cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Unnes Civic Education Journal
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Engineering,
Arjuna Subject : -
Articles 126 Documents
KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS DALAM MELINDUNGI EKSISTENSI PASAR TRADISIONAL Fabriana, Isna
Unnes Civic Education Journal Vol 3 No 1 (2017)
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah kabupaten Kudus terhadap keberadaan pasar tradisional, dan modern serta mengetahui implementasi kebijakan pemkab Kudus dalam melindungi eksistensi pasar tradisional. Metode yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian adalah di kabupaten Kudus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan terhadap pasar tradisional secara regulasi mengacu pada Permendag No. 70 tahun 2013 dan ditingkat daerah kabupaten Kudus memiliki Perda  hanya mengatur retribusi pelayanan pasar yakni Perda No. 14 tahun 2012. Implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai upaya melindungi eksistensi pasar tradisional belum memadai, dibuktikan dengan belum adanya perlindungan hukum bagi pasar tradisional melalui Perda, pembinaan dan pemberdayaan pedagang pasar yang rutin dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar, manajemen pasar tradisional yang kurang profesional, penyediaan fasilitas pasar yang belum memadai termasuk penataan PKL pasar.This study aims to determine government policy towards the existence of the Kudus traditional markets, and modern as well as knowing the implementation of policies Pemkab Kudus to protect the existence of the traditional markets. The method used is qualitative approach to the collection of data through observation, interviews, and documentation. The research location is in the Kudus district. The results showed that the policy of the traditional market regulation refers to the Perda No. 70 Tahun 2013 and local level regulation Kudus has just set the service levy market Perda No. 14 Tahun 2012. The implementation of government policy in 2012 as an effort to protect the Kudus district existence of traditional markets is not adequate, evidenced by the lack of legal protection for traditional markets through regulation, guidance and empowerment of the market traders who routinely conducted by the Department of Trade and Market Management, management of the traditional markets that are less professionals, providing inadequate market facilities including arrangement of street vendors market.
PELAKSANAAN TRADISI NGEMBLOK DALAM PERKAWINAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN SALE KABUPATEN REMBANG) Ulfa, Kalimatul; Priyanto, At Sugeng; Sumarto, Slamet
Unnes Civic Education Journal Vol 1 No 1 (2015)
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sale Community in Rembang adopts a ngunggahi ngunggah tradition of marriage, in which the woman proposed to or applying for a man who would marry. This tradition is locally called ngemblok. Ngemblok is one form of reverence to the relics of the past, a form of respect for the historical heritage. This tradition was passed on in people’s lives Rembang District especially among Sale community for generations through education in the family.
KOMUNIKASI POLITIK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DENGAN MASYARAKAT BERBASIS NU DI KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP INDIARTO, ARIF; Sunarto, Sunarto; Susanti, Martien Herna
Unnes Civic Education Journal Vol 2 No 2 (2016)
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Komunikasi politik merupakan suatu proses penyampaian  informasi oleh pimpinan partai politik terhadap masyarakat berbasis NU dengan media berupa lisan maupun tulisan dan diharapkan anggota partai politik tersebut mengerti dan menyetujui dari apa yang telah disampaikan. Partai politik yang mendapat dukungan dari masyarakat berbasis NU di Kecamatan Kesugihan adalah PKB. Salah satu basis PKB adalah NU. Dari sekian banyaknya masyarakat  NU, di Kecamatan Kesugihan merupakan salah satu basisnya. Permasalahan penelitian ini adalah: bagaimanakah komunikasi politik PKB dengan masyarakat berbasis NU di Kecamatan Kesugihan? faktor-faktor penghambat terjadinya komunikasi politik Partai PKB dengan masyarakat berbasis NU di Kecamatan Kesugihan,penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini di Kecamatan Kesugihan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian DPAC PKB Kecamatan Kesugihan melakukan komunikasi politik dilakukan dengan cara sederhana, lewat pengajian, yasinan, minggu kliwonan. Faktor penghambat komunikasi politik PKB dan masyarakat berbasis NU yaitu terlalu luasnya Kecamatan Kesugihan, Saran dalam penelitian ini: kepada PKB, senantiasa meningkatkan perannya dalam berkomuikasi politik, perlu meningkatkan komunikasi dan melakukan pendekatan kepada masyarakat.Political communication is