cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ADMINISTRATUM
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Science, Education,
Decision Sciences, Operations Research & Management Education
Arjuna Subject : -
Articles 862 Documents
 1   2   3   4   5 
HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA Palilingan, Janesandre
LEX ADMINISTRATUM Vol 3, No 7 (2015): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji secara komprehensif analitis terhadap bahan-bahan hukum: primer; sekunder; dan tersier yang terkait dengan topik penelitian. Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis normatif dengan cara identifikasi dan inventarisasi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku membuat kajian secara komprehensif analitis terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan hukum dalam kaitannya dengan hak asasi manusia sangat penting bagi pihak-pihak yang sedang menghadapi proses peradilan dan proses lain yang terkait dengan persoalan hokum, baik litigasi maupun non litigasi. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah. Kata kunci: hak, kewajiban, penerima, bantuan hukum.
STATUS HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH KOMUNAL ASYARAKAT ADAT DI INDONESIA Sorisi, Arming
LEX ADMINISTRATUM Vol 3, No 7 (2015): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan pengakuan terhadap hak milik atas tanah komunal masyarakat adat. Berdasarkan Pasal tersebut seharusnya seluruh hak milik atas tanah komunal diakui dan dipersamakan dengan hak-hak yang ada dalam undang-undang nomor 5 tahun 1960 dengan adanya pemberian sertifikat hak milik atas tanah komunal oleh Menteri Agraria pada bulan Januari 2015 merupakan hal baru dalam pengakuan hak komunal tanah adat berdasarkan hal tersebut penelitian dilakukan dengan mengkaji status hukum hak milik atas tanah adat. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif ditemukan hasil bahwa pengakuan terhadap status hukum hak milik adat belum seluruhnya berlaku di Indonesia dengan demikian disimpulkan status hukum kepemilikan atas hak komunal semakin kuat dengan diterbitkannya sertifikat hak komunal berdasarkan peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 2015
KEDUDUKAN PERATURAN DPRD DALAM RANGKA OPTIMALISASI PERATURAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA Waleleng, Jandi Oklen
LEX ADMINISTRATUM Vol 3, No 7 (2015): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini, menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu  usaha penemuan hukum (in concreto) yang sesuai untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu masalah hukum tertentu. Dalam usaha tersebut digunakan data seperti perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan doktrin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterkaitan antara pelaksanaan fungsi DPRD dengan pembentukan produk hukum daerah berupa  peraturan dewan perwakilan rakyat daerah, keputusan ketua dewan perwakilan rakyat daerah dan keputusaan badan kehormatan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan fungsi dewan perwakilan rakyat daerah di Kabupaten Minahasa  adalah pelaksanaan fungsi DPRD merupakan membutuhkan landasan atau acuan peraturan yan merupakan jenis peraturan yang mengatur secara umum  yang dibentuk baik karena perintah peraturan perundangg-undangan maupun karena kewenangan yang melekat pada DPRD dan anggota DPRD sebagai bagian tidak terpisahkan dengan DPRD secara kelembagaan membutuhkan acuan atau landasan berupa produk hukum yang mengatur secara individual sehingga untuk peraturan  DPRD merupakan landasan bagi pelaksanaan fungsi dan kewenangan DPRD sedangkan jenis keputusan DPRD, Keputusan Ketua DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan merupakan landasan atau acuan bai pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD. Kata kunci: kedudukan, peraturan, optimalisasi, DPRD, fungsi
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 Sarkol, Magdalena E. J.
