebatan perlu tidaknya pemerintahan dan berbagai bentuk pemerintahan kontemporer. Hasilnya, kepemimpinan pemerintahan dalam suatu wilayah pemerintahan sangat ditentukan oleh kapabilitas yang dimiliki oleh setiap pemimpin. Kapabilitas yang dimaksud adalah kemampuan dalam melaksanakan tugas pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyatnya serta tuntutan masyarakat global. Dibutuhkan kemampuan seorang pemimpin dalam memahami aspirasi rakyatnya dan membaca kecenderungan za¬man yang terus berubah.Kata kunci: kepemimpinan, pemerintahan, transisi rezim
Sekapur Sirih Masalah Politik di Sulawesi Selatan Kadir, Andi Gau
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 2 Nomor 1, Januari 2009
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Arus reformasi dalam kehidupan politik di Sulawesi Selatan membawa perubahan dan dampak relatif besar. Perubahan di bidang politik antara lain berupa  meningkatnya “partisipasi politik” yang diindikasikan dalam bentuk kebebasan dan keterbukaan mengeluarkan pendapat, berserikat, dan berorganisasi sesuai aturan perundang-undangan. Di Sulawesi Selatan pada Pemilu legislatif tahun 2004, ada 24 partai politik yang bersaing memperebutkan calon legislatif sejumlah 75 kursi DPRD Sulawesi Selatan. Tetapi sayangnya tidak sampai 50% partai-partai politik yang bersaing mampu menempatkan wakilnya di DPRD Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan besarnya “energi politik” yang terbuang tanpa mencapai sasaran-sasarannya. Demikian pula halnya, implementasi otonomi daerah, disatu sisi menawarkan berbagai peluang bagi daerah untuk berkembang lebih optimal, tetapi disisi lain menghadapi tantangan yang cukup besar pula. Tantangan yang mungkin dihadapi antara lain kemampuan kelembagaan pemerintah daerah, termasuk kapasitas kepemimpinan formal maupun non formal.
Implementasi Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang pada Pemilukada 2013 Hastutiyani, Hastutiyani; Kadir, Andi Gau; Irwan, Andi Lukman
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 1, Januari 2012
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This writing intend for showing that generally task implementation and commission authority of general election (KPU) Pinrang Regency on pemilukada 2013 have a good progress, one of them are seen in the high level of elector participants that reach value until 79,92% based on KPU data and none of the constitutional court lodge a claim for it. Besides that, KPU have coordina­ting, executing and controlling based on constitutional rules. Although so cannot be deniable there are few problems and mistaken in pemilukada execution. There are some factors that support on task implementation and authority of KPU in pemilukada 2013 including : 1)government policy/ rules about pemilukada, 2) the political behavior of election participant, candidates in election, and success team, 3) the participant of people. While obstacle factors are : 1) lack of contact between KPU and Panwaslu, 2) incidentally society apathetic to all the tech­nical stuff about pemilu, 3) lack of socialization attention that clearly and directly talk about constitutional rules and KPU rules concerning pemilukada execution to all executioner start from PPK, PPS and KPPS.Keywords: authority, kpu, pemilukadaAbstrak: Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa secara umum implementasi tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang pada Pemilukada tahun 2013 berjalan dengan baik, salah satunya terlihat dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih yang mencapai angka 79,92% berdasarkan data KPU dan tidak adanya gugatan yang diajukan di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, KPU telah mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan men­gendalikan semua tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Walaupun demikian tidak dapat dipungkiri ditemukan beberapa permasalahan serta kendala dalam penyelenggara­an Pemilukada. Adapun faktor-faktor yang mendukung implementasi tugas dan wewenang KPU pada Pemilukada tahun 2013, yaitu: 1) Kebijakan Pemerintah/Aturan tentang Pemi­lukada; 2) Perilaku politik peserta Pemilu, kandidat- kandidat dalam Pemilu, dan tim sukses; dan 3) Parsi­tipasi Masyarakat. Sedangkan faktor-faktor penghambatnya,yaitu Faktor internal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri serta faktor eksternal,yaitu 1) Kurangnya sinergitas an­tara KPU dan Panwaslu; 2) Masyarakat notabene masih terkesan acuh tak acuh dalam menge­tahui hal-hal teknis terkait pemilihan; 3) Kurang diperhatikannya sosialisasi yang jelas dan ter­arah mengenai Peraturan perundang-undangan dan Peraturan KPU tentang penyelenggaraan Pem­ilukada kepada setiap jajaran Penyelanggara mulai dari PPK, PPS dan KPPS.Kata kunci: wewenang, kpu, pemilukada
Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Propinsi Sulawesi Selatan Rusli, Andi Muhammad
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 1 Nomor 1, Juni 2008
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan otonomi daerah di Sulawesi Selatan melalui suatu penelitian tentang Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Propinsi Sulawesi Selatan.  Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejumlah urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi yang dilaksanakan oleh dinas dan badan. Berdasarkan identifikasi urusan tersebut, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sejumlah dinas/badan yang dijadikan sebagai sampel terdapat perbedaan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Secara umum menunjukkan bahwa  Propinsi Sulawesi Selatan dapat dikatagorikan berhasil dalam implementasi kewenangan, meskipun demikian masih terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, yaitu:  Faktor keterbatasan dana operasional dalam pelaksanaan kegiatan, Faktor regulasi/pedoman operasional yang belum lengkap, dan Faktor koordinasi dengan instansi terkait belum berjalan sebagaimana  mestinya, serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga  belum lengkap.

Page 1 of 24 | Total Record : 235

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2008 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 14 Nomor 2, Juli 2021 Volume 14 Nomor 1, Januari 2021 Volume 13 Nomor 2, Juli 2020 Volume 13 Nomor 1, Januari 2020 Volume 12 Nomor 2, Juli 2019 Volume 12 Nomor 1, Januari 2019 Volume 11 Nomor 2, Juli 2018 Volume 11 Nomor 1, Januari 2018 Volume 10 Nomor 2, Juli 2017 Volume 10 Nomor 1, Januari 2017 Volume 9 Nomor 2, Juli 2016 Volume 9 Nomor 2, Juli 2016 Volume 9 Nomor 1, Januari 2016 Volume 9 Nomor 1, Januari 2016 Volume 8 Nomor 2, Juli 2015 Volume 8 Nomor 2, Juli 2015 Volume 8 Nomor 1, Januari 2015 Volume 8 Nomor 1, Januari 2015 Volume 7 Nomor 2, Juli 2014 Volume 7 Nomor 2, Juli 2014 Volume 7 Nomor 1, Januari 2014 Volume 7 Nomor 1, Januari 2014 Volume 6 Nomor 2, Juli 2013 Volume 6 Nomor 2, Juli 2013 Volume 6 Nomor 1, Januari 2013 Volume 6 Nomor 1, Januari 2013 Volume 5 Nomor 2, Juli 2012 Volume 5 Nomor 2, Juli 2012 Volume 5 Nomor 1, Januari 2012 Volume 5 Nomor 1, Januari 2012 Volume 4 Nomor 2, Juli 2011 Volume 4 Nomor 1, Januari 2011 Volume 3 Nomor 2, Juli 2010 Volume 3 Nomor 1, Januari 2010 Volume 2 Nomor 2, Juli 2009 Volume 2 Nomor 1, Januari 2009 Volume 2 Nomor 1, Januari 2009 Volume 1 Nomor 1, Juni 2008 Volume 1 Nomor 1, Juni 2008 More Issue