a process of delivering information by leaders of political parties based on the society in the form NU with verbal and written media’s and political party members are expected to understand and approve of what has been delivered. The political party that has the support of the community-based NU in Kesugihan’s Subdistrict is PKB. PKB is one of the bases NU. Among the many NU society, in the Kesugihan’s Subdistrict is one base. The problemin this research is: how political communication agreements with community-based NU in Kesugihan Subdistrict? inhibiting factors the PKB’s political communication with the community-based NU in Kesugihan subdistrict, this research used a qualitative approach. This research sites in Kesugihan Subdistrict. Techniques of data collection by interview, observation and documentation. Researcher use triangulation techniques. The results DPAC PKB’s Kesugihan Subdistrict in political communication is done in a simple way, through lectures, yasinan, Kliwonan. Inhibiting factors PKB political communication and NU based society is too breadth Kesugihan Subdistrict, Suggestions in this research: to PKB, communicated constantly role increasing in politics, need to improve communication and approach to society
PERAN OMAH TANI DALAM MEMPERJUANGKAN HAK ATAS TANAH PETANI DI DESA TUMBREP KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG Saputra, Lukman Adining
Unnes Civic Education Journal Vol 3 No 2 (2017)
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This researched purpose to determine Omah Tani efforts in the fight for land rights of farmers in the village of Tumbrep Subdistrict, Batang airport and results Omah Farmers struggle in the fight for land rights of farmers in the village of Batang District of Tumbrep This study used a qualitative research method. Subject of research is the Governing Omah Tani, Tumbrep farmer in the village, the village in the village Tumbrep. Tumbrep village communities. The technique of collecting data using interviews, and documentation. Form of the results of this study conducted by Omah movement Tani divided by 3 (three) kinds of activities. The first activity is to accommodate the masses with a massive amount to do a demonstration. The second form is pursuing legal and audience either with the police, Kejari and also members of the regional legislature. And the final form that the legal assistance when farmers face a trial related to land disputes. The outcome of the struggle Omah Tani is the completion of several land disputes and assist the process of claim PT. Tratak plantations to farmers, and the Omah Farmers can win the lawsuit. On December 18, 2014 came out the decision of the head of the National Land Agency Centre No. 7 / PTT-HGU ​​/ BPN-RI / 2013, which decided that the concession No. 1 / Rod on behalf of PT. Tratak plantation has been established as wastelands. The decision is based on the land area of ​​approximately 79.841Ha can be utilized Agrarian Reform or society
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL BELAJAR PKn SISWA KELAS X DI SMA NEGERI 1 CIBARUSAH BEKASI TAHUN 2011/2012 Anjarnawati, Piza -
Unnes Civic Education Journal Vol 1 No 2 (2015)
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pengaruh antara lingkungan keluarga, lingkungan  sekolah  dan  media  pembelajaran  terhadap  hasil  belajar  PKn  siswa kelas X; 2) Besarnya kontribusi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan media pembelajaran terhadap hasil belajar PKn; dan 3) Faktor yang memiliki pengaruh dominan dalam mempengaruhi hasil belajar PKn. Sampel yang digunakan sebanyak 80 siswa kelas X di SMA Negeri 1 Cibarusah Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2011/2012. Data diambil melalui kuesioner dan dokumentasi. Analisis data menggunakan uji normalitas data, korelasi parsial, korelasi ganda,  regresi linier berganda dan koefisien determinasi. Hasil analisis data diperoleh angka korelasi untuk lingkungan keluarga sebesar 0,334 dengan kontribusi 11,83%, lingkungan sekolah sebesar 0,399 dengan kontribusi 15,92% dan media pembelajaran sebesar 0,240 dengan kontribusi 5,76%. Hasil analisis korelasi berganda diperoleh angka korelasi sebesar 0,991 dengan kontribusi sebesar 98,2%. Persamaan regresinya Ŷ = 3,520 + 0,316X1 + 0,500X2 + 0,180X3. Lingkungan sekolah adalah faktor yang memiliki pengaruh dominan. Saran yang diajukan, yaitu: 1) kepada peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, disarankan untuk menambahkan faktor lain sebagai variabel yang akan diuji, 2) kepada sekolah, diharapkan dapat menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, 3) kepada guru diharapkan dapat menjaga hubungan yang baik dengan siswa serta dapat memanfaatkan media yang ada, 4) kepada keluarga hendaknya memperhatikan aktivitas belajar dan memberikan motivasi kepada siswa/anak.