LEX ADMINISTRATUM Vol 3, No 7 (2015): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi dalam kehidupan negara-negara modern dianggap sebagai fenomena baru dalam mengisi sistem ketatanegaraan yang sudah ada dan mapan. Bagi negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi, pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi sesuatu yang urgen karena ingin mengubah atau memperbaiki sistem kehidupan ketatanegaraan lebih ideal dan sempurna, khususnya dalam penyelenggaraan pengujian konstitusional terhadap undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan hasil putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Putusan peradilan khususnya Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang sebagai sebuah upaya untuk dapat mewujudkan negara hukum yang demokratis. Putusan Mahkamah Konstitusi juga menjadi titik tolak atau sandaran para pemohon yang dirugikan hak-hak konstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi selain menyatakan atau menerangkan sesuatu yang nyata-nyata menjadi hukum, sekaligus meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Putusan Mahkamah Konstitusi sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, secara yuridis mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial sehingga harus dipatuhi dan dilaksanakan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar merupakan suatu proses di dalam menegakkan negara hukum dan demokrasi sehingga untuk menciptakan hal yang demikian, setiap putusan yang di tetapkan oleh Mahkamah Konstitusi harus dilaksanakan dan direalisasikan dengan sebaik-baiknya. Kata Kunci: Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pengujian Undang-Undang, UUD 1945
PENGAWASAN PENYIDIK POLRI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HAM DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM Jufri, Jufri
LEX ADMINISTRATUM Vol 3, No 7 (2015): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia negara Indonesia tahun 1945 adalah negara berdasarkan hukum[1]. Negara hukum merupakan sebuah konstruksi konstitusional. Berdasarkan hal tersebut seluruh tindakan aparatur penegak hukum termasuk kepolisian dalam melakukan penyelidikan harus berdasarkan hukum dan mentaati hukum. Dalam proses penyidikan Polri sebagai penegak hukum harus di awasi agar supaya tidak terjadi pelanggaran HAM terhadap tersangka yang sedang dalam proses penyidikan. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif terfokus pada penerapan aturan pengawasan terhadap penyidik dalam menjalankan proses penyidikan sesuai KUHAP dan aturan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan potensi pelanggaran HAM tersangka oleh penyidik bisa terjadi kalau tidak optimalnya pengawasan yang dilakukan terhadap penyidik. Hasil penyidikan diserahkan ke PROPAM untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran kode etik terhadap penyidik sebagai kesimpulan untuk terwujudnya perlindungan HAM tersangka yang Optimal pengawasan terhadap penyidik harus ditingkatkan. [1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Jakarta, PT Gramedia group     2014, hal. 5
IMPLEMENTASI PROTOKOL KYOTO TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM LINGKUNGAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA Kalesaran, Andre
LEX ADMINISTRATUM Vol 3, No 7 (2015): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Protokol Kyoto merupakan perjanjian Internasional dimana negara-negara di dunia sepakat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di bumi. Emisi gas rumah kaca merupakan faktor utama penyebab terjadinya pemanasaan global yang berakibat pada terjadinya perubahan iklim dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Protokol Kyoto, sehingga aturan dalam prokol kyoto menjadi hukum positif di Indonesia. Implikasi dari Protokol Kyoto di Indonesia mengakibatkan dilaksankannya Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di seluruh daerah di Indonesia termasuk Provinsi Sulawesi Utara. Implikasi dari Protokol Kyoto di Sulawesi Utara mengharuskan adanya peraturan daerah yang berwawasan lingkungan yang dikuti dengan pembangunan-pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di seluruh daerah Sulawesi Utara. Kata kunci : Protokol Kyoto, Pembangunan Berkelanjutan, Lingkungan
PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Lihu, Rilly
LEX ADMINISTRATUM Vol 3, No 7 (2015): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah penelitian hukum normatif yang didasarkan pada kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan pendekatan normatif analisis. Bahan hukum primer, sekunder, informasi dari media cetak maupun elektronik dan keterangan lainnya yang relevan topik penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif, komparatif dan dijabarkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hak-hak korban tindak pidana terorisme belum dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena ternyata masih banyak keluhan-keluhan dari pihak korban maupun ahli warisnya. Padahal hak-hak korban tindak pidana terorisme, khususnya hak memperoleh kompensasi, restitusi dan bantuan pemulihan kesehatan baik secara fisik dan psikis telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kata kunci : perlindungan, hak, korban, pidana, terorisme, HAM
KONSEP PEMIKIRAN TENTANG NEGARA HUKUM DEMOKRASI DAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA PASCA REFORMASI Pelealu, Khathryna Ihcent
LEX ADMINISTRATUM Vol 3, No 7 (2015): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu metode penelitian yuridis normatif. Bahan hukum atau data-data hukum primer yang mencakup undang-undang, dan peraturan perundang-undangan lain yang mencakup peraturan-peraturan dibawahnya. Bahan hukum yang terkumpul diidentifikasi atau dipilih kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori, konsep-konsep dan kaidah-kaidah hukum sebagaimana yang terdapat dalam rangka pemikiran guna memberikan jawaban terhadap identifikasi masalah yang dituangkan dalam bab selanjutnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan konsep rule of law sebagai perwujudan dari penggunaan hak, kewajiban, sama kedudukannya di hadapan hukum yang menjunjung hak asasi manusia, dengan kata lain tatanan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermakna rasa keadilan dari rakyat kembali pada rakyat berarti suara rakyat adalah suara keadilan. Konsep negara hukum sosialis negara secara hakiki merupakan negara bebas yang menguasai perekonomian untuk menyelenggarakan penindasan terhadap kaum yang lemah, sehingga terjadi pertentangan antara kelas atas dan kelas bawah/ menengah. Kata kunci: negara, hukum, demokrasi, pasca reformasi
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN MINAHASA UTARA Tasiam, Joice M. E.