KUALITAS HIDUP SEJAHTERA PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI JALAN RAYA MAGELANG YOGYAKARTA KM 5-8 PASCA RELOKASI KE PKL MERTOYUDAN CORNER Widyaningrum, Nur Ranika
Unnes Civic Education Journal Vol 3 No 1 (2017)
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan PKL di sepanjang Jalan Raya Magelang-Yogyakarta KM 5-8 menyebabkan berbagai permasalahan seperti terganggunya kelancaran, ketertiban, keindahan dan kebersihan jalan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang mengeluarkan kebijakan melalui Perda No 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Implementasi dari Perda tersebut adalah relokasi PKL di sepanjang Jalan Raya Magelang-Yogyakarta KM 5-8 ke PKL Mertoyudan Corner. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan kualitas hidup sejahtera PKL pasca relokasi ke PKL Mertoyudan Corner. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi kualitas hidup sejahtera PKL pasca relokasi ke PKL Mertoyudan Corner. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data penelitian diperoleh dari 12 informan yaitu PKL di PKL Mertoyudan Corner , pedagang yang pindah dari PKL Mertoyudan Corner serta pihak Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) PKL di Jalan Raya Magelang-Yogyakarta KM 5-8 sebagian besar menunjukkan respons yang positif terhadap relokasi, yaitu dalam bentuk penerimaan dan persetujuan, sedangkan 24 atau 40% diantara 60 PKL yang di relokasi ke PKL Mertoyudan Corner memutuskan pindah; (2) kualitas hidup sejahtera PKL yang diukur dari aspek penghasilan, pemenuhan kebutuhan material, derajat dipenuhinya kebutuhan hayati, kebutuhan manusiawi dan kebebasan memilih menunjukkan penurunan. Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah agar dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL, Pemerintah Kabupaten Magelang dan dinas terkait mengeluarkan program yang lebih efektif baik dalam pemilihan tempat relokasi maupun pembuatan desain penataan PKL. Pemerintah Kabupaten Magelang dan Dinas terkait harus melakukan koordinasi yang baik dan melakukan promosi untuk memperkenalkan dan meningkatkan minat pengunjung terhadap PKL Mertoyudan Corner . Selain itu, pemerintah daerah perlu memberikan fasilitas yang mempermudah konsumen seperti tidak ada pungutan biaya parkir dan memberikan fasilitas yang mendukung kegiatan usaha PKLThe existences of street vendors along Magelang-Yogyakarta KM 5-8 Street bring out many problems such as the disturbance of deliverance, arrangement, beauty, and cleanliness of the street. In order to solve that problems, the government of Magelang regency issues a policy through Perda No 7 Tahun 2009 about PKL allocation and empowerment. The implementation of the regional regulation is relocation the street vendors from Magelang-Yogyakarta KM 5-8 Street to PKL Mertoyudan Corner . The researcher is interested in study related to street vendors’ life prosperity quality after the relocation. The type of this study is Qualitative Study. Researcher asked 12 street vendors in Mertoyudan Corner, street vendors who move from Mertoyudan Corner, and also the employee of Department of Trade and Market to collect the information as the data source. Interview, observation and documentation are the techniques that were used by the researcher. The result of this study shows: (1) Most of the street vendors in Magelang-Yogyakarta KM 5-8 Street give the positive responses like acceptances and approval toward the relocation, while 24 or 40% among 60 street vendors decide to move from there; (2) the street vendors’ life prosperity is measured by their income and fulfilling the necessities of life, the degree of biological needs, human needs, and freedom of choosing to show a reduction. The suggestion that come up from this study in order to arrange and empower the street vendors, the government of Magelang regency and related government publish the program that more effective whether in selecting the relocation place or designing of street vendors arrangement. The government of Magelang regency and related government have to make a better coordination and promotion to introduce and increase the visitors’ interest toward street vendors in PKL Mertoyudan Corner . Moreover, regional government needs to facilitate costumers such as no parking charge and give the facilitation to support the activities of street vendors.
PENANAMAN NILAI-MORAL ANAK DALAM KELUARGA SAMIN (SEDULUR SIKEP) KABUPATEN BLORA Tafricha, Alifa Nurul; -, Suprayogi -; Suhardiyanto, Andi
Unnes Civic Education Journal Vol 1 No 2 (2015)
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai moral apa saja yang ditanamkan oleh keluarga (orang tua) Samin (Sedulur Sikep) pada anaknya, bagaimana penanaman nilai-moralnya, dan siapa saja yang berperan dalam penanaman nilai-moral pada anak dalam keluarga Samin di Desa Klopodhuwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora. Hasil dan simpulan penelitian menunjukkan bahwa orang tua Sedulur Sikep (Samin) menanamkan nilai-moral pada anaknya menggunakan pendekatan teladan atau contoh dan pembiasaan dalam perilaku. Pola sosialisasi yang digunakan dalam penanaman nilai-moral anak dalam keluarga Samin cenderung fleksibel antara pola otoriter, pola permisif, dan pola demokratis. Nilai-moral yang ditanamkan orang tua Sedulur Sikep (Samin) yang tergambar dari hasil interaksi antara orang tua dan anak meliputi nilai kejujuran , nilai kerukunan, nilai sopan santun , nilai disiplin , dan nilai kerjasama  yang sudah terlaksana dengan baik. Pihak yang berperan dalam penanaman nilai-moral pada anak dalam keluarga Samin adalah ibu, ayah, dan kakak dalam keluarga.