LEX ADMINISTRATUM Vol 3, No 7 (2015): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan kewenangan daerah dalam pengawasan dan pengendalian beredarnya minuman beralkohol yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah khususnya Kabupaten Minahasa Utara dan bagaimana bentuk pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sebagai implementasi dari kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif didukung dengan studi lapangan terkait dengan dasar hukum pengawasan, dasar hukum pengendalian dan dasar hukum penegakan hukum dalam melaksanakan penyelidikan terhadap tindak pidana pengedaran minuman beralkohol secara illegal yaitu dengan cara mengoplos atau mengedarkan minuman beralkohol tanpa ijin resmi, maka dapat disimpulkan: 1. Kewenangan pengawasan dan pengendalian perdagangan minuman beralkohol telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan Permendak Nomor 74 Tahun 2014 dimana dinas dan SKPD baik Provinsi Kota diberi kewenangan mencabut ijinperdagangan (SIUP)bagi pedagang yang terbukti menjuandan mengedarkan Minuman beralkohol. Dengan desentralisasi kewenangan kepada pemerintah daerah seharusnya peredaranminuman beralkohol sudah bisa terwujud tetapi pada kenyataannya di supermarket, warung-warung terus beredar minuman beralkohol disebabkan karena tarikmenerik dan tumpang tindih kewenangan antara kementerian, pemerintah daerah dan kepolisian serta kejaksaan. 2. Akibat dari belum maksimalnya kewenangan daerah dalam pengawasan dan pemberantasan peredaran minuman beralkohol menyebabkan tingginya konsumsi minuman beralkohol di Kabupaten Minahasa Utara dan pengaruh dari minuman beralkohol terhadap berbagai kasus penganiayaan, perkosaan dan pembunuhanakibat minuman beralkohol cukup tinggi. Ini membuktikanlemahnya fungsi kewenangan pemerintah daerah dan koordinasi yang masih lamban. Kata kunci:  Kewenangan pemerintah daerah, pengawasan dan pengendalian, minuman beralkohol.
PERBUATAN SUAP TERHADAP PEJABAT PUBLIK DAN TANGGUNG JAWAB MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 Pranoto, Krisdianto
LEX ADMINISTRATUM Vol 3, No 8 (2015): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan pengaturan perbuatansuap sebagai tindak pidana korupsi dan bagaimana pertanggungjawaban pejabat publik terhadap perbuatan suap. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Korupsi suap (bribery omkoping) telah diatur dalam Pasal 209 KUHP kemudian dijadikan Pasal 5 dan Pasal 5 ayat-ayatnya dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 perubahannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dalam rangka mencegah dan memberantas praktik-praktik suap yang melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Berlakunya Undang-Undang No.31 Tahun 1999 perubahannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, maka ketentuan Pasal 209 KUHP menjadi tidak berlaku lagi. 2. Pertanggungjawaban pejabat publik mengikuti jabatannya, semakin tinggi dan strategis jabatannya, semakin besar pula nilai yang dapat menjadi penyebab timbulnya korupsi suap. Pertanggungjawabannya tidak hanya kepada yang bersangkutan (pejabat publik) oleh karena istri, anak maupun orang lain yang terkait dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum khususnya dalam perampasan harta benda yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kata kunci: Suap, pejabat publik, tanggung jawab

Page 1 of 87 | Total Record : 862

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 2 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum Vol. 10 No. 5 (2022): Lex Administratum Vol 10, No 1 (2022): Lex Administratum Vol 9, No 8 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 7 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 6 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 5 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 4 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 3 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 2 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 1 (2021): Lex Administratum Vol 8, No 5 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 4 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 3 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 2 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 1 (2020): Lex Administratum Vol 7, No 4 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 3 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 2 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 1 (2019): Lex Administratum Vol 6, No 4 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 3 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 2 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 1 (2018): Lex Administratum Vol 5, No 9 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 8 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 7 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 6 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 5 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 4 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 3 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 2 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 1 (2017): Lex Administratum Vol 4, No 4 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 3 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 2 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 1 (2016): Lex Administratum Vol 3, No 8 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 7 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 6 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 5 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 4 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 3 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 2 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 1 (2015): Lex Administratum Vol 2, No 3 (2014): Lex Administratum Vol 2, No 2 (2014): Lex Administratum Vol 2, No 1 (2014): Lex Administratum Vol 1, No 3 (2013): Lex Administratum Vol 1, No 2 (2013): Lex administratum Vol 1, No 1 (2013): Lex administratum More Issue