PEMBINAAN NILAI TOLERANSI BERAGAMA DI PONDOK PESANTREN ANNURIYYAH SOKO TUNGGAL SEMARANG Jamaluddin, Eko Wahyu; Suprayogi, Suprayogi; Munandar, Aris
Unnes Civic Education Journal Vol 1 No 1 (2015)
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

SokoTunggal Islamic Boarding School Semarang has a very important role as a place to nurture religious tolerance for its students. The need for religious tolerance education is urgent because various conflicts in Indonesia are sourced from inter-religious issues. Religious tolerance education in Soko Sole Boarding School aims at nurturing mental and morals of the students in order to become a person with ahlakul karimah showed by tolerance to differences in people’s lives, especially religious differences. The results suggest the pesantren sucesfully conducts such program because the background of the Kyai , who is very tolerant, and the vision, mission and purpose of boarding school to teach the value of tolerance. Religious tolerance value is fostered through the habituation of students in interaction with people of other religions, the example of Kyai, and through learning, especially the books of morals. The factors that asupport the development of tolerance in the boarding school include: the competence of management, and the high motivation of the students. While inhibiting factor is the caretaker and students who also have other jobs so they are not always able to follow the activities of the boarding school and the damage of some infrastructure.
PERAN DPRD DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PEDESAAN KABUPATEN JEPARA Wibowo, Anton Styo; Sunarto, Sunarto; Lestari, Puji
Unnes Civic Education Journal Vol 2 No 2 (2016)
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

  DPRD Kabupaten Jepara mempunyai kedudukan sebagai perwakilan rakyat yang berada di daerah dan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD sebagai wakil rakyat mempunyai wewenang dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Salah satu kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan fungsi pengawasan adalah pembangunan di pedesaan. Banyak permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan di pedesaan. permasalahan yang terjadi dalam pembangunan di pedesaan biasanya menyangkut infrastruktur desa seperti jembatan, jalan desa, talud sungai, trotoar, saluran irigasi dan sebagainya. Untuk itu peran DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan sangat vital untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) pengawasan DPRD secara politis normatif dilakukan melalui hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat, tetapi dalam pelaksanaanya hak-hak tersebut belum pernah digunakan oleh DPRD Kabupaten Jepara dalam rangka pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur di pedesaan. 2) peran anggota DPRD Kabupaten Jepara dalam melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur di pedesaan dilakukan dalam tahapan-tahapan pelaksanaan proyek pembangunan yang dilakukan melalui monitoring langsung ke lapangan dan sidak. Pengawasan yang telah dijalankan tersebut kurang berdampak pada perbaikan pembangunan infrastruktur di pedesaan karena perubahan/perbaikan yang dilaksanakan belum memenuhi harapan dan masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran di tahun berikutnya.DPRD Jepara Regency has a position as a representative of the people who were in the area and the elements of the regional administration. DPRD as people's representatives have the authority to supervise the local government policy. One local government policies related to the function of oversight is in rural development. Many problems in the implementation of rural development. problems that occur in the development of rural infrastructure usually involves village such as bridges, rural roads, rivers talud, sidewalks, irrigation and so on. For the role of the Parliament in carrying out oversight functions is vital to minimize the problems that occurred. The results showed that 1) the supervision of DPRD is politically normative through interpellation, inquiry and expression rights, but the implementation of such rights has never been used by Jepara Regency in supervising the construction of rural infrastructure. 2) the role of legislators in Jepara district to supervise the construction of infrastructure in rural areas is done in the implementation stages of development projects undertaken through direct field monitoring and inspection. Supervision that have been implemented less impact on the improvement of infrastructure in rural areas because of the changes/improvements are implemented has not met expectations, and there are still many violations in the next year
PEMBINAAN MORAL ANAK DI SLB YPLB (YAYASAN PENDIDIKAN LUAR BIASA) DANYANG KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN Riyandani, Hesty Nurtika
Unnes Civic Education Journal Vol 3 No 2 (2017)
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The objectives of this research to find out the characteristic of the students’ morality  in SLB B YPLB Danyang Kabupaten Grobogan, the morality that is implanted to the students’ of SLB B YPLB Danyang Kabupaten Grobogan, and the obstacles faced by the teacher in doing the founding of morality to the students of SLB B YPLB Danyang Kabupaten Grobogan. This research uses qualitative method. The location of this method is in SLB B YPLB Danyang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. The procedure of data collection uses observation, interview, and documentation techniques. The results of this research show that The characteristic of the morality founding that is applied by SLB B YPLB Danyang is contained in the used curriculum, the process of morality founding, the activity of morality founding, and the implementation time. The values of morality that are implanted to the students of SLB B YPLB are appropriate with the values contained in the Pancasila. The obstacles that are faced in doing the founding of morality in SLB B YPLB Danyang consist of internal and external obstacles. The suggestions of this research are: for school, based on the condition exists, it shows that there are still many teachers with less competent skill. Therefore, school party should do the recruitment of teachers as well as and as objectively as it can.

Page 5 of 13 | Total Record : 126